Dianggap Daerah Luar Biasa Dinas Kominfo Kabupaten Pali Belajar ke Padang Pariaman

Parik Malintang--Dinas Kominfo Padang Pariaman menerima kunjungan Dinas Kominfo Kabupaten Pali, Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (29/1). Rombongan dipimpin oleh Kabid TIK Dinas Kominfo Bertha Haryanto. Zahirman, Kepala Dinas Kominfo dan Kabid TIK Romi S Cahyadi, dan didampingi oleh beberapa orang kasi dijajaran Dinas Kominfo Padang Pariaman menerima kunjungan ini.
Dalam kunjungannya, Bertha Haryanto yang didampingi dua kasi di jajaran Dinas Kominfo Kabupaten Pali menyampaikan, bahwa Kabupaten Pali adalah daerah pemekaran dari Kabupaten Muara Enim. Sebagai daerah yang baru pemekaran 2013 kemaren, tentu perlu banyak belajar kepada kabupaten lainya di Indonesia, termasuk ke Kabupaten Padang Pariaman yang sudah berusia lebih dari seratus tahun dan tingkat kematangannya tentu sudah sangat tinggi, bahkan sudah sering mendapat berbagai penghargaan tingkat nasional.
"Kita datang ke Padang Pariaman ini terdiri dari rombongan gabungan tiga OPD, Dinas Kominfo dan dua dinas lainya, yaitu Dinas Capil dan Dinas Kesehatan. Kunjungan ini ingin mendapat informasi dan pelajaran terkaitan pengelolaan dan pengembangan OPD agar bisa diterapkan di Pali, terkhusus mungkin di tiga dinas ini," ujar Bertha Haryanto.
Terkhusus Dinas Kominfo, katanya, pihaknya ingin tahu langkah apa yang dilakukan untuk mewujudkan Dinas Kominfo Padang Pariaman bisa seperti sekarang ini, sejak berdirinya optimis untuk menjalani tipe A. "Asumsi kita, tentu kepala dinasnya sangat memiliki sesuatu yang luar biasa dan bahkan Padang Pariaman sudah mewujudkan program Smart City," tanya  Bertha Haryanto sekaligus ungkapan kesalutannya pada sosok Kadis Kominfo Padang Pariaman.
Informasi, lanjutnya, merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Bertha Haryanto menyatakan terima kasih kepada Pemerintah Padang Pariaman dan mengakui banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam kunjungannya. Dia, berharap Dinas Kominfo Padang Pariaman tetap membuka komunikasi terhadap persoalan-persoalan yang membutuhkan jawaban nantinya sesampai di Kabupaten Pali
"Kita berkeinginan akan ada Mou dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pali dengan Kabupaten Padang Pariaman terkait tata kelola pemerintah yang baik," ungkapnya.
Kadis Kominfo Padang Pariaman, Zahirman menyebutkan, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
Jadi, lanjut Zahirman menegaskan, semua kebijakan dalam melahirkan atau menjalani program dasar berpijak adalah UU. Untuk di Padang Pariaman di samping UU Pemerintah Daerah, juga membuat Perda-nya dan Perbup yang mengatur tentang segala sesuatunya. Namun pendekatan regulasi itu belum cukup untuk bisa meyakinkan semua OPD. Perlu melakukan pendekatan persuasif, menjalin komunikasi yang intens dengan semua kepala OPD di semua level kedinasan.
"Dinas Kominfo itu berbuat bukan untuk dirinya sendiri, tapi perlu dukungan dari semua OPD terkait. Dan yang lebih penting itu adalah komitmen kepala daerah untuk mendukung program yang akan dijalankan, tentu juga berawal dari bagaimana kita meyakininya," kata Zahirman.
Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, kata Zahirman, sangat respon dan mendukung penuh program-program Dinas Kominfo karena beliau memahami bahwa inilah salah satu jalan untuk menciptakan pelayanan prima, memastikan kemudahan terhadap pelayanan publik dan akan bisa menata pemerintahan yang good goverment tersebut.
"Bahkan tidak jarang beliau terlibat langsung dalam setiap persentasi sesuai permintaan di berbagai daerah bahkan di kementrian sekalipun," ujar Zahirman. (501)

Targetkan WTP Tahun Ini Selama Pemeriksaan BPK, Kepala OPD Padang Pariaman Dilarang Keluar Daerah

Padang Pariaman--Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni targetkan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini. Sebelumnya, meraih Opini WTP selama lima kali dari tahun 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017.
Namun tahun 2018, Padang pariaman hanya meraih opini Wajar Dengan Pengeculian terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.
"Tahun ini, Pemkab bersama DPRD bersemangat meraih kembali Opini WTP. Semuanya saling bersinergi dan bertanggungjawab terhadap penyajian data yang diperlukan," kata Ali Mukhni saat menerima tim pemeriksa BPK Perwakilan Sumbar di ruang kerjanya, Rabu (29/1).
Ali Mukhni menegaskan dan melarang seluruh Kepala OPD dan terkait dinas luar daerah. Apabila acaranya benar-benar urgen harus mendapatkan persetujuan bupati.
"Saya ingatkan Kepala OPD harus berada di kantor selama pemeriksaan BPK. Segera berikan data yang diminta dan ditindaklanjuti," ujar bupati peraih penghargaan Satya Lencana Pembangunan itu.
Sementara Inspektur Hendra Aswara mengatakan, pemeriksaan interim BPK selama 12 hari, mulai 29 Januari hingga 9 Februari. Hendra berharap agar dokumen laporan pertanggungjawaban dan data-data yang dikerjakan perangkat daerah pada tahun 2019 segera diserahkan.
"Tim pemeriksa juga ke OPD untuk konfirmasi dan kita minta para pengelola keuangan untuk stand by di kantor masing-masing," ujar Hendra. (501)

Humas dan Protokol Padang Pariaman Serahkan 102 Arsip

Padang Pariaman--Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman menyerahkan 102 arsip inaktif kepada Dinas Kerasipan dan Perpustakaan daerah itu, Selasa (28/1) di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
Arsip inaktif ini diserahkan setelah melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Di antaranya tahap awal yang dilakukan adalah Bagian Humas dan Protokol membuat berita acara tentang penyerahan arsip tersebut yang berisikan jenis-jenis dokumen yang akan diserahkan, serta disetujui oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol.
Dalam penyerahan ini, Kepala Bagian Humas dan Protokol mengatakan, sesuai undang-undang Kearsipan bahwasanya sebagai lembaga kearsipan daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan hendaknya terbuka dalam penerimaan arsip yang diberikan tersebut.
“Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah menghasilkan arsip secara terus menerus. Arsip tersebut merupakan arsip penting untuk perkembangan daerah," lanjutnya.
Arsip yang diserahkan oleh Bagian Humas kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dimulai dari 2011 hingga 2015, yang dinamakan arsip inaktif berjumlah sebanyak 102 dokumen, dengan rincian warta perundang-undangan sebanyak 1 rangkap, penjabaran perubahan APBD 1 rangkap, kliping pemerintah sebanyak 96 rangkap, buku standarisasi harga 1 rangkap, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Padang Pariaman 1 rangkap, dan Profil Dinas Koperindag Energi dan Sumber Daya Mineral 1 rangkap.
Sementara itu Kepala Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Hendri Satria mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol,  Anton Wira Tanjung yang telah bersedia membantu pemerintah daerah dalam menyelamtkan arsip-arsip daerah, baik yang bersifat statis maupun dinamis. Ini adalah memori perkembangan daerah.
“Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengapresiasi atas inovasi yang telah dilahirkan oleh Bagian Humas dan Protokol. Hal ini sangat diperlukan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang nantinya juga akan berguna sebagai bahan penelitian bagi yang memerlukan," tambahnya
Berdasarkan ketentuan, kata Hendri Satri, bahwa pada saat ini dinas terkait telah menyusun GRA mengenai batasan tahun dokumen yang harus diarsipkan, serta panduan ketentuan penyerahan arsip. (501)

Mahasiswa Harus Pahami Sejarah Perjuangan Bangsa

Pariaman--Mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa ke depan harus memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Mahasiswa yang tidak memahami dengan baik sejarah perjuangan bangsa Indonesia akan mudah dimasuki pemikiran menggantikan bentuk dan dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Demikian diungkapkan Pendiri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pariaman Armaidi Tanjung, Minggu (26/1) malam, saat tampil sebagai pemateri pada Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) PK PMII STIT Syekh Burhanuddin Pariaman.
Menurut Armaidi Tanjung, belajar dan memahami sejarah bangsa perjuangan Indonesia dimaksudkan agar tumbuhnya rasa nasionalisme dan memahami proses pendirian NKRI. Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kelompok dan pemikiran tertentu yang ingin merubah bentuk dan dasar NKRI ini.
“Peran ulama dan santri dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sangatlah strategis dan dominan. Penulisan sejarah yang diajarkan di sekolah umum cenderung mengabaikan peran ulama dan santri. Padahal tokoh ulama dan santri sangat berperan aktif dalam proses pembahasan dasar dan ideologi negara Indonesia,” kata Armaidi Tanjung penulis buku Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Padang Pariaman Dalam Perang Kemerdekaan 1945-1950.
Menurut Armaidi Tanjung, Presiden Soekarno usai memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia mulai berpikir bagaimana cara menghadapi tentara NICA yang diboncengi Belanda untuk ingin kembali menguasai Indonesia. Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pasukan tentara yang rapi dan bersenjata sebagaimana pasukan Belanda. Akhirnya Soekarno minta pendapat KH Hasyim Asy’ari bagaimana hukumnya membela tanah air, berjuang melawan tentara Belanda.
KH Hasyim Asy’ari mengumpulkan para ulama di pulau Jawa dan Madura terkait dengan pertanyaan Soekarno tersebut. “Dari pertemuan ulama tersebut, KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945 mengeluarkan Resolusi Jihad. Isinya kewajiban berjuang melawan tentara kolonial Belanda. Perjuangan mempertahankan tanah air dari serangan musuh merupakan jihad. Resolusi jihad tersebut yang menyemangati serangan 10 Nopember 1945 melawan jenderal dan tentara NICA (Belanda). Serangan ini berlangsung seru dan berhasil menguasai Kota Surabaya beberapa jam. Serangan tersebut mengejutkan dunia, karena Indonesia mampu melakukan perlawanan,” kata Armaidi Tanjung.
Dari peristiwa 10 Nopember 1945 tersebut, setiap tahun diperingati sebagai hari Pahlawan. Namun peristiwa lahirnya Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, nyaris dilupakan begitu saja. Barulah pada pemerintahan Presiden Joko Widodo pengakuan terhadap Resolusi Jihad tersebut lahir dengan peringatan hari Santri. “Hingga kini setiap 22 Oktober dilakukan peringatan Hari Santri. Hal ini menunjukkan peran ulama dan santri dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sudah diakui,” tutur Armaidi menambahkan. (501)

Cegah Difteri 4.566 Anak Harus Diimunisasi Puskesmas Sintuak

Sintuak--Sebanyak 4.566 anak usia 1 hingga 15 tahun di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman menjadi sasaran imunisasi untuk mencegah penyakit difteri. Imunisasi ini terkait ditemukannya kasus difteri pada akhir tahun lalu yang ditangani petugas Puskesmas Sintuak.
Demikian diungkapkan Kepala Puskesmas Sintuak, Fidiah, saat sosialisasi dan lounching Outbreak Respon Immunization (ORI), Kamis (23/1), di aula Puskesmas Sintuak. Menurut Fidiah, sosialisasi dan lounching imunisasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus difteri di wilayah Sintuak. Turut menyampaikan materi dari Pengurus MUI Padang Pariaman Faisal.
“Sasaran imunisasi ORI ini dilakukan pada 16 TK/PAUD, 17 SD, 2 SMP 1 MTsN dan 27 posyandu yang berada di wilayah Puskesmas Sintuak. Pelaksanaannya dilakukan tiga kali putaran, yakni dimulai pada saat sekarang (nol), dilanjutkan pada 1 bulan berikutnya dan 6 bulan kemudian. Dukungan semua pihak sangat penting dalam menyukseskan pelaksanaan imunisasi tersebut,” kata Fidiah.
Menurut Fidiah, dengan menghadirkan kepala sekolah TK/PAUD, SD, SMP, MTsN, PKK Nagari dan pendamping PKH, diharapkan mereka memahami betapa pentingnya pelaksanaan imunisasi ini. Mereka diminta untuk sosialisasi ke masyarakat dan menyukseskan pelaksanaan imunisasi ini.
Camat Sintuak Toboh Gadang Asyari yang melouncing pelaksanaan imunisasi menegaskan pentingnya imunisasi ini. “Saya minta dilakukan imunisasi kepada Puskesmas Sintuak agar anak-anak Sintuk Toboh Gadang kebal terhadap virus difteri tersebut, perlu dilakukan imunisasi. Karena itu, saya akan kawal pelaksanaannya hingga ke sekolah,” tutur Asyari.
Asyari berjanji akan langsung turun ke sekolah-sekolah memantau pelaksanaan imunisasi di sekolah. “Dihimbau kepada kepala TK/PAUD, SD, SMP, MTsN dan Posyandu mengajak orangtua murid agar mau anaknya diimunisasi. Sampaikan imunisasi bertujuan mengantisipasi anak-anak agar tidak terjangkit penyakit tertentu dan berbahaya. Karena jika anak-anak terserang penyakit difteri, akan mengancam nyawa sianak dan biaya pengobatan yang mahal, ” tuturnya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, Jasneli menambahkan, kasus penyakit difteri ditemukan pada anak yang tidak melakukan imunisasi sebelumnya. Kalau pun diimunisasi, juga tidak lengkap. Sehingga mudah diserang virus. “Pengalaman yang terjadi pada kasus difteri yang ditemukan Puskesmas Sintuak akhir tahun lalu, jangan sampai terulang lagi. Biaya penangganan penderita difteri mencapai puluhan juta rupiah. Bila terlambat penangganannya, pasien tidak bisa diselamatkan nyawa,” kata Jasneli.
Jasneli menambahkan, sasaran dari pemberian imunisasi ini adalah umur 1. Hal ini diperkuat Kasi Surveyline dan Imunisasi Dinas Kesehatan Padang Pariaman Edy. Sejak bertugas di Dinas Kesehatan tahun 1995 hingga kini, pasien penderita difteri dan rabies terbukti tidak pernah diimunisasi. Kalaupun ada kegiatan imunisasi, anak dan orangtuanya menolak untuk diimunisasi. “Dari pengalaman tersebut, maka imunisasi penting mencegah anak-anak terserang virus penyakit yang dapat mematikan,” kata Edy menambahkan. (501)

Soal Dokumen Kependudukan yang Mudah Tanpa Dibatasi Ruang dan Waktu Komisi I DPRD Kabupaten Agam Belajar Banyak ke Dukcapil Ceria Padang Pariaman

Padang Pariaman--Selasa, 21 Januari 2020 merupakan hari yang ceria bagi Dukcapil Padang Pariaman, dengan menerima kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Agam. Kunjungan dilakukan dalam rangka menambah referensi penyusunan Ranperda Inisiatif Komisi I serta menambah menambah referensi pelayanan Dukcapil dalam menggunakan aplikasi teknologi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Kadis Dukcapil Ceria, M. Fadhly berbagi inspirasi terkait pengembangan inovasi yang telah dilakukannya. Di antaranya kebijakan Dukcapil Ceria Nagari go digital. Dengan Nagari go digital dikembangkan dua aplikasi, si Pakem dan Dukcapil Ceria mobile.
Dukcapil Padang Pariaman, kata Fadhly, sedang gencar-gencarnya menyukseskan program Nagari go digital. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukannya tanpa harus datang ke kantor pelayanan sehingga dapat diurus dari mana saja dan kapan saja, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dengan berbekalkan smartphone/perangkat komputer dan internet.
Terkait program nagari go digital ini sendiri merupakan penjabaran dari amanat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Surat Edaran Dirjendukcapil Kemendagri No. 470/15526/DUKCAPIL tentang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, tertanggal 31 Agustus 2018 dan Surat Edaran Dirjendukcapil No. 470/18754/DUKCAPIL tentang Pemanfaatan Data Kependudukan, tertanggal 10 Oktober 2018.
Untuk menyukseskan program nagari go digital ini, Dukcapil Padang Pariaman telah memfasilitasi sebanyak 103 nagari, dengan mengenalkan dan melatih entitas pemerintah nagari terkait penggunaan Aplikasi Dukcapil Ceria Digital dan siPakem (Sistem Pencatatan Pelaporan Kelahiran dan Kematian), pembekalan ini dilaksanakan selama tujuh hari, sejak tanggal 4 Oktober 2019 hingga 14 Oktober 2019.
Aplikasi Dukcapil Ceria Digital Padang Pariaman merupakan suatu program aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik melalui smartphone dengan mendownload di playstore maupun akses melalui perangkat komputer dengan situs web http://siak.padangpariamankab.go.id:81/androids, aplikasi ini memungkinkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan yang mencakup Akte Kelahiran, Akte Kematian, Permohonan Pindah, Perubahan KK, Layanan Pengaduan, Cetak Kartu Identitas Anak (KIA), serta informasi seperti Cek blangko KTP, Persyaratan Pengurusan Dokumen, Cek Status KTP, Indeks Kepuasan Mayarakat, Histori Pelayanan dan Informasi Data Diri dan Keluarga.
Setelah menginput data melalui smartphone atau perangkat komputer, masyarakat hanya perlu menunggu dokumennya dikirim ke rumah melalui PT. Pos Indonesia atau mengambil penerbitan dokumen kependudukannya di kantor wali nagari untuk dokumen yang memerlukan pengarsipan di nagari. Untuk 5 (lima) nagari yang ditetapkan sebagai pilot project (Nagari Seulayat Ulakan, Sandi Ulakan, Kapalo Koto, Kurai Taji Timur dan Sikucua), dokumen kependudukan yang diurus masyarakat melalui aplikasi sudah dapat dicetak langsung di kantor nagari tanpa harus di kirim lewat PT. Pos.
Selain itu, juga dilakukan pelatihan dalam menggunakan Aplikasi SiPakem (Sistem Pencatatan Pelaporan Kelahiran dan Kematian) yang merupakan kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tenaga kesehatan dan perangkat nagari. Dengan adanya aplikasi ini, tenaga kesehatan dan perangkat nagari dapat melakukan pencatatan mulai kehamilan (HPHT) dan data kematian dengan dokumen autopsi verbal, sehingga mendapatkan data potensi penerbitan akte kelahiran dan kematian serta penyebab kematian itu sendiri.
Dengan penerapan program Nagari Go-Digital di Kabupaten Padang Pariaman, akan terjadi revolusi pelayanan kependudukan yang memudahkan masyarakat di Era Millenial ini. Pengurusan dokumen kependudukan dipermudah dengan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, koordinasi dan kolaborasi diperluas, sehingga penerbitan dokumen kependudukan dapat lebih terorganisir dan tepat waktu.
Ketua Komisi I DPRD Agam Syaflin, memberikan apreasiasi kepada Kadis Dukcapil Ceria atas prestasi yang dicapai, yang tidak hanya mengharumkan nama Kabupaten Padang Pariaman tetapi mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat di tingkat nasional. "Terima kasih. Atas nama DPRD Agam yang telah diberi kesempatan untuk berdiskusi dalam rangka penyusunan kebijakan daerah di bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Agam. Komisi I DPRD Agam akan mengajukan Ranperda Inisitiatif terkait peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi untuk menyikapi kondisi geografis daerah," kata politisi PAN Kabupaten Agam ini.
Kabupaten Agam, katanya, secara geografis terbagi dalam dua zona wilayah; Agam Barat dan Agam Timur, dengan pusat pemerintahan berada di wilayah Agam Barat. Dengan dukungan teknologi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kendala geografis tersebut bukan merupakan sebuah penghalang untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dukungan teknologi bisa memangkas jarak, ruang, dan waktu dalam pelaksanaan pelayanan publik, khususnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan semangat tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Agam menjadikan Dukcapil Ceria sebagai salah satu tujuan dalam mendapatkan bahasan masukan penyusunan kebijakan daerah terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berbasis teknologi informasi.
Rombongan Komisi I DPRD Agam yang belajar ke Padang Pariaman itu terdiri dari, Syaflin (Ketua Komisi I), Zulfahmi (Wakil Ketua Komisi I), Syafrizal, (Sekretaris Komisi I), Rinal Wahyudi, Zulhendrif Bandaro Labiah, Guswardi Feri Ardianto, Syafril, Mardisal Athan. Mereka dipimpin Wakil Ketua DPRD Agma, Marga Indra Putra. (501)

KTNA Pusat Puji Kesiapan Padang Pariaman sebagai Tuan Rumah Dihadiri Sejumlah Duta Besar Negara Sahabat, Penastani Jadi Event Internasional

Padang Pariaman--Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Pusat Winarno Thohir beserta rombongan mengunjungi Padang Pariaman dalam rangka persiapan Pekan Nasional Tani dan Nelayan (Penastani) XVI 2020, Selasa (21/1).
Dalam menerima kunjugan Ketua KTNA tersebut Bupati Ali Mukhni mengekspos perkembangan dan pembangunan yang telah di capai Kabupaten Padang Pariaman beberapa tahun terakhir.
“Pada 10 tahun yang lalu daerah ini mengalami gempa yang sangat besar dan mengakibatkan hancur serta menjadikan Padang Pariaman sebagai daerah tertinggal. Pemerintah berupaya untuk bangkit dan membangun kembali,” ujarnya.
Ali Mukhni menyampaikan, bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan terutama pada saat melakukan pembangunan, seluruh stakeholder harus memiliki multi plan agar siap menerima setiap risiko yang terjadi, serta dapat dengan mudah menjalankan pembangunan tersebut. “Pemerintah Kabupaten Padang Pariman mengucapkan terima ksih atas kepercayaan yang diberikan sebagai tuan rumah Penastani yang merupakan event besar, tidak hanya pada skala nasional namun internasional, karena akan dihadiri sejumlah duta besar negara sahabat,” lanjutnya.
Orang nomor satu di Kabupaten Padang Pariaman ini menambahkan, untuk menghadapi event besar tersebut pihaknya telah melakukan beberapa persiapan mulai dari persiapan tempat, yang mana event ini akan dilaksanakan di Asrama Haji di Sungai Bulau Utara, serta persiapan hal lainnya.
Ketua BPSDM Pusat, Prof. Dedi Nursyamsi terkesan atas pembangunan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, terutama terhadap pembangunan Asrama Haji yang merupakan tempat penyelenggaraan Penastani tersebut yang menyerupai hotel bintang empat. “Kami atas nama Kementerian Pertanian memberikan apresiasi kepada Pemkab Padang Pariaman karena hanya dalam waktu satu bulan dapat mempersiapkan diri dengan matang dalam penyelenggaraan event tersebut,” tambahnya.
Ia menambahkan, Penastani merupakan event yang berpeluang besar untuk mendapatkan income yang luar biasa bagi Padang Pariaman. Dengan adanya event ini, Padang Pariaman dapat dikenal sebagai daerah wisata religi maupun wisata kuliner pada skala nasional dan interansional.
Dedi Nursyamsi memberikan saran agar pada saat event berlangsung pemerintah menyuguhkan makanan khas Padang Pariaman. Di antaranya sala lauak dan gulai kepala ikan serta rendang. Selain itu, Padang Pariaman juga memiliki rumah produksi coklat sendiri yang mana hal ini berpotensi besar untuk pemasukan daerah, sehingga pada saat event pemrintah dapat membuka Coklatshop yang menyuguhkan coklat serta berbagai makanan tradisonal lainnya, baik untuk dikonsumsi maupun untuk oleh-oleh.
Kunjungan ini juga didampingi Ketua KTNA Sumatera Barat, Oyon Syafei, Kepala Pusat Penyuluham BPSDMP Kementerian RI, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Yurisman, Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Ali Amran, dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Padang Pariaman. (501)

Banyaknya Pembangunan Berskala Nasional di Padang Pariaman Pimpinan DPRD Kabupaten Agam Melihat Kepemimpinan Ali Mukhni Luar Biasa

Padang Pariaman--Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam, Marga Indra Putra kagum dan salut melihat pesatnya sejumlah pembangunan berskala besar di Kabupaten Padang Pariaman. Di antara pembangunan besar itu; MAN IC di Sintuak Toboh Gadang, Asrama Haji di Batang Anai, Balai Diklat Pelayaran di Tiram, Masjid Raya di IKK Parik Malintang dan Ulakan, serta sejumlah bangunan lainnya.
"Terkait MAN IC dan Balai Diklat Pelayaran, Agam dan Padang Pariaman bersaing untuk mendapatkan itu dulunya. Namun, akhirnya pembangunan itu diletakan di Padang Pariaman. Luar biasa, dan ini adalah anugrah dari Yang Maha Kuasa yang diiringi kelihaian seorang kepala daerahnya untuk mendapatkan hal itu," kata Marga Indra Putra, Selasa (21/1) di Parik Malintang.
Marga Indra Putra yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Agam ini datang ke Padang Pariaman dan bertemu langsung dengan Bupati Ali Mukhni. Kepada bupati dia sampaikan, kalau anggota dewan Agam ingin belajar banyak ke daerah ini, terkait kemajuan tersebut. "Dua periode saya jadi Ketua DPRD, dan kini Wakil Ketua, belum ada bangunan masjid sebesar dan semegah Masjid Raya Padang Pariaman di IKK ini di Kabupaten Agam," kata dia.
"Sungguh saya terkejut ketika membaca berita, sejumlah anggota dewan meng-interpelasi pembangunan masjid tersebut. Ini sudah diluar koridor, dan sangat tidak patut interpelasi itu terjadi," ujar dia lagi. Dia berpikir, masjid besar ini merupakan cerminan; adat manurun, syarak mandaki di Minangkabau.
Artinya, katanya lagi, langkah besar Bupati Ali Mukhni mewujudkan masjid megah ini berpatokan pada falsafah Minangbakau itu sendiri. "Syarak atau agama bermula dari daerah ini, tak bisa kita pungkiri lagi. Untuk ini, kebesarakan dan semaraknya agama, salah satunya adalah wujud sebuah masjid megah," ulas dia.
Terus terang, kata Marga Indra Putra, untuk melobi pembangunan MAN IC dan Balai Diklat Pelayaran itu, pihaknya bersama Pemkab Agam ikut ke pusat dan bertemu sekalian dengan Bupati Ali Mukhni. Namun, entah kenapa, sekolah hebat itu akhirnya terletak di Padang Pariaman. "Karena tak mungkin lagi dapat MAN IC, kita di Agam mengusahakan adanya sekolah MAN Jurusan yang juga dari Kementerian Agama RI, tapi hingga sekarang juga tak jelas kepastiannya," sebut Marga Indra Putra.
Sementara, Bupati Ali Mukhni pun punya kesan tersendiri terhadap Marga Indra Putra dan DPRD Agam. "Satu hal yang paling berkesan, bahwa DPRD Agama dibawah pimpinan Marga Indra banyak melakukan reses alias kunjungan ke daerah pemilihannya masing-masing, di mana hal itu sangat jarang kita liat di kalangan anggota dewan lain," ungkapnya.
"Seharusnya anggota dewan Padang Pariaman sering berkeliling daerahnya. Lihat dengan mata kepala sendiri, apa yang terjadi, dan bagaimana perubahan demi perubahan terjadi. Kalau mereka mampu melihat dengan hati, pasti akan muncul syukur yang sangat tinggi terhadap Yang Maha Kuasa, karena begitu banyak nikmatNya," ulas Ali Mukhni. (501)

Menurut Fraksi PAN Hak Interpelasi Terhadap Bupati Padang Pariaman Sebuah Kekeliruan

Padang Pariaman--Ramai-ramainya anggota DPRD Padang Pariaman mengajukan hak interpelasi terhadap sejumlah kebijakan Bupati Ali Mukhni, tak membuat anggota dewan dari PAN ikut pula dalam hal itu. Apa pasal? Apakah karena Ketua DPW PAN Sumbar Ali Mukhni dan Ketua DPD PAN Padang Pariaman Suhatri Bur yang notabeno keduanya bupati dan wakil bupati di daerah itu?
"Sama sekali bukan karena faktor itu," kata Topik Hidayat, Wakil Ketua DPD PAN Padang Pariaman yang sekaligus Bendahara Fraksi PAN di lembaga wakil rakyat daerah itu.
Menurut dia, kalau seandainya kebijakan bupati itu melenceng, PAN pihak pertama yang akan mengajukan hak interpelasi. "Sebenarnya hak interpelasi yang diajukan kawan-kawan anggota dewan itu, sama sekali keliru. Contoh soal pembangunan pelabuhan Tiram. Itu bukan dari daerah, tetapi dari anggaran pusat," ujar Topik Hidayat, Selasa (21/1) kemarin.
Kemudian, lanjut Topik, soal ketida-hadiran Ali Mukhni dalam rapat-rapat di dewan. "Bupati dan wabup adalah satu paket. Artinya, kalau wabup sudah hadir, itu sama saja, bupatinya ada dan ikut hadir pula dalam acara di dewan. Lagi-lagi sebuah interpelasi yang keliru dilakukan kawan-kawan," ungkapnya.
Selanjutnya, tambah Topik, soal pembangunan jalan lingkar Duku - Sicincin yang diinterpelasi, juga dari anggaran pusat. "Seharusnya, daerah yang dapat alokasi dana pusat yang cukup besar buat pembangunan proyek besar, kita harus mendukung dan mengapresiasi. Ndak tamuek di talapak tangan jo nyiru kito tampuang. Bukan sebaliknya, mempertanyakan kebijakan demikian," jelas Topik.
Begitu juga soal pembangunan Masjid Raya Padang Pariaman di IKK Parik Malintang dan Kawasan Tarok City di Kapalo Hilalang. "Ini sebuah kebijakan yang amat luar biasa dampaknya terhadap kemajuan masyarakat, terutama menyangkut keagamaan dan pendidikan. Semestinya, DPRD memberikan dukungan penuh, agar wujudnya cepat selesai, dan dimanfaatkan oleh banyak orang," ulas dia.
Namun demikian, kata Topik, pihaknya menghargai apa yang telah dilakukan kawan-kawan anggota dewan lain dalam memandang hal ini. "Secara fraksi dan partai, PAN memandang hal ini patut didukung, dan bukan untuk dipertanyakan. Sebab, kebijakan demikian berkaitan dengan upaya peningkatan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri," ungkapnya. (501)

Padang Pariaman Dapat Jatah DAK Rp158 Miliar Tahun Ini

Padang Pariaman--Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengatakan, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2020 sebanyak Rp158 miliar. Dana DAK tersebut terdiri atas dana reguler sebesar Rp120 miliar dan dana penugasan sebesar Rp38 miliar.
"Alhamdulillah, berkat doa, Padang Pariaman raih DAK yang cukup besar tahun ini. Tentunya berkat kerja keras semuanya, DPRD dan masyarakat ranah dan rantau," kata Bupati Ali Mukhni didampingi Sekda Jonpriadi, Selasa (21/1).
Dijelaskannya, bahwa DAK yang diterima itu digunakan terutama pada infrastruktur jalan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial, air minum, sanitasi, perumahan, pasar dan pariwisata.
"Untuk pembangunan jalan, kita alokasikan sebesar Rp37 miliar di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang. Kita fokus untuk konektifitas jalan kabupaten dan jalan provinsi," kata alumni Harvard University di Amerika Serikat itu.
Tahun lalu, kata Ali Mukhni, terdapat tiga ruas jalan terpanjang yang telah dinikmati masyarakat saat ini. Yakni, jalan Pasa Usang -Katapiang, jalan Sungai Asam - Pakandangan dan jalan Hulu Banda - Sungai Geringging.
"Coba lihat jalan Pasa usang - Kataping, dulunya sempit dan rawan kecelakaan. Alhamdulillah sekarang sudah lebar, mulus dan masyarakat dalam dan luar Padang Pariaman telah menikmatinya," ujar bupati yang digadang-gadang menjadi Gubernur Sumbar itu.
Sementara Inspektur Hendra Aswara menghimbau agar OPD penerima DAK untuk segera mempersiapkan dokumen lelang. Tujuannya agar pekerjaan fisik lebih cepat dikerjakan dan ditargetkan bulan November sudah tuntas semua pekerjaan fisik.
"Berdasarkan evaluasi pemeriksaan tahun lalu, apabila proses lelang terlambat maka pekerjaan fisik pun jadi molor. Pengalaman bahwa akhir tahun adalah musim penghujan jadi akfititas di lapangan pun terganggu," ujar mantan Kabag Humas itu. (501)

Lokasi Perhelatan Penas KTNA Terus Disiapkan

Padang Pariaman--Persiapan Pekan Nasional (Penas) Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang diselenggarakan di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat terus digenjot. Sebagai tindak-lanjut, Inspektur Hendra Aswara melakukan koordinasi ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun lokasi penyelengaraan Penas Tani di Komplek Asrama Haji, Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai. Pembukaan Penas Tani akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
“Acara puncak Penas Tani diadakan akhir Juni mendatang, kita ingin Sumbar dan Padang Pariaman sukses sebagai tuan rumah,” ujar Hendra Aswara selaku Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi di Ruang Rapat Dinas Pertanian, Jumat (17/1).
Mantan Kepala Dinas Perizinan itu juga meminta seluruh panitia untuk saling berkoordinasi dan konsultasi terhadap pelaksanaan event nasional yang akan dihadiri 60 ribu peserta di seluruh Indonesia itu. “Waktu efektif hanya lima bulan lagi, sarana prasarana harus dilengkapi, sosialisasi harus digencarkan dan peran serta masyarakat harus ditingkatkan,” kata jebolan STPDN Angkatan XI itu.
Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yurisman mengatakan, pelaksanaan pembukaan Penas KTNA ini nantinya berpusat di Komplek Asrama Haji di Batang Anai. Saat ini telah mulai dilakukan pembersihan lokasi, sedang dikerjakan pembersihan lahan menggunakan alat berat yang difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum.
“Dinas pertanian selaku bidang sekretariat, selalu melaporkan progress setiap hari dan berkoordinasi dengan panitia Sumbar. Kami juga apresasi Inspektorat yang juga telah mengingatkan. Artinya event besar ini sebagai marwah daerah yang harus kita sukseskan bersama,” ujar Yurisman.
Ditambahkannya, bahwa kegiatan Penas KTNA dilaksanakan selama seminggu. Para peserta memiliki jadwal sangat padat dalam menjalani semua bentuk-bentuk kegiatan yang sudah disusun. Adapun bentuk kegiatan Penas yang dilaksanakan ini diantaranya penggelaran teknologi terkait perkembangan teknologi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan lain sebagainya.
Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan yaitu rapat koordinasi bupati/walikota Se-Indonesia, sharing teknologi dan temu wicara. Yurisman menyampaikan, nantinya seluruh peserta penas itu akan menginap di rumah-rumah penduduk yang membutuhkan sekitar 5.000 rumah.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap seluruh masyarakat selaku tuan rumah ikut bersama mendukung sepenuhnya proses kegiatan yang akan dilaksanakan ini. "Terima tamu dari seluruh provinsi dan muliakan tamu," kata Yurisman. (501)

10 Tokoh Madrasatul 'Ulum Terima Anugrah HAUL XXIII Buya Abdullah Aminuddin Digelar Bersamaan Peringatan Israk Mi'raj

Lubuk Pandan--Peringatan hari wafat atau yang lebih populer dengan sebutan HAUL Buya Abdullah Aminuddin Tuanku Shaliah yang ke-23 tahun ini, kembali diperingati oleh keluarga besar Pondok Pesantren Madrasatul 'Ulum Lubuk Pandan. Kali ini acaranya disandingkan dengan peringatan Israk Mi'raj 1441 H. Artinya, peringatan HAUL yang mestinya dilaksanakan Jumadil Akhir, diundur pada bulan Rajab.
Pimpinan Ponpes Madrasatul 'Ulum Lubuk Pandan, H. Marzuki Tuanku Nan Basa menyebutkan, HAUL Buya Abdullah Aminuddin Tuanku Shaliah selalu diperingati setiap tahun, sejak dia wafat pada 1996 silam. "Sebagai pendiri pesantren ini, banyak contoh dan taulan yang telah diberikannya selama membina pesantren ini," kata Marzuki.
Menurutnya, sebagian besar hidup Buya Abdullah Aminuddin (1908 - 1996) dihabiskan dengan belajar dan mengajar. Banyak tempat dan ulama yang dia jadikan guru dalam menuntut ilmu pada zaman dulu. Tentu pada momen HAUL itu, para santri dan alumni pesantren ini bisa menceritakan kembali pengalamannya bersama guru besar pesantren dulunya.
Berdasarkan rapat bersama santri dan sejumlah alumni, kata Marzuki, pihaknya menggelar halaqah dan diskusi. Menghadirkan sejumlah alumni dan tokoh penting yang dinilai punya banyak pengalaman dengan mendiang dulunya. Kemudian, malamnya setelah halaqah dan diskusi diadakan tablig akbar dalam rangka peringatan Israk Mi'raj, dan sekalian malam anugrah, di mana ada 10 tokoh yang dinilai berperan dalam memajukan Pesantren Madrasatul 'Ulum.
Katanya lagi, sebagai acara rutin yang dilakukan setiap tahunnya yang sekaligus memperingati hari besar Islam, diharapkan Pesantren Madrasatul 'Ulum terus melakukan pembenahan demi pembenahan. "Kekuatan utama pesantren terletak pada seberapa besar pengaruh alumninya di tengah masyarakat. Makanya, momen ini kita selalu melibatkan alumni, agar pesantren ini terus berkembang dan maju dengan dinamikanya," kata Marzuki.
Marzuki menyebutkan, alumni pesantren yang didirikan sejak 1940 an ini cukup banyak yang berkiprah di berbagai bidang kehidupan di tengah masyarakat. Ada yang berkiprah mengembangkan pesantren, anggota dewan, pegawai negeri sipil atau ASN, dan bidang sosial kemasyarakatan lainnya. "Sekedar menyebut nama, dua anggota DPRD Padang Pariaman; Mothia Azis Datuak Nan Basa (NasDem) dan Afredison (PKB) adalah alumni pesantren ini. Kemudian Asrizal Malin Sinaro (PKS) di DPRD Kabupaten Agam," ujar Marzuki.
Alumni yang berkiprah di lembaga wakil rakyat tersebut, kata Marzuki, tentu tidak terlepas dari pengaruh besar yang dimainkan tokoh Madrasatul 'Ulum dulunya; mendiang H. Buchari Rauf yang pernah jadi anggota DPRD Padang Pariaman dan Sumatera Barat dari PPP, serta mendiang H. Iskantar Tuanku Mudo yang duduk di DPRD Padang Pariaman dari Golkar. Sebelum berkecimbung di dewan, H. Iskandar Tuanku Mudo yang pernah memimpin pesantren ini meniti karir di lingkungan Kemenag, dengan jabatan terakhir Kepala KUA Kecamatan Nan Sabaris.
"Selamat menjalankan amanah dari rakyat di daerah pemilihannya masing-masing. Pertahankan ciri khas pesantren. Kita Madrasatul 'Ulum terkenal dengan budaya shalat lima waktu di awal waktu dan berjemaah. Jangan sampai akibat sibuk aktivitas di dewan, lupa dan lalai shalat berjemaah," pesan Marzuki.
Kemudian, kata Marzuki, gerakan dan amalkan ilmu yang selama ini diperoleh di pesantren. Ini tentunya akan mampu membendung anggota dewan dari hal-hal yang tidak diinginkan. "Kita tahu, betapa banyak oknum anggota dewan yang terlibat korupsi, masalah perempuan, narkoba dan lain sebagainya. Sebagai yang berangkat dari pesantren, amalkan ilmu, insya Allah terhindar dari semua kejahatan itu," ungkapnya.
Dan yang tak kalah penting itu, harap Marzuki, jalankan amanah rakyat yang diwakili. "Kita duduk di dewan karena ada suara dan coblosan dari rakyat. Jangan sampai ada rakyat yang tersakiti dan terlupakan kepentingannya," tegasnya.
Sementara, lanjut Marzuki, alumni yang berkiprah mengembangkan pesantren, adalah Marulis Tuanku Mudo. Ini boleh dikatakan alumni pertama yang membuka cabang Madrasatul 'Ulum di Koto Buruak Lubuk Alung. Kemudian, H. Ahmad Yusuf Tuanku Sidi bersama H. Zainuddin Tuanku Bagindo Basa yang mengembangkan Madrasatul 'Ulum di Lubuk Pua, Nagari Balah Aie Utara, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak.
Sedangkan H. Ja'far Tuanku Imam, alumni yang berasal dari Aripan, Kabupaten Solok melanjutkan pengembangan Pesantren Darul 'Ulum Padang Magek, Kabupaten Tanah Datar. (501)

Geru Besar UIN dan Ketua DMI Sumbar Prof. Duski Samad Hak Interpelasi DPRD Padang Pariaman Bagaikan Cakak Habis Silek Takana, Anggota Dewan Gagal Bergaining

Padang Pariaman--Hak interpelasi yang diajukan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman terkait beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah setempat dinilai oleh Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Duski Samad Tuanku Mudo laksana cakak habis silek takana. Secara moral politik, DPRD kalah duluan oleh eksekutif, dalam hal ini Bupati Padang Pariaman dan jajarannya.
"Saya telah bicara dan ketemu langsung dengan sejumlah anggota DPRD Padang Pariaman, dan mengatakan kepadanya, kalau itu yang dilakukan (hak interpelasi) atau hak mempertanyakan, sebaiknya anggota dewan selaku wakil masyarakat banyak-banyak melakukan istigfar," kata Duski Samad, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sumbar yang sekaligus tokoh Padang Pariaman tersebut, Ahad (19/1).
Alasan Duski Samad menyuruh anggota dewan itu istigfar, karena yang di-interpelasi di antaranya pembangunan Masjid Raya Padang Pariaman di komplek IKK Parik Malintang, pembangunan Kawasan Tarok City, dan sejumlah kebijakan lainnya. "Dua pembangunan ini berkaitan erat dengan pembangunan keagamaan dan pendidikan. Ini harus kita dukung. Makanya, saya sebut hak interpelasi yang akan diajukan dewan itu keliru, dan harus dikaji ulang oleh anggota dewan itu sendiri," katanya.
DMI Sumbar, kata Duski Samad, sangat mengapresiasi pengembangan dua masjid besar di Padang Pariaman yang dilakukan Bupati Ali Mukhni. Yakni Masjid Raya Padang Pariaman di komplek IKK dan Masjid Syekh Burhanuddin di komplek wisata relegius. Sebab, masjid cerminan mutu dan kualitas keagamaan di suatu daerah. Dan Padang Pariaman terkenal sebagai pusat agama di Sumbar, yang tersebut dalam istilah; adat manurun, syarak mandaki di Minangkabau.
"Terkait pengembangan dua masjid besar ini, DMI Sumbar memberikan penghargaan kepada Bupati Ali Mukhni. Ini kerja luar biasa yang dilakukan pemerintahan dibawah kendali Ali Mukhni - Suhatri Bur, dan harus kita apresiasi bersama," ungkap Duski Samad.
Menurut Duski Samad, kalau Padang Pariaman dalam keadaan kusut, perlu kearifan pemerintah dan DPRD mencarikan solusi terbaiknya. Tidak mesti dengan interpelasi. "Kusut itu ada banyak macamnya. Ada kusut rambut, minyak yang akan menyelesaikannya. Ada pula kusut tali dan kusut bulu. Artinya, dalam kondisi tersebut, butuh power, bergaining dan kearifan lokal," ujar Duski Samad, tokoh kelahiran Sikabu Lubuk Alung ini.
"Kalau argumenya hanya lantaran Pokir tidak ada, lalu diajukan hak interpelasi, ini DPRD mundur. Dan Padang Pariaman akan rugi. Sejarah akan mencatat, bahwa anggota dewan gagal bergaining dengan eksekutif," sebut Duski Samad. Petanyaannya, kata Duski Samad, mengapa setelah tiga tahun berjalan timbul hak interpelasi. Padahal, sebelum pembangunan itu dimulai pasti dibahas bersama di DPRD.
Lain halnya, ujar Duski Samad, kalau BUpati Padang Pariaman Ali Mukhni mengalihkan anggaran pembangunan yang semestinya untuk masjid tetapi dilarikan ke hal-hal yang memperkaya pribadi dan kelompoknya. "Sepanjang kebijakan kepala daerah untuk kepentingan pendidikan dan agama, kita harus dukung bersama," tegas Duski Samad.
Hak interpelasi diajukan sejumlah anggota dewan. Menurut Happy Neldy, Ketua DPC Gerindra Padang Pariaman, pengajuan interpelasi ini didasari adanya dugaan kebijakan bupati yang tidak sesuai dengan hukum dan kesepakatan hasil rapat paripurna DPRD dengan tim Pemkab. "Ada enam item yang akan dipertanyakan kepada bupati, yakni APBD 2020, Tarok City, Masjid Raya Padang Pariaman di IKK Parik Malintang, pembangunan Pelabuhan Tiram, sering tidak hadir rapat paripurna DPRD dan masalah Jalan Padang-Sicincin," katanya.
Adapun anggota DPRD yang menandatangani hak interpelasi tersebut adalah M. Zaher, Afredison, Syafrinaldi, Hasan Basri (PKB), Hamardian, Ramli, Edirizal, Mulyadi, Happy Neldy, Harpianda (Gerindra), Yusri, Jondedi ( PDI Perjuangan), Syafrizal A, Syahrul Dt. Lung, Rahmad Mahmudal, Dasmar (Golkar) Siswanto, Dewiwarman, Syafruddin (PPP). Selanjutnya, Surisman Syukur (Demokrat), Suryadi Zuhri Ali, Yuliasman, Jon Hendri (PKS), Evendi, Alfa Edison (Nasdem Berhati Nurani). (501)

Cegah Tipikor dan Kecurangan Lewat Aplikasi WBS

Kehadiran PT. JAPFA dalam Pendampingan Posyandu di Kasang Masih Diinginkan

Batang Anai, Singgalang
Puncak perayaan pendampingan Posyandu di lingkungan Puskesmas Pasar Usang, Selasa lalu di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai dihadiri langsung PT. JAPFA, Camat Batang Anai, Suhardi, Walinagari Kasang Damanhuri dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.
Faisal dari PT. JAPFA Padang dan Ashanti dari PT. JAPFA Pusat memberikan apresiasi atas terselenjggaranya acara tersebut. "semoga dengan keberadaan PT. JAPFA di Nagari Kasang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Banyak kegiatan yang sudah kita lakukan bersama. Salah satunya melalui kegiatan pendampingan ini," kata Faisal.
Menurut dia, PT. JAPFA senantiasa hadir dan berkiprah di tengah masyarakat. "Kita ingin, lewat pendampingan Posyandu ini hal-hal yang menjadi problematika bisa diatasi, terutama yang berhubungan dengan gizi, kesehatan masyarakat dan lain sebagainya," katanya.
Walinagari Kasang Damanhuri berharap kegiatan pendampingan Posyandu tidak hanya sampai saat ini saja. Tapi berkelanjutan untuk semua Posyandu yang ada di Nagari Kasang khususnya, dan Batang Anai umumnya. "Kita ingin, pendampingan ini bisa dilaksanakan sampai masing-masing Posyandu betul-betul mandiri menjalankan tugas dan kewajibannya di tengah masyarakat," harapnya.
Hal yang sama juga disampaikan Camat Batang Anai, Suhardi. "Semoga program Posyandu sehat dan berdaya oleh JAPFA for KID tetap berlanjut di Batang Anai. Apresiasi untuk Kepala Puskesmas Pasar Usang dan jajarannya yang telah bersedia bekerjasama selama ini dengan PT. JAPFA," ujarnya. (501)
--------------------------------------

Cegah Tipikor dan Kecurangan Lewat Aplikasi WBS

Padang Pariaman, Singgalang
Inspektur Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara mengembangkan pencegahan Aplikasi Whistleblowing System (WBS) bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).
Aplikasi WBS ini dinilai efektif mengantisipasi terjadinya fraud (kecurangan) yang ada di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Sebab, fraud merupakan bagian dari kejahatan tindak pidana korupsi (Tipikor).
“Inspektorat berupaya mencegah terjadinya ‘fraud’ yang merupakan bagian dari kejahatan Tipikor. Bapak Bupati Ali Mukhni ingin mewujudkan Padang Pariaman area bebas dari fraud," kata Inspektur Hendra Aswara, Rabu lalu.
Pada aplikasi WBS online tersebut, seseorang bisa melaporkan kejadian atau perbuatan berindikasi pelanggaran atau tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Unsur pengaduan, lanjut Hendra, disarankan menggunakan 4W1H yaitu What, Who, Where, When dan How. Jika ada dokumentasi atau foto juga dilampirkan pada aplikasi tersebut.
Sementara Kabid Layanan e-Government Roza Suhendra membenarkan bahwa Inspektorat meminta pembuatan aplikasi WBS online kepada Diskominfo.
"Aplikasi sudah kami rancang dan progress sudah 75%. Saat ini programer sudah tahap finishing," kata Roza.
WBS online yang dikembangkan Padang Pariamam merupakan yang pertama di Sumatera Barat. WBS ini tindak-lanjut rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dijalankan seluruh pemerintah daerah. (501)
----------------------------------------------

Inspektorat Padang Pariaman Gelar Bimtek Probity Audit

Padang Pariaman, Singgalang
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman akan menerapkan probity audit atau audit kejujuran/integritas dalam proses pengadaan barang/jasa pada sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Padang Pariaman.
Probity audit ini diselenggarakan sebagai upaya meminimalisir kesalahan dan timbulnya permasalahan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Pentingnya probity Audit, kata Hendra Aswara, Inspektur Padang Pariaman, merupakan langkah preventif untuk mencegah kesalahan atau ketidak-jujuran dalam proses pengadaan, sehingga tidak terjadi kerugian negara dan permasalahan hukum di kemudian hari.
"Inspektorat harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada perangkat daerah terhadap proses pengadaan hingga pemanfaatan pembangunan," kata Inspektur Hendra Aswara di Ruang Rapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumbar, Kamis lalu.
Ditambahkannya, bahwa pihaknya juga mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) probity audit yang difasilitasi oleh BPKP Sumbar. Adapun Bimtek direncanakan tanggal 28-30 Januari 2020 di Kantor Inspektorat Padang Pariaman. "Alhamdullillah, kita sudah koordinasi dengan BPKP Sumbar dan kita akan mengirim surat untuk Bimtek tersebut," kata alumni STPDN itu.
Korwas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Sumbar, Jun Suwarno mengapresiasi inisiatif Pemkab Padang Pariaman dalam pelaksanaan probity audit terhadap proses pengadaan barang/jasa. Turut hadir pada konsultasi tersebut Inspektur Pembantu IV Deni Rizal dan tim auditor Inspektorat Padang Pariaman. (501)

Mengajar Tugas Mulia, Guru Hebat Karena Banyak Murid

Lubuk Pandan--Jumadil Akhir agaknya bulan yang punya sejarah tersendiri oleh Pondok Pesantren (Ponpes) Madrasatul 'Ulum Lubuk Pandan. Bulan itulah kepergian sang pemimpin besar yang sekaligus pendiri dan pemilik pesantren yang terletak di Korong Kampuang Guci tersebut. Abdullah Aminuddin Tuanku Shaliah yang dipopulerkan oleh santrinya dengan sapaan Buya, lahir 1908 M dan wafat 1996 M di bulan Jumadil Akhir, bertepatan 2 November 1996.
Pesantren ini mempopulerkan peringatan HAUL-nya setiap bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir 1441 H depan, tepat 23 tahun ulama itu berpulang. Sebagai ulama hebat yang jadi panutan oleh banyak orang, Buya dikenal punya banyak jargon dan kisah. Tak heran, dalam mengajar selalu ada jargon menarik yang terlontar dari mulutnya. Begitu pula kisah ulama dan orang hebat, banyak dia keluarkan saat mengaji dengan santrinya.
Menghabiskan masa hidupnya dengan belajar dan mengajar, membuat Buya senang ketika ada permintaan dari masyarakat terhadap santrinya untuk mengajar di surau dan pesantren. "Guru itu malinnya dek anak sasian," kata dia suatu ketika. Artinya, santri itu akan bertambah kepandaiannya, semangkin tinggi ilmunya bila selalu mengajar.
Semasa Buya hidup, bila ada orang yang meminta santri Madrasatul 'Ulum untuk mengajar, langsung beliau yang pergi mengantarkan. Baginya, tugas mengajar adalah pekerjaan mulia. Hanya hitungan hari Buya tidak mengajar, lantaran dirawat di rumah sakit yang sampai berakhir hidupnya. Dengan ini pula agaknya para lulusan pesantren ini mahir mengajar, pandai membaca kitab kuning yang menjadi ciri khas pesantren.
Jejak Buya yang senang mengajar itulah yang kini diikuti oleh sebagian santrinya. Sebutlah H. Ja'far Tuanku Imam yang kini mengajar dan mengasuh Ponpes Darul 'Ulum Padang Magek, Kabupaten Tanah Datar. Begitu juga H. Zainuddin Tuanku Bagindo Basa yang menghabiskan waktu mengajarnya sejak 1991 di Ponpes Madrasatul 'Ulum Lubuak Pua, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman.
Jauh sebelum itu, Marulis Tuanku Mudo juga dianggap alumni yang mendirikan cabang Madrasatul "Ulum di Koto Buruak Lubuk Alung. Tapi sayang, pesantren ini karena sesuatu lain hal tidak lagi ada, dan kembali beralih fungsi sebagai Surau Talang, surau di tengah korong dalam nagari yang terkenal dengan panasnya itu.
Khusus Madrasatul 'Ulum Lubuak Pua, barangkali sepenuhnya mengadopsi induknya, Lubuk Pandan. Makanya, setiap kali melakukan acara tamat kaji atau pengangkatan tuanku, selalu dihadiri Buya Lubuk Pandan. Meskipun Surau Pekuburan, nama lain Madrasatul 'Ulum Lubuak Pua, dulunya juga dikenal tempat mencetak kader ulama, dengan kemasyhuran seorang ulama Tuanku Bagindo Lubuak Pua. Nama besar Lubuak Pua ini kembali digemakan lewat tangan dingin H. Ahmad Yusuf Tuanku Sidi, yang kini Khalifah Tuanku Bagindo bersama Zainuddin Tuanku Bagindo Basa.
Ahmad Yusuf yang alumni Madrasatul 'Ulum Lubuk Pandan tahun 1980 itu adalah putra asli Lubuak Pua. Adalah sebuah prestasi yang amat luar biasa, seorang ulama yang bisa maju dan berkembang di tanah kelahirannya sendiri. Kalau ada ratusan alumni pesantren, barangkali Ahmad Yusuf seorang yang bisa maju dan mengembangkan pesantren di kampungnya sendiri.
"Mendirikan dan melanjutkan pesantren di kampung ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan," kata Ahmad Yusuf suatu ketika. Banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi dengan lapang dada oleh Ahmad Yusuf. Dulu, katanya, untuk memakai pengeras suara saja dalam surau saat azan ditentang oleh masyarakat banyak. Apalagi pakai pengeras suara saat latihan pidato para santri.
Berkali-kali Ahmad Yusuf mendatangi sertiap indipidu, tokoh masyarakat, meminta pendapatnya untuk memajukan pesantren yang dimulainya sejak 1991 M itu. "Hari ini, usulan kita diterimanya, besok langsung berubah. Tetapi saya tak pernah putus asa. Saya datangi terus ke lapau-lapau dan ke rumahnya masing-masing. Lain di hadapan kita, lain pula di belakang kita. Itulah bagian suka duka yang saya hadapi dalam membangun pesantren ini," ujarnya.
Satu hal yang dipegang Ahmad Yusuf bersama Zainuddin, yakni tahan akan cobaan. Dan saat ini, barangkali ujian terbesar dalam pengembangan Madrasatul 'Ulum Lubuak Pua telah dilaluinya dengan segala dinamika. Santri kian bertambah. Nama Lubuak Pua semakin dikenal banyak orang. Tempat yang dulunya angker, ditakuti setiap orang yang menjadikan lokasi itu tempat mandi pagi dan petang karena terletak di pinggir Sungai Batang Mangoi, kini sudah jadi tujuan. Dari berbagai daerah di Sumbar para santri berdatangan. Lubuk Pandan tak pernah sepi dari pelaksanaan shalat jamaah, begitu juga Lubuak Pua. Setiap waktu shalat masuk, suara azan selalu menyebar ke tengah masyarakat sekelilingnya dari sambungan pengeras suara.
Tangan dingin Ahmad Yusuf dan Zainuddin membawa keberkahan tersendiri. Madrasatul 'Ulum Lubuak Pua berkembang dengan pesatnya. Perkembangan zaman, pesantren itu pun telah memiliki badan hukum tersendiri; Yayasan Pondok Pesantren Madrasatul 'Ulum namanya. 2019 atas bantuan Kemnaker RI bediri sebuah gedung Workshop Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Kemudian hadir pula bantuan dari Kementerian Kesehatan RI, pengadaan dapur sehat dan 10 unit stafel. Bantuan Kementerian Kesehatan RI ini berlanjut, dengan adanya pembentukan Kader Kesehatan Pesantren (K2P) Madrasatul 'Ulum.
K2P diharapkan mampu mengorganisir para santri untuk bisa menerapkan hidup bersih dan sehat di lingkungan pesantren. "Bantuan ini tentunya penunjang kemajuan santri. Melahirkan santri mandiri bila tidak lagi menjadi santri. Tentunya, dengan tidak menghilangkan asal pengajiannya. Otak boleh maju, tetapi iman dan aqidah tak boleh lari dari yang sudah diajarkan," sebut Ahmad Yusuf.

Suhatri Bur Mohon Doa dan Dukungan Masyarakat Tembok Peringatan Maulid Adalah Wadah untuk Membangun Surau dan Masjid

Sintuak--Kesibukan di Surau Tembok terlihat, Senin (6/1) siang menjelang petang. Masyarakat hampir bersamaan tibanya di surau menjujung jamba, untuk jamuan makan sore. Begitu juga lamang, sebagai hadiah untuk para tamu dan urang siak yang berjibaku sejak Minggu malamnya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, diangkut oleh masyarakat ke surau.
Lazim di Surau Tembok, Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang ini melakukan peringatan maulid di akhir-akhir bulan. Di Padang Pariaman Jumadil Awal ini juga dinamakan bulan Maulid Kedua. Sedikit berbeda dengan korong lainnya di daerah itu, di Korong Tembok hanya ada satu surau, dan seorang labai.
"Maulid adalah bagian dari tradisi membangun kebersamaan dan menyambung tali silaturrahim antar ipar besan, andan pasumandan, dan anak yang berbako," kata Wabup Suhatri Bur yang hadir pada jamuan akan dimulai bersama Kabag Hukum Setdakab Padang Pariaman Rifki Monrizal.
Lewat peringatan maulid ini, kata dia, masyarakat membangun bengkalai surau yang tak pernah selesainya. Dan tak heran, sejak mulai masuk bulan maulid, yakni Rabiul Awal hingga Jumadil Awal ini, agenda Pemkab Padang Pariaman selalu ada untuk menghadirinya. Bahkan dalam sehari ada empat sampai tujuh buah surau dan masjid yang melakukan acara yang bertujuan memulyakan Nabi Muhammad SAW tersebut.
Suhatri Bur sekalian minta doa restu dan dukungan, agar bisa melanjutkan kepemimpinannya. "Sekarang baru Wabup. Kalau ada retak tangan atau takdir yang disertai doa dan dukungan masyarakat, maka kita akan jadi bupati," katanya.
Melihat kondisi Surau Tembok yang masih terbengkalai, Suhatri Bur memastikan bahwa pokok pikiran anggota dewan Topik Hidayat untuk tahun anggaran 2021 dialokasikan ke kelanjutan pembangunan surau ini. "Tolong diingatkan nanti, agar POkir itu tidak berpindah tempat ke lokasi yang lain," kata Suhatri Bur yang diamini Topik Hidayat, anggota DPRD Padang Pariaman dari PAN yang hadir juga dalam maulid itu.
Wabup yang juga Ketua DPD PAN Padang Pariaman ini juga menjanjikan pengaspalan jalan dari Tembok ke Korong Palembayan. "Memang kita saksikan bersama, kondisi jalan Tembok - Palembayan sudah banyak yang berlobang. Dan itu harus kembali diaspal. Untuk itu butuh kebersamaan kita, baik masyarakat yang tinggal di kampung maupun hubungan baik antara ranah dan rantau," ulas dia.
Topik Hidayat, anggota DPRD yang berangkat dari Dapil II Padang Pariaman ini mengakui, bahwa tahun ini belum banyak yang bisa dilakukan anggota dewan hasil Pileg 2019 lalu. Tapi yang jelas, tahun depan sudah direncakan dari sekarang. "Soal calon bupati, lazim terjadi di kalangan urang awak, warih bajawek, pusako batarimo. Artinya, Ali Mukhni jadi bupati setelah sebelumnya jadi wakil bupati. Tentu tahun ini begitu juga hendaknya. Suhatri Bur yang wakil bupati saat ini, insya Allah akan jadi bupati, melanjutkan bengkalai Ali Mukhni," harap Topik Hidayat yang didampingi Bendahara DPD Padang Pariaman, Syafruddin. (501)

Guna Menarik Pemodal Padang Pariaman Buka Tiga Trayek Damri

Parik Malintang--Tidak berapa lama lagi, tiga trayek angkutan jalan perintis akan dibuka di Kabupaten Padang Pariaman. Ketiga trayek itu akan diisi oleh Perum Damri. Rencana itu mengemuka dalam rapat persiapan peluncuran angkutan perintis yang digelar Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, Senin (6/1) di ruang rapat Sekretariat Daerah, Parik Malintang.
Rapat dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Hanibal dihadiri Dinas Perhubungan Kota Pariaman, unsur Forkopimda Padang Pariaman, perwakilan Poltekpel Sumbar, dan Camat yang dilalui daerahnya oleh trayek angkutan perintis Damri.
Rapat membicarakan tentang pengoperasionalan angkutan perintis Damri Kabupaten Padang Pariaman yang akan diluncurkan pada, Kamis (9/1) di pelataran parkir Komplek Kantor Bupati Padang Pariaman, Parik Malintang.
"Di Sumatra Barat hanya tiga kabupaten yang mendapatkan angkutan perintis Damri. Di antaranya Dharmasraya, Pasaman Barat Dan Kabupaten Padang Pariaman. Masing-masingnya memperoleh dua bus, sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman mendapat lima unit bus dengan tiga trayek," ujar Hanibal.
Adapun tiga trayek itu, tambah mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah ini, ialah Pariaman - Ulakan - Pauh Kambar - Sungai Asam - IKK sebagi trayek pertama, jalur ini memiliki dua armada. Trayek kedua Pariaman - Kurai Taji - Pauh Kambar - Parik Malintang - IKK. Jalur ini juga memiliki dua armada. Dan trayek ketiga Poltekpel Sumbar - Pasa Usang - Lubuk Alung - IKK. Jalur ini memiliki satu armada.
"Tujuan diadakannya angkutan perintis Damri hanya sebagai pembuka jalan bagi daerah tertinggal untuk menarik pemodal agar bersedia menyediakan armada seperti Angdes pada jalur-jalur yang tidak ada angkutan umumnya serta membantu masyarakat dalam penyediaan alat transportasi pada jalur yang tidak dilalui oleh angkutan umum," katanya. (501)

Orang Pesantren Harus Masuk ke Semua Lini Kehidupan

VII Koto--Mengawali tahun baru Masehi 2020, Pondok Pesantren (Ponpes) Madrasatul 'Ulum Lubuak Pua, Nagari Balah Aie Utara, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak menggelar tablig akbar. Menghadirkan Ketua MUI Kabupaten Padang Pariaman Buya Syofyan M Tuanku Bandaro sebagai penceramahnya, Kamis (2/1/2020) malam, acara berlangsung meriah dan penuh makna.
Di samping dihadiri anggota DPRD Padang Pariaman Tuanku Afredison, tablig akbar demikian juga dihadiri oleh jemaah dari berbagai nagari di daerah itu. Terutama jemaah yang dipimpin oleh alumni Surau Pekuburan, nama lain Ponpes Madrasatul 'Ulum tersebut. Buya Syofyan menekankan pentingnya pendidikan pesantren di masyarakatkan, dan memasyarakatkan pesantren.
"Dulu, orang kurang akrap dengan pesantren. Yang diketahui hanyalah surau," ujar dia. Surau, katanya, berasal dari bahasa Arab yang artinya multi tafsir. Ada yang dimaknai dengan musyawarah, tempat ibadah, dan tempat menempa kemapuan pengetahuan dunia dan akhirat. Sedangkan pesantren bukan berasal dari bahasa Arab.
Buya Syofyan yang lama memimpin pesantren di Pudak, Kabupaten Sijunjung pada zaman Orde Baru itu sedikit bernostalgia tentang suka dukanya mengelola pendidikan surau. Ratusan pula santri yang dia kelola dulunya. Dan saat ini sebagian besar anak didiknya tentu telah banyak yang jadi.
"Orang pandai berdagang, pandai mengaji, tahu dengan gejala alam dan pengetahuan umum lainnya, itu adalah didikan surau dulunya," sebutnya. Dia mengaku, bahwa santri yang dia ajar dulunya, juga banyak yang jadi petani, pegawai, pedagang. Jadi, lulusan pesantren tak mesti melulu hanya tinggal dan mengajar di surau.
Tetapi, katanya, bagaimana mampu mewarnai kehidupan surau itu di tengah masyarakat. "Saya punya pengalaman di Kota Solok saat akan naik bus dari terminal ke Sijunjung. Sang agen mengaku tamatan pesantren di Padang Pariaman. Ambo urang surau buya, kata agen itu mengenalkan dirinya ke Buya Syofyan. Saya terkejut. Kok bisa orang surau jadi agen, kata saya pula," cerita Buya Syofyan.
"Harus bisa buya. Orang surau harus ada di mana-mana. Harus ada orang surau yang jadi sopir, stokar atau knek, agen, jadi pegawai negeri sipil, jadi walinagari, camat, bupati," cerita agen itu seperti diceritakan kembali Buya Syofyan. Setelah cerita itu, Buya Syofyan berpikir sendiri. Dan ternyata apa yang dikatakan agen itu benar. Kalau saja para pemimpin bermentalkan orang surau, maka selamatlah orang yang dipimpinnya. Tidak di dunia saja, tetapi sampai ke akhirat.
Sebelumnya, anggota DPRD Padang Pariaman Tuanku Afredison memberikan motivasi kepada santri dan santriwati, agar terus rajin mengaji dan menuntut ilmu. "Orang pesantren punya modal yang banyak untuk bisa mengisi berbagai lini kehidupan. Sekarang dari 40 orang anggota dewan di daerah kita, hanya seorang saya yang dari pesantren. Ke depan, dituntut harus banyak lulusan pesantren yang jadi anggota dewan," kata dia.
"Padang Pariaman dikenal banyak pesantren. Untuk itu, para lulusannya harus bisa memasuki berbagai sektor kehidupan. Santri harus bisa dan harus ada yang jadi bupati, wakil bupati, dan lembaga lainnya," kata anggota dewan dari PKB tersebut.
Tuanku Damanhuri, pengurus Yayasan Ponpes Madrasatul 'Ulum Lubuak Pua menjelaskan, bahwa agenda tablig akbar dilakukan tiga bulan sekali. Tujuannya, di samping menambah ilmu pengetahuan, juga bertujuan mempererat hubungan tali silaturrahim antara jemaah dan ulama. "Organisasi yang ada di lingkungan pesantren ini, seperti Organisasi Santri Intra Pesantren (OSIP), Kader Kesehatan Pesantren (K2P) harus diorganisir dengan baik. Jadikan organisasi sebagai wadah membangun cakrawala berpikir, belajar cara mengelola konflik," kata dia. (501)

Politik yang Sehat Berawal dari Pemilu yang Berkualitas

Mayoritas Eks Legislator Padang Pariaman Nyatakan Sikap Dukung Wali Feri Jadi Bupati

Padang Pariaman, Singgalang
Mayoritas mantan anggota DPRD Padang Pariaman periode 2014-2019 yang sudah purna tugas, nyatakan dukungan politik kepada Tri Suryadi alias Wali Feri maju calon bupati. Tekad tersebut kompak mereka sampaikan di Palanta Raso Cafe, Bisati Sungai Sariak, Jumat lalu.
Termasuk mantan ketua DPRD Padang Pariaman Faisal Arifin Rangkayo Majo Basa. Keponakan bupati legendaris Anas Malik itu bahkan bersedia saat ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan Wali Feri. Ia mengatakan jauh lebih semangat mendukung Wali Feri maju bupati ketimbang saat dirinya mencalon legislator Sumbar pada Pileg lalu.
"Saat nyaleg lalu saya santai-santai saja. Makanya kalah. Dan saya sudah putuskan pensiun dari dunia politik. Tapi pas dengar Wali Feri bersedia maju calon bupati, energi kembali bangkit dan lebih besar," kata Faisal Arifin.
Ia menyebut jika ingin merubah suatu daerah, rebut jabatan eksekutifnya. Ia mencontohkan 40 anggota legislatif Padang Pariaman periodenya (2014-2019) tidak berdaya mengubah Padang Pariaman sekeras apa pun mereka berjuang. Kekuatan kolektif legislatif langsung kandas jika dihadapkan pada satu kekuatan eksekutif.
Eks Ketua DPD Golkar Padang Pariaman dua periode itu mengaku paham dengan kondisi daerahnya saat ini. Baik secara kultur hingga tata kelola pemerintahan yang disebutnya perlu perubahan paradigma.
Kondisi Padang Pariaman saat ini, sebutnya, butuh sosok pemimpin berkualitas dan efektif. Perlu pemimpin yang peka. Mengakar, dekat dengan masyarakat dan fokus membangun ekonomi sektor riil - ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Perekonomian nasional saja tetap tumbuh di tengah kondisi global yang tidak menentu jika mendongkrak investasi di sektor riil," sambungnya.
Kondisi Padang Pariaman saat ini, sebut Faisal, jika diibaratkan rumah tangga, sedang mengalami masalah ekonomi serius akibat salah kelola keuangan, bukan karena faktor kemiskinan. "Ibarat sebuah keluarga yang punya banyak anak tapi nekat kredit mobil mercy. Makanya defisit karena tiap bulan sibuk nyari uang buat nyicil kredit mercy. Fokus utama ke anak-anak jadi kacau balau. Begitulah kira-kira kondisi kita saat ini," ungkapnya.
Faisal juga membeberkan usia Wali Feri terbilang pas untuk memimpin Padang Pariaman di samping nilai kepatutan lainnya. Ia menyebut rentang umur ideal seorang pemimpin adalah 40-an dan awal 50-an. "Usia mempengaruhi. Di rentang usia tersebut energi sedang menyala dan pikiran sedang matang-matangnya," pungkasnya.
Senada dengan Faisal Arifin, M. Defriadi Datuak Rangkayo Basa - alumni DPRD Padang Pariaman 2014-2019 - berkata pertemuan tersebut merupakan sejarah. Ia menyebut pihaknya mantan pelaku kebijakan daerah yang paham dengan dinamika eksekutif - legislatif. Ia juga sependapat Padang Pariaman saat ini butuh seorang pemimpin yang fokus membangun sesuai potensi yang ada. Fokus pada satu hal, tapi bisa mengungkit sektor-sektor lainnya.
Investasi dan membangun pada sektor riil, kata Defriadi, akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Sektor tersebut saat ini tengah jalan di tempat yang perlu dipacu dan diintervensi secepatnya oleh kepala daerah. "Sektor ini adalah fokus Wali Feri ke depan. Kita satu niat dan akan mendukungnya," kata Defriadi.
Sementara itu Salman Hardani Datuak Rajo Harimau, mengatakan jika bicara kedaerahan, mereka satu suara. Padang Pariaman saat ini dan munculnya Wali Feri effect adalah jawaban anti klimaksnya semangat perubahan masyarakat. "Nama Wali Feri terus bergulir. Baik di kalangan masyarakat rantau bahkan dari urang awak di Malaysia. Kini terjawab sudah, Wali Feri sudah nyatakan sikap siap copot PIN DPRD Sumbar," ujar Salman.
Keputusan Wali Feri tersebut, sebut mantan ketua PDIP Padang Pariaman dua periode dan eks legislator 2014-2019 itu, adalah keputusan berat yang sudah dipertimbangkannya secara matang. Siap menerima segala bentuk risiko. "Dan ini adalah pekerjaan berat bagi kita. Mulai hari ini kita satukan tekad dan mulai aksi di lapangan," sebut Salman.
Mantan Walinagari Ulakan, Sukiman juga hadir pada saat itu. Mantan anggota DPRD 2014-2019 itu mengaku merindukan sosok pemimpin yang mengakar dan memperjuangkan rakyat sebagaimana yang telah dicontohkan Bupati Kolonel Anas Malik. Ia tidak ingin membandingkan siapa pun dengan Anas Malik. Namun dengan majunya Wali Feri, kerinduannya tersebut tanpa ia sadari seakan ada obat penawarnya.
"Sosok Anas Malik tak akan pernah tergantikan. Namun pada sosok Wali Feri, ada sisi lainnya. Pemimpin yang benar-benar lahir dan dibesarkan oleh masyarakat. Ia berangkat dari ketua pemuda, walikorong, walinagari, anggota DPRD Padang Pariaman dan terpilih di DPRD Sumbar. Ia pemimpin yang memulai kariernya dari bawah namun terus dipercaya masyarakat," kata Sukiman. (501)
-------------------------------------------------------------

Politik yang Sehat Berawal dari Pemilu yang Berkualitas

Padang Pariaman, Singgalang
Keterlibatan seniman pada sosialisasi Pilkada kiranya menjadi perhatian khusus bagi KPU Padang Pariaman. Seniman merupakan pihak yang dipercaya dapat menyampaikan pesan-pesan demokrasi lewat karya-karyanhya.
Hal itu mengemuka pada pertemuan KPU Padang Pariaman dengan para seniman yang tergabung dalam Forum Batajau Seni Piaman beberapa waktu lalu. Pertemuan yang berlangsung di pendopo Sanggar Umbuik Mudo Sungai Asam tersebut, ketua KPU Padang Pariaman Zulnaidi mengemukakan bahwa pihaknya sangat berminat untuk merangkul Forum Batajau Seni Piaman dalam mengelola dan mengisi ivent-ivent sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman 2020.
"Saat ini kita perlu fokus pada persoalan penanaman nilai demokrasi terhadap masyarakat. Politik yang sehat berawal dari pemilu yang berkualitas. Dan itu intinya soal kesadaran publik akan arti penting menjaga nilai-nilai tersebut," katanya.
Untuk itu, para seniman didorong untuk melahirkan karya-karya yang dapat mengedukasi masyarakat menjaga demokrasi, menjadi pemilih yang cerdas serta membangun kesadaran anak muda untuk turut berkontribusi dalam Pilkada. Pemilu hari ini, kata Zulnaidi, sangat rentan akan konflik karena belum dewasanya mereka yang berkepentingan dengan politik praktis. Karena itu, konstituen harus senantiasa diingatkan untuk menjaga situasi agar tetap kondusif sehingga proses demokrasi berjalan dengan mulus.
Ketua Forum Batajau Seni Piaman, Muhammad Fadhli atau yang lebih akrab dikenal Ajo Wayoik menyambut baik antusias KPU Padang Pariaman ini. Menurutnya, KPU memang tidak mungkin bekerja sendiri jika tidak disokong oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk para seniman. "Kami sendiri di Forum Batajau Seni Piaman sudah berupaya untuk menjaga situasi agar tetap kondusif menjelang Pilkada 2020. Kami tetap bersikap netral pada setiap ivent, supaya masyarakat tidak terbelah oleh kepentingan-kepentingan politik yang kian rentan memicu perselisihan di tingkat bawah," katanya.
Apresiasi dan kepercayaan KPU Padang Pariaman untuk merangkul para penggerak Forum Batajau Seni Piaman dalam rangka menyosialisasikan agenda serta membangun kesadaran berdemokrasi di tengah masyarakat, menurut Ajo Wayoik adalah bukti bahwa para penyelenggara pemilu di daerah ini telah mulai membawa demokrasi pada kesejatiannya. "Sejatinya demokrasi adalah milik masyarakat banyak. Seperti juga seni dan budaya yang lahir, tumbuh dan terpelihara oleh ekosistem sosial yang ada di sekitarnya," katanya.
Ke depan, wujudkerjasama KPU Padang Pariaman dengan Forum Batajau Seni Piaman akan diarahkan pada penggarapan ivent, sebagai salah satu gawai organisasi yang baru saja merayakan ulang tahunnya ini. (501)
-------------------------------------------------------

Maskot dan Jingle Pilbup Padang Pariaman Dilaunching dengan Tari Kolosal

Padang Pariaman, Singgalang
KPU Padang Pariaman tidak main-main dalam menyiapkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman 2020. Setelah dinyatakan sebagai pemenang, maskot dan jingle yang akan menjadi identitas pesta demokrasi tersebut bakal dilauncing dengan pertunjukan tari kolosal. Hal itu dikemukakan Komisioner KPU Padang Pariaman Bidang Sosialisasi Erik Estrada, Sabtu (4/1/2019).
"Kita sudah dapatkan pemenang dari sayembara logo dan jingle. Launchingnya akan diselenggarakan bersamaan dengan launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 12 Januari mendatang," sebut Erik.
Tari kolosal dijadikan sebagai bentuk kesenian dalam melauncing logo dan jingle karena dipandang akan sangat menarik bagi masyarakat. "Kita di Padang Pariaman ini kaya dengan berbagai seni tradisi. Media yang sangat cocok dalam menyosialisasikan Pemilu, termasuk logo dan jinglenya," katanya.
Karya tari akan disiapkan oleh Dimas dan Sovia dari Forum Batajau Seni Piaman. Menurut Dimas, penari yang akan dilibatkan adalah sekitar 35 orang, dari 4 sanggar. "Penari yang dilibatkan adalah yang punya jam terbang tinggi dan sudah sangat berpengalaman. Kasipnya waktu persiapan, isnyaallah tidak akan menjadi kendala jika kita pakai penari yang benar-benar sudah berpengalaman," katanya.
Pesan demokrasi dalam launcing Pemilu Bupati dan Wakil Bupati nantinya juga akan diselipkan pada karya tari kolosal yang khusus di luar yang terkait dengan launcing logo serta jingle. "Pada acara yang kami kelola ini juga akan ditampilkan musik yang juga membawa pesan demokrasi," sebut Dimas.
Acara direncanakan berlangsung di Kecamatan Patamuan dengan menghadirkan ketua KPU RI dan KPU Provinsi Sumbar. Diharapkan suguhan yang akan tampil nantinya akan mempertegas keseriusan KPU Padang Pariaman dalam merealisasikan tema Pilkada tahun ini yang mengangkat nilai-nilai budaya dalam berdemokrasi. (501)
--------------------------------------------

Padang Pariaman Terima Penghargaan Pasar Tertib Ukur 2019

Padang Pariaman, Singgalang
Sepuluh hari sebelum tahun 2019 berakhir, penghargaan atas kinerja terbaik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali diraih. Kali ini penghargaan pasar tertib ukur untuk enam pasar nagari diterima Bupati Ali Mukhni pada peresmian Daerah Tertib Ukur (DTU) dan Pasar Tertib Ukur (PTU) di Trans Luxury Hotel Bandung, Jumat lalu.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto kepada 33 walikota/bupati seluruh Indonesia yang diundang untuk mendapatkan penghargaan PTU. Dari Sumatera Barat salah satu kabupaten yang mendapatkan penghargaan adalah Padang Pariaman.
"Alhamdulillah, berkat doa dan kerjasama semua pihak terutama Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM serta pengurus pasar nagari, nama Kabupaten Padang Pariaman kembali berkibar di tingkat nasional," ucap Ali Mukhni didampingi Kadis Dagnerkop UKM Dewi Roslaini usai menerima penghargaan.
Ali Mukhni mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berkontribusi mewujudkan PTU di Padang Pariaman. "Penghargaan ini untuk semua pihak yang terlibat langsung dalam mewujudkan Pasar Tertib Ukur terutama kepada Pengurus Pasar Nagari dan Pedagang yang mau bersama-sama pemerintah menertibkan ukuran dan timbangan yang digunakan dalam berdagang," sebut Ali Mukhni.
Menyambung Ali Mukhni, Kadis Dagnerkop UKM menjelaskan ada 6 pasar di Padang Pariaman yang mendapatkan penghargaan PTU, yaitu Pasar Pakandangan, Pasar Tandikat, Pasar Sungai Limau, Pasar Limau Puruik , Pasar Sicincin dan Pasar Sungai Sariak. "Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pasar yang pedagangnya sadar untuk melakukan tera ulang atas timbangan yang mereka gunakan. Jadi berat barang yang dibeli akan sama meskipun ditimbang pada timbangan yang berbeda," sambung Dewi didampingi Kabid Perdagangan El Abdes Marsyam.
Timbangan yang sudah ditera ulang memiliki tanda “tera sah yang berlaku” serta pedagang di pasar tersebut sudah menggunakan timbangan dagang bukan lagi timbangan untuk keperluan rumah tangga. Kesadaran untuk melakukan tera ulang ini sesuai dengan Permendag No. 67 Tahun 2018 tentang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang. (501)
-------------------------------------------------------
teks foto

OPTIMIS--Bupati Ali Mukhni dan Wabup Suhatri Bur optimis untuk bisa meraih kemajuan di tahun ini asalkan kebersamaan terus terjalin dengan baik. (humas pemkab padang pariaman)