PMII Pariaman Bentuk LAZIS dan Sukseskan Pilkada

Pariaman--Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pariaman resmikan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sadaqah (LAZIS) yang akan menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sadaqah (ZIS). ZIS tersebut berasal dari kader, pengurus, alumni PMII dan masyarakat lainnya.
Ketua PC PMII Pariaman Rizka Adilla menyampaikan hal itu ketika peresmian LAZIS PMII Kota Pariaman, Selasa (29/5), sesaat menjelang berbuka puasa Ramadan di Sekretariat PMII kawasan Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah. Hadir Bendahara Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Sumatera Barat Jupmaidi Ilham, Penerima mandat Pembentukan PMII Kota Pariaman Armaidi Tanjung, mantan Ketua PMII Pariaman Masrizal.
Menurut Rizka Adilla, dengan peresmian LAZIS PMII ini, pihaknya menghimbau kader, pengurus dan alumni untuk menyerahkan ZIS-nya kepada LAZIS PMII ini. “ZIS yang terkumpul nantinya akan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Pembentukan LAZIS PMII ini merupakan bentuk kepedulian PMII terhadap masyarakat fakir miskin, yatim piatu dan orang yang hidup dalam kesusahan. LAZIS PMII diketuai Rahmat Ilahi, Sekretaris Dedi Yusniati dan bendahara Sofia,” kata Rizka.
Mabincab PC PMII Kota Pariaman Idris memberikan apresiasi kepada PC PMII Kota Pariaman dengan terbentuknya LAZIS tersebut. Momen bulan suci Ramadan ini sangat tepat memulai kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. “Diharapkan dengan terbentuknya LAZIS PMII ini, maka ke depan PMII harus memperlihatkan kepeduliannya terhadap masalah sosial di sekitar,” tutur Idris.
Penerimaan zakat pertama LAZIS PMII diterima dari Armaidi Tanjung dan mantan Sekretaris PMII Kota Pariaman Zeki Aliwardana yang juga Ketua GP Ansor Kabupaten Padang Pariaman.
Terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepada daerah (pilkada) Kota Pariaman pada 27 Juni mendatang, kata Rizka, kader PMII jangan sampai golput (tidak menggunakan hak suaranya). Sebagai agent of change, PMII harus terlibat aktif menggunakan hak suara dalam ajang pilkada tersebut. “PMII Kota Pariaman sebagai bagian dari warga Kota Pariaman harus memanfaatkan momen pilkada untuk melahirkan pemimpin yang memiliki kompetensi menjadi kepala daerah di kota Tabuik ini,” kata Rizka.
Dikatakan Rizka, PMII diharapkan turut menyukseskan pelaksanaan pilkada Kota Pariaman. Jika ada yang ikut sebagai pelaksana di tingkat desa/kelurahan, diminta menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya. Paling minimal kader PMII turut menciptakan ketentraman dan ketenangan dalam pilkada tersebut.
Selain itu, kata Rizka, kader PMII juga diminta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada tersebut. Yakin masyarakat pentingnya menggunakan hak suara dalam memilih calon walikota/wakil walikota Pariaman untuk lima tahun mendatang. “Satu suara dari warga Kota Pariaman sangat berarti untuk melahirkan pemimpin di kota ini. Persilakan masyarakat menentukan pilihannya pada salah satu dari tiga pasangan calon walikota/wakil walikota Pariaman,” kata Rizka menambahkan. (501)

Puskesmas Sintuak Pertama Sosialisasikan Perda KTR

Sintuak--Peraturan Daerah (Perda) No. 4 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mulai disosialisasikan ke tengah masyarakat oleh Puskesmas Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Workshop dan sosialisasi Perda tersebut merupakan yang pertama kali diadakan Puskesmas di daerah itu.
Camat Sintuak Toboh Gadang, Elda Husniwar mengungkapkan hal itu pada pembukaan Workshop dan Sosialisasi Perda No. 4 tahun 2017, Rabu (30/5) di aula Puskesmas setempat. Tampil sebagai narasumber Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan, Jasneli dan Kabag Hukum Pemkab Padang Pariaman, Rifki Monrizal. Turut memberikan sambutan anggota DPRD Padang Pariaman, Munafestoni dan dihadiri Danramil, Kapolsek, walinagari, KUA, kepala sekolah SD dan SMP, tokoh masyarakat, tokoh agama dan stakeholder lainnya.
Menurut Elda, sosialisasi KTR ini memang perlu dilakukan oleh semua pihak. Sehingga masyarakat mengetahui mana saja kawasan yang tidak dibenarkan sebagai tempat merokok. “Karena sudah di-Perda-kan, tentu sudah ada sanksi bagi yang melanggar. Kita tidak ingin masyarakat melanggar Perda tersebut,” kata Elda menambahkan.
Dikatakan Elda, Perda ini tidak menyuruh orang berhenti merokok bagi yang sudah kecanduan. Hanya saja mengatur agar tidak merokok di tempat tertentu yang sudah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.
Kabag Hukum Pemkab Padang Pariaman, Rifki Monrizal menyebutkan, tujuan dari penetapan kawasan tanpa rokok adalah untuk memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan perokok pasif, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok, baik langsung maupun tidak langsung. “Juga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah perokok pemula,” kata Rifki.
Kepala Puskesmas Sintuak, Fidiah menyebutkan, workshop dan sosialisasi Perda ini perlu dilakukan sehingga seluruh lintas sektoral di wilayah kerja Puskesmas ini memahaminya. Semua pihak bisa menyukseskan pelaksanaan KTR sebagaimana diatur oleh Perda tersebut. “Puskesmas Sintuak sudah memiliki klinik berhenti merokok. Masyarakat bisa berkonsultasi di klinik ini bagaimana langkah-langkah untuk berhenti merokok,” kata Fidiah.
Dikatakan Fidiah, dari kunjungan ke sekolah SD di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, ternyata siswa kelas 5 dan 6 sudah tersenyum-senyum saat ditanya perihal rokok. Ini menunjukkan mereka sudah mulai menghisap rokok. “Kepala sekolah yang menemukan siswanya sudah mulai menghisapkan rokok, bisa berkonsultasi di klinik yang tersedia di Puskesmas Sintuak. Sehingga perilaku anak yang sudah mulai perokok bisa dicegah sejak dini.” kata Fidiah menambahkan. (501)

Pemkab Padang Pariaman Minta Nama BIM Diganti Menjadi Bandara Internasional Syekh Burhanuddin

Padang Pariaman--Pemkab Padang Pariaman kini tengah berupaya untuk mengganti nama Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM) menjadi Bandara Internasional Syekh Burhanuddin, yang terletak di Kecamatan Batang Anai, sekitar 20 Km dari pusat kota Padang.
“Upaya penggantian ini bukan tanpa alasan. Nama Syekh Burhanuddin yang bermakam di Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis  adalah sosok ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Minangkabau,” tegas Bupati Ali Mukhni dalam sepatah kata sebagai tuan rumah usai buka bareng, Senin (28/5) di kediaman dinasnya yang masih belum sempurna siap.
Menurut dia, tanpa kehadiran Syekh Burhanuddin menyebarkan syiar Islam, entah bagaimana nasib masyarakat Padang Pariaman dan Sumatera Barat. Islam adalah agama paling diredai Allah yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat,” tambahnya.
Diakui bupati, dalam sebuah rapat gubernur mempertanyakan, kenapa nama Syekh Burhanuddin yang disematkan kepada Bandara ini, sementara tokoh-tokoh Islam lain lumayan banyak seperti Imam Bonjol, Agus Salim dan Hamka. “Nama-nama tokoh tersebut sudah identik dengan lembaga lain, seperti stadion, perguruan tinggi dan pesantren,” argumentasi bupati.
Pada kesempatan itu, Ali Mukhni beberapa kali memuji Ketua DPRD Faisal Arifin, unsur pimpinan serta anggota dan Asisten Setdakab Fakhriati. DPRD Padang Pariaman sangat mendukung program dan kebijakan pemerintahan. Khususnya menganggarkan pembangunan rumah dinas bupati yang kini masih berjalan, setelah sebelumnya melekat pernyataan tidak resmi bahwa rumah dinas bupati merupakan terjelek di Indonesia.
Asisten Setdakab Fakhriati pun mendapat pujian dari Ali Mukhni atas upayanya bekerja tanpa mengenal waktu dalam pembebasan tanah untuk jalan tol Padang Pariaman - Pekanbaru secara persuasif kepada sebagian kecil masyarakat. (501

Soal Gaji Bendahara Nagari Kapalo Koto yang Belum Dibayarkan Inspektorat TUrunkan Tim Independen, DPRD Panggil Instansi Terkait

Nan Sabaris--Sepekan lebih setelah Bendahara Nagari Kapalo Koto minta bantuan dan petunjuk kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman, hingga saat berita ini diturunkan, masih juga belum menerima haknya sebagai bendahara.
Menurut bendahara tersebut, Sulastri, upaya penyelesaian sudah dilakukan oleh Camat Nan Sabaris, Wirson dengan memfasilitasi pertemuan dirinya dengan Pj Walinagari Kapalo Koto. Di hadapan keduanya disaksikan Sekcam dan sekretaris nagari, Pj Walinagari dan Sulastri diinstruksikan camat untuk menandatangani surat perjanjian pembayaran.
“Saya sangat menghormati dan menghargai upaya yang dilakukan Pak Camat, tapi saya keberatan menandatangani surat tersebut. Karena yang saya minta adalah hak saya, tidak yang lain. Kalaupun mau berjanji, silakan Pj Walinagari membuat surat perjanjian sendiri,” kata Sulastri yang mengaku salut atas respon yang diberikan camat.
Kesulitannya Pj Walinagari, Malis membayarkan gaji Sulastri diduga akibat ia tetap membayarkan gaji Kaur Pembangunan yang sudah meninggalkan tugas sejak dibawa suaminya sekitar Oktober lalu merantau ke tanah Jawa. Sesuatu yang patut dicurigai karena jabatan Kaur Pembangunan juga melekat sebagai ketua tim pelaksana kegiatan (TPK) pembangunan sejumlah sarana.
Tidak tertutup kemungkinan terjadi pemalsuan dalam hal pelaporannya, apalagi kegiatan tersebut diborongkan kepada pihak ketiga dan tidak mempekerjakan masyarakat setempat. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan azaz pemberdayaan masyarakat dan mengurangi pengangguran.
Masih belum dibayarkannya gaji Sulastri, menurut kerabatnya Feri, pihaknya kini tengah mempelajari apakah ada pelanggaran yuridis dibalik hal tersebut. “Jika kami menemukan ternyata ada persoalan hukum secara menyeluruh, maka tidak tertutup kemungkinan masalah ini akan bermuara di pengadilan," katanya.
Sebagai langkah menuju arah dimaksud, Feri kini tengah berkonsultasi dengan Alwis Ilyas dan Zulbahri, dua orang pengacara yang cukup dikenal di Padang Pariaman, yang kebetulan masih memiliki hubungan dengannya.
Inspektur Kabupaten Padang Pariaman, Syafriwal Alex menegaskan, jika camat tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka ia akan menurunkan tim khusus ke Nagari Kapalo Koto yang independen.
Anggota DPRD Padang Pariaman, Dewiwarman Chaniago sangat menyayangkan terjadinya penahanan gaji bendahara yang dilakukan oleh Pj walinagari. “Konsekuensi dari penerbitan SK perangkat nagari oleh walinagari, adalah hak dan kewajiban. Jika penerima SK sudah menjalankan kewajibannya, maka haknya harus dibayarkan, mutlak itu,” tegasnya.
Pj Walinagari, kata Dewiwarman Chaniago, harus paham dengan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai walinagari, meskipun tidak dipilih dan hanya ditunjuk karena bersifat sementara. Tetapi ia adalah lembaga pemerintahan terendah yang diatur secara jelas. “Seorang Pj walinagari jangan merasa bahwa yang ia pimpin adalah dinasti, dan bisa berbuat sewenang-wenang,” tandas politisi PPP yang terkenal kritis ini.
Ditambahkan Dewiwarman Chaniago, ia akan mendorong kawan-kawannya di DPRD Padang Pariaman di komisi yang membidangi masalah ini untuk segera menggelar rapat dengan instansi. “Cukup ini yang terakhir, jangan sampai terulang lagi,” tutupnya. (501)

Kabupaten Padang Pariaman Raih Predikat WTP Lima Kali Berturut-turut

Padang Pariaman--Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017.
Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BPK Sumbar Pemut Aryo Wibowo pada resepsi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2017 di aula pertemuan BPK Perwakilan Sumbar, Padang (25/5).
Praktis opini WTP untuk Pemkab Padang Pariaman itu merupakan WTP kelima yang diraih secara berturut-turut sejak tahun 2013 dan keenam pada tahun 2011. LHP LKPD Kabupaten Padang Pariaman diterima langsung Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni dan Ketua DPRD Faisal Arifin disaksikan Walikota Payakumbuh, Bupati Pesisir Selatan, Walikota Padang Panjang, Walikota Bukitinggi, dan Walikota Pariaman beserta Ketua DPRD masing-masing.
Kepala Perwakilan BPK Sumbar Pemut Aryo Wibowo menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab dan Ketua DPRD Padang Pariaman yang telah bekerjasama dalam proses pemeriksaan. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Ketua DPRD beserta jajarannya atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung," ujarnya.
"Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," katanya berpesan.
Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumbar beserta anggota tim pemeriksa serta seluruh Aparatur Sipil Negara Kabupaten Padang Pariaman yang telah berkontribusi aktif atas predikat WTP tersebut. "Terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Sumbar beserta tim pemeriksa yang telah memberikan opini WTP. Ini WTP kelima yang diraih secara berturut-turut sejak tahun 2013 dan total yang keenam," kata Ali Mukhni bahagia.
Didampingi Kepala BPKD Hanibal, Inspektur Syafriwal, Kabag Humas dan Protokol Andri Satria Masri, bupati yang dikenal dengan Tarok City nya itu berharap WTP kelima itu menjadi pedoman dan tuntunan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penatalaksanaan keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan dan akurat.
Menurut bupati dua periode itu, LHP atas LKPD yang telah diaudit/diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan Bupati untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003.
Terkait dengan penatalaksanaan keuangan daerah, menurut Hanibal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Tahun 2017 ini merupakan tahun kedua bagi Pemkab Padang Pariaman menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya.
"Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaannya serta perubahan kekayaannya; hasil operasi serta realisasi anggaran dan Sisa Anggaran Lebihnya," jelasnya.
Ditambahkan oleh Syafriwal, dengan LKPD berbasis akrual ini kita telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.
"Hal ini direfleksikan dengan disajikannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai tahun anggaran 2017 ke dalam 7 (tujuh) laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibanding dengan sebelum penerapan akrual yang hanya 4 (empat) laporan," kata mantan Kadis Pariwisata, Pemuda dan Olahraga itu. (501)

Sabar Ansor Padang Pariaman Hilangkan Perselisihan yang Ganggu Keharmonisan Kehidupan

Padang Pariaman--Kader Ansor Padang Pariaman harus tampil di tengah masyarakat sesuai dengan peran yang dimainkannya. Masing-masing kader Ansor diminta terus meningkatkan perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena kader Ansor dipersiapkan menjadi pemimpin di lingkungannya.
Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Padang Pariaman, Zeki Aliwardana mengungkapkan hal itu pada acara sahur bareng (Sabar), Minggu (27/5) dini hari, di salah satu rumah makan di kawasan Simpang Jagung, Kuraitaji, Kota Pariaman. Sabar dihadiri kader Ansor sekitar 50 orang dari tingkat kabupaten, kecamatan, nagari di Padang Pariaman dan senior Ansor di Sumatera Barat Armaidi Tanjung.
Dikatakan Zeki Aliwardana, dari penyebutan struktur organisasi jelas terlihat kader Ansor disiapkan untuk jadi pemimpin. Di tingkat pusat namanya pimpinan pusat (PP), di provinsi pimpinan wilayah (PW), kabupaten pimpinan cabang (PC), kecamatan pimpinan anak cabang (PAC) dan di tingkat nagari pimpinan ranting (PR).
"Termasuk dalam tingkat pelatihan, diawali dengan pelatihan kepemimpinan dasar (PKD), pelatihan kepemimpinan lanjutan (PKL) dan pelatihan kepemimpinan nasional (PKN),” kata Zeki Aliwardana alumni PKN Ansor awal tahun 2018 yang diselenggarakan PP Ansor.
“Walaupun hujan deras mengguyur kawasan Kabupaten Padang  Pariaman dan sekitarnya sejak Sabtu (26/5) sore hingga Minggu dinihari, tidak menyurutkan semangat kader Ansor untuk meramaikan Sabar yang pertama kali dilaksanakan Ansor Padang Pariaman. Ini menunjukkan semangat sahabat luar biasa dalam menggerakkan organisasi. Memang (calon) pemimpin tersebut tidak takut dengan hujan. Tidak ada alasan hujan turun menjadi halangan untuk berbuat dalam organisasi,” kata Zeki Aliwardana, mantan Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pariaman.
Menurutnya, para pendahulu kita nyawa dan jiwa tantangannya dalam menggerakan organisasi Ansor. Betapa banyak korban kader Ansor yang turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari serangan Belanda. Begitu pula ketika pemberontakan yang dilakukan PKI tahun 1965, kader Ansor pun harus rela jadi korbannya.
Zeki juga minta kader Ansor untuk menghilangkan perselisihan dan beda pendapat yang dapat mengganggu keharmonisan dalam kehidupan. Harusnya terus meningkatkan persatuan dan kesatuan karena tantangan ke depan semakin kompleks dan berat. Jika mengalami dinamika berorganisasi dan kehidupan, jangan cepat menyerah dan lari dari dinamika tersebut. Namun hadapi dan cari solusi terbaik sehingga dapat mendatangkan kebaikan dalam kehidupan.
“Di bulan Ramadhan ini, kader Ansor didorong untuk turut mengkondisikan keamanan di lingkungan masing-masing. Ingatkan masyarakat, tetangga, dan orang terdekat tentang pentingnya menjaga kantibmas. Pintu rumah dikunci jika keluar, mematikan kompor di dapur dan parkir kendaraan dalam kondisi terkunci,” kata Zeki mengingatkan. (501)

TSR PWPM Sumbar Kunjungi 10 Masjid Berdayakan Potensi Pemuda Nagari untuk Perubahan

Padang Pariaman--Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Sumatera Barat pada Ramadhan tahun kembali menggelar Safari Ramadhan ke-10 masjid di Sumbar, sesuai keputusan rapat pleno PWPM, Selasa lalu.
Kegiatan safari Ramadhan tersebut dimulai, Kamis (25/5) dan berakhir 10 Juni, terdiri dari dua kelompok, yakni tim yang dipimpin Ketua PWPM Sumbar dan tim yang dipimpin Wakil Ketua Bidang Dakwah, Medi Hendra. Pada Safari Ramadhan yang dimulai 25 Mei, diawali dengan buka puasa bersama warga atau jemaah di masjid yang dikunjungi.
Setelah Shalat Isya dilanjutkan tausiyah Ramadhan dengan tema sentral membangun tali silaturrahim dengan jemaah dan pemahaman ke-Islaman. Tim safari Ramadhan dari jajaran PWPM Sumbar juga membawa bingkisan yang akan diserahkan ke tempat ibadah yang dikunjungi, berupa bantuan Al-Quran dan buku-buku Islami bersumber dari donasi Lazismu dan donatur lainya.
"Safari Ramadhan merupakan agenda rutin tahunan Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat, dan tahun ini beda dari tahun sebelumnya," kata Medi Hendra, Wakil Ketua PWPM Bidang Dakwah.
Kata dia, tahun sebelumnya pihaknya hanya mengunjungi tiga masjid di kabupaten dan kota yang ada di Sumbar. Tahun ini Tim Safari Ramadhan Pemuda Muhammadiyah mengunjungi 10 mesjid yang ada di enam kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Tiga titik dari yang 10 itu di Kabupaten Pesisir Selatan, dua masjid di kota Padang.
Medi Hendra menjelaskan, sedangkan lima masjid lainnya berada di di kabupaten Agam, Padang Pariaman dan Kabupaten Solok. Dalam kunjungan Tim Safari Ramadhan Pemuda Muhammadiyah tahun ini adalah mengunjungi masjid-masjid yang kurang dapat sentuhan oleh tim safari Ramadhan pemerintah dan atau tim safari instansi atau lembaga lain.
"Alhamdulillah, Minggu malam tim Ramadhan rombongan PWPM melakukan kunjungan kedua ke Masjid Nurul Haq, Nagari Sungai Pinang. Kegiatan diawali dengan buka bersama warga di rumah Walinagari dan dilanjutkan qiyamu Ramadhan," sebut Medi Hendra.
Ketua PWPM Sumbar, Muhayatul Chaniago mengajak pemuda-pemuda untuk berhenti menghabiskan energi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan tidak bermanfaat. "Berdayakan potensi pemuda nagari untuk perubahan. Pemuda harus punya visi hidup, karena pemuda itu hidupnya bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi perlu juga memikirkan generasi yang lagi tumbuh," ungkapnya. (501)

DPMPTP Padang Pariaman Buka Bersama Anak Yatim

Padang Pariaman--Memasuki hari kesembilan bulan Ramadhan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman gelar berbuka bersama dengan anak-anak Panti Asuhan. Acara bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga besar DPMPTP setiap tahun tahunnya.
"Ramadhan kali ini sangat spesial, karena kita juga berbagi dengan saudara-saudara kita dari Panti Asuhan. Indahnya berbagi," kata Kadis PMPTP Hendra Aswara mengawali sambutannya sebelum berbuka di Ruang Layanan, Pariaman, Jumat (25/5).
Hendra mengungkapkan, acara ini akan dijadikan sebagai agenda tahunan pada DPMPTP. Artinya, acara berbuka dijadikan sebagai ajang mendapatkan pahala oleh Allah SWT. "Kita juga memberikan santunan kepada adik-adik panti yang kita dari badoncek seluruh personil DPMPTP. Alhamdulilah uang yang terkumpul kita bagikan kepada adik-adik ini," ujar Kadis termuda di Padang Pariaman itu.
Rido, 14 tahun, anak panti, mengaku senang diajak berbuka oleh bapak dan ibu dari DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman. Ini menandakan bahwa hubungan antar sesama manusia terjalin erat dan saling membantu sesama ciptaan Allah SWT. "Alhamdulillah, terima kasih pak kepala dinas, kami semua disajikan buka puasa. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan pahala yang setimpal," ungkap Rido.
Sementara, Ustad Afrinaldi Yunas dalam tausyiahnya menyampaikan bahwa DPMPTP memberikan layanan kepada masyarakat untuk mendapat rahmat yang Kuasa. Sesuai surat An-Nahl ayat 78, bahwa beriman kepada Allah SWT akan menggerakkan kita untuk membantu dan melayani masyarakat dengan elok. "Saya lihat DPMPTP sudah banyak perubahan. Artinya, Allah SWT telah menggerakan keimanan kita untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat," ujar kandidat Doktor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol ini.
Acara tersebut dihadiri 25 orang penghuni Panti Asuhan Mukarrahmah di Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris. Uang santunan yang diberikan sebesar Rp50 ribu per anak. (501)

Nagari Kapalo Hilalang Tambah Ramai

Paang Pariaman--Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengatakan, pada tahun ini telah dianggarkan dana Rp20 miliar untuk peningkatan jalan di kawasan Tarok City. Pembangunan jalan tersebut sebagai bentuk komitmen daerah dalam percepatan infrastruktur pendidikan terpadu.
"Tarok City sudah menjadi isu nasional. Sudah banyak dikunjungi oleh Menteri maupun pejabat pusat. Bahkan kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden ketika kunjungan kerja beberapa waktu lalu," kata Bupati Ali Mukhni saat meninjau pembangunan jalan di Tarok City, Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, Rabu lalu.
Adanya pengerasan jalan, kata Ali Mukhni, akan menambah daya tarik bagi investor atau masyarakat yang ingin berinvestasi di Tarok City. Saat ini saja harga tanah yang semula hanya Rp35 ribu/meter saat ini sudah ada yang mencapai Rp150-Rp250/meter. "Sekarang saja tren harga tanah sudah naik. Apalagi kalau sudah diaspal tentu bisa-bisa (harga tanah) melambung tinggi," kata Pria yang digadang-gadang menjadi Gubernur Sumbar mendatang itu.
Segi ekonomi, tambahnya, akan terjadi perputaran uang yang sangat besar di kawasan Kayutanam dan sekitarnya. Tumbuh juga ekonomi kreatif yang baik di sektor jasa, home industri maupun perumahan. "Diperkirakan uang beredar bisa miliaran per hari apabila kampus-kampus sudah berdiri. Tak ada lagi lahan tidur di sini, semuanya sudah menjadi ladang bisnis. Percayalah," kata dia.
Masyarakat menyambut antusias dimulainya pembangunan akses jalan masuk kawasan Tarok City. Jalan selebar 75 meter dengan panjang sekitar tiga kilometer itu juga dilengkapi dengan saluran drainase kiri dan kanan. Daerah yang dulunya hutan belantara nantinya akan menjadi kota metropolitan. "Sungguh besar jasa Pak Ali Mukhni di nagari kami. Tarok menjadi harapan baru ekonomi masyarakat," kata Eddy, warga setempat.
Dikatakannya, bahwa adanya pembangunan Tarok City akan menjadikan Nagari Kapalo Hilalang semakin ramai. Banyak perantau yang mendukung dan mengajak masyarakat turut serta mendukung program nasional itu. Diketahui kawasan pendidikan terpadu akan dibangun kampus, rumah sakit dan Diklat. Di antaranya UNP, Politeknik UNAND, ISI, IAIN, Rumah Sakit Vertikal serta Badan Diklat LAN. Kawasan seluas 697 hektar berada dijalan Padang-Bukittinggi yang hanya berjarak 30 menit dari Bandara Internasional Minangkabau. (501)

Masyarakat Diingatkan Jelang Lebaran Kasus Maling Hewan Ternak Mulai Menyebar

Patamuan--Ketua Masjid Raya Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Zulkarnidi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atas kunjungan Tim Safari Ramadan (TSR) 22 dari organisasi pemerintah daerah (OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang dipimpin lansung kepalanya, Anwar.
“Alhamdulillah, perhatian pemerintah kabupaten kepada nagari kami sangatlah tinggi. Sejak beberapa tahun terakhir kami sering dikunjungi tim Ramadan kabupaten dan juga provinsi. Bahkan Bupati Ali Mukhni cukup sering juga berkunjung,” kata Zulkarnidi dihadapan TSR dan jemaah Rabu (23/5).
Kunjungan ke Masjid Raya Sungai Durian merupakan kunjungan penutup bagi BKPSDM, setelah mengunjungi dua tempat sebelumnya. Surau Baru di Pinang, Nagari Pauh Kambar dan Surau Teladan Tampuniak, Nagari Singguliang, Kecamatan Lubuak Alung.
Ketua TSR 22 Anwar mengingatkan kepada para orangtua agar selalu mengontrol anak-anak usia remaja yang rentan terhadap berbagai kegiatan negatif. Sebut saja geng motor, penggunaan teknologi yang tidak pada tempatnya, narkoba dan juga tawuran. "Jika kita selalu mengontrol mereka, insya Allah, kita terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif itu. Karena lingkungan dan pengawasan sangat menentukan arah dan langkah yang akan ditempuh anak-anak remaja kita," tukas Anwar.
Juga diingatkan Anwar, menjelang lebaran rawan pencurian hewan ternak. Untuk itu agar masyarakat meningkatkan siskamling. "Jika perlu, usai lebaran siskamling tetap dipertahankan," tambah Anwar sambil menitipkan salam dari bupati.
Pada kesempatan itu, tim yang beranggotakan para kepala bidang dan kepala seksi BKPSDM menyerahkan bantuan berupa dana sebesar Rp5 juta, dan sejumlah kitab. “Alhamdulillah dan terima kasih kami kepada Pemkab Padang Pariaman,” kata Bustanul Arifin Khatib Bandaro, khatib pada masjid tersebut usai Tarawih. (501)

Pejabat Walinagari Kapalo Koto Berulah Empat Bulan Gaji Bendahara tak Dibayarkan

Padang Pariaman--Tak pernah terbayangkan oleh Sulastri untuk mengabdi sebagai bendahara di Nagari Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris. Selama hampir empat bulan, sejak Januari hingga April tahun ini, dia tidak diberikan haknya sekitar Rp8 juta. Padahlan, kewajiban penuh ia lakukan tiap hari. Tak jelas, siapa dan atas kepentingan apa yang menjadi penyebab. Sekarang lebaran menjelang pula, dimana semua orang butuh duit.
Kepada wartawan, Sulastri mengisahkan awal pengabdiannya. “Saya menjadi staf nagari sejak akhir Januari lalu. Oleh Pj Walinagari, saya disebutkan jadi bendahara. Maka sejak itulah tugas-tugas sebagai bendahara saya jalankan,” kata Sulastri. "Tetapi ada suatu keanehan. Lazimnya sebagai bendahara yang saya dengar dari kawan-kawan di nagari lain, diikuti dengan penandatanganan specimen bank. Tapi untuk hal ini, saya tidak pernah diajak".
Keanehan lain yang dirasakan Sulastri, setiap ia menanyakan surat keputusan (SK) pengangkatannya kepada Pj Walinagari, selalu ada saja alasan yang dikemukakan Pj Walinagari tersebut. Jawaban yang sama juga muncul dari sekretaris nagari. Sampai menjelang akhir April lalu, ketika anggaran penghasilan tetap (Siltap) dana nagari dan dana Pilwana akan cair, semuanya tiba-tiba berobah. "Saya dinyatakan tidak dapat menerima penghasilan selama empat bulan, dengan alasan tidak adanya rekomendasi dari camat," sebutnya.
"Sesuatu yang sangat mustahil. Saya di-SK-kan tanpa rekomendasi camat, apalagi Pj Walinagari juga rangkap jabatan di kantor camat. Saya mencoba konsultasi dengan bapak-bapak di Dinas PMD dan Inspektorat, mereka juga sependapat dengan saya, tapi mereka tidak punya kewenangan,” paparnya.
Sulastri coba bertanya kepada Pj Walinagari, tidak bisa dibayarkan gaji bendahara karena tak ada rekomendasi camat. "Bukankah soal rekomendasi, dimintakan sebelum SK dikeluarkan, Pj wali mengaku khilaf dan lupa. Alasan yang tidak bisa diterima akal sehat,” kata Edri, kakak Sulastri menirukan jawaban Pj walinagari, ketika ia tanya.
Seteah itu, Pj Walinagari pun menyerahkan SK Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) yang menyebutkan bahwa Sulastri adalah bendahara. Jawaban yang tak begitu jauh berbeda turut didapat Edrizon ketika bertanya kepada Sekcam dan Camat Nan Sabaris. Kata mereka, SK tidak sah kalau tidak ada rekomendasi camat. Bukankah sebelum SK diterbitkan, harus ditunggu rekomendasi terlebih dahulu? Bukankah ini adalah tugas dan tanggungjawab Pj walinagari? "Camat dan Sekcam justru ikut menyalahkan Pj wali tapi tak tahu memberi sanksi, dan memberi solusi,” papar Edrizon.
Menghadapi kondisi ini, Sulastri meminta bantuan solusi dan petunjuk kepada DPMD dan Inspektorat Padang Pariaman. Sulastri berharap datang tim dari Inspektorat untuk mencari kebenaran dan solusinya sekaligus, mana tau ada persoalan lain bisa ditemukan.
Ketua Kerapatan Adat Nagari Kapalo Koto, H. YN. Dt. Makudun enggan berkomentar soal pemerintahan. Tapi soal korupsi dan penyelewengan, Dt. Makudun sangat anti. Ia sangat mendukung setiap langkah siapapun yang mengungkap kasus korupsi di Nagari Kapalo Koto. "Akan saya apresiasi dan akan ada reward," tegasnya kepada sejumlah wartawan, sambil menyebut bahwa dia merasa tersinggung dengan Pj walinagari karena menuduh ada Pungli di Kapalo Koto.
Akhniati, Sekcam Nansabaris mengatakan, persyaratan calon staf nagari harus melalui rekomendasi dari Kantor Camat. Sampai saat ini tembusan dari nagari ke kantor Camat belum ada SK pengangkatan yang bersangkutan. 
Pj Walinagari Kapalo Koto, Malis menjelaskan terkait SK yang dikeluarkannya pada Februari 2018 itu batal, tapi Sulastri tetap dipekerjakan sampai April. Bulan April, SK ke II dikeluarkan kembali dan sampai Mei gaji belum bisa dibayarkan terkait dan rencananya akan dibayarkan. Keteledoran Malis terlambat memberikan tembusan SK ke Kantor Camat Nan Sabaris. "Ini kelalaian saya," kata dia.
Erman, Kepala Dinas PMD menyebutkan, apapun alasanya ketika SK pegawai telah dikeluarkan, gajinya harus dibayarkan. "Kita tinjau dulu kronologisnya kenapa gaji staf nagari tersebut tidak dibayarkan. Soalnya laporan baru masuk. "Seandainya memang terjadi kecurangan, kami akan tindak secara hukum, di samping pembinaan," ujarnya. (501)

Mari Bersama-sama Melawan Maksiat dan Penyakit Masyarakat

Lubuk Alung--Kondisi Sungai Batang Anai agak mulai mengancam keutuhan jembatan Bukik Lubuk Alung. Sesuai ketentuan, sekian kilometer ke bagian bawah dan atas jembatan, dilarang melakukan penggalian. Namun, ketentuan itu kurang diindahkan oleh masyarakat Lubuk Alung, terutama yang menggantungkan hidupnya pada sumber galian C itu sendiri.
Sekcam Lubuk Alung, Khairil Anwar menyampaikan hal itu, Rabu (23/5) malam lalu di hadapan Ketua Tim Safari Ramadhan (TSR) Provinsi Sumatera Barat, H. Darmon yang sengaja turun ke Masjid Muhajirin, Koto Buruak Lubuk Alung.
Menurut Khairil, jembatan yang melintasi jalan lingkar Duku - Sicincin itu meskipun belum difungsikan sebagaimana mestinya, sangat jelas itu kewenangan Pemrov Sumbar. "Ini jalan provinsi. Bila pihak provinsi melakukan razia nantinya, kita tak bisa jamin keamanan bagi masyarakat yang melakukan aksi tambang yang berdekatan dengan jembatan demikian," ungkapnya.
Sementara, Ketua TSR Sumbar, Darmon yang juga anggota Komisi V DPRD Sumbar minta masyarakat setempat untuk memanfaatkan bulan yang pernuh berkah ini dengan banyak melakukan amal ibadah. "Sekarang kita dihadapkan dengan problematika penyakit masyarakat yang amat sangat menakutkan, yakni narkoba dan LGBT. Khusus di Lubuk Alung tambah dengan persoalan galian C yang tak pernah selesainya," ungkap anggota dewan dari PAN ini.
"Mari kita tumbuhkan semangat kepedulian. Peduli terhadap masyarakat. Peduli terhadap lingkungan," ujarnya. Peduli dengan masyarakat, kata Darmon, adalah dengan melakukan pencegahan sanak kemenakan ataupun famili yang terlibat LGBT dan narkoba. Sebab, kondisi ini yang rusak adalah masyarakat itu sendiri. Sedangkan peduli dengan lingkungan, ya itu tadi. Menyelamatkan Sungai Batang Anai ini dari ancaman musibah banjir.
Menurutnya, bila kondisi pengambilan galian C ini terus-menerus dilakukan, tidak menutup kemungkinan sebagian perkampungan, apalagi jembatan yang dibangun dengan biaya yang mahal ini juga akan hancur. "Untuk keselamatan ini, butuh kepedulian kita semua," ungkapnya.
Pada kesempatan malam itu, Darmon juga menyerahkan bantuan uang Rp20 juta yang diterima Ketua Pengurus Masjid Muhajirin, Dr. Irwandi Sulin Datuak Gadang dan Harry Subrata Datuak Rangkayo Basa.

Masjid Syuhada Pasa Usang

Kamis (24/5) malam, Darmon juga menjadi ketua TSR Sumbar di Masjid Syuhada Pasa Usang, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai. "Alhamdulillah, Ramadhan tahun ini ada lima masjid jatah saya untuk mengunjungi. Kelimanya, dua di Kecamatan Batang Anai, yakni di Sungai Buluah dan Nagari Kasang. Dua di Kecamatan Lubuk Alung, yakni di Sikabu dan Lubuk Alung dan satu lagi di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak. Sampai saat ini, tiga masjid sudah dikunjungi," ulas Darmon.
Ketua Pengurus Masjid Syuhada, Aspinuddin menyampaikan kondisi masjid yang dipimpinnya sedang dalam tahapan penyelesaian pembangunan, terutama bagian kubahnya. "Besar harapan kita, Darmon yang aktif di wakil rakyat Sumbar bisa mencarikan sumber dananya untuk kesudahan masjid ini," ujar Aspinuddin yang juga Kadis Kesehatan Padang Pariaman ini.
Menurut Aspinuddin, sampai tuntas pembangunan kubah ini akan menghabiskan anggaran Rp300 juta lebih. Pihaknya juga telah melayangkan proposal ke PT Angkasa Pura II BIM, agar bisa meringankan beban yang berat tersebut. Namun, belum ada responnya. "Terima kasih Darmon yang telah dengan senang hati menjadikan masjid ini sebagai tempat tujuan TSR Sumbar. Semoga bantuan yang diberikan ini mampu meningkatkan pembangunan masjid," kata dia.
Kata berjawab gayungpun bersambut. Darmon siap menyalurkan semua harapan masyarakat Sungai Buluah dan Pasa Usang. "Sepanjang itu domainnya provinsi, saya tetap perjuangkannya di Sumbar," katanya.
Darmon melihat, sebagi masyarakat nagari yang ada di lintasan, sangat mudah didatangi berbagai pengaruh dan penyakit masyarakat. "Mari kita lawan semua yang berbentuk penyakit masyarakat. Mulai dari judi, narkoba, LGBT, pergaulan bebas, Miras dan bentuk maksiat lainnya. Dan kini, teroris juga mulai merasuki kehidupan masyarakat kita," ungkap Darmon.
Hanya dengan rasa kepedulian, kata Darmon, semua itu akan bisa diatasi. Ya, kepedulian pemerintah, wakil rakyat, tokoh masyarakat, orangtua anak, dan pemuda serta elemen masyarakat lainnya. (501)

TSR Sumbar Darmon di Masjid Raya Nagari Sepantasnya Pemerintah Memperlebar Jalan di Kasang Dalam

Batang Anai--Malam itu Masjid Raya Nagari Kasang cukup membludak. Jemaahnya ramai, sampai ada yang terpaksa ikut shalat di bagian teras masjid. Senin (21/5) malam lalu menjadi puncak keistimewaan oleh masyarakat setempat, karena sekian lama tak dapat kunjungan dari tim safari Ramadhan. Malam itu anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat, H. Darmon menjadi Ketua tim safari Ramadhan (TSR) provinsi di masjid tersebut.
"Alahmadulillah, malam ini menjadi istimewa karena nagari ini merasa terperhatikan. Sejak tidak ada lagi warga nagari ini di DPRD, kampung ini tak pernah disinggahi tim safari Ramadhan," kata Tuanku Fauzan Ahmad Dalwi, pengurus Masjid Raya Kasang.
Untuk itu, dia menyampaikan terima kasih banyak pada politisi PAN Sumbar, Darmon yang telah dengan senang hati, dalam siatuasi hujan datang melihat kondisi masyarakat Kasang yang ada di bagian dalam ini.
Camat Batang Anai, Suhardi mengajak masyarakat Kasang memanfaatkan momen pembangunan yang tengah berkembang saat ini. "Gerbang tol Padang - Pekanbaru terletak di Batang Anai. Begitu juga pembangunan besar lainnya juga bertengger di kecamatan ini. Tinggal lagi, bagaimana anak nagari memanfaatkan hal demikian," ungkapnya.
Menurut Suhardi, kecamatan yang dia pimpin cukup mendapat perlakuan istimewa. Puasa tahun ini, ada lima kunjungan tim safari Ramadhan provinsi yang datang, berkunjung dan tentunya meninggalkan bantuan sekalian buat masjid yang dikunjunginya.
Darmon, anggota dewan asli Lubuk Alung, besar di Batang Anai ini merasa senang karena diberi kesempatan mendatangi langsung jemaah Masjid Raya Kasang. "Saat ini jalan menuju Kasang bagian dalam ini harus diperlebar mengingat semakin padatnya arus transportasi. Pemkab Padang Pariaman harus melihat kepentingan serta kebutuhan masyarakat terhadap hal ini," ujar dia.
"Masyarakat harus pula saling meringankan, dan melihat kebutuhan dan kemajuan masa depan nagari ini. Belakangan, Nagari Kasang menjadi nagari nasional, dengan ikutnya putra nagari ini, Arif berlaga di Liga Dangdut Indonesia," ulas Darmon.
Darmon menjelaskan, pihaknya siap menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang menjadi domainnya provinsi ke Pemrov Sumbar. "Namun, hal-hal yang kecil-kecil tentu menjadi gawenya Padang Pariaman. Yang jelas, selaku masyarakat Islam bagaimana kita saling memberikan kelapangan. Kalau kita memberikan kelapangan pada lain orang, Tuhan akan melapangkan pula jalan yang sulit buat kita," ungkap anggota dewan yang juga seorang ustadz ini.
Pada kesempatan itu, Darmon menyerahkan bantuan sebesar Rp20 juta dan tiga helai tikar dari Pemrov Sumbar. (501)

Dukungan untuk Jadi Gubernur Sumbar Mulai Mengalir Buat Ali Mukhni

VII Koto--Masyarakat Kecamatan VII Koto Sungai Sariak mendukung Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menjadi Gubernur Sumatera Barat mendatang. Hal tersebut disampaikan tokoh masyarakat setempat, H. Muslim Zen ketika menerima kunjungan Tim Safari Ramadhan di Surau Mandiangin, Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Senin (21/5).
"Melihat pesatnya pembangunan, atas nama masyarakat VII Koto, kami dukung Pak Ali Mukhni menjadi Gubernur," kata Muslim Zen. Dikatakannya, bahwa Nagari Ambuang Kapua infrastruktur jalannya sudah baik. Begitu juga dengan sarana air bersih sudah dinikmati masyarakat di rumah maupun di mushola.
"Artinya, janji Bapak Bupati sudah terealisasi. Namun kami minta tambah pengaspalan jalan di nagari kami Pak Bupati," katanya.
Merespon dukungan masyarakat tersebut, Bupati Ali Mukhni menegaskan bahwa dirinya saat ini masih konsentrasi bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. "Dukungan masyarakat kita aminkan, kita tetap bekerja keras selanjutnya kita serahkan kepada Allah SWT," kata Bupati Ali Mukhni.
Orang nomor satu di Padang Pariaman itu mengajak masyarakat agar sebanyak mungkin melaksanakan ibadah di ulan suci Ramadhan. Perbanyak membaca Al Quran, berinfak, sedekah dan amalan lainnya untuk mencapai ketaqwaan kepada Allah SWT. "Alhamdulillah, saya bisa khatam Al quran satu kali setiap bulan Ramadhan. Mungkin inilah yang menjadikan saya bisa menjadi Wakil Bupati dan Bupati dua kali periode," kata peraih Satya Lencana Pembangunan dari Presiden itu.
Pada kesempatan itu Bupati Ali Mukhni menyerahkan bantuan barang senilai Rp5 juta dan sejumlah Al Quran. Kemudian bantuan uang tunai kepada Khairul Rizki, seorang tuna netra yang hafiz Al Quran sebesar sejuta rupiah.
Tim Safari Ramadhan Bupati Padang Pariaman didampingi oleh Kepala Kemenag DR. Helmi, Kadis PMPTP Hendra Aswara, Kabid Perizinan Heri Sugianto, Kabid Penanaman Modal Jon Eka Putra, Kabid Wasdal Sepno Fahni. (501)

Adiwiyata Provinsi Tahun Ini SMPN 2 Batang Anai Wakili Padang Pariaman

Batang Anai--Sejumlah prestasi berhasil diraih SMPN 2 Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman selama 2017 lalu. Dan tahun ini, tepatnya bulan ini, sekolah yang terletak di Nagari Katapiang itu masuk penilaian Adiwiyata tingkat Sumatera Barat. Dan tentunya, sekolah ini berharap, agar penilaian tahun ini berjalan sesuai harapan, yang pada akhirnya mengantarkan sekolah ini menuju Istana Presiden RI.
Kepada SMPN 2 Batang Anai, Yohendris kepada Singgalang menyebutkan, di antara prestasi itu, juara I Adiwiyata Padang Pariaman, juara II UKS kabupaten, juara II UN di Padang Pariaman.
"Alhamdulillah, pretasi tahun lalu ini tentu akan menjadi pemicu lagi untuk meningkatkan prestasi tahun ini dan tahun berikutnya," ujar dia. Selanjutnya, kata dia, sekolah ini juga juara OSN biadang studi IPS, juara Islamic Math Competition tingkat Sumbar di UIN Imam Bonjol Padang.
Berikutnya, kata Yohendris, juara II Olimpiade Matematika dan Sains di INS Kayutanam, juara I Junior SMANLA Competition (JSC) tingkat Padang Pariaman di SMAN 1 Lubuk Alung. Kemudian, juara I HUT RI tingkat kecamatan dalam lomba Adzan dan Shalat Jenazah, dan HUT RI kabupaten juara I lomba silongsong antar majelis guru.
"Soal jaksa masuk sekolah, SMPN2 Batang Anai juga meraiah juara satu. Begitu juga pembacaan teks Pancasila, UUD 45, Rukun Islam, Rukun Iman semuanya tidak pakai buku, kita juga juara satu," ungkapnya.
Pihaknya berharap, pada momen tahun ini sekolah itu kembali meraih prestasi dan juara. "Paling tidak kita bisa bertahan pada posisi demikian dalam hasil UN misalnya," ujarnya. (501)

Penilaian Teladan Sumbar KUA Enam Lingkung Bersaing Menuju Istana Presiden

Enam Lingkung--Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman satu dari enam KUA di Sumbar yang akan berebut tiket masuk Istana Presiden. Penilaian Penganugerahan KUA Teladan Sumbar 2018 judulnya, telah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Secara performen, KUA kecamatan ini terbaik dua setelah salah satu KUA di Kota Padang. Selasa (22/5) tahapan penilaian telah sampai pada kunjungan lapangan, yang langsung dipimpin Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, H. Hendri.
Untuk ini, tertumpang harapan banyak orang di Padang Pariaman, agar KUA Enam Lingkung di bawah pimpinan Kasmir mampu bersaing dengan lima KUA lainnya, yakni KUA di Kota Padang, Tanah Datar, Pasaman Barat, Agam, dan Kota Solok secara baik, dan pada akhirnya berhasil keluar sebagai yang terbaik. Yang menjadi topik penilaian, adalah standar layanan, indeks kepuasan masyarakat, dan inovasi.
"Ada 20 inovasi yang disampaikan langsung di hadapan tim yang langsung dipimpin Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Hendri. Di antaranya Pelayanan Lapangan Terpadu (Layang Padu), Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi (Panter), MTQ keluarga, Khatam Catin, dan sejumlah program lainnya. Di Kecamatan Enam Lingkung terdiri dari delapan stakeholder yang memberikan pelayanan kepada masyarakat; Dinas Dukcapil, Kantor Camat, KUA, Puskesmas, Polsek, UPT KB, nagari dan BPJS," kata Kasmir.
Layang Padu ini dilaksanakan sebulan dua kali secara bergilir di masing-masing nagari yang ada di kecamatan itu, dengan kegiatan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan serta pemeriksaan dan pengobatan kesehatan.
Keberhasilan pelaksanaan LAYANG PADU ini tidak terlepas dari dukungan dan komitmen stakeholder terkait dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kasmir merasakan banyak hal dari program demikian. "Dengan hadir langsung di tengah masyarakat, kita akan tahu apa yang jadi persoalan selama ini," kata dia.
Sebagai contoh, ujar Kasmir, dulu banyak orang menikah tanpa adanya surat nikah, sebagai alat bukti dari negara. Nah, lewat LAYANG PADU, sudah banyak yang melakukan nikah isbat di Pengadilan Agama atas anjuran, dan langsung pula diberikan buku nikahnya.

Panter Enam Lingkung

Setelah Layang Padu, masih ada lagi pelayanan untuk masyarakat Enam Lingkung, khususnya untuk mereka yang akan melangsungkan pernikahan. Yaitu Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi Enam Lingkung (Panter Enam Lingkung). "Dengan penandatanganan MoU, diharapkan Panter dapat mewujudkan tertib administrasi di kecamatan ini, khususnya bagi sepasang insan yang akan menempuh pernikahan, dan memberi pasangan Catin kemudahan untuk mendapatkan administrasi dari data kependudukan yang baru, dengan status baru sebagai sepasang suami istri," kata Kasmir
Kasmir bersyukur dengan adanya kerjasama yang melibatkan Capil Padang Pariaman. "Semoga memberi perlayanan administrasi yang cukup lengkap kepada calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, dengan memperoleh enam dokumen sekaligus (buku nikah, KK baru orangtua, KK baru mertua, KK baru pengantin, KTP baru pengantin laki-laki dan KTP baru pengantin perempuan), yang akan langsung diberikan di hari berlangsungnya pernikahan mereka," sebutnya.
Pelayanan yang diberikan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi. Bagi yang ingin mendapatkan pelayanan ini, silakan langsung mendatangi kantor KUA Enam Lingkung dengan membawa KTP asli kedua mepelai, KK asli dari orangtua, KK asli dari mertua dan foto copy ijazah terakir kedua mepelai atau foto Copy akte kelahiran.
"Keberhasilan dan kesuksesan program itu semua, kata Kasmir, tentunya dukungan semua pihak yang ada di Enam Lingkung. Termasuk juga dukungan penuh Kemenag dan Pemkab Padang Pariaman. Baru-baru ini juga diluncurkan nikah sehat. Artinya, pasangan Catin sebelum terbit buku nikahnya, harus punya rekomendasi dari Puskesmas, terkait kesehatannya," ungkapnya.
Sebagai kecamatan yang terkenal dengan sarangnya pesantren berbasis surau, Kasmir merasa banyak dapat dukungan dari masyarakat Enam Lingkung itu sendiri untuk ikut dan bisa bersaing dalam tatanan KUA teladan tersebut. "Program MTQ keluarga yang telah berjalan sejak beberapa tahun lalu cukup dapat sambutan, dan implementasinya menjadikan para orangtua menjadi gemar membaca kitab suci tersebut," ulas Kasmir.
Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Hendri memberikan apresiasi kepada jajaran KUA Enam Lingkung. Dia minta, para Kepala KUA lainnya bisa belajar ke KUA yang terletak di pusat ibu kota kabupaten (IKK) Padang Pariaman tersebut. (501)

GERNIS PAPA Dilaunching Padang Pariaman Peringkat ke-3 Terbanyak Penemuan Penyakit HIV-AID

Padang Pariaman--Pertama di Provinsi Sumatera Barat, Gerakan Nikah Sehat (GERNIS) Padang Pariaman (PAPA) dilaunching secara resmi oleh Sekretaris Daerah Jonpriadi, Jumat lalu di ruang pertemuan Dinas Kesehatan, yang lebih dikenal dengan nama Aula Hipocrates.
Sekretaris Daerah Jonpriadi didampingi Kepala Dinas Kesehatan Aspinudin, wakil Kapolres Padang Pariaman, wakil Kantor Kamenag, dan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Jasneli secara sederhana meluncurkan program baru, Gerakan Nikah Sehat disingkat GERNIS.
Menurut Jonpriadi, GERNIS inovasi baru dari Dinas Kesehatan dalam upaya meningkatkan pencegahan atau deteksi dini berbagai penyakit menular terutama HIV-AIDS.
"GERNIS ini dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman," jelas Jonpriadi.
GERNIS ini, lanjutnya, dibuat karena di Kabupaten Padang Pariaman pernah terjadi pernikahan tanpa screening sehingga pasangan pengantin tertular penyakit HIV dari pasangannya dan anaknya juga ikut tertular HIV. Selain itu karena kejadian penyakit HIV-AIDS di Kabupaten Padang Pariaman terjadi pada usia 15 sampai dengan 35 tahun.
Lebih jauh Jonpriadi menjelaskan, data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 diketahui Kabupaten Padang Pariaman peringkat ke-3 terbanyak penemuan penyakit HIV-AIDS. "Kejadian penyakit HIV-AIDS di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2005 s/d 2007 sebanyak 104 orang dan dari bulan Januari s/d Maret 2018 sudah ditemukan sebanyak 10 orang," paparnya mengutip data Dinkes Sumbar.
Secara terpisah, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengakui bahwa daerah yang dia pimpin memang terbanyak ketiga ditemukan kasus HIV-AIDS. "Kita akui data itu valid. Kita tidak malu menerima kenyataan bahwa daerah kita nomor urut tiga di Sumbar. Lebih baik kita tahu data tersebut sehingga kita dapat memutuskan jalan keluar secepatnya, daripada kita tutupi dan meledak pada saat penderitanya sudah banyak," katanya tegas.
Bupati dua periode itu juga berharap data penyakit yang lain juga dibuka di Padang Pariaman sehingga strategi dan program yang tepat dapat dirumuskan pada tahun selanjutnya.
Setelah melaunching GERNIS PAPA, Sekda Jonpriadi mengukuhkan Tim Peduli TB-HIV Saiyo Sakato Kabupaten Padang Pariaman Periode 2017-2019 yang diketuai oleh Fakhri Zaki, dan Sekretaris Dasril. Sebagai penutup, Jonpridi memimpin Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS. Rakor diikuti Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Camat, Kepala Puskesmas. (501)

Padang Pariaman Lahirkan Perda KTR

Padang Pariaman--Perjalanan panjang dan melelahkan selama empat tahun akhirnya melahirkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Hal itu terungkap dari sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, H. Jonpriadi pada kegiatan Workshop dan Sosialisasi Perda tentang KTR, Selasa (22/05) di Hall IKK Parit Malintang.
"Perda yang diajukan Bupati Padang Pariaman ini disetujui oleh pihak legislatif 17 Februari lalu dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebulan kemudian," jelas Jonpriadi.
Perda, lanjutnya, yang merupakan tindak-lanjut dari amanat Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan pemerintah daerah mewujudkan KTR di daerah masing-masing. "Maka, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus memenuhi tuntutan UU Nomor 36 Tahun 2009, sejak tahun 2013 lalu telah disusun Ranperda KTR ini," sambung Jonpriadi.
Kemudian, katanya lagi, hari ini secara resmi pihaknya mulai mensosialisasikannya karena produk hukum yang dilahirkan wajib untuk disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan melaksanakannya d tengah kehidupannya. "Kita punya waktu selama dua tahun untuk mensosialisasikan sebelum Perda ini efektif dilaksanakan pada 17 Februari 2019 nanti," kata Jonpriadi menutup.
Dalam Perda KTR ditetapkan sembilan (9) KTR, yaitu tempat sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat kegiatan anak-anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, tempat sarana olah raga dan tempat lainnya yang ditetapkan. Sementara itu, kewajiban untuk menyediakan ruangan tempat merokok untuk perokok hanya terbatas pada dua tempat yaitu tempat kerja dan tempat umum.
Sosialisasi menghadirkan tiga narasumber, Fadhli M Kurnia, dokter speasialis Paru RSUD Padang Pariaman, Kasatpol PP dan Damkar Rianto, dan Kabag Hukum Setdakab Padang Pariaman Rifki Monrizal, serta dimoderatori oleh Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Jasneli. Sosialisasi dihadiri seluruh pimpinan dinas, badan, kantor, bagian, camat, pimpinan puskesmas, kepala KUA, ketua BAZNAS, dan lainnya. (501)

Bangun Keharmonisan Jauhkan Lingkungan dari Potensi Bencana Pecah Belah

Padang Pariaman--Sebagai wujud kebahagiaan pada bulan suci Ramadhan, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni gelar acara silaturahmi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) serta ASN di lingkungan Pemkab, Rabu lalu di Hall IKK di Parit Malintang.
Terlihat hadir Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur, Sekretaris Daerah Padang Pariaman Jonpriadi, Dandim 0308 Pariaman Letkol Arh Hermawansyah, Kapolres Padang Pariaman AKBP Rizki Nugroho, wakil Kapolres Pariaman, Ketua TP-PKK Padang Pariaman Rena Ali Mukhni, Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas Badan, Kantor, Bagian, Camat dan pejabat eselon 3, 4 serta staf di lingkungan Pemkab Padang Pariaman.
Bupati Ali Mukhni menyampaikan beberapa pesannya untuk seluruh warga Padang Pariaman. "Saya menghimbau agar dapat memanfaatkan bulan suci Ramadhan sebesar-besarnya, sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah SWT, ramaikan masjid di bulan suci Ramadhan ini dengan kegiatan ibadah," ujarnya.
"Kepada Kepala Sekolah saya minta, kalau bisa waktu shalat Dzuhur, seluruh siswa diajak untuk shalat berjamaah di mushalla sekolah atau surau dan masjid yang ada dekat sekolah," tambahnya.
Ali Mukhni juga mengingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari potensi bencana, musibah, dan lain-lain. "Mengingat kondisi sekarang ini yang rawan dengan potensi tindakan kejahatan dari pihak yang ingin merusak harmonisasi kehidupan kita bernegara dan berbangsa, maka perketat pengamanan di lingkungan masing-masing," katanya menutup.
Sebelumnya, Ustadz Afrinaldi Yunas menyampaikan tausyiah singkatnya bagaimana adab menyambut dan meramaikan masjid di bulan yang penuh berkah tersebut. (501)

RSUD Padang Pariaman Gelar Baksos Operasi Bibir Sumbing

Padang Pariaman--Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Pariaman bekerjasama dengan Persatuan Ahli Bedah Mulut dan Maksilofasial Indonesia (PABMI), Smile Train (LSM internasional yang khusus di bidang bedah mulut), RS Aisyiah dan Pemkab Padang Pariaman laksanakan bakti sosial operasi bibir sumbing, Sabtu lalu.
Bakti sosial dilaksanakan di RSUD Padang Pariaman karena dinilai layak dan memadai untuk tempat pelaksanaan operasi bibir sumbing. RSUD Padang Pariaman memiliki kamar operasi, tempat rawatan serta obat-obatan dan makan pasien yang memadai.
Menurut Direktur RSUD, Lismawati R kegiatan operasi bibir sumbing ini merupakan kegiatan rutin yang telah diprogramkan oleh PABMI, Smile Train serta didukung oleh Rumah Sakit Aisiyah. Biaya pelaksanaannya ditanggung oleh ketiga lembaga itu dan pasien dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan Padang Pariaman yang berasal dari 25 Puskesmas yang ada di kabupaten ini. "Sedangkan RSUD bertanggungjawab menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan operasi bibir sumbing ini," jelas Lismawati.
Kegiatan bakti sosial dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur. Turut hadir Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Padang Pariaman Yusrita yang juga isteri Suhatri Bur, Kepala Dinas Kesehatan Aspinuddin.
Wakil Bupati menyambut senang dan bahagia dengan kegiatan baksos yang diadakan. Menurutnya operasi bibir sumbing ini dilaksanakan di Padang Pariaman karena banyaknya ditemukan kasus itu di kabupaten ini.
"Kasus bibir sumbing yang telah berhasil diidentifikasi sebanyak 70 kasus. Pada saat ini baru bisa ditangani sebanyak 23 kasus, hal ini dikarenakan keterbatasan tenaga yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk operasi pasien dengan bibir sumbing," turut Suhatri Bur.
Menurut operator, kata dia, untuk 1 pasien membutuhkan waktu kira-kira 2 jam. Dengan demikian untuk 23 kasus dibutuhkan waktu 23 jam dengan 2 operator, sehingga pelaksanaannya dibatasi dengan jumlah tersebut. Wabup berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan sukses, sehingga penderita bibir sumbing di Padang Pariaman dapat terbantu dalam mengurangi masalah kesehatannya.
Direktur RSUD itu menjelaskan, pada hari pelaksanaan operasi tidak semua pasien datang untuk dioperasi. "Hari ini hanya 11 pasien yang datang dari 23 perserta yang direncanakan. Peserta yang sudah didaftarkan tidak datang karena berbagai sebab, antara lain tidak izin orangtua pasien dan kondisi pasien yang tidak memenuhi syarat operasi. Pasien yang belum dioperasi saat ini mungkin bisa difasiltasi untuk tahun berikutnya," jelasnya.
Pelaksanaan selanjutnya direncanakan rutin setiap tahunnya. Kasus yang ditemukan di Kabupaten Padang Pariaman cukup banyak, sehingga perlu diadakan rencana kegiatan operasi bibir sumbing selanjutnya.
Findo, perwakilan PABMI mengatakan perlu direncanakan operasi berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya. "Pelaksanaan tetap seperti saat ini yaitu dengan kerjasama berbagai pihak," katanya.
Pelaksanaan operasi bibir sumbing untuk tahun berikutnya diharapkan lebih banyak diikuti oleh peserta yang sudah didaftar. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan sosialisasi yang lebih memotivasi pasien dan keluarganya. Selain itu perlu memfasilitasi pasien dan keluarganya lebih baik untuk transportasi ke RSUD sehingga memudahkan kedatangan pasien untuk mengikuti kegiatan operasi. (501)

Defriatos Camat Terbaik Kabupaten Padang Pariaman

Padang Pariaman--Defriatos terpilih sebagai camat terbaik Kabupaten Padang Pariaman tahun ini. Terpilihnya Camat Sungai Limau tersebut berdasarkan hasil penilaian tim penilai kompetensi camat yang dilakukan beberapa waktu yang lalu dan telah ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Padang Pariaman nomor 284/KEP/BPP/2018 tentang penetapan pemenang kompetensi camat.
Penilaian kompetensi camat merupakan kegiatan tahunan yang selalu dilaksanakan dalam rangka evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai camat di wilayah kerjanya.
Idarussalam, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi Ketua Tim Penilai Kompetensi Camat menjelaskan tujuan dari kegiatan penilaian sebagai bentuk dari pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya di wilayah kerjanya.
"Penilaian kompetensi camat tahun ini hanya dilakukan terhadap tujuh orang camat yang memenuhi syarat untuk dinilai berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kmpetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat," terang Idarussalam.
Selanjutnya Idarussalam menguraikan bahwa camat berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 selain melaksanakan tugas umum pemerintahan juga melaksanakan tugas pemerintahan umum serta melaksanakan tugas delegatif yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat.
Pelaksanaan penilaian kompetensi camat tersebut melibatkan tenaga ahli yang terdiri dari Pamong senior, H. Martias Mahyuddin, dan Prof. Duski Samad yang melakukan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dibagi kedalam dua tahap, pertama para peserta camat akan mengekspose kegiatan di depan tim penilai dan tahap kedua dilakukan peninjauan lapangan terhadap camat yang mendapatkan tiga besar nilai tertinggi.
Duski Samad menjelaskan, sukses atau tidaknya tugas pemerintah dilakukan oleh camat dapat diukur seberapa jauh mereka memahami dan menegakan aturan yang sudah ada. "Aneh dan lucu dan tidak pantas seorang camat mempertanyakan aturan dan peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Untuk itu seorang camat harus memiliki mentalitas loyal, patuh dan menjadi juru penerjemah kebijakan kepala daerah dan aturan yang berlaku di tingkat atas," ungkapnya.
Pada kesempatan terpisah Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menerangkan pentingnya kinerja yang baik dari seorang camat sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. "Camat harus mampu berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan camat juga harus bisa menerjemahkan setiap kebijakan daerah untuk di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan paham terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman,” tegas Ali Mukhni.
Penilaian kompetensi camat tahun 2018 ini menghasilkan Camat Sungai Limau Defriatos, sebagai camat terbaik I, Suhardi, Camat Batang Anai sebagai camat terbaik II dan Camat Sintuak Toboh Gadang, Elda Husniwar memperoleh camat terbaik III.
Pemenang penilaian kompetensi camat tingkat kabupaten akan mengikuti kegiatan penilaian kompetansi camat tingkat Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. (501)

Pelayanan Cepat, Mudah dan Online Akan Menarik Minat Investor

Padang Pariaman--Inovasi yang diluncurkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman menjadi inspirasi bagi kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat. Terutama pelayanan Antar Jemput Perizinan (AJEP) dan Pelayanan Perizinan berbasis Android.
Kepala DPMPTP Hendra Aswara mengatakan pelayanan yang cepat, mudah dan online akan menarik minat investor dan memuaskan masyarakat. Di samping itu diperlukan juga standar pelayanan yang jelas, transparan dan bisa diakses dimanapun masyarakat baik melalui pamplet, website, media sosial, aplikasi android maupun di kantor pelayanan itu sendiri.
"Sesuai arahan Bapak Bupati, layanan perizinan harus cepat dalam hitungan menit atau jam. Jadi tidak ada lagi izin yang berminggu-minggu atau berbulan-bulan," kata Hendra saat menerima rombongan studi tiru dari DPMPTSP Kabupaten Limapuluh Kota di ruang pelayanan, di Pariaman, Selasa lalu.
Jebolan STPDN angkatan XI itu menambahkan, bahwa pelayanan perizinan memiliki tujuan yang mulia yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, pemerintah membuka seluas-luasnya kemudahan berusaha untuk pertumbuhan ekonomi yang tentunya akan menimbukan multiplayer effect terhadap suatu investasi.
"Misal adanya investor membangun hotel, kita percepat proses izinnya, yang kemudian membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menumbuhkan ekonomi," ujarnya. Pelayanan di Padang Pariaman, kata Hendra, aplikasi perizinan elektronik yang diberi nama SIMPEL (Sistim Informasi Perizinan Elektronik) yang melayani 122 perizinan dan enam Non Perizinan sesuai Perbup 04 Tahun 2017.
Ditambahkannya, pelayanan di Padang Pariaman sudah lebih baik dengan memakai aplikasi perizinan elektronik yang diberi nama SIMPEL (Sistim Informasi Perizinan Elektronik). Sementara Sijunjung juga telah mengoperasionalkan aplikasi berbasis elektronik.
"Jadi berkas dientry di front office dilanjutkan kepada Kepala Bidang Perizinan. Jika telah diverifikasi oleh kepala dinas maka sertifikat izin sudah bisa dicetak oleh back office," kata pria yang pernah menjabat Kabag Humas itu.
Sedangkan untuk menampung masukan masyarakat, Hendra mengatakan, sudah memiliki layanan pengaduan masyarakat secara online melalui website www.perizinan.padangpariamankab.go.id, SMS dan Whatsapp 08116607788, email dpmptp.pdprm@gmail.com dan lainnya.
"Setiap pengaduan kita tindaklanjuti hingga tuntas karena juga terkoneksi langsung oleh inspektorat. Penyelesaian pengaduan maksimal 5 lima hari sesuai SOP," kata Kadis termuda di Padang Pariaman ini.
Baru-baru ini, telah diluncurkan juga aplikasi perizinan berbasis android dimana masyarakat dapat mengetik SIMPEL DPMPTP Padangpariaman di google playstore lalu mengunduhnya. Dalam aplikasi, masyarakat dapat mendaftar perizinan, tracking dan pengaduan secara online. Jadi masyarakat tidak perlu repot-repot datang ke DPMPTP sehingga dapat mengurangi biaya transportasi.
"Inovasi ini yang pertama di Sumbar. Kami siap berbagi jika ada daerah yang memiru inovasi kami," kata pria yang humoris ini.
Rombongan DPMPTSTP Kabupaten Limapuluh Kota yang turut serta studi tiru ke DPMPTP Padang Pariaman terdiri dari tiga orang, yakni Kasubag Umum Riswanida, Kasubag Keuangan Ariffadillah dan Staf Yuli Deswita. Kunjungan ini untuk melihat langsung pelayanan perizinan sesuai amanat Undang-undang nomor 25 tentang Pelayanan Publik, baik Standar Pelayanan, Sarana prasarana, SDM dan Inovasinya.
"Kesan pertamanya, di sini ruang pelayanan sangat nyaman, full AC, ruang tunggu luas, petugas ramah dan Kadisnya sangat muda enerjik," kata Riswanida.
Meja layanan, tambahnya, juga dilengkapi dengan layanan untuk berkebutuhan khusus dan punya satu petugas pula. Uniknya adanya minibar dan kacamata baca untuk masyarakat. Pelayanan untuk berkebutuhan khusus juga tersedia loket dan peralatan seperti kursi roda.
"Alhamdulillah, tadi kami saling berbagi informasi untuk perbaikan layanan perizinan yang lebih baik," kata Riswanida mengakhiri. (501)

Tempat Pembukaan Belum Ditentukan Porprov Sumbar XV Dihelat 16-26 November

Padang Pariaman--Rapat pleno penetapan cabang olahraga dan nomor pertandingan yang akan dilangsungkan dalam event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Sumatera Barat digelar dalam suasana penuh semangat dan keakraban, Selasa di aula Saiyo Sakato, komplek kantor bupati (15/5).
Porprov XV yang akan dituan-rumahi Kabupaten Padang Pariaman disepakati bakal dihelat pada 16 sampai 26 November mendatang.
Rapat lengkap yang diselenggarakan Panitia Pelaksana Porprov Padang Pariaman itu dihadiri unsur KONI Sumbar, yang terdiri atas Ketua, Ketua SC, Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi, para Ketua Pengprov setiap cabor, Ketua KONI Kabupaten/Kota di Sumbar, Panitia Penyelenggara, Pengurus KONI Padang Pariaman dan para Ketua Pengcab.
Pada rapat yang sedikit molor dan berlansung sekitar tiga jam tersebut, memutuskan banyak hal yang menjadi kewajiban tuan rumah, terutama soal pembangunan dan perbaikan venue yang akan mempertandingan 10 Cabor sesegera mungkin.
Sepuluh venue yang akan dibangun dan diperbaiki tersebut merupakan bagian dari 18 venue milik Pemkab Padang Pariaman, sementara 17 venue lagi akan disewa oleh tuan rumah kepada pihak swasta. Langkah-langkah untuk itu sudah dipersiapkan secara matang. Total venue sekaligus jumlah Cabor yang akan bertarung adalah 35 cabang.
Satu hal lagi yang menjadi tugas tuan rumah adalah soal lokasi yang akan dijadikan untuk tempat pembukaan dan penutupan, di samping jadwal pertandingan. Sejumlah kawasan yang masuk nominator, di antaranya GOR Sungai Sariak, Arena Pacuan Kuda Duku Banyak dan  kawasan Ibu Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.
Tak luput, rapat pleno juga memutuskan bahwa Cabor yang belum melaksanakan pra Porprov diberikan kesempatan untuk menggelarnya sebelum akhir Juli. Jika tidak, terancam untuk tidak dipertandingkan. Cabor yang sudah menggelar pra Porprov baru 18 cabang saja.

Siap Berikan yang Terbaik

Usai rapat pleno, Ketua Pelaksana Jonpriadi didampingi Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata Jon Kenedi, memastikan bahwa tuan rumah siap memberikan yang terbaik pada pada event XV ini, setelah Padang Pariaman juga menjadi tuan rumah 24 tahun lalu, tepatnya ketika masih bernama Porda V pada 1994 silam.
Senada, Ketua Bidang Humas dan Kominfo Porprov Zahirman memastikan bahwa bidang yang digawanginya akan memberikan yang maksimal untuk memberikan data terbaru setiap pertandingan. Personel akan ditempatkan pada setiap venue dan melaporkan segera usai pertandingan.
“Jadi info terbaru hasil pertandingan kita pusatkan pada satu tempat nantinya,” kata Zahirman yang sudah menyiapkan langkah pendukung, termasuk perangkat. (501)

Agar Tidak Berhadapan dengan Hukum Anggota SPP Sintoga Diminta untuk Tidak Menyelewengkan Dana Bantuan

Padang Pariaman--Anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang (Sintoga), Kabupaten Padang Pariaman jangan sampai dana yang diberikan disalahgunakan atau dilesewengkan. Karena dana yang diterima harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Salah-salah mengelola keuangan tersebut, bisa berhadapan dengan hukum.
Hal itu ditegaskan Camat Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, yang diwakili Kasi Kesra Rusniwita, Selasa (15/5) di Pantai Tiram, di hadapan pengurus dan anggota SPP se-Kecamatan Sintuak Toboh Gadang. Kegiatan yang diselenggarakan bertemakan, Konsolidasi dan Silaturrahmi, Badan Kerjasama Anak Nagari (BKAN)/Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) dengan Camat, Walinagari se-kecamatan Sintoga, Walikorong, tokoh masyarakat dan pengurus SPP menyambut bulan suci Ramadhan.
Menurut Rusniwita, saat ini ada 62 kelompok SPP di kecamatan Sintuak Toboh Gadang. Namun yang aktif dan rutin melakukan kegiatan hanya 31 SPP. Sisanya, SPP yang tidak aktif. “Hari ini yang diundang sengaja SPP yang aktif saja. SPP Kecamatan Sintoga sekarang sudah berkembang dengan pesat. Bermula dari program PNPM tahun 2008-2014,” katanya.
Rusniwita berharap kepada semua anggota SPP ini jangan sampai dana yang diterima melalui kelompok diselewengkan penggunaannya. Sehingga akhirnya yang menerima dana bantuan akan  berhadapan dengan hukum. Dana yang diperoleh dari SPP semuanya akan dipertanggungjawabkan. Sehingga uang yang ada di tangan SPP akan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Yang macet akan diberikan jalan agar dilunasi. “Mereka yang menyalahgunaan dana SPP tersebut bakal berhadapan dengan hukum,” kata Rusniwita menambahkan.
Sementara itu Sekretaris Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN) Sintuak, Zeki Aliwardana menyebutkan, pada awalnya SPP ini memiliki dana sekitar Rp1,8 miliar. Kini dana tersebut sudah berkembang pesat menjadi Rp3 miliar lebih.
“Anggota aktif dari SPP adalah ibu-ibu. Mereka aktif dalam sejumlah kelompok SPP. Mereka mengakui sangat terbantu dengan aktif di SPP. Saat ini sudah ada kelompok SPP  yang mengajukan pinjaman mencapai Rp 400 juta. Jumlah ini paling banyak sejak SPP berdiri sekaligus menunjukkan tingkat kepercayaan anggota terhadap SPP semakin baik. Kelompok tersebut pantas diberikan apresiasi,” kata Zeki Aliwardana.
Dikatakan Zeki Aliwardana, SPP di Kecamatan Sintoga menjadi ujung tombak dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga. Ini dibuktikan dengan terus meningkatkan omset dan dana yang digulirkan di kelompok SPP tersebut.
Menurut Zeki, BKAN berkerjasama dengan unit pelaksana kegiatan (UPK) untuk melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana SPP. Walinagari, walikorong dan tokoh masyarakat pun diminta mengawasi dan mengingatkan penerima SPP yang malas melunasi kewajibannya.
Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Munafestoni yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengajak anggota SPP untuk tetap menjaga asset yang sudah dimiliki. “Harus diakui, penggunaan uang pemerintah yang diberikan kepada masyarakat tidak boleh dimain-mainkan. Harus sesuai dengan aturan, bahkan diaudit. Untuk itu, penggunaan uang SPP harus sesuai dengan ketentuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga yang dilakukan oleh kaum ibu-ibu,” kata Munafestoni, anggota dewan dari NasDem ini. (501)

Sentra Gakkumdu Mesti Cermat dan Bijak dalam Melihat Persoalan

Padang Pariaman--Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Terpadu Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (15/05) menggelar rapat koordinasi, sekaligus menyerahkan Surat Keputusan Gakkumdu Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Susunan Gakkumdu Padang Pariaman, di Kantor Panwaslu daerah itu.
Rapat Koordinasi yang pertama tersebut membicarakan serta mengumpulkan gagasan seluruh anggota sentra Gakkumdu, bisa sesuai dengan yang diamanatkan Perbawaslu No 9 Tahun 2018 serta UU No 7 Tahun 2017. Sekaligus perkenalan antara tiga elemen yang ada dalam Gakkumdu. Tujuanya agar terciptanya solidaritas dalam mengawal Pemilu dari pelanggaran yang ada pada setiap tahapan.
Nampak hadir pada rapat koordinasi tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman Efrianto, Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Fetrizal, serta anggota Reskrim Polres Kota Pariaman Alfa Zakya Akbar.
Ketua Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman Zainal Abidin, menekankan pentingnya kerjasama. Untuk itu diperlukan adanya koordinasi yang baik, antara Bawaslu Polres kabupaten dan kota Pariaman, serta Kejaksaan Negeri dalam penanganan pelanggaran Pemilu.
Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman Efrianto mengatakan, kerjasama yang solid elemen Gakkumdu sangat diperlukan. “Gakkumdu bukan hanya dalam masalah laporan dan sengketa Pemilu saja, namun juga berfungsi untuk sarana silaturahmi elemen penegak hukum dan penyelenggara Pemilu. Sehingga terwujud Pemilu yang berintegritas dan bernilai secara profesioanal, adil dan punya kepastian hukum yang kuat,” tambahnya.
Koordinator Gakkumdu Kabupaten Padang Pariaman Anton Ishaq menjelaskan, Sentra Gakkumdu merupakan lembaga penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan. Oleh sebab itu, Sentra Gakkumdu mesti cermat dan bijak dalam melihat persoalan- persoalan terhadap dugaan pelanggaran. Baik yang di lakukan masyarakat, peserta Pemilu, penyelenggara di setiap tingkatan.
Menurut Anton, wilayah Kabupaten Padang Pariaman cukup luas. Sentra Gakkumdu melibatkan dua Polres, yang itu Polres Padang Pariaman dan Kota Pariaman. “Diharapkan akan saling bekerjasama dan bahu-membahu dengan Kejaksaan Negeri Pariaman dan Bawaslu Padang Pariaman dalam menegakan keadilan hukum serta peraturan perundang-undangan Pemilu,” tukuk Anton. (501)

Ketua KAN, Camat dan Walinagari Pastikan Tidak Ada Persoalan Dengan Tanah Rencana Pembangunan Main Stadion

Lubuk Alung--Camat Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman Azminur bersama Ketua KAN Suharman Datuak Pado Basa, Walinagari Lubuk Alung Harry Subrata dan Walinagari Sikabu Lubuk Alung Hidayat memastikan tidak adalagi persoalan tanah seluas 38 hektare yang diperuntukkan buat bangunan Main Stadion.
Sebanyak 17 orang pemilik tanah yang terletak di Surantiah, Koto Buruak, Nagari Lubuk Alung dan Kampuang Tangah, Nagari Sikabu Lubuk Alung itu telah menyepakati patokan harga yang diberikan. Prosesnya pun berkali-kali melalui pertemuan, baik pemerintahan kecamatan, nagari bersama pemilik tanah, maupun dengan Pemkab Padang Pariaman itu sendiri.
Kamis kemarin ketiga pemimpin masyarakat tersebut mendatangi Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar Syafrizal Ucok, terkait kejelasan tanah yang sudah selesai diukur demikian. Sebab, belakangan ada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab memberikan komentar soal tanah itu.
Kepada Syafrizal Ucok, Datuak Pado Basa dan Camat Azminur menjelaskan, semua pihak yang berhubungan dengan tanah itu sudah oke. Tidak adalagi persoalan, selain dari menunggu biaya ganti rugi. "Soal ganti rugi untuk wilayah hukum adat Lubuk Alung, sudah ribuan orang banyaknya yang saya tangani. Semuanya tuntas dengan baik," kata Datuak Pado Basa menegaskan.
"Mulai dari ganti rugi tanah pembangunan jalan lingkar Duku-Sicincin, dan terakhir soal pembangunan Main Stadion ini. Itu ratusan orang Lubuk Alung yang punya. Buktinya, kita mampu selesaikan dengan baik, antara pemilik dengan pemerintah. Khusus untuk rencana bangunan Main Stadion yang diperuntukkan buat PON tahun 2024 ini, kita telah berkali-kali melakukan pertemuan. Tidak seorangpun dari pemilik yang merasa keberatan, atau merasa dirugikan," ungkapnya.
Memang, aku Datuak Pado Basa, Lubuk Alung adalah wilayah yang paling terkenal dengan panasnya. Apapun yang dilakukan, selalu punya rintangan. Tetapi, ini bukan rintangan dan halangan dari pemilik tanah. Hanya dari orang-orang yang tidak punya pengaruh apapun juga terhadap keberadaan tanah dimaksud.
Bersama Camat Azminur, Walinagari Harry Subrata, dan Walinagari Hidayat, Datuak Pado Basa telah berpahit-pahit dengan Pemrov Sumbar. Dia sudah melakukan itu secara transparan, dan tidak seorangpun dari 17 orang pemilik yang merasa ditinggalkan.
Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar Syafrizal Ujok sengaja mengundang pihak terkait itu, tidak ingin adanya kendala dalam proyek besar tersebut. Apalagi, sebelum pengukuran semuanya telah dikelarkan dengan baik. "Malah, untuk pembayaran ganti rugi nantinya, sama sekali tidak ada celah untuk membohongi para pemilik. Semua akan dilakukan transparan, melalui rekening yang punya tanah, lalu diambil dokumentasinya," kata dia. (525)
--------------------------------------------

Tahun Depan
Sebagian Kewenangan Bupati Dilimpahkan ke Camat

Lubuk Alung--Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni memastikan tahun depan semua kantor camat sudah harus melakukan pelayanan PATEN, yang telah dimulai di Kantor Camat Lubuk Alung, sebagai percontohan untuk Sumatera Barat. Dengan pelayanan itu, sebanyak 20 kewenangan bupati akan dilimpahkan ke camat.
"Artinya, masyarakat tak perlu susah mengurusnya ke Kantor Bupati. Cukup hanya di kantor camat terkait, sehingga mengurangi kos, cepat pula selesainya," kata Ali Mukhni dihadapan Forum Walinagari se Padang Pariaman, Kamis kemarin di Lubuak Cimantuang, Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung.
Dia menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh dari semua walinagari dan camat, sehingga Padang Pariaman meraih berbagai penghargaan dari pemerintah pusat. "Bahkan, dengan banyaknya proyek nasional di daerah kita, pertumbuhan ekonomi masyarakat pun jauh meningkatnya," kata dia.
Menurutnya, pertumuhan ekonomi Padang Pariaman saat ini mencapai 6,67 persen, dan peringkat kedua di Sumbar. Tentunya, hal itu berhasil tak bisa dilepaskan dari kesungguhan masyarakat menggarap lahannya, termasuk dukungan penuh dari walinagari dan camat.
"Pertumbuhan tanaman padi pun meningkat. Saat ini telah mencapai 5,35 persen. Artinya, tingkat kerusakan tanama padi masyarakat, sudah bisa diatasi dengan baik. Tidak adalagi ditemukan hama yang mematikan atau merusak tanaman padi itu sendiri," ujar Ali Mukhni.
Sebelumnya, Ketua Forum Walinagari Padang Pariaman Nusirwan Nazar menyebutkan, bahwa pertemuan ini sengaja dilakukan, mengingat puasa akan masuk. Pertemuan dilakukan di alam lepas, sambil makan durian bersama Bupati Ali Mukhni, adalah ini ada kebersamaan dalam membangun masyarakat itu sendiri. (525)
------------------------------------------------------------------

Pembangunan Kembali Pesantren Al-Furqan Sikapak Dilanjutkan

Pariaman--Yayasan Al-Furqan yang menaungi Masjid dan Pondok Pesantren Al-Furqan, Jumat kemarin dapat kucuran bantuan dari H. Abdul Manan Mangan Datuak Tumangguang Sati sebesar Rp1,2 miliar. Bantuan diserahkan dalam bentuk ceks kepada pengurus.
Pesantren Al-Furqan adalah lembaga pendidikan agama yang pernah jaya dulunya. Banyak melahirkan ulama dan cendikiawan muslim. Namun, belakangan pesantren yang terletak di Desa Sikapak Barat, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman itu vakum. Kini, semua elemen di Nagari Sikapak bertekad kembali melanjutkan pembangunan pesantren dimaksud.
Ketua KAN Nagari Sikapak Aspardi bersama Sekretarisnya Mawardi menyampaikan, bahwa pembangunan kembali pesantren sudah empat tahun vakumnya. "Lewat bantuan yang diberikan H. Abdul Manan Mangan, mulai dari tanahnya hingga pembangunan gedung kembali, tentu penyemangat kita bersama untuk membangkitkan kembali lembaga ini," kata dia.
"Pesantren Al-Furqan adalah lembaga tempat pendalaman agama sanak kemenakan kita bersama. Melihat perkembangan saat ini, sudah sepantasnya generasi yang akan datang dikuatkan kembali pendidikan agamanya, lewat pendidikan pesantren," ujarnya.
Wakil Walikota Pariaman Genius Umar memberikan apresiasi terhadap semangat masyarakat yang ingin mengembalikan fungsi pesantren tersebut. "Sebuah kontribusi besar yang sangat luar biasa dari Bapak Abdul Manan Mangan kepada masyarakat, dalam melihat pentingnya pendidikan agama," kata dia.
Walikota Pariaman Mukhlis Rahman sebagai Ketua Pembina Yayasan itu mengharapkan kebersamaan semua pengurus. Sebab, kemajuan sebuah lembaga pendidikan agama sangat bergantung dari kepedulian semua masyarakat.
"Ini merupakan sejarah panjang yang pantas kita kembalikan saat ini. Apalagi, agama dan adat budaya Minangkabau sudah semakin menghilang dalam kehidupan saat ini. Tentu, kita semua punya tanggungjawab moral dalam hal ini," ujarnya. (525)