SMA 1 Ingin UNBK, SMA 2 Butuh Sarana Jalan Masuk dan Labor

Darmon Pantau UN di Lubuk Alung
SMA 1 Ingin UNBK, SMA 2 Butuh Sarana Jalan Masuk dan Labor

Lubuk Alung--Anggota DPRD Sumatera Barat, H. Darmon memantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di daerah pemilihannya, Kabupaten Padang Pariaman. Tepatnya di SMA N 1 dan 2 Kecamatan Lubuk Alung. Ikut bersama politikus PAN itu, Ketua KPU Padang Pariaman, Vifner, Camat Lubuk Alung, Suhardi.
    Bagi Darmon, bukan sekedar UN yang jadi persoalan. Lebih dari itu, dia juga sekalian menyerap apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan di lembaga tersebut, untuk bisa di sempurnakan pada masa yang akan datang.
    Pada UN pertama, Senin itu Kepada SMA N 1 dan 2 Lubuk Alung, Dian Mulyati Syarfie dan Nurseman menyampaikan, bahwa sekolah yang dia pimpin ingin melaksanakan UN Berbasis Kompoter (UNBK), yang saat ini telah mulai dilaksanakan oleh sekolah kejuruan.
    "Biasa yang dibuat sekolah SMK, untuk satu komputer bisa dipakai oleh tiga siswa," kata Dian. Di SMA N 1 Lubuk Alung, ikut sebanyak 278 siswa yang UN kali ini. Di Samping itu, sekolah ini juga butuh CCTV, untuk memaksimalkan jalannya UN dan Proses Belajar Mengajar (PBM).
    Dian Menyampaikan, tahun lalu 92 persen lulusan sekolahnya di terima di perguruan tinggi. "Bahkan, kalau yang lulus di UI, UGM, ITB dan pergurun tinggi favorit lainnya, kita kasih ongkos naik pesawatnya," ujar dia.
    Sementara, di SMA N 2 Lubuk Alung lain pula yang jadi kendalanya. Meskipun sekolah itu tahun ini baru melaksanakan UN, akses jalan menuju sekolah yang dipimpin Nurseman ini masih sulit. "Jalan yang ada sekarang sangat jauh berputar lewatnya, sehingga memakan waktu lama," ujar dia di hadapan Darmon dan rombongan.
    "Ada jalan yang bisa dekat, tetapi belum di bangun. Yakni di sampaing AKBID Sumbar Lubuk Alung ini. Tetapi, lahannya belum jelas untuk dijadikan jalan," kata Nurseman lagi. Dia ingin ada kebijakan pemerintah membebaskan tanah itu untuk jalan tersebut, sehingga memudahkan siswa untuk ke sekolah ini.
    Di samping itu, katanya lagi, sekolahnya juga belum punya labor yang cukup, seperti sekolah lainnya di Padang Pariaman. Darmon mencatat semua masukan demikian, untuk selanjutnya di salurkan pada Pemrov Sumbar.
    Tahun depan, ujar Darmon, semua SMA di bawah kendali pemerintah provinsi. Untuk itu, dia ingin semua sekolah SMA yang ada di Dapilnya, Padang Pariaman dan Kota Pariaman secepatnya menyerahkan semua dokumentasi yang dibutuhkan pihak terkait di provinsi. (501)