Padang Pariaman bertekad Menjadi Kabupaten ODF

Sungai Geringging--Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur membuka inovasi Serentak Menggarap Kampung KB (Sergap Kakab) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) 2019, Senin (30/12) di Kampung KB Air Tajun Kencana, Korong Ladang Rimbo Timur, Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging.
Ia mengatakan, inovasi DPPKB Kabupaten Padang Pariaman teleh melahirkan banyak inovasi seperti Gerobak Kencana, Cakau, Bere-bere, Kopi Darat, Papa Paten Bana, dan yang terakhir Sergap Kakab. “Sergap Kakab merupakan pelaksanaan yang ketiga setelah sebelumnya di Kecamatan Enam Lingkung dan Batang Gasan beberapa waktu lalu. Kampung KB merupakan instruksi Presiden RI yang mana pada 14 Januari 2016 telah mencanangkan perwujudan Kampung KB di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Mantan Ketua KPU itu menambahkan, Padang Pariaman saat ini telah memiliki 22 Kampung KB dan akan merencanakan dalam satu kecamatan terdapat dua Kampung KB, sehingga berjumlah 34 buah. "Ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Negara Indonesia," katanya lagi.
“Program Kampung KB ini sesuai dengan program Nawacita Presiden RI ketiga yang berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran, yang mana lebih fokus untuk memperkuat daerah dan desa. Program ini juga sesuai dengan Nawacita kelima, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan Nawacita kedelapan yang berbunyi revolusi karakter masyarakat yang berkaitan dengan pembenahan lingkungan agar terhindar dari penyakit pada balita, terhindar dari gizi buruk dan stunting, sehingga menyempurnakan sembilan Nawacita Presiden RI,” tambahnya.
Mantan Ketua Baznas ini juga menambahkan, Keluarga Berencana yang dituangkan dalam Peraturan Presiden memiliki banyak fungsi. Di antaranya fungsi kegamaan, Sosial Budaya dan fungsi pendidikan dan lima fungsi lainnya. "Kabupaten Padang Pariaman bertekad menjadi Kabupaten Open Defecation Free (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dimulai dari korong yang masyarakatnya telah memiliki pola hidup sesuai dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) salah satunya memiliki jamban di setiap rumah sehingga dengan mudah untuk mendapatkan korong ODF tersebut," tukuknya.
Mewakili Kepala BKKBN Provinsi Sumatra Barat, Santi Hariani memberikan apresiasi atas keterlibatan seluruh kepala OPD untuk mensosialisasikan dan mendukung Sergap Kakab ini. Hal ini dapat dicontoh oleh kabupaten/kota lainnya di Sumatra Barat. "Baru di Kabupaten Padang Pariaman saya liat seluruh Kepala OPD bersama-sama menggarap Kampung KB. Kampung KB memang bukan tangungjawab DPPKB saja. Secara nomenklatur memang di DPPKB tetapi mesti diurus seluruh OPD terkait kebutuhan masyarakat," kata Kasubbid Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan BKKBN Sumbar ini.
Melihat keberhasilan Padang Pariaman menggarap Kampung KB, Santi mengingatkan Padang Pariaman untuk bersiap-siap membantu Kota Padang dalam pelaksanaan Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) yang tinggal empat bulan lagi. "Ada beberapa kegiatan yang lokusnya berada di beberapa kabupaten/kota di Sumbar, termasuk Padang Pariaman yang dinilai sukses menggarap Kampung KB ini. Untuk itu kami harap Padang Pariaman menyiapkan diri untuk menyukseskan kegiatan HARGANAS," tukuknya.
Kepala DPPKB Aspinudin mengatakan, program Sergap Kakab melibatkan 22 Kampung KB dengan cara satu bulan satu kampung. "Kegiatan ini bekerjasama dengan beberapa OPD dan instansi terkait pelayanan masyarakat, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPJS dan juga diisi dengan sosialisasi dari Dinas Peternakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Damkar, LP2M dan Kementerian Agama Padang Pariaman," katanya.
Pada kegiatan ini juga dilakukan pemberian bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berupa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jamban, beasiswa untuk siswa tingkat SD dan SMP. Juga ada pemberian Alquran dari Kementrian Agama, dan bantuan dari kegiatan DAK DPPKB tahun 2019. (501)

74 Rumah Masyarakat Sungai Geringging Dapat Pasokan Listrik Lewat Program LISA

Sungai Geringging--Asisten Administrasi Umum Fakhriati mewakili Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni bersama General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumbar resmikan Listrik Masuk Desa (LISA) di Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kamis lalu.
Fakhriati menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PLN selaku BUMN dengan Program LISA yang menjangkau tiga Korong di wilayah Kecamatan Sungai Geringging. "Alhamdulillah, tiga korong telah menjadi lokasi Program LISA di Padang Pariaman, yakni Korong Tanjuang Alai Timur, Korong Sialangan dan Korong Duku Paik di Nagari Kuranji Hulu dengan jumlah 74 penerima manfaat," ujarnya.
Dengan dimulainya Program LISA di Sungai Geringging, Fakhriati menyatakan komitmen untuk membantu menyukseskan Program LISA dengan memperbaiki insfrastuktur yang ada di Padang Pariaman secara menyeluruh. "Masih banyak rumah yang belum mendapatkan aliran listrik, terutama wilayah utara ini. Untuk itu kami berharap PLN dapat menjangkau semua wilayah di Padang Pariaman. Pemkab akan membantu sepenuhnya jika ada kendala di lapangan nantinya," katanya berharap.
Tahun 2019 Program LISA mencakup empat kabupaten di Sumatera Barat, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Solok selatan, Sijunjung dan Kabupaten Padang Pariaman.
General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat Bambang Dwiyanto mengatakan, tahun 2019 desa yang beraliran listrik PLN di wilayah Sumatera Barat sudah mencapai 98,5% dan sisanya akan dituntaskan pada tahun ini. "PLN juga akan menjamin pasokan listrik selama pelaksanaan tiga agenda besar yang akan dilaksanakan di Padang Pariaman selama 2020, yakni kegiatan Pekan Nasional Petani Nelayan (Penas Tani), Pembukaan MTQ Nasional dan Pilkada tahun ini," tutupnya. (501)

Padang Pariaman Rawan Berbagai Bencana

Padang Pariaman--Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Jonpriadi membuka Sosialisasi dan Diskusi Publik Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (PRB) serta Kesepakatan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan dan Nagari Bersama Kepala Daerah, Senin lalu.
Dia mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta seluruh pihak atas dedikasi dan peran serta dalam merespon pengurangan risiko bencana yang telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyambut baik pelaksanaan sosialisasi dan diskusi publik KRB dan RPB. Kita harus menyadari daerah ini diberi anugerah dengan berbagai potensi yang dimiliki, namun dibalik itu dari komposisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Kabupaten Padang Pariaman menyimpan potensi yang besar,” ujarnya.
Jonpriadi melihat kondisi Padang Pariaman yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, sangat rentan terhadap ancaman bencana, memiliki efek yang besar kepada masyarakat, seperti banyak kehilangan nyawa, harta benda. “Dalam kesiapsiagaan bencana kita perlu mewaspadai segala macam dampak yang mungkin timbul dari bencana tersebut. Memerlukan perhatian bersama untuk pengurangan risiko bencana, diperlukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan serta kualitas lingkungan,” lanjutnya.
Mantan Kepala Bappeda itu menambahkan, pemerintah mengucapkan terima kasih kepada DRR Indonesia Consultant karena telah membantu dalam penyusunan dokumen terkait KRB dan RPB, serta terima kasih kepada seluruh peserta sosialisasi yang telah berpartisipasi.
Kepala Pelaksana BPBD Budi Mulya melaporkan, penyusunan KRB dan RPB ini sudah dilaksanakan sejak Juli 2019. Kegiatan ini melibatkan DRR Indonesia Consultan dengan tujuan untuk menginformasikan dan menyebarluaskan daerah rawan bencana kepada masyarakat Padang Pariaman.
“Dalam penyusunan KRB dan RPB sangat diharapkan kerjasama camat dan walinagari untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang apa saja  ancaman-ancaman yang sedang mengintai masyarakat. Masyarakat dapat menentukan strategi dan tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana,” tambahnya.
Pada pembukaaan sosialisasi ini juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama seluruh OPD, kecamatan dan nagari bersama kepala daerah tentang kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana. (501)

99 Peserta Ramaikan FDOJ #2 Pondok Quran Darul Furqan Pariaman

Sungai Rotan--Pondok Quran Darul Furqan kembali menggelar Four Days One Juz (FDOJ). Empat hari berinteraksi dengan Quran, membaca, memahami, hingga menghapalnya. Kegiatan yang dirancang untuk mengisi liburan anak sekolah ini dihelat pekan lalu di kampus utama Pondok Quran, Air Santok Sungai Rotan, Kota Pariaman.
Berbeda dengan FDOJ #1 yang dilaksanakan pada akhir Juni 2019 lalu, kali ini peserta ditawarkan dua pilihan. Pertama, Full Camp yaitu peserta menginap selama empat hari di Kampus. Kedua, Ruhi (paruh hari). Peserta datang jam delapan pagi dan pulang jam empat sore. Tema yang diangkat oleh panitia adalah "Kita Hebat Bersama Quran".
Tingginya antusias masyarakat untuk mengikutinya terlihat dari lompatan jumlah peserta. Jika sebelumnya hanya diikuti 59 peserta, kali ini 99 peserta memenuhi kampus Pondok Quran Darul Furqan setiap harinya. 40 orang di antaranya full camp (menginap). 59 orang memilih Ruhi (paruh hari). Mereka tidak hanya berasal dari dalam kota, tetapi juga berasal dari kabupaten/kota tetangga, seperti Padang Pariaman, Agam, bahkan Tanah Datar. Menariknya lagi tidak hanya diisi pelajar, tetapi ada dua orang yang masing-masing berusia 42 dan 75 tahun.
Saat memberikan laporan pelaksanaan kegiatan di sesi penutupan acara, Ustaz Muhammad Sabir, Pimpinan Pondok Darul Furqan menyampaikan bahwa empat hari bukanlah hal yang mustahil untuk menghapal satu juz Quran. "Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan anak kita menghapal kalam-Nya. Ada dua orang yang betul-betul dapat menghapal satu juz dengan tajwid yang benar," katanya.
Ia menambahkan, sisanya ada yang hapal lebih dari setengah juz, beberapa halaman, atau hanya beberapa surat saja. Semua tergantung juga dengan motivasi dan upaya masing-masing anak. Itulah yang baru dapat dilakukan bersama para ustaz-ustazah. "Jujur, kami senang dapat menemani putera-puteri ayah dan bunda selama liburan ini untuk menjadi pecinta Quran. Insya Allah, kami akan temani lagi di FDOJ yang akan datang," ujarnya.
Dalam sambutan sekaligus menutup secara resmi kegiatan ini, Ustaz Afrinaldi Yunas yang mewakili Yayasan Darul Furqan Pariaman mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh salah satu amal usahanya ini. "Kami senang Pondok Quran kembali dapat menyelenggarakan FDOJ ini," tuturnya.
"Kali ini kami baru bisa menggandeng travel Sianok Indah Holiday untuk memberikan voucher umrah untuk 4 peserta terbaik. Mohon doa ayah/bunda, insya Allah FDOJ yang akan datang, peserta terbaik akan diberangkatkan umrah gratis bersama orangtuanya," ujarnya.
Ia juga menyampaikan apa yang sedang dipersiapkan oleh Yayasannya. "Ayah/bunda, insya Allah di sini di tempat anak-anak bunda menghapal Quran ini, semester depan akan dimulai Ma'had Darul Furqan.
Lebih lanjut ia akan membuka dua program. Pertama, santri Sa'ad (Sabtu-Ahad). Mungkin di antara kita ada ASN, karyawan, atau siapa saja yang sudah dewasa tetapi tidak tahu di mana bisa belajar Quran dan ilmu agama lainnya secara serius dan terstruktur, maka silakan datang ke Ma'had Darul Furqan di dua hari itu, dan kedua santri reguler tamatan Sekolah Dasar atau setingkat SMP.
Kegiatan ini diakhiri dengan penyampaian hasil hapalan peserta terbaik, pemberian hadiah voucher umrah dan penyerahan sertifikat kegiatan, tak lupa juga berswapoto di depan kampus hijau Darul Furqan. (501)

Dapatkan Tiket Pilkada, 17 Nama Bersaing di Partai Demokrat Padang Pariaman

Pauh Kambar--Sebanyak 17 bakal calon bupati dan wakil bupati berebut tiket Partai Demokrat Padang Pariaman. Tokoh yang sebanyak itu, dua di antaranya; Januar Bakri dan Jhon Neri berasal dari kader partai pimpinan SBY tersebut. Proses pendaftaran dan pengembalian formulir di mulai pada 24 hingga 31 Desember 2019 di DPC Demokrat di Pauh Kambar, Kecamatan Nan Sabaris.
"Alhamdulillah, rentang waktu yang disediakan untuk proses ini telah kita selesaikan. Hasilnya, kita tetapkan 17 nama, yakni Yobana Samial, Endarmy, Maymuspi, Tosriadi Jamal, Suhatri Bur, Elfi, Bujang Pendawa, Rahmat Hidayat, HM. Yusuf, Tri Suryadi, Darmon, Iqbal Alan Abdullah, Jhon Neri, Idarussalam Tuanku Sutan, Damsuar Datuak Bandaro Putiah, dan Januar Bakri yang akan diajukan ke DPD dan DPP Partai Demokrat untuk proses selanjutnya," kata Ketua DPC Partai Demokrat Padang Pariaman, Januar Bakri.
Partai Demokrat Kabupaten Padang Pariaman memberikan kesempatan kepada tokoh masyarakat dan anak nagari, baik yang ada di kampung maupun yang beraktivitas di rantau untuk ikut dalam kontestasi Pilkada tahun depan. Sebagai partai papan atas yang memiliki empat kekuatan kursi di DPRD daerah itu, Demokrat ingin Padang Pariaman lima tahun mendatang jauh lebih baik.
Ketua Tim Pilkada DPC Partai Demokrat Padang Pariaman Amir Husin menyebutkan, pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati telah dimulai sejak Rabu (25/12) dan berakhir Selasa (31/12). Rentang waktu itu disepakati bersama dalam rapat internal DPC Partai Demokrat. Tentunya, sesuai pula petunjuk dan arahan dari DPD dan DPP Demokrat.
Dia memastikan, bahwa setiap tokoh yang mengembalikan formulir langsung sekalian membacakan visi misinya di hadapan kader dan pengurus partai serta simpatisan yang dibawa oleh tokoh bersangkutan. "Visi misi ini penting, agar partai ini tahu mana tokoh yang mampu untuk dijadikan calon kepala daerah nantinya yang akan diusung oleh Demokrat," kata Ketua Badan Kehormatan DPRD Padang Pariaman ini.
Menurut Januar Bakri, dalam Pilkada tahun depan partai yang ia pimpin jelas membutuhkan partai lain untuk dapat mengusung satu paket pasangan calon bupati dan wakil bupati. Untuk ini, dia selalu membangun komunikasi politik dengan berbagai pimpinan partai politik, terutama yang memiliki kekuatan kursi di lembaga wakil rakyat.
"Saat ini peta kekuatan politik masih cair dan dinamis," ujar mantan Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman ini. Penerimaan bakal calon yang dilakukan Demokrat adalah bagian terpenting, sekaligus menandakan ikutnya partai ini dalam ajang Pilkada serentak yang dihelat tahun depan.

Darmon

Seharusnya Kabupaten Padang Pariaman sudah maju dan sejahtera. Namun, kenyataan hari ini bertolak-belakang dengan kondisi yang terjadi saat ini. Sejarah panjang daerah ini dalam pergulatannya, melahirkan beberapa daerah, konsep ke depan harus jadi acuan dalam melangkah menata daerah ini ke arah yang lebih baik lagi.
Politisi PAN Sumatera Barat, H. Darmon menyampaikan hal itu, Selasa (31/12) dihadapan tim Pilkadan dan kader Partai Demokrat. Dengan suara lantang yang menjadi khasnya mantan anggota DPRD Sumbar itu menyampaikan gagasannya jika terpilih jadi Bupati Padang Pariaman dalam Pilkada tahun depan, membuat keluarga besar Demokrat menaruh harapan.
Bagi Darmon yang telah pernah jadi anggota DPRD Padang Pariaman dua periode, pemberdayaan ekonomi masyarakat mutlak adanya. "Kita punya potensi pertanian dan pesisir pantai yang panjang, yang keberadaannya belum tergarap secara maksimal. Nah, ini butuh kajian bersama, sehingga ekonomi masyarakat kuat dan bersaing," ungkapnya.
"Contoh yang paling nyata, setiap rumah masyarakat kita punya lahan yang cukup luas tetapi kosong alias tidak ada tanaman apa-apa selain kelapa yang merupakan peninggalan yang tua-tua dulunya," ujar dia. Persoalan lemparan hasil pertanian, Pemkab harus punya Perusda. Bagian ini harus serius karena Padang Pariaman sangat banyak aliran irigasi, batang air dan sungai sehingga ini akan mendatangkan makan tambahan pokok bagi masyarakat dan menimbulkan gizi yang cukup untuk kebutuhan hidup.
Dia melihat, sangat sedikit batang air yang ada di samping rumah masyarakat yang termanfaatkan. Untuk mendapatkan ikan masyarakat masih harus bergantung ke pasar yang jauh dari rumahnya. Pemerintah Padang Pariaman akan menganggarkan dan merealisasikan dengan RPJM dengan Dinas Perikanan yang akan ditunjuk merealisasikan dengan program yang jelas dan tegas, sekaligus dengan pengawasan yang tepat.
Begitu juga soal pendidikan. Ekonomi dan pendidikan, katanya, saling berkaitan. Sangat tidak mungkin pendidikan anak-anak akan sukses, bila ekonomi masyarakat masih jauh dari harapan. "Untuk ini, perlu kesediaan pupuk yang terjangkau, harga pertanian yang mampu memicu gairah pertanian itu sendiri," ulas Darmon.
Menurut Darmon, untuk mewujudkan ekonomi Padang Pariaman yang sejahtera lahir dan batin, harus memulainya dengan kehidupan keagamaan. Pemerintah menggerakkan, memfasilitasi masyarakatnya untuk bisa memakmurkan masjid, mengatasi berbagai penyakit masyarakat dan kekhawatiran  terhadap lost generation. Kehilangan generasi emas ini harus ada gerakan massal dari seluruh lini, dan hanya kekuasaan Allah yang akan menggerakkan bupati dengan stakeholdernya sampai ke nagari dan ulama semuanya.

M. Yusuf

Nama M. Yusuf Sikumbang barangkali tak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Mantan Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Pekanbaru tiga periode ini terkenal sebagai "petarung handal" dalam politik. Pernah dua kali ikut Pilkada di kampungnya, yakni tahun 2005 dan Pilkada 2010.
Pilkada serentak 2020, Yusuf memastikan dirinya ikut kembali dalam pusaran politik praktis. Dia mendaftar ke banyak partai politik, termasuk ke Demokrat Padang Pariaman, dan berharap partai itu bisa mengusung putra Sungai Limau yang pernah jadi anggota DPRD Provinsi Riau dari PKB tersebut.
Sebelumnya, Yusuf juga telah mendaftar sebagai calon bupati di Partai NasDem. Mengusung slogan "Padang Pariaman Bangkit", Yusuf ingin daerahnya maju, mandiri, sejahtera, berakhlakul karimah yang berlandasan iman dan taqwa. "Padang Pariaman itu harus bangkit," katanya. Bangkit ekonomi, bangkit infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Kita harus gerakkan semua elemen," lanjutnya.
Menurut pria kelahiran 27 September 57 tahun silam ini, jika diamanahkan memimpin Kabupaten Padang Pariaman, ia menginginkan pembangunan berbasis nagari. Anggaran daerah pada APBD lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan di 103 nagari. "Pemerintah pusat membantu nagari, pemerintah Padang Pariaman juga harus membagi pembagunan di seluruh nagari," ulasnya.
Terkait pencalonan dirinya di Pilkada, Yusuf telah menyatakan sikap secara resmi kepada masyarakat di kampung dan di perantauan. Ia mengklaim telah mendapatkan restu atau dukungan dari masyarakat Padang Pariaman di seluruh perantauan di Indonesia.

Bujang Pendawa

Nama ini sangat familiar di Kabupaten Padang Pariaman. Mantan anggota dewan dari Partai Golkar ini mengaku satu dari dua kader Golkar yang akan ikut Pilkada serentak tahun depan. Tak heran, saat dia mendaftar ke Demokrat, sejumlah tokoh Golkar, seperti Achmad Syukri, Hendri Gusvira ikut mengantarkannya ke partai berlambang bintang mercy tersebut.
"Kita berharap, Demokrat bisa berkoalisi dengan Golkar dalam mengusung calon pasangan calon kepala daerah dan wakil nantinya," kata dia. Memang, katanya, untuk Pilkada Padang Pariaman tak satupun partai yang bisa jalan surang dalam mengusung pasangan calon ke KPU. Untuk ini, perlu kerjasama.
Bujang Pendawa dikenal punya banyak pengalaman kepemimpinan. Beraktivitas di DPD Partai Golkar Padang Pariaman sejak lama, pernah jadi Walikorong Puncuang Anam, Tandikek, Kecamatan Patamuan, dan lama bergelud di Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Padang Pariaman, serta sejumlah pengalaman organisasi lainnya dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Tri Suryadi

Nama Tri Suryadi, satu dari sekian banyak bakal calon Bupati Padang Pariaman periode 2020 - 2025 kian melambung. Anggota DPRD Sumatera Barat dari Gerindra ini telah memantapkan langkahnya untuk ikut bersaing dalam Pilkada yang akan dihelat akhir tahun depan. Semua partai politik yang membuka pendaftaran pun didatanginya, agar dapat dukungan dalam hajatan serentak lima tahun sekali itu.
Wali Feri, begitu anak muda kelahiran Bangkinang, Provinsi Riau 31 Juli 1973 ini akrap disapa, merasa dapat dukungan dan sokongan dari berbagai pihak untuk maju dalam Pilkada. "Kini, situasi politik masih sangat cair dan dinamis. Segala kemungkinan bisa saja terjadi. Makanya, dalam memantapkan langkah ini, saya ingin calon wakil itu ditetapkan secara bersama," kata dia.
Komunikiasi politik terus dilakukannya. Termasuk komunikasi lintas partai yang kemungkinannya bisa berkoalisi dalam mengusung paket kepala daerah nantinya. Wali Feri termasuk tokoh muda yang karir politiknya sangat mulus. Pulang dari rantau 2006, dia memulai terjun di politik dengan kepercayaan pemuda kampungnya, Pinjauan, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau.
Setahun memimpin organisasi pemuda, masyarakat memintanya jadi walikorong. Lewat pemilihan, anggota DPRD Padang Pariaman periode 2014 - 2019 ini pun terpilih jadi Walikorong Pinjauan. Hanya tiga tahun jadi walikorong, 2007 - 2010, suksesi Pilwana di Pilubang pun hadir. Sebagai anak muda progresif, masyarakat pun memintanya maju dan ikut dalam pemilihan walinagari tersebut.
Sang dewi fortuna lagi berpihak pada Wali Feri. Pilwana 2010 Pilubang dimenanginya. Jabatan yang seharusnya diembannya selama enam tahun itu, akhirnya dilepaskannya pada 2013, lantaran diminta jadi Caleg pada Pemilu 2014. Pilihannya tepat dan tembus. Hasil Pemilu 2014, Wali Feri resmi jadi anggota DPRD Padang Pariaman. Bersamaan dengan itu, juga hadir delapan orang walinagari aktif dan non aktif yang masuk ke kancah legislatif.
Lima tahun di DPRD Padang Pariaman, nama Wali Feri kian meroket. Nama aslinya Tri Suryadi sepertinya tak lagi populer. Untuk ini pula, dalam suksesi Pemilu 2019, dia sengaja memasang baliho dengan nama Wali Feri. "Padahal jadi walinagari dan walikorong saya hanya sebentar. Tetapi nama wali ini agaknya menjadi sakral di tengah masyarakat, sehingga tak bisa hilang begitu saja, meskipun saya tak lagi menjabat walinagari," ungkapnya.
Dia mengajak semua tokoh masyarakat dan pimpinan partai politik di Padang Pariaman untuk menyatukan visi dan misi. "Orang pintar sangat banyak. Tetapi yang mampu jadi pemimpin itu amat sulit. Untuk itu butuh kebersamaan kita dalam membangun Padang Pariaman lima tahun mendatang," sebutnya.
Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang ini selalu memulai karirnya dari bawah. Dari ketua pemuda korong, ketua PAC Gerindra Kecamatan Sungai Limau, sampai ke Wakil Ketua DPC Gerindra Padang Pariaman. Artinya, konsep membaur bersama masyarakat menjadi modal dasarnya dalam meniti karir.

Januar Bakri

Di DPRD dan DPC Partai Demokrat Padang Pariaman, nama Januar Bakri tak asing lagi. Hingga saat ini, putra asli Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai ini telah tiga periode jadi wakil rakyat. Satu periode penuh, tepatnya 2014-2019 anak muda gagah ini jadi pimpinan dewan bersama politisi Golkar, Faisal Arifin Rangkayo Majo Basa dan Mothia Azis Datuak Nan Basa.
Sebelumnya, di penghujung periodesasi DPRD Padang Pariaman 2009-2014 sendirian dia menjadi Ketua DPRD, lantaran tiga pimpinan dewan dan Sekwan tersandung persoalan hukum. Dengan ini, tentu Januar Bakri sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di daerah pemilihannya; Batang Anai, Lubuk Alung dan Sintuak Toboh Gadang atau Dapil II Padang Pariaman.
Tak ada yang menghambatnya. Tiga periode di dewan itu dijalaninya dengan mulus bagaikan air mengalir. Kini, Ketua DPC Partai Demokrat Padang Pariaman itu memantapkan langkahnya untuk beralih ke eksekutif. Soal terpilih atau tidak, itu jalan lain. Yang utama, tiket untuk maju, separohnya sudah ada, yakni empat kekuatan Demokrat di DPRD daerah itu.
Sebab, untuk mengusung satu paket, harus ada delapan kursi dewan yang dipunyai partai politik. "Sebagai ketua partai, saya telah melakukan berbagai komunikasi dengan pimpinan partai lain, agar bisa nantinya berkoalisi. Komunikasi dengan Golkar, PPP, PKB, PKS dan partai lain cukup baik dan harmonis," kata dia.
Modal sosial yang dipunyai Januar Bakri lumayan memadai. Putra kelahiran Buayan 1973 ini lama beraktivitas di KNPI Padang Pariaman, organisasi sayap Partai Demokrat, Bamus Nagari Buayan Lubuk Alung serta sederet organisasi lainnya. (501)

Berharap Dukungan untuk Pilkada Sejumlah Tokoh Merapat ke Partai Demokrat Padang Pariaman

Pauah Kamba--Partai Demokrat Kabupaten Padang Pariaman memberikan kesempatan kepada tokoh masyarakat dan anak nagari, baik yang ada di kampung maupun yang beraktivitas di rantau untuk ikut dalam kontestasi Pilkada tahun depan. Sebagai partai papan atas yang memiliki empat kekuatan kursi di DPRD daerah itu, Demokrat ingin Padang Pariaman lima tahun mendatang jauh lebih baik.
Ketua Tim Pilkada DPC Partai Demokrat Padang Pariaman Amir Husin menyebutkan, pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati telah dimulai sejak Rabu (25/12) dan berakhir Selasa (31/12) besok. Rentang waktu itu disepakati bersama dalam rapat internal DPC Partai Demokrat. Tentunya, sesuai pula petunjuk dan arahan dari DPD dan DPP Demokrat.
"Dengan penerimaan ini, Partai Demokrat terbuka bagi semua kalangan. Baik dari kader maupun dari non kader," kata dia, Minggu (29/12) kemarin. Husin menyebutkan, di antara tokoh yang telah mengambil dan mengembalikan formulir, adalah Adrian Adek, Suhatri Bur, M. Yusuf, Ramal Saleh, Rahmat Hidayat, Tosriadi Jamal, Elfi, dan sejumlah tokoh lainnya.
Sementara, Ketua DPC Partai Demokrat Padang Pariaman Januar Bakri memastikan, bahwa setiap tokoh yang mengembalikan formulir langsung sekalian membacakan visi misinya di hadapan kader dan pengurus partai serta simpatisan yang dibawa oleh tokoh bersangkutan. "Visi misi ini penting, agar partai ini tahu mana tokoh yang mampu untuk dijadikan calon kepala daerah nantinya yang akan diusung oleh Demokrat," kata Ketua Badan Kehormatan DPRD Padang Pariaman ini.
Menurut Januar Bakri, dalam Pilkada tahun depan partai yang ia pimpin jelas membutuhkan partai lain untuk dapat mengusung satu paket pasangan calon bupati dan wakil bupati. Untuk ini, dia selalu membangun komunikasi politik dengan berbagai pimpinan partai politik, terutama yang memiliki kekuatan kursi di lembaga wakil rakyat.
"Saat ini peta kekuatan politik masih cair dan dinamis," ujar mantan Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman ini. Penerimaan bakal calon yang dilakukan Demokrat adalah bagian terpenting, sekaligus menandakan ikutnya partai pimpinan SBY ini dalam ajang Pilkada serentak yang dihelat tahun depan. (501)

Refleksi Partisipatif dan Strategi Pengawasan Pilgub Sumbar 2020 Bawaslu Pariaman Launching Buku Kinerja "Catatan Pinggir Dinamika Pengawasan Pemilu 2019"

Pariaman--Bawaslu Pariaman launching buku kinerja pengawasan pemilu 2019 dengan judul Catatan Pinggir; Dinamika Pengawasan Pemilu 2019 Kota Pariaman, di Aula Sambalado, Kuraitaji, Pariaman, Sabtu (28/12). Kegiatan ini secara resmi dilaunching oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Nuhaida Yetti, SH, MH.

Ketua Bawaslu Pariaman, Riswan berharap buku ini bisa menjadi edukasi tentang gambaran pemilu 2019 di Pariaman. "ini juga bentuk keterbukaan informasi kami kepada publik. Kami siap menerima kritik dan saran publik terhadap kinerja kami yang tertuang dalam buku ini," kata dia.

Selain pimpinan Bawaslu Provinsi Sumbar, kegiatan ini dihadiri juga oleh Walikota Pariaman yang diwakili oleh Kadis Kominfo, Ketua DPRD Kota Pariaman, Kapolres, Kajari, Dandim, Camat, BKMT, KNPI, Pramuka, OKP, Ormas dan tamu undangan lainya.

Kadis Kominfo Kota Pariaman, Hendri yang mewakili Walikota Genius Umar menyampaikan selamat dan apresiasi atas peluncuran buku itu. "Terakhir, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019 yang lalu, khususnya pengawasan. Pimpinan Bawaslu Propinsi, Walikota Pariaman  beserta seluruh jajaran, unsur Forkopinda, KPU, partai politik, stakeholder, tokoh masyarakat, OKP, LKAAM, bundo kanduang, media," ujarnya.

Tanggapan pimpin terhadap buku kinerja Bawaslu Kota Pariaman

Melalui buku “Catatan Pinggir; Dinamika Pengawasan Pemilu 2019 Kota Pariaman” ini, Bawaslu Kota Pariaman mencoba mengantarkan informasi seputar dinamika pemilu Kota Pariaman ke tangan Para pembaca. Ini sebagai sumbangsih kita terhadap perjalanan demokrasi di republik tercinta ini. (Riswan, ST. Ketua Bawaslu Kota Pariaman)

Pemilu Serentak adalah salah satu sejarah, dimana diskursus tentang demokrasi terus digulirkan secara kritis. Kompleksitasnya menyita dan menguras energi seluruh masyarakat. Melalui buku ini, sejarah itu kita abadikan, sebagai diskursus lanjutan untuk generasi yang akan datang. (Ulil Amri, S.HI. Koordiv. Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga)

“Pandanglah sejauh mungkin, namun gapaian hanyalah seuluran tangan. Ungkapan Wisran Hadi ini barangkali dapat menggambarkan isi buku yang tentu saja tidak sempurna ini. Meski demikian, kita berharap kehadiran buku “Catatan Pinggir; Dinamika Pengawasan Pemilu 2019 Kota Pariaman” ini dapat memperkaya khazanah kepemiluan kita kedepannya. (Elmahmudi, MA. Koordiv. Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)

Keterbukaan informasi dan publikasi itu penting untuk meningkatkan trust publik terhadap kinerja Bawaslu. Kerja baik kita kalau tidak diinformasikan ke publik, akan menjadi sia-sia. Untuk itu, melalui buku ini, kita harapkan seluruh masyarakat mengetahui kerja-kerja Bawaslu pada pemilu 2019 yang lalu, dan menjadi rujukan dalam menghadapi pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020. (Riky Falantino, S.Kom., MM. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pariaman)

Penguatan Nilai Kebangsaan Sejak Pelajar Penting Dilakukan

Padang Pariaman--Penguatan nilai-nilai kebangsaan sejak dari pelajar sangatlah penting dilakukan. Pelajar yang kuat nilai dan pemahaman kebangsaannya, insya Allah akan mencintai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Demikian diungkapkan Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PW IPPNU) Sumatera Barat Rabiatul Adabiah Mu'allimatus Shufiyyah, Rabu lalu pada pembukaan Masa Kesetian Anggota (Makesta) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kabupaten Padang Pariaman, di Pesantren Bustanul Yaqin, Pungguang Kasiak. 
Menurut Rabiatul, penguatan nilai-nilai kebangsaan tersebut harus dilakukan agar pelajar sebagai pemimpin bangsa nantinya sudah tertanam sejak dini kecintaannya terhadap NKRI.
“Penguatan nilai kebangsaan terhadap pelajar merupakan langkah nyata dalam membentengi generasi muda Indonesia dari pengaruh negatif yang akan merusak bangsanya sendiri. Kita tidak ingin pelajar dengan mudah pemahaman kebangsaannya semakin menipis. Sehingga dengan mudah menyalahkan pemerintah, atau pihak-pihak lain yang berbeda pandangan dalam menyikapi berbagai permasalahan bangsa,” kata Rabiatul Adabiah.
Selain itu, penguatan nilai-nilai pelajar perlu ditingkatkan. Melalui Makesta, peserta juga diperkuat nilai-nilai kepelajarannya, kata Rabiatul.
Dikatakan Atun, sapaan akrabnya, Makesta ini sebagai wadah mencari kader-kader yang militan dan professional sesuai dengan Pedoman Pelaksana Organisasi dan Administrasi (PPOA) IPPNU.
“Materi yang disampaikan kepada peserta meliputi Ke-NU-an, Ahlussunnah Waljamaah, IPNU/IPPNU, Kepemimpinan, Keorganisasian, Administrasi dan Gender. Dari paparan materi, peserta dapat mengenal dan membekali dirinya dari wawasan NU dan Ke-IPPNU-an,” katanya di hadapan 60 peserta Makesta IPNU/IPPNU. (501)

Sergap Kakab III Atasi Permasalahan Ladang Rimbo

Padang Pariaman--Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Padang Pariaman kembali melaksanakan program inovatif Serentak Menggarap Kampung KB untuk yang ketiga (Sergap Kakab III). Kegiatan ini akan di-launching Bupati Ali Mukhni di Korong Ladang Rimbo Timur, Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Senin (30/12) ini.
Kepala DPPKB Padang Pariaman Aspinuddin menyebutkan, Sergap Kakab III ini didukung oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus), Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bagian Humas dan Protokol, Kantor Kementerian Agama, BPJS Kesehatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta Komando Distrik Militer (Kodim) 0308.
Mantan Kepala Dinas Kesehatan ini menambahkan, sebelumnya Sergap Kakab I berlangsung sukses di Korong Balah Aie, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Enam Lingkung, awal Mei 2019, dan Sergap Kakab II di Korong Mandahiling, Nagari Gasan Gadang. “Program ini melibatkan sejumlah OPD, BPJS Kesehatan dan Baznas Padang Pariaman, sehingga berbagai permasalahan di Kampung KB tersebut dapat dituntaskan,” ujarnya.
Tidak hanya permasalahan kependudukan dan KB, lanjut dia, tetapi juga permasalahan kesehatan, pemukiman penduduk, pendidikan, pencatatan sipil, perpustakaan, pajak bumi dan bangunan, perizinan, sosial, hukum, perekonomian dan BPJS Kesehatan. “Persis seperti program sehari bersama masyarakat (sabermas) yang kami lakukan semasa jadi kepala dinas kesehatan tahun 2018, untuk Program Sergap Kakab ini pun telah kami lakukan kegiatan intervensi sejak sebulan sebelumnya bersama OPD terkait dan Baznas. Hari Senin nanti hanya launching atau peresmian,” papar Aspinuddin.
Ia menambahkan, Sergap Kakab ini merupakan program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di segala sektor pembangunan guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas dengan semangat gotong-royong dan kemandirian. Selain Sergap Kakab, papar Aspinuddin yang akrab dengan sapaan Dokter Jimi, ada tiga program inovasi lain yang berlaku umum untuk seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.
Ketiganya ada adalah CAKAU (Cari akseptor, Alat kontrasepsi tersedia, Kualitas pelayanan meningkat, Atasi komplikasi, Un meet need / orang yang ingin ber-KB tetapi belum tahu informasi), Bere-bere (Bengkel Genre / Bereputasi serta Kopi Darat (Komprehensif, Online, Penyajian Data Akurat / aplikasi penyajian data dan pelayanan konsultasi yang dapat diakses masyarakat, baik akseptor KB maupun remaja).
“Dengan aplikasi Kopi Darat ini kami dapat memantau secara langsung dan setiap saat informasi data akseptor dan kinerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta melayani konsultasi secara online pasangan suami-isteri maupun remaja genre,” ujarnya.
Berdasarkan presentasi Koordinator Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PL KB) Sungai Geringging, Musni, sangat banyak permasalahan di Kampung KB Air Terjun Kencana yang harus tuntas pada saat launching. Antara lain rumah tidak layak huni, rumah tak punya jamban, 104 keluarga belum punya KK, KTP dan akte kelahiran, anak-anak putus sekolah serta masalah akses jalan, kesehatan  sarana pendidikan dan rumah ibadah, perpustakaan, pertanian dan sarana telekomunikasi. (501)

Bupati Ali Mukhni Imbau Warga Untuk Tidak Merayakan Pergantian Tahun Baru Masehi

Padang Pariaman--Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengimbau warganya untuk tidak merayakan secara berlebihan pergantian tahun baru Masehi 2020. Imbauan serupa pernah disampaikan pada pergantian tahun 2019.
Imbauan itu dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Bupati Padang Pariaman nomor 400/92/SE/KESRA/XII/2019 tentang Imbauan yang berbunyi sebagai; untuk tidak merayakan, berkumpul dan sejenisnya terkait pergantian tahun 2019. Kepada pengelola, pemilik maupun pelaku wisata untuk tidak membuka objek wisata pada malam pergantian tahun 2019 tersebut. Kepada niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai dan tokoh masyarakat diharapkan partisipasinya mengingatkan anak/kemenakan untuk tidak melakukan kegiatan pergantian tahun 2019.
Selanjutnya, kepada aparat diminta mengawasi tempat-tempat yang berkemungkinan dijadikan sebagai lokasi perayaan pergantian tahun 2019.  Kepada kita semua diminta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masing-masing. Mari kita isi malam pergantian tahun Masehi ini dengan muhasabah dan bersyukur kepada Allah SWT sembari beribadah.
Bupati Ali Mukhni menyebut alasannya mengeluarkan imbauan ini berdasarkan banyak pertimbangan atas manfaat dan mudharat perayaan pergantian tahun Masehi. "Kalau ditimbang-timbang, lebih banyak mudharat yang didapat dengan merayakan pergantian tahun tersebut," ujar Bupati Ali Mukhni didampingi Kabag Humas Andri Satria Masri.
Banyak maksiat, katanya menjelaskan, perbuatan yang dilarang agama hingga merusak diri sendiri dengan acara bakar-bakar dan mengkonsumsi minuman keras, narkotika dan lain sebagainya ketika merayakan acara yang tidak sesuai norma adat dan budaya Minangkabau itu. "Jika ada yang mengatakan bahwa acara pergantian tahun itu banyak manfaatnya, kenapa kemudian banyak berita negatif yang muncul di media setelah acara itu selesai?" tanya Ali Mukhni.
Perkelahian, perbuatan maksiat, melanggar norma adat budaya, hingga kecelakaan terjadi pada malam itu karena dianggap malam itu bisa bebas melakukan apa saja. Ali Mukhni berharap warga Padang Pariaman secara bersama-sama menjaga diri, keluarga dan lingkungan agar yang dikuatirkan tidak terjadi dan malam pergantian tahun berjalan aman damai dan tentram. (501)

Pembukaan Penas-KTNA XVI di Kasang Padang Pariaman

Padang Pariaman--Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno berserta rombongan SKPD terkait mengunjungi lokasi pembukaan Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan (Penas-KTNA) XVI di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.
Sebagai tuan rumah, Pemrov Sumbar terus melakukan berbagai persiapan untuk menyukseskan acara berskala nasional yang rencananya akan di buka Presiden RI Joko Widodo, pada Juni 2020 mendatang. Gubernur memastikan persiapan lahan seluas 30 hektar dan seluruh kebutuhan panitia untuk kegiatan Penas KTNA benar-benar teratasi dengan baik.
"Kita telah mempersiapkan ini secara matang, agar seluruh rangkaian acara berjalan dengan sempurna. Sejak diputuskan pusat 2 Desember lalu, Pemkab Padang Pariaman telah mulai bekerja menyiapkan lahannya. Alhamdulillah lahan tidak ada masalah dan semuanya telah berjalan sesuai harapan,” ujar Irwan Prayitno.
Gubernur optimis dengan pelaksanaan Penas Tani di Kabupaten Padang Pariaman, karena di saat dilakukan peninjauan mendadak, terlihat beberapa alat berat telah bekerja untuk membuat urugan lahan tanam, serta pemerataan jalan pintu masuk. Ia bahkan optimistis event Penas-KTNA XVI ini bisa sukses. Pasalnya tempat penyelenggaraannya dekat dengan BIM.
"Lokasi di Kasang, selain dekat bandara struktur tanahnya juga rata dan tidak daerah banjir. Kita sangat siap sekali," ucapnya. Selain itu, event besar ini diperkirakan akan dihadiri lebih 60 ribu peserta mewakili 34 provinsi dan 500 kabupaten/kota se-Indonesia, juga dari mancanegara. Berbagai persiapan terus di pantau Pemerintah Sumbar, mulai dari Parkir VIP, Pameran Indoor dan Outdoor, gelar teknologi area basah lahan tanam serta gedung pelaksanaan serta kesiapan panitia penyelenggara.
"Dalam kegiatan ini, Pemkab Padang Pariaman berharap bisa saling koordinasi dengan Pemprov Sumbar. Jangan ada yang belum diselesaikan. Ini pekerjaan berat, kesuksesan ini menyangkut nama baik Sumbar dan Padang Pariaman," ungkap Irwan.
Irwan Prayitno menegaskan agar seluruh area persiapan Penas Tani XVI dapat dipercepat, terkait dengan site plan lokasi acara yang berada di Kasang harus segera selesai, karena pelaksanaan tinggal enam bulan lagi. "Insya Allah, semua persiapan terus kita kebut. Semoga tidak ada halangan yang melintang. Masyarakat sekitarnya sudah mendukung pembangunan ini. Semua ini dapat diraih jika semua bekerja maksimal dalam koordinasi yang baik," tuturnya.
Batalnya Kota Padang sebagai lokasi pembukaan Penas-KTNA XVI 2020, Gubernur Sumbar menjelaskan, bahwa urusan penempatan dan pemindahan lokasi pembukaan Penas KTNA adalah dari pusat. Pemerintah pusat punya tim sendiri yang mengevaluasi kesiapan teknis di lapangan. Pemerintah pusat sudah menilai dan juga memutuskan sesuai dengan surat panitia penyelenggara Penas-KTNA XVI 2020 tertanggal 2 Desember 2019 yang menyatakan bahwa lokasi pembukaan dipindahkan ke Kabupaten Padang Pariaman.
"Pemprov Sumbar merupakan perpanjangan tangan dari pusat, tentunya kita harus menyikapinya dengan bijak mengikuti keputusan panitia pusat yang telah melakukan evaluasi," ujarnya.
Menyangkut hal tersebut, Irwan Prayitno memastikan Kota Padang masih tetap menjadi bagian dari lokasi pelaksanaan Penas-KTNA itu. Seperti tempat pertemuan, penginapan peserta, dan penyelenggaraan kegiatan lainnya. Untuk Padang Pariaman dijadikan tempat digelarnya kegiatan lapangan dan pembukaan. (501)

TPP ASN Padang Pariaman 2018 Telah Dibayarkan

Padang Pariaman--Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah membayarkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) tahun 2018. Bupati Ali Mukhni melalui Sekretaris Daerah Jonpriadi mengatakan, masing-masing perangkat daerah telah dapat mengajukan permintaan TPP ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).
"Sesuai arahan Bapak Bupati, bahwa TPP tahun 2018 sebanyak 5 bulan sudah dibayarkan dari kemaren (Kamis). Sebagian besar OPD sudah menerima dan masuk rekening," kata Jonpriadi didampingi Inspektur Hendra Aswara saat hadiri Rapat Paripurna di Ruang rapat DPRD, Pariaman, Jumat (8/11).
Pembayaran TPP, kata Jonpriadi, sebagai komitmen daerah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur. Adanya TPP diharapkan meningkatakn kinerja aparatur khususnya dalam pelayanan publik.
Diketahui bahwa TPP ASN Padang Pariaman hanya dapat dianggarkan untuk tujuh bulan pada tahun 2018. Sementara sisa TPP yang belum dibayarkan telah dianggarkan kembali pada APBD Perubahan 2019. "Kami apresiasi DPRD yang turut berkomitmen dalam menganggarkan TPP tahun ini," ujar mantan Kepala Bappeda itu.
Sementara Inspektur Daerah Hendra Aswara mengatakan, TPP bagi ASN Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan pasal 58 PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai pada tahun 2020 pemberian TPP harus disetujui Menteri Dalam Negeri.
Penetapan pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri. "Untuk TPP tahun 2020 sedang dibahas seiring pembahasan APBD," ujar Hendra. (501)

Ikut Pilkada Tahun Depan, Sembilan Tokoh Berebut Tiket PKS

Padang Pariaman--Sebanyak sembilan nama bakal calon bupati dan wakil bupati telah menyampaikan visi misinya di hadapan pimpinan dan pengurus DPD PKS Padang Pariaman. Tinggal lagi, PKS mendalami visi misi tersebut, untuk jadi acuan dalam menetapkan siapa di antara bakal calon itu yang akan diusung dalam Pilkada tahun depan.
Tim Optimalisasi Daerah (Tomda) DPD PKS Padang Pariaman, Iskandar Bustami menyebutkan, agenda penyampaian visi misi sekaligus membedahnya, Sabtu dan Minggu lalu. Rentang dua hari yang disediakan itu, datang sembilan tokoh. Mereka; H. Refrizal, H. Yobana Samial, Endarmy, H. Damsuar, Tosriadi Jamal, Idarussalam, Chairul Akbar, H. Darmon, dan Suhatri Bur.
"Mulai saat ini dan sampai akhir Januari tahun depan, PKS mengundang kembali sembilan orang tersebut, untuk mendalami visi misinya tentang Padang Pariaman lima tahun mendatang," ungkap Iskandar Bustami, Kamis kemarin. Dari sembilan nama, hanya satu orang yang berasal dari kader PKS, yakni Refrizal.
Menurut Iskandar Bustami yang mantan anggota DPRD Padang Pariaman ini, mengundang bisa jadi bakal calon itu yang datang lagi ke kantor PKS, dan bisa pula tim PKS yang mendatangi sang calon. Yang intinya, adalah memperdalam dan mempertajam visi misi yang telah disampaikannya beberapa waktu lalu.
Dia menyebutkan, PKS Padang Pariaman sendiri memiliki empat kursi di DPRD, dengan 24.331 suara, dan seorang pimpinan dewan. Dengan itu, PKS harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2020. Sebab, untuk satu paket calon itu harus diusung partai yang memili delapan kursi.
"Sama juga dengan partai lainnya yang ada di Padang Pariaman. Partai yang paling banyak kursinya hanya tujuh kursi. Itu milik Gerindra dan PAN. Dan tetap juga harus berkoalisi kalau ingin mengusung pasangan bupati dan wakil," ujar Iskandar.
Dengan memakai sistim bedah visi misi bakal calon, kata Iskandar, PKS ingin tampil maksimal, mencari pemimpin Padang Pariaman yang betul-betul menguasai banyak hal, mampu menjadi kepala daerah. "Soal dengan partai apa PKS berkoalisi, nanti akan jelas. Sekarang semuanya masih dinamis dan cair. Yang jelas, PKS berkomunikasi dengan seluruh kekuatan partai politik yang ada," ujarnya. (501)

Inspektorat Monitoring Seluruh Pekerjaan Fisik

Padang Pariaman--Bupati Padang Pariaman mengatakan bahwa Inspektorat ibarat mata dan telinga yang siaga mengawasi dan menyimak proses pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Apabila fungsi pengawasan berjalan dengan baik, maka kesempatan untuk meminimalisir kesalahan atau kekeliruan dalam bertugas bisa diatasi.
"Peran Inspektorat sangat strategis. Kita yakini dengan pengawasan melekat maka tercipta pemerintahan yang bersih," kata Bupati Ali Mukhni, Rabu kemarin.
Orang nomor satu di Padang Pariaman dan PAN Sumbar ini juga akan memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai bentuk peningkatan integritas pemerintah. Tujuannya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.
Menjelang akhir tahun anggaran, kata Ali Mukhni, diminta Inspektorat untuk monitoring pekerjaan fisik maupun non fisik yang bersumber dari dana pusat maupun APBD. "Kita ingin pembangunan langsung dapat dinikmati masyarakat," kata peraih Satya Lencana Pembangunan itu.
Inspektur Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara mengatakan, saat ini pihaknya tengah memonitoring seluruh pekerjaan fisik yang sedang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab. Pekerjaan fisik tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dari Dana Alokasi Umum (DAU).
"Kita mengapresiasi dinas yang telah rampung pekerjaan fisiknya. Bagi yang belum akan kita kawal mejelang akhir tahun," kata Hendra saat mendampingi bupati meninjau proyek di kawasan ibu kota kabupaten, Parik Malintang. (501)

Terkait Revisi RTRW, DPRD Padang Pariaman Apresiasi Jajaran Bupati

Padang Pariaman--Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menyampaikan dokumen revisi Perda nomor 5 tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030 di hadapan Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian PUPR, Abdul Kamarzuki, Jakarta Selatan, Rabu (18/12).
Ali Mukhni menjelaskan alasan dan tujuan revisi Perda RTRW Padang Pariaman 2010-2030. "Revisi sangat perlu dilakukan dalam rangka menampung arah dan tuntutan pembangunan yang semakin pesat, seperti rencana pembangunan jalan tol Padang Pariaman - Pekanbaru," kata Ali Mukhni.
Selain itu, sambung Ali Mukhni, pertumbuhan pembangunan juga terjadi di beberapa wilayah, baik pembangunan yang anggarannya berasal dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Padang Pariaman. "Pembangunan itu antara lain Politeknik Pelayaran di Ulakan Tapakis, Main Stadion di Lubuk Alung, MAN Insan Cendekia di Sintuak Toboh Gadang, Sentra Industri Kecil Menengah di 2 x 11 Kayutanam, Asrama Haji di Batang Anai, Kawasan Religius Syekh Burhanuddin di Ulakan dan rencana pembangunan Kawasan Pendidikan Terpadu Tarok City di Nagari Kapalo Hilalang," urai Ali Mukhni.
Terkait Tarok City, Ali Mukhni menjelaskan, walaupun dalam Perda RTRW nomor 5 tahun 2011 sudah memuat bahwa wilayah 2 x 11 Kayutanam merupakan pengembangan pendidikan, namun untuk lebih mendetilkan rencana tersebut dimasukkanlah rencana pembangunan Tarok City dalam revisi Perda RTRW.
"Setelah direvisi oleh tim, selanjutnya dilakukan konsultasi publik untuk menampung aspirasi seluruh stakeholder baik dari Padang Pariaman, propinsi maupun dari pemerintah pusat," katanya. 2018 telah digelar konsultasi publik dan diterbitkannya rekomendasi Gubernur Sumbar serta kesepakatan terhadap tata ruang dengan kabupaten/kota yang berbatasan dengan Padang Pariaman, ditambah persetujuan validasi KLHS dari Dinas Lingkungan Hidup Sumbar.
Sementara, lanjutnya, pada 2019 Badan Informasi Geospasial (BIG) telah menerbitkan rekomendasi persetujuan peta revisi RTRW untuk dilanjutkan, dan tahun yang sama telah sampai pada pembahasan di Kementerian ATR/BPN di lintas sektor Kementerian. Diharapkan Perda yang ditetapkan juga mengakomodir program Kementerian.
Ketua DPRD Padang Pariaman Arwinsyah menyambut baik proses rapat lintas sektor membicarakan revisi Perda RTRW yang sudah lama diminta  legislatif. Arwinsyah mendukung penuh untuk segera dilakukannya proses pembahasan dan tahapan selanjutnya agar ditetapkan sebagai Perda.
"Karena RTRW itu sangat penting untuk pengembangan dan kemajuan Padang Pariaman dari waktu ke waktu, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dari sisi infrastruktur, ekonomi masyarakat dan lainnya yang akan dibangun dari pembiayaan pemerintah pusat, provinsi maupun APBD Padang Pariaman," ungkap Arwinsyah yang didampingi Happy Neldy.
DPRD, sambungnya, sangat mengapresiasi bupati dan jajaran pemerintah daerah yang telah bersungguh-sungguh menyiapkan dokumen revisi Perda RTRW dan insya Allah akan dibahas bersama-sama. (501)

Delapan Ranperda Disetujui Jadi Perda

Padang Pariaman--DPRD Kabupaten Padang Pariaman sepakati delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) tepat sebelum tahun 2019 berakhir, Senin (16/12).
Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengucap syukur dan berterima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah menuntaskan pembahasan dan menyetujui delapan Ranperda yang diajukan Pemkab menjadi Perda. "Setelah mendengar pendapat akhir dari masing-masing fraksi, delapan Ranperda yang kita ajukan telah disetujui menjadi Perda," ujar Wabup Suhatri Bur.
Delapan Ranperda yang disetujui menjadi Perda itu; pelayanan publik, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pencegahan dan penanggulangan rabies, retribusi pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular tuberkulosis, kusta dan HIV-AIDS, penyelenggaraan kearsipan, dan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
Dijelaskan, delapan Ranperda yang disetujui telah melalui sebuah proses yang relatif panjang dalam upaya merumuskan dan menyempurnakan delapan Ranperda tersebut. "Semua itu dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab kita, kesinambungan proses pembangunan," katanya.
Pengesahan delapan Ranperda itu dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris DPRD dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Padang Pariaman. (501)

Penyelesaian Kawasan Kumuh di Padang Pariaman Mencapai 102,71 Hektare

Padang Pariaman--Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Kabupaten Padang Pariaman, Arman membuka sosialisasi Peraturan Bupati (Perbu) Nomor 46 Tahun 2019 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta Pencanangan Komitmen Bersama untuk Percepatan Akses Sanitasi, Selasa (17/12) di hall kantor bupati, Parik Malintang.
Armen mengatakan, STBM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung percepatan peningkatan akses universal di Indonesia, dan yang menjadi leading sektor dari pergerakan sanitasi ini adalah Dinas Kesehatan. "2017 Bupati Padang Pariaman telah mengeluarkan instruksi nomor 1 tahun tentang STBM dan telah disosialisasikan pada berbagai pihak, termasuk pemerintahan kecamatan, nagari dan pihak swasta," katanya.
"Melalui Perbup Padang Pariaman nomor 46 tahun 2019 tentang STBM ini diharapkan agar semua unsur-unsur terkait saling bekerjasama untuk mendorong percepatan pembangunan sanitasi. Melalui pertemuan kolaborasi dan sinergi pertemuan antara Pokja AMPL, OPD terkait termasuk camat dan walinagari dalam mensosialisasikan peraturan tersebut," ujarnya.
Menurut Armen, pada 2019 capaian universal akses di Sumatera Barat, khususnya akses sanitasi sebesar 76,63% dan Kabupaten Padang Pariaman akses air minum sebesar 67,23%, akses jamban 66,73%, dan penyelesaian kawasan kumuh seluas 102,71 hektare. "Sangat diperlukannya kerja keras  semua pihak baik nagari maupun kecamatan, OPD terkait yang berperan serta mewujudkan Padang Pariaman menjadi kabupaten ODF di Sumatra Barat," harapnya.
Ia berpesan, agar dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan serius dan bersungguh-sungguh sehingga harapan dan tujuan yang dicita-citakan bersama dapat terwujud. Narasumber sosialisasi Direktur Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan masyarakat (LP2M), Ramadaniati, dan Kepala Dinas Kesehatan Yutiardy Rivai. (501)

K2P Madrasatul 'Ulum Dituntut Jadi Duta Kesehatan

VII Koto--Kader Kesehatan Pesantren (K2P) Madrasatul 'Ulum Lubuak Pua, Nagari Balah Aie Utara, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak diharapkan jadi ujung tombak dan duta di pesantren dan masyarakat lingkungannya, dalam soal pola hidup bersih dan sehat. Dan yang tak kalah penting dari itu, adalah jadi contoh bagi pesantren lainnya di Kabupaten Padang Pariaman.
Suarnita dari Bagian Kesling dan Kesjaor Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan hal itu, Selasa (17/12) dalam acara pelantikan dan pembekalan K2P. Suarnita mewakili Kadis Kesehatan Yutiardy Rivai menyebutkan, pembekalan K2P ini bukan akhir dari program yang dijalankan di pesantren tersebut. Pelantikan dan pembekalan berlangsung dua hari, Senin dan Selasa.
"K2P setelah dibekali dengan ilmu kesehatan termasuk tangap darurat yang siap melayani santri kapan saja, harus memahami bahwa ini semua dari, oleh dan untuk keluarga besar pesantren itu sendiri," ungkapnya. Ke depan, kata Suarnita, Puskesmas VII Koto Sungai Sariak dengan tim Dinas Kesehatan Padang Pariaman juga datang secara rutin sekali sebulan dengan jadwal yang sudah disepakati dengan pihak pesantren.
Tinjauan tersebut, lanjutnya, menadakan karena belum berakhirnya program demikian. "Kita betul-betul membuktikan, kalau program itu berjalan seluruh santri dan santriwati telah mampu melakukan perubahan ke perilaku hidup sehat dan bersih secara berkesinambungan. "Untuk lingkungan pesantren, tentunya setiap kali ada kegiatan ceramah bagaimana menyampaikan pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Apalagi, dalam sebuah Hadist Nabi disebutkan, kebersihan itu bagian dari iman," ulas dia.
Suarnita yang mendampingi program itu dari awal sedikit bercerita suka duka dalam mengelolanya. Namun, berkat kerjasama yang baik dengan pesantren dan Puskesmas VII Koto Sungai Sariak, akhirnya kegiatan itu berjalan. "Akibat adanya kendala tekhnis di Bank Mandiri, nyaris kegiatan ini tak jadi. Hampir uang pusat ini kembali ke negara. Akhirnya, pihak Kementerian Kesehatan RI yang menghubungi pihak bank, sehingga anggaran tahap pertama sedikit terlambat dari jadwal program," kata Suarnita.
Belum lagi susahnya mencari alamat pesantren yang terletak agak tersuruk, di tepi Sungai Batang Mangoi yang belum terprogram dalam google. "Sebenarnya, dari anggaran Rp75 juta, tidak cukup untuk program berupa fisik dan pengembangan SDM. Bayangkan, dari dana sebanyak itu kita bangun dapur sehat, pengadaan wastafel 10 unit, dan pembekalan K2P," ujar Suarnita.
Namun, katanya, program ini berlangsung di pesantren, dan itu satu-satunya pesantren yang dapat di Padang Pariaman, akhirnya bisa juga terlaksana, sesuai juklak juknisnya. Rahasianya, orang-orang pesantren atau orang-orang surau banyak melakukan kegiatan dengan ikhlas. Dan apalagi program itu untuk kemajuan pesantren itu sendiri. (501)

LNPPG Berperan Mengoptimalisasi Gizi 1.000 HPK dalam Pencegahan Stunting

Ulakan--Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman menggelar pelatihan Laskar Nagari Peduli Pangan dan Gizi (LNPPG) tingkat Kecamatan Ulakan Tapakis. Pelatihan itu adalah upaya peningkatan kapasitas kader untuk membantu petugas dalam melakukan pendampingan dan pemantauan ibu hamil dan balita.
Verawati, Pengelola Gizi Dinkes Padang Pariaman yang mewakili Kadis Yutiardy Rivai menyampaikan, pelatihan itu bertujuan untuk upaya pencegahan stunting yang dimulai dari 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Selain itu juga disosialisasikan pos gizi untuk pemulihan anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan.
Pelatihan yang berlangsung sehari itu melibatkan 53 kader LNPPG. Mereka berasal dari lintas sektoral yang ada di Ulakan Tapakis. "Kader ini diharapkan yang terdepan dan jadi duta di tengah masyarakat. Sebab, merekalah yang bersentuhan langsung dengan hidup dan kehidupan masyarakat lingkungannya sendiri," ungkap Verawati.
Menurutnya, pelatihan kali ini merupakan kelanjutan dari pelatihan sebelumnya yang dilakukan sebulan yang lalu. "Sebulan yang lalu, LNPPG kita latih soal Pemberian Makan pada Bayi dan Balita (PMBA). Dan setelah ini, juga akan ada petemuan berkala dengan lintas sektor, membicarakan tugas pokok dan fungsinya, serta evaluasi kinerja," ujar Verawati.
"Sesuai pesan Pak Kadis Yutiardy Rivai, kader diharapkan bekerja sepenuh hati, ikhlas, karena tugas-tugas LNPPG berkaitan langsung dengan kemanusiaan. Pencegahan stunting perlu dilakukan sejak usia hamil. Nah, ini perlu kebersamaan dari seluruh sektor yang ada di Kecamatan Ulakan Tapakis," ungkapnya.
Pihaknya berharap banyak pada kader LNPPG untuk mampu memahami tugas dan kewajibannya di tengah masyarakat. "Situasi 1.000 hari pertama kehidupan bayi, ya dimulai sejak masa hamil hingga bayi berpisah ketergantungannya pada Air Susu Ibu (ASI). Dalam masa itu, kader berperan penting mengawasi asupan gizi yang dimakan oleh ibu bayi, agar anak lahir normal, sesuai petunjuk kesehatan itu sendiri," ulasnya. (501)

Ponpes Madrasatul 'Ulum Diharapkan Jadi Contoh dalam Hidup Bersih dan Sehat

VII Koto--Pondok Pesantren (Ponpes) Madrasatul 'Ulum Lubuak Pua, Nagari Balah Aie Utara, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak dapat bantuan program Pesantren Sehat dari Kementerian Kesehatan RI. Lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman jadi prioritas utama terhadap pesantren dalam program tersebut. Programnya berbentuk fisik dan pengembangan SDM santri dan lingkungan pesantren.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, H. Yutiardy Rivai melalui Kasi Promkes, Elmi Sari, Senin (16/12) menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan. "Lingkungan pesantren yang kurang bersih membuat santri banyak mengalami berbagai penyakit. Termasuk juga akibat sering gonta-ganti pakaian, handuk, bantal dan guling dan sabun mandi, di kalangan santri menyebabkan mudahnya hinggap penyakit menular," kata dia.
Elmi Sari menyampiakan hal itu dalam pembekalan kader kesehatan Pesantren Madrasatul 'Ulum. Pembekalan itu berlangsung selama dua hari, Senin dan Selasa. Setelah pembekalan, Elmi Sari atas nama Kadis Kesehatan sekalian melantik 30 kader kesehatan yang berasal dari santri dan santriwati pesantren tersebut.
Sebelumnya, pembangunan fisik yang dilakukan di pesantren itu dari program demikian, adalah pembangunan dapur sehat, pengadaan 10 unit alat cuci tangan pakai sabun. "Untuk menjaga kebersihan lingkungan, para kader kesehatan yang telah ditetapkan, perlu melakukan piket secara bergiliran," sebut Elmi Sari.
Kemudian, katanya lagi, perlu pemilahan sampah-sampah yang banyak. Sampah kering, basah, sampah berbahaya serta sampah plastik. Ini penting, karena sampah juga bisa mendatangkan pemasukan. Tergantung cara mengolah sampah-sampah yang bisa didaur ulang. "Kita ingin, santri Madrasatul 'Ulum jadi contoh dalam menggerakkan hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat," harapnya.
Selasa, (17/12) juga dilakukan pembekalan terhadap kader kesehatan. Hanya saja kader yang diberikan materi berbeda dengan kader yang menerima materi pada hari sebelumnya. Suarnita yang mewakil Kadis Kesehatan Yutiardy Rivai juga melantik 30 orang kader kesehatan saat itu. Dengan ini, ada 60 orang kader kesehatan di lingkungan Pesantren Madrasatul 'Ulum.
Program itu langsung dilakukan organisasi Kelompok Sosial Masyarakat (KSM) Pesantren Madrasatul 'Ulum bersama Puskesmas VII Koto Sungai Sariak dan Dinas Kesehatan. Programnya bernilai Rp75 juta. Sarana yang dibangun telah dimanfaatkan dengan baik, sesuai peruntukannya. Dapur sehat dan bersih sudah beroperasi. Begitu juga wastafel, alat untuk cuci tangan pakai sabun, tinggal memanfaatkan. "Perlu diketahui, program ini merupakan satu-satu pesantren yang dapat di Kabupaten Padang Pariaman," ujar Suarnita.
"Yang belum ada di lingkungan pesantren yang juga di kenal dengan Surau Pekuburan itu, adalah septipteng yang representatif. Tentunya hal itu jadi perhatian tersendiri ke depannya, dalam menunjang hidup bersih dan sehat,".
Pimpinan Pesantren Madrasatul 'Ulum, H. Ahmad Yusuf Tuanku Sidi merasa bersyukur atas adanya bantuan program itu di pesantren yang ia pimpin. "Pesantren yang dimulai sejak 1991 ini berjalan dengan alami. Bahkan awal berdiri, kita belum ada tempat berwuduk. Sungai Batang Mangoi yang melintas di belakang pesantren jadi sumber utama untuk mandi, mencuci dan berwuduk. Alhamdulillah, secara berangsur-angsur tempat wuduk dibangun, sarana air bersih pun diadakan," katanya.
"Kita ingin, program ini berkesinambungan di pesantren. Sehingga capaian hidup sehat dan bersih di lingkungan Madrasatul 'Ulum tercapai dengan baik dan maksimal," harapnya. (501)

Didikian Subuh Berprestasi Kecamatan Patamuan Dapat Sambutan Hangat

Patamuan--Suasanya santai, tapi serius. Subuh mubarak dan didikan Subuh berprestasi se Kecamatan Patamuan yang dilakukan Ikatan Guru Mengaji (IGM) setempat dapat sambutan hangat dari masyarakat. Kepala KUA Patamuan, Kasmir yang pandai membawa acara memaikan perannya, sehingga tidak ada ketegangan Subuh, Minggu (15/12) di Masjid Istiqomah, Korong Tungka itu.
Kegiatan didikan Subuh berprestasi yang diikuti 51 Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di kecamatan itu berlangsung cair dan menghangatkan. Anak-anak yang tampil pun diminta berkreasi dan berinovasi, sesuai apa yang dia mampu untuk tampil.
Untuk menghangatkan suasana, Kasmir bertanya kepada anak-anak peserta didikan Subuh Berprestasi, siapa nama Camat Patamuan. Siapa nama Walinagari Tandikek, misalnya. Bagi anak-anak yang dapat jawabannya, langsung pula diberi hadiah secara spontan. "Ini bagian dari menggairahkan didikan Subuh gabungan, yang merupakan perdana dilakukan di kecamatan ini," kata Kasmir.
Dia memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran IGM Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman yang telah bergerak membuat terobosan yang luar biasa. "Untuk membuat didikan Subuh gabungan dalam kecamatan yang nagarinya saling berjauhan tidaklah mudah. Tetapi, ini amat luar biasa dan patut kita berikan penghargaan," katanya.
Camat Patamuan Imran Rafi'i yang ikut larut dalam suasan itu merasa tersantung. "Sungguh ini sangat menggembirakan. Acaranya dimulai dengan penyambutan tamu, yang langsung dilakukan oleh santri dan santriwati TPQ dan MDTA yang telah ditentukan panitianya," kata Imran.
Imran merasa senang, karena selama tahun depan didikan Subuh gabungan ini telah terprogram dengan baik. "Laporan panitia IGM menyebutkan, kalau tahun depan sudah oke jadwal dan tempat acaranya. Tinggal, bagaimana para walinagari dan tokoh masyarakat, terutama yang menjadi tuan rumah saat acara untuk meramaikannya," ungkap Imran.
Menurut Imran, didikan berprestasi adalah bagian dari upaya bersama membentuk karakteristik anak-anak, serta mengurangi ketergantungannya pada games yang cukup menyita akhir-akhir ini di kalangan anak-anak dan remaja. "Mari kita jadikan didikan Subuh berprestasi sebagai ajang tradisi yang terus kita lakukan secara berkesinambungan," harapnya. (501)

Cerita dari Bumi Lancang Kuning WC Terbang dan Kumuhnya Sungai Siak Awal Perjuangan FKS

Padang Pariaman--Cerita dan tawa dalam perjalanan jauh sepertinya mampu menghilangkan kejenuhan dan penat selama di atas mobil. Apalagi banyak cerita lucu yang bikin pendengar ketawa geli, tambah membuka dan menahan mata dari ngantuk.
Ini sekelumit cerita rombongan Forum Kabupaten Sehat (FKS) Padang Pariaman yang melakukan studi banding ke Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Senin (9-12/12/2019). Rombongan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Kesehatan H.Yutiardy Rivai, dan Sekretaris FKS Armaidi Tanjung.
Berangkat dari Lubuk Alung, Senin petang itu dihadapkan dengan hujan. Galaksi, sang biro perjalanan membagikan agenda yang akan dilakukan selama dalam berstudi di Siak Sri Indrapura tersebut. Magrib masuk, hujan juga masih turun, tentu menambah semangat untuk melakukan makan malam. Rumah Makan Aie Badarun jadi pilihan berhenti pertama, yang awalnya direncanakan di Lubuk Bangku, Kabupaten Limapuluh Kota.
Studi banding ini juga bagian dari mensyukuri nikmat atas prestasi yang diraih Padang Pariaman dalam bidang kesehatan, yakni Swasti Saba Wiwerda yang diterima langsung oleh Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni bersama jajaran FKS dan Dinas Kesehatan.

Kain sarung

Ketika hujan tak juga berhenti, pendingin mobil pun tak bisa dimatikan dengan semena-mena, maka kain sarung jadi alternatif bagi sebagian rombongan laki-laki untuk mengurangi rasa dinginnya malam.
Longsor dan pohon tumbang menutupi ruas jalan di Penurunan Kudo Putiah menjelang Koto Alam - Pangkalan Koto Baru, pukul 21.55 WIB. Bus yang ditumbangi rombongan pas berada di urutan kelima. Artinya, hanya empat mobil di depan tempat kejadian longsor malam itu. Deretan macet semakin panjang. Para penumpang memilih turun. Cerita kain sarung pun jadi semakin ramai, lantaran sebagian bapak-bapak itu menggunakan selimut kain sarung saat turun dari mobil.
Memang, kaum laki-laki lebih senang menyandang kain sarung ketika malam hari. Selain menyenangkan, kalau shalat memakai kain sarung akan terasa ringan, seolah tak ada beban dalam melaksanakan rukun Islam tersebut.
Tak ayal, Nurhayati Mila dan kawan-kawannya menyuruh para bapak-bapak yang pakai kain sarung itu berbaris untuk diabadikannya. Jalan masih belum terbuka. Zakirman Tanjung, wartawan yang jadi salah seorang pengurus FKS Padang Pariaman mengontak Wabup Limapuluh Kota Ferizal Ridwan. Telp masuk, Wabup yang Ketua DPC PKB daerah yang terkenal dengan galamainya itu pun langsung mengangkat dan merespon apa yang disampaikan Zakirman Tanjung ke orang nomor dua itu.
Berselang sejam, jalanpun dibuka. Baru saja naik ke mobol, telp pintar Zakirman Tanjung berbunyi. Ternyata Buya Feri, begitu Ferizal Ridwan disapa banyak orang yang menelp. Dan memang, pengakuan Wabup, sepanjang jalan lintas Sumbar - Riau itu, terutama yang rawan akan longsor selalu ada titik-titik posko Satlak Bencana yang sepertinya petugas posko itu bekerja dengan sigapnya.

Siak Sri Indrapura

Wikipedia mencatat, Kesultanan Siak Sri Inderapura adalah sebuah Kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Kesultanan ini didirikan di Buantan oleh Raja Kecil dari Pagaruyung bergelar Sultan Abdul Jalil pada tahun 1723, setelah sebelumnya terlibat dalam perebutan tahta Johor. Dalam perkembangannya, Kesultanan Siak muncul sebagai sebuah kerajaan bahari yang kuat dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaya di tengah tekanan imperialisme Eropa. Jangkauan terjauh pengaruh kerajaan ini sampai ke Sambas di Kalimantan Barat, sekaligus mengendalikan jalur pelayaran antara Sumatera dan Kalimantan.
Pasang surut kerajaan ini tidak lepas dari persaingan dalam memperebutkan penguasaan jalur perdagangan di Selat Malaka. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Kasim II menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia.
Kata Siak Sri Inderapura, secara harfiah dapat bermakna pusat kota raja yang taat beragama, dalam bahasa Sanskerta, sri berarti "bercahaya" dan indera atau indra dapat bermakna raja. Sedangkan pura dapat bermaksud dengan "kota" atau "kerajaan". Siak dalam anggapan masyarakat Melayu sangat bertali erat dengan agama Islam, Orang Siak ialah orang-orang yang ahli agama Islam, kalau seseorang hidupnya tekun beragama dapat dikatakan sebagai Orang Siak.
Nama Siak, dapat merujuk kepada sebuah klan di kawasan antara Pakistan dan India, Sihag atau Asiagh yang bermaksud pedang. Masyarakat ini dikaitkan dengan bangsa Asii, masyarakat nomaden yang disebut oleh masyarakat Romawi, dan diidentifikasikan sebagai Sakai oleh Strabo seorang penulis geografi dari Yunani. Berkaitan dengan ini pada sehiliran Sungai Siak sampai hari ini masih dijumpai masyarakat terasing yang dinamakan sebagai Orang Sakai, tulis Wikipedia.
Pada masa awal Kesultanan Melayu Melaka, Riau menjadi tempat pusat agama Islam. Setelah itu perkembangan agama Islam di Siak menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pusat penyebaran dakwah Islam, hal ini tidak lepas dari penggunaan nama Siak secara luas di kawasan Melayu. Jika dikaitkan dengan pepatah Minangkabau yang terkenal: Adat menurun, syara’ mendaki dapat bermakna masuknya Islam atau mengislamkan dataran tinggi pedalaman Minangkabau dari Siak sehingga orang-orang yang ahli dalam agama Islam, sejak dahulu sampai sekarang, masih tetap disebut dengan Orang Siak. Sementara di Semenanjung Malaya, penyebutan Siak masih digunakan sebagai nama jabatan yang berkaitan dengan urusan agama Islam.
Masih menurut Wikipedia, Walau telah menerapkan hukum Islam pada masyarakatnya, namun sedikit pengaruh Minangkabau masih mewarnai tradisi masyarakat Siak. Dalam pembagian warisan, masyarakat Siak mengikut kepada hukum waris sebagaimana berlaku dalam Islam. Namun dalam hal tertentu, mereka menyepakati secara adat bahwa untuk warisan dalam bentuk rumah hanya diserahkan kepada anak perempuan saja.
Membandingkan dengan catatan Tomé Pires yang ditulis antara tahun 1513-1515, Siak merupakan kawasan yang berada antara Arcat dan Indragiri yang disebutnya sebagai kawasan pelabuhan raja Minangkabau, kemudian menjadi vasal Malaka sebelum ditaklukan oleh Portugal. Sejak jatuhnya Malaka ke tangan VOC, Kesultanan Johor telah mengklaim Siak sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Hal ini berlangsung hingga kedatangan Raja Kecil yang kemudian mendirikan Kesultanan Siak.
Dalam Syair Perang Siak, Raja Kecil didaulat menjadi penguasa Siak atas mufakat masyarakat di Bengkalis. Hal ini bertujuan untuk melepaskan Siak dari pengaruh Kesultanan Johor. Sementara dalam Hikayat Siak, Raja Kecil disebut juga dengan sang pengelana pewaris Sultan Johor yang kalah dalam perebutan kekuasaan. Berdasarkan korespondensi Sultan Indermasyah Yang Dipertuan Pagaruyung dengan Gubernur Jenderal Belanda di Melaka waktu itu, menyebutkan bahwa Sultan Abdul Jalil merupakan saudaranya yang diutus untuk urusan dagang dengan pihak VOC. Kemudian Sultan Abdul Jalil dalam suratnya tersendiri yang ditujukan kepada pihak Belanda, menyebut dirinya sebagai Raja Kecil dari Pagaruyung, akan menuntut balas atas kematian Sultan Johor.
Sebelumnya dari catatan Belanda, dikatakan bahwa pada tahun 1674 telah datang utusan dari Johor meminta bantuan Raja Minangkabau untuk berperang melawan raja Jambi. Dalam salah satu versi Sulalatus Salatin, juga menceritakan tentang bagaimana hebatnya serangan Jambi ke Johor (1673), yang mengakibatkan hancurnya pusat pemerintahan Johor, yang sebelumnya juga telah dihancurkan oleh Portugal dan Aceh. Kemudian berdasarkan surat dari Raja Jambi, Sultan Ingalaga kepada VOC pada tahun 1694, menyebutkan bahwa Sultan Abdul Jalil hadir menjadi saksi perdamaian dari perselisihan mereka, tulis Wikipedia.
Pada tahun 1718, Sultan Abdul Jalil berhasil menguasai Kesultanan Johor sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai Sultan Johor dengan gelar Yang Dipertuan Besar Johor. Namun pada tahun 1722, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Raja Sulaiman anak Bendahara Johor, yang juga menuntut hak atas tahta Johor. Atas bantuan pasukan bayaran dari Bugis, Raja Sulaiman kemudian berhasil mengkudeta tahta Johor, dan mengukuhkan dirinya menjadi penguasa Johor di Semenanjung Malaysia. Sementara Sultan Abdul Jalil, pindah ke Bintan dan pada tahun 1723 membangun pusat pemerintahan baru di sehiliran Sungai Siak dengan nama Siak Sri Inderapura. Sementara pusat pemerintahan Johor yang sebelumnya berada sekitar muara Sungai Johor ditinggalkan begitu saja, dan menjadi status quo dari masing-masing penguasa yang bertikai tersebut. Sedangkan klaim Raja Kecil sebagai pewaris sah tahta Johor, diakui oleh komunitas Orang Laut. Orang Laut merupakan kelompok masyarakat yang bermukim pada kawasan Kepulauan Riau yang membentang dari timur Sumatera sampai ke Laut Tiongkok Selatan, dan loyalitas ini terus bertahan hingga runtuhnya Kesultanan Siak.

WC terbang dan kumuhnya Sungai Siak

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, H. R. Tonny Chandra yang menerima kunjungan FKS Padang Pariaman menyatakan, kerjasama yang baik dengan semua pihak yang ada, Siak berhasil mendapatkan lima kali berturut-turut Piala Adipura. Sebenarnya, antara Siak dan Sumbar tak bisa dipisahkan. Kedua daerah ini memiliki hubungan kekerabatan sejak daerah ini ada.
"Dan penguatan lembaga FKS Siak, setiap tahun ada anggaran yang dikucurkan dalam APBD, sehingga lembaga ini bisa berjalan secara maksimal melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan itu sendiri," katanya. Yang tak kalah penting dari itu, adalah maunya masyarakat merobah pola hidup ke arah yang lebih baik. Dengan kerja keras, yakinlah Siak dan Padang Pariaman akan ketemu di Jakarta dua tahun lagi, untuk menjemput penghargaan tingkat tinggi bidang kesehatan ini.
Ketua FKS Kabupaten Siak, H. Hasri Saily menjelaskan perjuangan beratnya merobah perilaku masyarakat yang sudah punya tradisi dengan lingkungan yang kumuh dan WC terbang. "Dulu, sebelum Siak seperti saat ini, hutan masih menyelimuti daerah ini, orang pada takut pada malam hari. Bila kebelet, kantong plastik jadi alternatif yang manjur untuk menampung hajat yang keluar. Dan terkenalah saat itu dengan WC terbang," kata dia.
Begitu juga, katanya, Sungai Siak jadi sumber kehidupan oleh masyarakat. Mandi, mencuci, air minum dan kebutuhan lainnya yang berhubungan air, Sungai Siak jadi tumpuan. Sungai jadi kumuh. Lingkungannya tak lagi bersih. "Nah, kondisi demikian yang ikut dibenahi secara bersama dengan semua stakeholders yang ada di Siak, sehingga hasilnya seperti yang kita saksikan hari ini," ungkapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman, H. Yutiardy Rivai menjelaskan, dipilihkan Kabupaten Siak sebagai tujuan studi banding FKS ini, adalah, karena sama tingkat penghargaan yang diraih. Dan dekatnya jarak dari Padang Pariaman ke Siak. "Kajian daerah tujuan yang kita lakukan, di samping Siak, adalah Kota Bengkulu, dan Jambi. Hasilnya, ya Kabupaten Siak. Dan lagi, saya yang kelahiran Pekanbaru, baru kali ini tiba di Siak," katanya.
"Kami belajar ke sini. Banyak hal yang patut kami tiru dari Siak, untuk selanjutnya akan dikembangkan di Padang Pariaman," ujarnya. Yutiardy Rivai juga mengundang FKS Kabupaten Siak untuk bisa berkunjung ke Padang Pariaman, menikmati indahkan alam Ranah Minang, sekaligus menikmati enaknya kuliner urang awak.