KUA Pariaman Tengah Dinilai Tim Provinsi

KUA Pariaman Tengah Dinilai Tim Provinsi

Pariaman--Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Senin (2/5) kemarin dinilai oleh tim provinsi, sebagai pelayanan teladan untuk tingkat Sumatra Barat. Dipilihnya KUA kecamatan itu sebagai mewakili Kota Pariaman, lantaran telah berhasil mendapatkan predikat teladan diantara KUA yang ada di kota itu.
    Firtrison Effendi, Kasi Urai dan Penyelenggara Haji Kemenag Kota Pariaman, dan Kepala KUA Pariaman Tengah, Erinal berharap dalam penilaian itu instansi yang dia pimpin mampu mendapatkan lima besar untuk Sumbar. "Kita telah berupaya semaksimal mungkin, agar bisa mendapatkan penghargaan tersebut. Apalagi pelayanan yang dilakukan selama ini sangat sesuai dengan juklak dan juknis yang berlaku dilingkungan Kemenag itu sendiri, dalam urusan agama Islam," katanya.
    Firtrison menilai pelayanan yang dilakukan KUA Pariaman Tengah sangat sesuai dengan pelayanan keuraisan. Begitu juga pembinaan penyuluh agama, majelis taklim yang ada dilingkungan Pariaman Tengah cukup maksimal, sehingga pergerakan yang dilakukan penyuluh tersebut dirasakan betul oleh masyarakat banyak.
    Tim provinsi yang melakukan penilaian diketuai oleh H. Masrial, dengan anggotanya, Hj. Jamaiyah, H. Rinalfi dan Armadi Tanjung. Penilaian yang mereka lakukan, terkait kinerja pelayanan, pembinaan masyarakat yang ada dilingkungan KUA terkait.
    Pada kesempatan tersebut, masyarakat Pariaman Tengah pun berharap, agar KUA nya bisa meraih prestasi. Tampak hadir majelis taklim, tokoh masyarakat, P3N serta seluruh penyuluh agama yang ada di Pariaman Tengah. (dam)

Kondisi Masyarakat Kekinian Butuh Kehadiran Ulama yang Mampu Menyejukan Masyarakat

Kondisi Masyarakat Kekinian
Butuh Kehadiran Ulama yang Mampu Menyejukan Masyarakat

Tandikek--Islam yang belakangan ini menjadi sorotan membutuhkan silaturrahmi yang kuat bagi pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI). Para pengurus MUI perlu bertatap muka, bermusyawarah untuk memutuskan fatwa yang dibutuhkan umat.
    Ketua MUI Padang Pariaman Buya H. Syofyan M. Tuanku Bandaro mengungkapkan hal itu pada silaturrahmi perdana kepengurusan MUI periode 2015-2020, Selasa (31/1) di Pondok  Pesantren Miftahul Huda, Tandikek, Kecamatan Patamuan. 
    Menurut Syofyan, kondisi masyarakat yang makin rumit dengan berbagai masalahnya, sangat membutuhkan kehadiran ulama yang menyejukkan suasana kehidupan beragama.
    Syofyan mengaku, dirinya terpilih  menjadi Ketua MUI Padang Pariaman ibarat menyelamatkan bola daripada awut (keluar lapangan). Dari awal, dirinya tidak ada niat untuk menjabat di MUI ini.
    "Untuk itu, para pengurus MUI dan masyarakat Padang Pariaman hendaknya juga turut membantu program kerja MUI," kata Syofan yang juga pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Tandikek.
    Dikatakan Syofyan, ibarat roda kendaraan berputar. Jangan dikira hanya roda saja yang bergerak, akan tetapi onderdil kendaraan lainnya juga bergerak. Sehingga kendaraan tersebut baru bisa jalan. Begitu pula dengan MUI, tidak bisa jalan hanya ketua sendiri, tapi perlu bantuan pengurus dan pihak lainnya.
    Sekretaris MUI Padang Pariaman Fauzan Ahmad Tuanku Malin Kayo Sinaro menambahkan, susunan pengurus MUI sudah disahkan melalui SK MUI Sumatera Barat. Sedangkan komisi-komisi disusun dan disahkan oleh pengurus MUI Padang Pariaman yang di-SK-kan MUI Sumatera Barat.     Dari komposisi keseluruhan, pengurus MUI Padang Pariaman tersebut, terlihat beragam. Baik dari sisi usia, ulama sepuh, kader-kader muda ulama yang menempuh pendidikan di pondok pesantren dan tamatan perguruan tinggi. Termasuk latar belakang, pengalaman dan profesi dari pengurus MUI Padang Pariaman periode 2015-2020.
    "Kita berharap, MUI Padang Pariaman dapat berbuat untuk umat," kata Fauzan. Terkait dengan pelantikan, kata Fauzan, rapat memutuskan akan dilaksanakan 4 Maret 2017 mendatang. Namun sebelum pelantikan, MUI Padang Pariaman akan bersilaturrahmi dengan Bupati Padang Pariaman untuk menyampaikan susunan pengurus MUI berdasarkan SK dari MUI Sumatera Barat.
    Pertemuan MUI Padang Pariaman ini juga berhasil membentuk panitia pelantikan pengurus periode 2015-2020 yang diketuai H. Ali Idris dan Sekretaris H. Faisal Dt. Mantari Ameh. Pertemuan juga diselingi dengan doa syukuran jamaah yasinan Pondok Pesantren Miftahul Huda. Jamaah yasinan yang setiap petang Jumat berlangsung di pesantren ini. (501)

Dinas Capil Harus Mensosialisasikan Persoalan Bayar KTP

-KTP Online Mengalami Kendala
Dinas Capil Harus Mensosialisasikan Persoalan Bayar KTP

Sungai Geringging--Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Padang Pariaman, yang kini telah dikembalikan ke kantor camat, ternyata masih mengalami dilema tersendiri. Komentar Bupati H. Ali Mukhni yang menyebutkan, kalau saat ini pembuatan KTP dengan sistem onine cukup 15 menit KTP nya telah bisa diambil, agaknya harus dipending dulu.
    Adalah Ali Umar Chan, salah seorang warga masyarakat Sungai Geringging, yang sejak tanggal 10 maret lalu mengajukan pembutan KTP dan KK, ternyata hingga hari ini belum bisa dikeluarkan oleh kantor camat setempat. Berkali-kali dia datang dan bersua dengan petugas di kantor camat tersebut, untuk bisa mendapatkan dokumen demikian, sebagai prasyarat untuk mengurus paspor.
    Ali Umar merasa tidak yakin alasan mesinnya rusak, seperti disampaikan petugas di kantor camat itu, terlalu lama. Dengan demikian, keberangkatan ke Malaysia yang direncanakan Ali Umar terpaksa tertunda untuk waktu yang tak pasti. "Sebab, untuk mengurus paspor, jelas butuh KTP dan KK. Sementara, ijazah telah ada. Ali Umar belum dapat jawaban yang pasti, kapan KTP dan KK nya bisa dikeluarkan. Bahkan, untuk klarifikasi itu dia juga sempat ke Dinas Capil di Pariaman.
    "Memang pembuatan KTP yang saya lakukan, agak sedikit berbeda dengan orang lain. Kebanyakan masyarakat mengurus hal itu, dengan memakai orang lain pula. Sementara saya langsung saja dan mengikuti prosedur yang ada di kantor camat tersebut," katanya pada Singgalang, Kamis (28/4) kemarin.
    Anggota Komisi I DPRD Padang Pariaman, Ali Nusir yang menanyakan langsung persoalan KTP dimaksud ke Camat Sungai Geringging, Rustam, memang benar adanya kesalahan sistem jaringan saat ini. Akibatnya, kata Ali Nusir, banyak KTP masyarakat yang hingga hari ini menumpuk di kantor camat setempat.
    Kepada Singgalang, Kamis kemarin Ali Nusir mempertanyakan persoalan statemen bupati, sekaitan kebijakan KTP dimaksud. "Hampir setiap kali kesempatan, bupati selalu menghembuskan KTP gratis, dan siap dalam waktu hitungan menit. Sementara, masyarakat yang mengurus tetap saja membayar di kantor camat tersebut, dengan alasan pihak kantor camat juga beli blangkonya di Capil Padang Pariaman," tegas Ali Nusir.
    Ali Nusir minta pihak Dinas Capil, untuk segera melakukan sosialisasi tentang hal itu. Dimana masyarakat yang harus membayar, dan dimana pula yang digratiskan. Sebab, masyarakat hanya tahu apa yang disampaikan bupati tentang gratisnya pengurusan KTP. Ini kan membingungkan banyak orang.
    "Setiap kali hearing dengan Capil, saya selalu menekankan hal itu, agar tidak terjadi kesimpang-siuran informasi ditengah masyarakat itu sendiri. Tidak zamannya lagi masyarakat dihadapkan pada hal demikian, yang pada akhirnya tentu merusak citra pemerintah itu sendiri dimata masyarakatnya," ungkap Ali Nusir. (dam)

Untuk Operasional Pasar Grosir Kasang Butuh Kerjasama Semua Pihak

Untuk Operasional Pasar Grosir Kasang Butuh Kerjasama Semua Pihak

Batang Anai--Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menargetkan akhir Maret nanti pasar grosir Kasang akan dioperasikan kembali. Tentunya hal ini mengharapkan ridho Allah SWT dan dengan kerjasama semua sektor, terutama tokoh masyarakat Nagari Kasang.
    "Kita mengharapkan kerjasama dari camat, walinagari, walikorong, tokoh masyarakat untuk bersinergi membangun Nagari Kasang, terutama mengoptimalkan kembali pasar Kasang," kata Ali Mukhni, Selasa (31/1).
    Dengan pengoptimalan kembali pasar grosir Kasang, kata dia, akan tercipta multiflier effek ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Di samping itu dapat pula menghindari kondisi pasar Kasang dari statement buruk yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
    Kepada para pedagang nantinya, Ali Mukhni berpesan untuk tetap menjaga kebersihan. Sejalan dengan semangat Pemkab yang mencanangkan Padang Pariaman bersih tahun 2017.
    Sementara itu, Kadis Perdagangan dan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, Nurhelmi merencanakan nantinya akan ada terminal yang menampung bus. Bus tersebut tidak hanya numpang lewat saja di pasar grosir Kasang ini. Melainkan juga ada kontribusinya.
    Terkait dengan itu, Dishub Padang Pariaman melalui Sekretaris Dinas mengapresiasi keberadaan terminal. Pihaknya akan segera melakukan kajian sehingga nantinya sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat.
    Sejalan dengan itu, untuk kenyamanan dan keselamatan kondisi pasar Nagari Kasang, Satpol PP akan menugaskan dan menempatkan beberapa orang personilnya untuk berjaga-jaga di lokasi pasar demikian. (501)

Di Pemkab Padang Pariaman Belanja Pegawai Mencapai 46 Persen

Di Pemkab Padang Pariaman Belanja Pegawai Mencapai 46 Persen

Padang Pariaman--Pada penyusunan APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017, Pemkab dan DPRD dengan paradigma baru dalam penganggaran. Adapun persentase belanja pegawai sebesar 46 persen dan belanja modal, belanja barang jasa dan lainnya sebesar 54 persen. APBD 2017 sebesar Rp1,445 trilyun dimana tahun sebelumnya hanya sebesar Rp1,351 trilyun.
    "Ada kenaikan anggaran Rp100 miliar dari tahun 2016 yang lalu. Ini berkat ridho Allah SWT dan dukungan DPRD serta masyarakat ranah dan rantau," kata Bupati Ali Mukhni saat meninjau penghijauan di sekitar IKK, Parit Malintang, Senin (30/1).
    Kemudian, pada Januari lalu telah dilakukan lelang sebanyak 33 paket pekerjaan fisik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Proses lelang ini dilakukan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku. "Saat ini sudah tayang di LPSE. Menurut laporan, Padang Pariaman adalah kabupaten yang pertama di Sumatera Barat melakukan tender," kata peraih Satya Lencana Pembangunan itu.
    Percepatan proses lelang, kata Ali Mukhni, akan memberikan dampak positif yaitu penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan menggerakan ekonomi. Apabila dana DAU dapat segera terealisasi, maka pemerintah pusat dapat memberikan reward dengan penambahan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
    "Saat ini Padang Pariaman diapresiasi positif oleh pemerintah pusat. Buktinya, di akhir tahun 2016 lalu, kita ditambah DAK sebesar Rp61 miliar dan telah diserap seluruhnya," ujar dia.
    Sementara, pembangunan fisik 2017 diantaranya lanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parit Malintang sebesar Rp30 miliar, jembatan Guguak Kayutanam sebesar Rp5 miliar, lanjutan pembangunan Masjid Agung Syekh Burhanuddin sebeaar Rp4 miliar, lanjutan pembangunan Masjid Raya Padang Pariaman sebesar Rp10 miliar dan lanjutan pembangunan perkantoran di kawasan IKK.
    "Semuanya sedang proses perencanaan. Insya Allah, dalam waktu dekat tender. Awal Maret sudah mulai pekerjaan fisik," katanya. (501)

Mantan Rais Syuriah PW NU Sumbar Abdul Razak Tuanku Mudo Wafat

Mantan Rais Syuriah PW NU Sumbar  Abdul Razak Tuanku Mudo Wafat

Pariaman--Mantan Rais Syuriah PWNU Sumatera Barat masa khidmat 1990 – 1997, H. Abdul Razak Tuanku Mudo, wafat pada Kamis (19/1/2017) sekitar pukul 17.30 WIB di kediamannya, Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Almarhum dimakamkan di pemakaman kaum di kampungnya, Korong Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Jumat (20/1/2017).
    Abdul Razak yang akrab disapa Buya Razak ini sejak enam bulan terakhir sudah sulit untuk berdiri. "Beliau merupakan tokoh NU di daerah ini yang selalu istiqomah dengan ke-NU-annya. Kalau boleh disebutkan, darah dan tubuhnya adalah NU. Makanya setiap momen NU di Sumatera Barat, Buya Razak selalu turut aktif," kata Muhammad Nur, Wakil Ketua PWNU Sumatera Barat di sela-sela pemakaman jenazah Abdul Razak, usai shalat Jumat (20/1/2017).
    Selain Rais Syuriah PWNU Sumbar, Razak juga tercatat sebagai Ketua Mustasyar PWNU Sumbar 1998 – 2003, anggota Badan Musyawarah MUI Sumbar (2001), Ketua Dewan Syuro DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Padang Pariaman (2002-2005), Anggota Musytasar PW NU Sumbar (2003-2008) dan Ketua Dewan Syuro DPW PKB Sumbar (2005-2006).
    Tahun 1958, Razak ditugaskan sebagai Sekretaris NU Cabang Pariaman. Mulailah Razak aktif di Cabang NU, seperti mendaftarkan dan memberikan kartu kepada masyarakat yang ingin masuk NU. Ternyata banyak sekali masyarakat masuk NU.
    Razak aktif menggerakkan NU dan  magang di Kantor Urusan Agama Padang Pariaman sebagai tenaga sukarela. Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang Pariaman Azis Sholeh Tuanku Mudo, tokoh NU Sumatera Barat. Razak makin aktif sebagai pegawai KUA Padang Pariaman dengan sukarela.
    Tahun 1961 Razak diangkat jadi anggota DPRD Gotong Royong Kabupaten Padang Pariaman mewakili NU. Saat itu NU dapat 2 kursi di DPRD GR. Dulunya NU tidak dapat duduk di DPRD peralihan karena hanya mendapatkan suara di Padang Pariaman sekitar 352 suara.
    Tahun 1959-1963, NU berkembangan dengan baik di Padang Pariaman. Tapi perjuangan makin berat. Karena tahun 1958 – 1959, bupati dipegang oleh NU yaitu Naazim Sutan Syarif. Pada pertengahan 1959, digantikan Syamsu Anwar orang PKI. Tahun 1961 Syamsu Anwar  meninggal dunia, diganti dengan Kapten J.B. Adam, seorang militer.
    Masa kecil Razak diserahkan orang tuanya ke pondok pesantren Februari 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, santri yang ada di pondok pesantren ikut aktif  dalam perjuangan pergerakan menghadapi agresi bangsa Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Di pondok pesantren Razak belajar kitab, lahir pula cabang Partai Muslimin Syathariyah Indonesia yang lebih dikenal dengan Pemsyi dipimpin Pimpinan Pondok yakni Tuanku Panjang di Ujung Gunung Sungai Sarik. Karena Razak dianggap cukup cerdas diantara santri yang ada, Razak ditunjuk sebagai setia Usaha Partai tersebut.
    Selain belajar kitab, Razak juga disibukkan dengan mencatat dan mengolah administrasi Partai Muslimin Syatariyah Indonesia (Pemsyi) yang berpusat di Ulakan Pariaman. Pemsyi diketuai Tuanku Mudo Lutan dengan Sekretaris Jenderal Sidi Zakaria SA asal Sungai Sariak VII Koto. 

Hasil Musda IV Sutan Yardi Pimpin BP4 Padang Pariaman

Hasil Musda IV
Sutan Yardi Pimpin BP4 Padang Pariaman

Padang Pariaman--Hasil Musyawarah Daerah (Musda IV) Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Padang Pariaman beberapa waktu lalu, tentang kepengurusan organisasi masa jabatan 2017 - 2022 telah terbentuk. Berdasarkan rapat tim formatur, Senin (30/1) di Toboh Gadang, komposisi pengurus tersusun dengan baik.
    Sebelumnya, saat usai Musda, tim formatur telah memutuskan, bahwa Ketua BP4 lima tahun mendatang dipercayakan ke Sutan Yardi. Sedangkan Sekretaris dijabat M. Zaher, dan Bendahara Basnil.
    "Alhamdulillah, sebelum SK kepengurusan kita ajukan ke BP4 Sumatera Barat, kita sampaikan dulu ke Kepala Kemenag Padang Pariaman," kata Yardi, usai rapat tim formatur. Seluruh pengurus, sesuai komposisi yang diatur dalam AD/ART BP4 berjumlah 36 orang. Dan semuanya telah mewakili berbagai unsur terkait yang ada di Padang Pariaman.
    Menurut dia, setelah BP4 Padang Pariaman ini terbentuk, agenda pertama tentu dilakukan penataan dan konsolidasi organisasi. Sebab, BP4 yang ada di seluruh kecamatan di daerah ini masih berjalan sendiri-sendiri, belum punya aturan main yang ditetapkan secara bersama.
    "Kita tak menutup mata, bahwa sebagian BP4 kecamatan ada yang bentrok atau berselisih paham dengan KUA-nya masing-masing," katanya. Begitu pula, sumbangan untuk pelatihan calon pengantin, masing-masing kecamatan menetapkan beragam pula. Dan ini tentu harus ada acuan yang jelas, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
    Termasuk juga sekretariat BP4 kabupaten, juga jadi agenda penting untuk dirampungkan bersama. "Kita ingin, setelah pelantikan nanti, BP4 kabupaten telah punya kantor yang representatif," ujar Yardi. (501)

Dua Bamus Nagari di Kecamatan Patamuan Dilantik Bersama

Dua Bamus Nagari di Kecamatan Patamuan Dilantik Bersama

Patamuan--Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman, Erman, Senin (30/01) melantik dan mengambil sumpah anggota Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Sungai Durian dan Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian, di aula Kantor Camat Patamuan.
    Pada pelantikan Bamus dua nagari tersebut juga dihadiri Camat Patamuan; Hasan Basri, Kapolsek VII Koto Sungai Sarik AKP Edi Karan Prianto, Walinagari, Walikorong serta tokoh-tokoh masyarakat.
    Dengan telah dilantiknya anggota Bamus di dua nagari ini, maka lengkap sudah keanggota Bamus enam nagari di Kecamatan Patamuan. Atas nama Bupati Padang Pariaman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Erman mengucapkan terima kasih kepada Camat dan Pj. Walinagari yang telah memfasilitasi pembentukan Bamus tersebut.
    Menurut Erman, dari 43 nagari pemekaran di Kabupaten Padang Pariaman, baru di kecamatan Patamuan Bamus nagarinya yang telah dilantik secara keseluruhan. Sementara nagari pemekaran lainnya di daerah ini, hingga kini masih dalam proses pembentukan.
    Untuk menjadi anggota Bamus, jelas Erman, harus memenuhi persyaratan. Di antaranya, surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak tersangkut pidana dan surat keterangan dari kepolisian tidak tersangkut narkorba.
    "Jadi, anggota Bamus yang kita lantik tadi seluruhnya telah memenuhi syarat, sehingga layak menjadi anggota," kata mantan Camat Batang Anai itu. (501)

Soal Kebutuhan Masyarakat Kepala OPD Perlu Turun Langsung ke Lapangan

Soal Kebutuhan Masyarakat
Kepala OPD Perlu Turun Langsung ke Lapangan

Padang Pariaman--Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni minta semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kinerja pada tahun anggaran 2017, dengan langkah efisiensi anggaran.     Jika Pemkab Padang Pariaman dapat mengefisienkan anggaran maka akan terjadi penghematan belanja daerah lebih kurang 30 persen.
    Hal ini disampaikannya ketika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh Kepala OPD di ruangan rapat Sekretariat Daerah, Senin (30/1).
    Ditambahkannya, Kepala OPD segera melakukan percepatan serapan anggaran, agar terjadi multiflier effect, seperti menurunnya angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran dan juga peningkatan pembangunan sarana dan prasarana.
    Terkait dengan komoditi unggulan Padang Pariaman, Ali Mukhni instruksikan kepada jajarannya untuk mengupayakan cokelat daerah ini masuk ke pangsa pasar nasional seperti di mall dan pusat perbelanjaan lainnya.
    "Cokelat ini adalah kebanggaan masyarakat Padang Pariaman. Maka dari itu kita upayakan bisa diterima di kalangan masyarakat luas karena dapat menopang ekonomi masyarakat lokal," ujarnya.
    Disamping itu, Ali Mukhni mencanangkan program Padang Pariaman bersih tahun 2017. Sebagai langkah awal, pihaknya telah melakukan goro dengan melibatkan ASN, tokoh masyarakat dan pemuda yang telah dilakukan di berbagai wilayah di Kabupaten Padang Pariaman.
    Terkait dengan pelayanan publik, ia mendorong OPD teknis untuk turun ke bawah mencari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. "Mari tingkatkan pelayanan dengan langkah mencari tau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lakukan dialog mengenai apa yang menjadi kekurangan di daerah yang bersangkutan. Jika ini yang kita lakukan, masyarakat Padang Pariaman akan makmur dan daerah lain akan belajar ke Pemda Padang Pariaman," ujar Ali mukhmi.
    Ali Mukhni menambahkan, sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, seluruh ASN melaksanakan shalat berjamaah di kantor, yakni shalat Zuhur dan Ashar. Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, Pemda Padang Pariaman juga giat meningkatkan kualitas SDM dan spiritual agar tercipta masyarakat religius sesuai dengan Visi kabupaten. (501)

Tiap Nagari Harus Punya Rumah Tahfidz

Tiap Nagari Harus Punya Rumah Tahfidz

VII Koto--Wabup Suhatri Bur mengatakan, Pemkab Padang Pariaman sangat mendukung penuh kegiatan-kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan.
    "Kita yakin dan percaya bahwa memperingati Maulid Nabi adalah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT," ujarnya, Senin lalu.
    Dia mengharapkan masyarakat tetap menjaga aktifnya TPA/TPSA, MDA dan tempat mengaji lainnya. Di samping itu diharapkan masyarakat mendirikan rumah tahfiz Al Quran, minimal satu nagari satu rumah tahfiz.
    Menurut mantan Ketua Baznas itu, di Padang Pariaman sudah berdiri MAN Insan Cendekia yang berbentuk boarding school atau sekolah berasrama yang dibiayai oleh Kementerian Agama. Siswa yang belajar di sana diasramakan dan kebutuhannya dibiayai oleh pemerintah. Tahun ajaran 2016/2017 MAN IC sudah menerima siswa yang banyak diisi oleh siswa asal Padang Pariaman.
    "Kita berharap tahun ajaran berikutnya lebih banyak lagi siswa asal dari Padang Pariaman. Syarat utama menjadi siswa di situ adalah hafiz Al Quran minimal tiga juz. Untuk itulah gunanya rumah tahfiz tadi didirikan di masing-masing nagari," katanya. (501)

Peringatan Maulid Nabi dengan Makan Bajamba Budaya Padang Pariaman

Peringatan Maulid Nabi dengan Makan Bajamba Budaya Padang Pariaman

VII Koto--Wabup Padang Pariaman, Suhatri Bur hadir bersama Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Ali Amran dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Zahirman dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Surau Pimpiang, Korong Tanjuang Baliak, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Senin lalu.
    Wabup disambut dengan gembira oleh walinagari, pengurus surau dan masyarakat Tanjuang Baliak dan disuguhi jamba yang memenuhi ruangan dan sudut Surau Pimpiang.
    Wabup menyampaikan, bahwa Pemkab mendukung penuh kegiatan Maulid Nabi yang selalu rutin dilaksanakan setiap tahun. "Kalau ada yang mengatakan bahwa Maulid yang kita adakan setiap tahun ini bid'ah maka tidak perlu sampai guru-guru agama, ungku-ungku kita yang menjawabnya. Cukup bupati dan wakil bupati saja yang akan menjelaskan," ucap Suhatri Bur.
    "Kegiatan Maulid Nabi bukan bid'ah, tetapi ini tanda kita bersyukur sebagai ummat yang beragama Islam, ummat Nabi Muhammad SAW, tanda kita bersykur kepada yang telah mengembangkan agama Islam dan mengajarkan kepada kita agama yang haq dan benar serta bagaimana kita hidup di dunia ini dengan selamat," jelas mantan Ketua Baznas itu panjang lebar.
    Oleh sebab itu, sambungnya, jika ada yang mengatakan itu bid'ah maka bisa dikatakan orang tersebut tidak mau bersyukur dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan Nabi Besar Muhammad SAW semasa hidupnya.
    Mantan Ketua KPU Padang Pariaman itu juga menyinggung tentang jamba yang sering dikritik sebagai hal yang mubazir. Menurut Suhatri Bur, jamba yang dibuat adalah sebagai wujud syukur dan ucapan terima kasih kepada junjungan ummat yang telah berjasa merubah akhlak manusia. Jamba ini juga sebagai media perekat silaturahim antar jemaah yang hadir. "Pada hari biasa kita jarang berjumpa dan bercerita dengan saudara. Saat Maulid lah silaturahim kembali dirajut dan ditingkatkan sehingga tali persaudaraan semakin kuat. Saat itu juga kita saling bertukar kabar menanyakan kesehatan, dan lain sebagainya," katanya.
    "Jadi, Maulid dan jamba adalah budaya asli Padang Pariaman yang harus terus kita lanjutkan dan budayakan. Dengan budaya ini, kita dapat meramaikan dan memakmurkan surau, masjid dan mushalla," katanya.
    Ada yang merasa dirinya modern sehingga budaya mendatangi masjid dianggap budaya kuno dan tidak modern. "Tetapi kita tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kalau memang pahamnya tidak merayakan silahkan saja kita tidak mempersoalkan. Begitu juga dengan yang memiliki paham bahwa Maulid harus dirayakan maka tidak boleh juga orang lain melarang atau mempermasalahkan," jelasnya.
    Wabup menyerahkan bantuan dari Pemkab Padang Pariaman untuk kegiatan Maulid Nabi Muhammad yang diterima langsung oleh Ketua Panitia didampingi pengurus Surau Pimpiang disaksikan Kepala BALITBANGDA dan Kadis Kominfo. (501)

IKM Harus Fokus Memodifikasi dan Berinovasi dalam Menghasilkan Produk

IKM Harus Fokus Memodifikasi dan Berinovasi dalam Menghasilkan Produk

Padag Pariaman--Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur optimis pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) bisa menjadi pengusaha sukses. Hal itu dapat dicapai apabila bisa menghasilkan produk yang bernilai jual dan berdaya saing. Kuncinya, IKM harus fokus memodifikasi dan berinovasi dalam menghasilkan produk dan memanfaatkan teknologi informasi.
    Hal tersebut disampaikannya pada penandatanganan nota kesepakatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian dengan Balai Diklat Industri Padang di Hall Saiyo Sakato, Pariaman, Jumat (26/1) lalu.
    Dikatakannya, nota kesepakatan sebagai wujud nyata kepedulian Pemkab Padang Pariaman dalam menciptakan lapangan kerja, menumbuhkan wirausaha baru, mengurangi pengangguran dan meningkatkan ekonomi masyarakat. "Ayo jadi pengusaha. Fokus terhadap keahlian dan produk IKM. Misalnya menyulam tangan, tekuni, kemudian berinovasi," kata Suhatri Bur.
    Ditambahkannya, jika terbentur dengan permodalan, pihaknya akan menggandeng perbankan dan CSR dari BUMN dan swasta.
    Kepala Balai Diklat Industri Padang Joni Afrizon meminta kabupaten dan kota se-Sumbar menyediakan sentra IKM atau semacam kampung IKM di tiap-tiap daerah sebagai wadah dalam pengembangan IKM. Lokasinya strategis, parkir luas dan bekerjasama dengan agen travel. Hal ini penting sehingga program "One Village and One Product" bisa diwujudkan.
    "Ke depan ada motto, belum lengkap ke Sumbar, kalau belum datang ke Padang Pariaman," kata Joni Afrizon. Saat ini, kata Jonni, BDI telah memiliki SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang diserahkan kepada peserta pelatihan. Artinya, setiap Peserta menerima dua sertifikat, yaitu sertifikat peserta dan sertifikat kompetensi jika lulus ujian. "Sertifikasi ini untuk menghadapi tantangan era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," kata Joni.
    Kadis PMPTP, Hendra Aswara melaporkan terdapat 1.700 IKM yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman. Sebanyak 280 IKM telah dilatih di BDI dan langsung praktek lapangan. Ia menegaskan pelatihan IKM dilanjutkan untuk pemantapan dan pengembangan sumber daya manusia.
    Adapun fokus pelatihan didominasi IKM yang bergerak di bidang bordir, fesyen dan makanan ringan. Peserta pelatihan pun diutamakan pada usia produktif, maksimal 30 tahun. Diharapkan lima tahun ke depan akan lahir pelaku ekonomi yang menggebrak pasar nasional.
    "Insya Allah, sesuai yang disampaikan Pak Wabup bahwa kita fokus dalam pembinaan IKM. Setelah ikuti pelatihan kita akan evaluasi. Mudah-mudahan tercipta banyak pengusaha-pengusaha muda berasal dari Padang Pariaman," kata jebolan STPDN angkatan XI ini.
    Terkait pembangunan sentra IKM, Hendra akan berkoordinasi dengan Bidang Pertanahan untuk menyediakan tanah seluas 2 hektare yang berada di lokasi strategis. Tanah bersertifikat tersebut sebagai modal untuk meminta dana Pembangunan sentra IKM ke Kementerian Perindustrian.
    "Saya kira sentra IKM sudah menjadi kebutuhan dalam pemasaran produk IKM. Jika kita bekerjasama dengan biro perjalanan, tentunya akan menarik minat wisatawan," ujar mantan Kabag Humas itu. (501)

Wabup Suhatri Bur Padang Pariaman Rawan Narkoba dan Pelecehan Seksual

Wabup Suhatri Bur
Padang Pariaman Rawan Narkoba dan Peleceha Seksual

VII Koto--Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengatakan bahwa program pembangunan akan terwujud jika semua pihak bekerjasama bahu membahu, saciok bak ayam sadanciang bak basi, sehingga apa yang dimaksud sampai, diama pacah.
    "Pemerintah menginginkan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun tidak bisa hanya mengharapkan bupati, wakil bupati dan perangkat pemerintah lainnya bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan dari semua unsur yang ada," jelasnya didampingi Kepala BALITBANGDA dan Dinas Kominfo, Zahirman pada saat acara maulid Nabi di Nagari Lareh Nan Panjang, Selasa (23/01) lalu.
    Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik di kampung maupun di rantau untuk bersama-sama mendukung progran pembangunan yang direncanakan masyarakat bersama pemerintah. Menurutnya, pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan dana dari APBD saja, namun butuh dukungan semua pihak.
    Menurut alumni Fakultas Ekonomi Unand itu, pemerintah daerah betul-betul ingin mensejahterakan masyarakat sesuai visi misi pemerintah daerah, yaitu mewujudkan Padang Pariaman baru yang religius, cerdas dan sejahtera. Oleh sebab itu semua program-program yang direncanakan kalau memang tidak tertampung di APBD kabupaten diupayakan dari dana lain melalui upaya bersama masyarakat, seperti badoncek. Menurutnya lagi, dari Baznas Padang Pariaman juga bisa dimintakan untuk membayarkan insentif guru mengaji dengan syarat TPA, TPSA terdaftar di Kementerian Agama di KUA masing-masing kecamatan.
    Selanjutnya, mantan Ketua Baznas itu menyampaikan data informasi dari Kepolisian, bahwa Padang Pariaman termasuk rawan kriminal pelecehan seksual dan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu Wabup mengajak masyarakat bersama-sama melindungi anak-anak, sebagai sumber daya manusia masa depan dari pelecehan seksual dan penyalahgunaan narkoba.
    "Di Padang Pariaman sudah ada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Kalau ada yang melakukan pungli walau hanya Rp10.000 segera laporkan ke Satgas supaya ditangkap. Jika tidak ada dasarnya memungut maka itu disebut pungli," sebut Wabup menginformasikan.
    Wabup menyampaikan, bahwa tahun 2017 ini rajang Lubuak Tano akan segera diperbaiki dan diganti menjadi jembatan sehingga perhubungan antara Padang Sago dengan VII Koto Sugai Sariak akan semakin lancar. (501)

PK PMII STIT SB Tadabur Alam ke Kawasan Mandeh Pessel

PK PMII  STIT SB Tadabur Alam ke Kawasan Mandeh Pessel

Pariaman--Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syekh Burhanuddin Pariaman melakukan tadabur alam ke kawasan Mande dan Pantai Batu Kalang Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Tadabur alam bertujuan meningkatkan silaturrahmi sesama kader dan menyaksikan keindahan alam ciptaan Sang Khalik.
    Ketua Umum PK PMII STIT Syekh Burhanuddin Rio Putra, Minggu lalu menyebutkan, tadabur alam yang diikuti sebanyak 33 orang pengurus dan kader PMII, berlangsung Sabtu dengan meriah. Kegiatan ini sekaligus dijadikan sebagai follow up untuk memotivasi anggota PK PMII yang baru saja mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) beberapa waktu lalu.
    Kegiatan juga dilanjutkan dengan rapat kerja PK PMII STIT periode 2016/2017. "Dengan adanya agenda tadabur alam ini, mudah-mudahan PMII ke depan tetap eksis sebagai organisasi pengkaderan mahasisa di ranah kampus STIT SB. Kami terus berupaya agar PMII semakin diminati oleh kalangan mahasiswa di STIT SB untuk bergabung," kata Rio Putra yang didampingi Sekretaris Umumnya Mulya Riski dan Ketua Kopri PK PMII Yerida Lelita.
    Menurut Rio, selain anggota PK PMII STIT SB, juga hadir Pengurus Cabang PMII Kota Pariaman seperti Faisal Amri Tanjung dan Danil Kharlis. (501) 

ASN Kankemenag Padang Pariaman Diminta Mejalankan Amanah dengan Tanggungjawab

ASN Kankemenag Padang Pariaman Diminta Mejalankan Amanah dengan Tanggungjawab

Padang Pariaman--Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Padang Pariaman, H. Helmi, Kamis lalu memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) awal tahun 2017 di Gedung Pertemuan FKUB Kankemenag setempat, Kiambang, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.
    Rapat tersebut dihadiri Kasubbag TU, H. Syfarizal Tuanku Sidi Sati, Kepala Seksi (Kasi) Penmad, H. Yurdinal, Kasi Bimais, Epi Mayardi, Kasi PAI, Suhendiral, Kasi PHU, Syaiful Azhar, Kasi PD dan Pontren, Irsyad, dan Penyelenggara Syariah, Masrizal, serta Kepala KUA, madrasah dan Pokjawas se-Kabupaten Padang Pariaman.
    Pada kesempatan tersebut, seluruh Kasi dan Penyelenggara Syariah diminta untuk memaparkan rencana dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 ini. Pemaparan pertama disampaikan Kasi PD dan Pontren, Irsyad. Ia mengatakan masih membaca dan belajar tentang rencana apa yang akan dilakukan pada tahun 2017 ini.
    Kesempatan kedua diberikan pada Kasi Bimais, Epi Mayardi. Pria yang akrab disapa Ungku Epi tersebut sudah melaksanakan kegiatan pemberian SK PAI non PNS dan membentuk kepengurusan BP4 serta persiapan untuk menghadapi MTQ tingkat Provinsi Sumbar yang akan dilaksanakan di Kota Pariaman.
    Sementara Penyelenggara Syariah, Masrizal menyebutkan, untuk tahun 2017 tidak ada kegiatan yang akan dilakukan karena tidak ada dana di dalam DIPA. Sedangkan Kasi Penmad, Yurdinal mengatakan, sangat banyak sekali kegiatan yang akan dilakukan termasuk salah satunya acara Perkemahan Pramuka Madrasah tingkat Provinsi Sumbar yang akan dilaksanakan di INS Kayutanam.
    Kasi PAI, Suhendiral menerangkan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun ini diantaranya Bimtek Guru PAI. Pemaparan terakhir disampaikan Kasi PHU, Syaiful Azhar. Menurutnya, PHU Padang Pariaman sedang menunggu Peraturan Menteri Agama tentang pengembalian kuota haji Indonesia menjadi 100 persen setelah sebelumnya dipotong 20 persen oleh pihak Arab Saudi.
    "Peraturan tersebut masih digodok di pusat," terangnya. Kasubbag TU Kankemenag Padang Pariaman, H. Syfarizal menekankan, agar ASN dalam menjalankan tugasnya harus disiplin. Kedisiplinan tersebut dibuktikan dengan adanya uraian tugas ASN yang bersangkutan.
    Kepala Kankemenag Kabupaten Padang Pariaman, H. Helmi menegaskan, hasil dari Rakor yang dilaksanakan harus disosialisasikan pada satuan kerja masing-masing pejabat. "Mari kita bekerjasama dan sama-sama bekerja, buka lembaran baru untuk hari esok yang lebih baik demi kemajuan instansi Kementerian Agama yang sangat kita cintai ini," tutur Helmi.
    Ia juga mengatakan bahwa program 100 hari kepemimpinanya sebagai Kepala Kankemenag Padang Pariaman memprioritaskan kedisiplinan, baik itu di Kankemenag maupun di KUA dan madrasah yang ada di Padang Pariaman. "Kita minta seluruh ASN Kankemenag paham aturan tentang birokrasi, melaksanakan amanah dari pimpinan dengan rasa tanggungjawab. Mulai Februari nanti, di kantor ini akan dilaksanakan apel setiap pagi dan pada Jumat setiap minggunya akan dilaksanakan wirid dan kegiatan Dharma Wanita serta kegiatan keagamaan lainya," paparnnya.
    Helmi mengatakan, setiap tanggal 17 akan dilaksanakan rapat periodik usai upacara bendera, dimana setiap ASN harus memakai pakaian Korpri. "Tujuanya adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme, pengabdian, tanggungjawab, disiplin dan pelaksanaan gerakan revolusi mental aparatur sipil negara guna mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945," katanya (501) 

Di Padang Pariaman Masih Banyak yang Buang Sampah Sembaragan

Di Padang Pariaman
Masih Banyak yang Buang Sampah Sembaragan

Padang Pariaman--Setelah berhasil dalam Program Padang Pariaman Sehat tiga tahun terakhir, mengawali tahun 2017 ini, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mencanangkan program Padang Pariaman Bersih (PPB). Hal ini sejalan dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang diluncurkan akhir Desember 2016 lalu.
    Program PBB ini terinspirasi dari kegiatan gotong royong yang telah dilaksanakan pada awal tahun 2010 lalu. Ke depan, diharapkan Padang Pariaman sebegai pioner mewujudkan nagari bersih, nagari sehat dan nagari cerdas di ranah Minang ini.
    "Program gotong royong sudah jalan sejak lima tahun lalu. Kemudian Padang Pariaman Sehat telah menjadi pilot project nasional dalam bentuk GERMAS. Insya Allah, tahun ini kita gebyarkan Padang Pariaman Bersih," kata bupati didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Rena Ali Mukhni usai bersih-bersih di Fly Over Bandara Internasional Minangkabau, Sabtu (28/1).
    Orang nomor satu di Padang Pariaman itu menyadari bahwa sebagai pintu gerbang Sumatera Barat, Padang Pariaman harus memperhatikan kebersihan dan keindahan di sepanjang jalan utama dari dan menuju Kota Padang.
    Menurut pantauannya, masih ada masyarakat yang kurang disiplin dalam membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Sehingga mengganggu tatanan lingkungan, menimbulkan bau tak sedap dan rawan penyakit. "Jadi ada warga yang buang sampah sambil lewat di pinggir fly over, lalu menumpuk setiap hari. Ini kan pelanggaran namanya yang tidak boleh dibiarkan," kata peraih Satya Lencana Pembangunan itu.
    Selanjutnya, ia minta dinas terkait dan camat untuk memasang tanda larangan membuang sampah di sepanjang aliran sungai. Karena bisa mengakibatkan banjir pada musim hujan dan sungai menjadi kotor. Alumni Lemhanas tahun 2012 itu juga meminta dinas terkait untuk berinovasi dalam memanfaatkan lahan kosong menjadi ruang taman hijau sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
    "Sebagaimana sering saya sampaikan, sudah saatnya masyarakat menikmati. Artinya, program yang dibuat harus jelas untuk rakyat," kata peraih penghargaan Ksatria Bhakti Husada dari Presiden RI itu.  
    Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Pertanahan, Yuniswan ingin menjadikan program Padang Pariaman Bersih sebagai primadona tahun 2017 ini. "Sesuai arahan bapak bupati, program PPB melibatkan seluruh unsur masyarakat dan peran ibu-ibu PKK," kata mantan Kepala BP3KP itu. (501)

Wujudkan Persaingan Usaha yang Sehat Hindari Praktek Monoponi

-Di Koto Mambang, Sungai Durian
Turnamen Bulutangkis Ali Mukhni-Damsuar Meriah

Patamuan--Open turnamen bulutangkis Ali Mukhni-Damsuar Cup II yang digelar pemuda Koto Mambang, Nagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan yang dilaksanakan semenjak 20 Mei lalu disambut antusias penggemar bulutangkis dari empat kecamatan. Sekitar 80 pasang yang berasal dari empat kecamatan itu ikut ambil bagian pada turnamen tersebut, untuk memperebutkan tropi lepas dan uang tunai.
    Ketua Panitia Pelaksana, Akhiruddin Datuak Malakiwi yang didampingi Sekretarisnya, Darwisman serta koordinator pertandingan, Bujang Masri dan Khairunas kepada wartawan menyebutkan, empat kecamatan yang diundang untuk mengikuti open turnamen tersebut, Kecamatan Patamuan, Padang Sago, VII Koto Sungai Sariak, 2 x 11 Kayutanam, 2 x 11 Enam Lingkung dan Kecamatan Enam Lingkung.
    "Kita berharap, menjelang penutupan nantinya acara ini dapat berlangsung sukses, bisa terlaksana atas sokongan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman selaku Ketua Umum Koni, dan Ketua Harian Koni, KNPI Padangpariaman, serta beberapa donatur dan dukungan moril maupun materil dari Walikorong Koto Mambang, Tarmizi serta Walinagari Sungai
Durian, Nusyirwan Nazar," kata mereka.
    Partisipasi demikian, para panitia menyampaikan terima kasihnya pada Ali Mukhni-Damsuar, Zahirman selaku Ketua KNPI Padang Pariaman. Sebab, kegiatan tersebut dinilai punya banyak mafaat, terutama dalam meningkatkan sportivitas dunia olahraga, khusus dibidang bulutangkis tersebut. "Lewat kegiatan ini, kita dapat melakukan uji kekuatan dimasing-masing tim, sehingga kedepannya, PBSI Padang Pariaman punya banyak potensi bibit pebulutangkis yang handal, untuk memperjuangkan daerah ini," harapnya. (dam)
-----------------------------------------------------------------

-Sosialisasi UU No 5 Tahun 1999
Wujudkan Persaingan Usaha yang Sehat Hindari Praktek Monoponi

Kayutanam--Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, serta pihak lain, yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang nomor 5 tahun 1999, dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
    Kamis, (26/5) KPPU RI Kantor Perwakilan Medan melakukan sosialisasi undang-undang nomor 5 tahun 1999 di Anai Resort, Padang Pariaman, yang diikuti oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab setempat, Kadin, DPRD dan sejumlah pelaku usaha di Padang Pariaman dan sebagian di Kota Pariaman. Acara tersebut dibuka langsung oleh Asisten III Setdakab, H. Taslim. Bertindak selaku pemateri dalam acara itu Wakil Ketua KPPU RI, Dr. Sukarmi dan Usman Labai dari Staf Ahli Kantor Bupati Padang Pariaman.
    Menurut Taslim, undang-undang ini merupakan landasan yang kuat dalam memajukan persaingan usaha dalam membangun dunia usaha yang sehat. "Untuk itu, peran KPPU sangat penting artinya dalam melakukan pengawasan demikian. Semoga saja undang-undang ini dapat diimplementasikan didaerah ini, dalam arti penting melihat persaingan yang sehat terhadap pelaku usaha itu sendiri," kata dia.
    Sementara, Wakil Ketua KPPU RI Kantor Perwakilan Medan, Dr. Sukarmi melihat persaingan dunia usaha saat ini cukup tinggi. Akibatnya, kasus yang masuk ke KPPU hampir sama dengan yang masuk ke KPK. "Kasus yang paling banyak itu ditemukan pada pengusaha pengadaan barang dan jasa. Kenapa demikian, hampir seluruhnya pengusaha kita menggantungkan hidupnya pada sumber APBD didaerah setempat," katanya.
    "Dalam era pasar bebas yang kini tengah berkembang, kita tidak bisa tutup mata melihat persaingan dunia usaha yang semakin tinggi. Nah, untuk bisa dibilang persaingan itu sehat, disinilah peran penting dari pemerintah, dan pelaku usaha itu sendiri, untuk bersama-sama ikut menciptakan iklim usaha yang kondusif," ungkap Sukarmi.
    Menurut dia, KPPU yang telah 11 tahun hadir di republik ini sangat menjaga kepentingan umum, dalam meningkatkan efesiensi ekonomi nasional untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya juga mewujudkan usaha yang kondusif. "Persoalan pasar tradisional dan pasar modern yang kini menjadi dilema tersendiri, Pemkab bersama DPRD nya bisa mengatur, agar semuanya berjalan dengan dinamika yang sehat," katanya lagi.
    Sukarmi menyebutkan, KPPU RI yang berkantor pusat di Jakarta, hingga saat ini telah memiliki enam kantor perwakilan di daerah, yakni Medan, Balikpapan, Batam, Makssar, Manado dan Surabaya. Lembaga itu memiliki tugas pokok, melaksanakan penegakkan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tersebut, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah, yang berkaitan dengan praktek monopoli, atau persaingan usaha yang tidak sehat.
    "Persaingan usaha yang tidak sehat, adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan, atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum, serta menghambat persaingan usaha, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 6 dalam undang-undang tersebut," sebut Sukarmi. (dam)
--------------------------------------------------------------

-Antusias Masyarakat Terhadap Kota Palapa
Pekan Depan Forum Lahir, Proposal Siap Diajukan

Lubuk Alung--Keinginan untuk mewujudkan Kota Palapa oleh sebagian besar kalangan yang berada di Dapil IV Padang Pariaman, tidak bisa dianggap remeh. Antusias dan keseriusan para tokoh masyarakat dan para elite yang ada di Lubuk Alung, Batang Anai nampaknya mulai memperlihatkan titik terang.
    Hasil kesepakatan pertemuan informal, Rabu (25/5) malam, yang dihadiri oleh Bahrum Ryk. Rajo Sampono, selaku tokoh penggagas, yang merupakan pemegang ulayak Ketaping, Imran Zahdi Datuak Tumangguang Basa, tokoh muda yang kini berkiprah di Partai Golkar Padang Pariaman, Dr. Irwandi Sulin, selaku pihak akademisi yang berada di wilayah itu, Ruswan Tanjung, Suharman Datuak Pado Basa, Ketua KAN Lubuk Alung, Jon Sarli Datuak Marajo, tokoh niniak mamak Lubuk Alung, serta pihak lainnya, menyepakati untuk mengadakan pertemuan lanjutan pada minggu depan di Ketaping.
    Alasan untuk mendirikan sebuah daerah baru tersebut, nampaknya akan menjadi titik fokus dari para tokoh demikian. Semakin hari, sambutan masyarakat sangat antusias. Termasuk juga sambutan dari sejumlah perantau asal wilayah itu yang telah lama menginginkan adanya pengelolaan daerah secara sendiri, dan dianggap mampu untuk mandiri, yang setara dengan daerah lainnya di nusantara ini.
    Rajo Sampono sendiri beralasan, ide untuk mencetuskan ini sebenarnya sudah sangat lama. Dan itupun sangat beralasan, karena 60 persen sumber PAD Padang Pariaman berasal dari Dapil IV, yang meliputi Kecamatan Lubuk Alung, Batang Anai dan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang. Pertemuan minggu depan, Rajo Sampono selaku pemegang kekuasaan Kenagarian Ketaping siap untuk menjadi tuan rumah, dan selaku pihak yang akan mengundang seluruh Ketua KAN yang ada di Dapil IV plus Kecamatan Nan Sabaris lama, yang juga termasuk Ulakan Tapakis.
    Sementara, Irwandi Sulin melihat rencana itu tidak mesti harus berlama-lama. "Saat pertemuan nanti kita lahirkan sebuah forum yang akan menjalankan kebijakan ini, hingga tuntas. Seluruh proposalnya juga segera dirampungkan, dan forum itu nantinya yang bertugas menjalankannya, termasuk juga melibatkan seluruh unsur, sesuai dengan spesialisasinya," kata Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tamansiswa Padang ini.
    Rajo Sampono sangat ingin hal itu terwujud. Sebab, Ketaping yang dianggap berpotensi besar, jangan sampai lepas, dan akhirnya masuk ke Kota Padang. Dan itu pun sangat memungkinkan, karena riak-riak, tarik-menarik kepentingan antara Kota Padang dengan pihak Ketaping terus terjadi. "Jadi, daripada Ketaping lepas, mendingan kita buat saja daerah tingkat dua yang sejajar. Itu wajar, karena pertumbuhan wilayahnya sudah sangat layah dan memungkinan dari berbagai asfek," ungkapnya. (dam)

Besok di Aula FKUB Musda BP4 Padang Pariaman Jangan Sampai dalam Tekanan

Besok di Aula FKUB
Musda BP4 Padang Pariaman Jangan Sampai dalam Tekanan

Padang Pariaman--Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (25/1) besok melakukan Musyawarah Daerah (Musda IV), untuk memperbaharui kepengurusan organisasi tersebut yang telah habis masa pengabdiannya.
    "Alhamdulillah, panitia pelaksana acara Musda IV BP4 telah terbentuk," kata Sutan Yardi, Ketua Panitia Musda BP4 pada Singgalang, Minggu kemarin. Dan Musda itu sendiri sempat beberapa kali terundur karena sesuatu lain hal, terutama padatnya acara di akhir tahun lalu.
    Menurut Yardi, Musda telah diputuskan pada Rabu besok di Gedung Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kemenag Padang Pariaman di Kiambang, nagari Lubuak Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, yang nantinya akan diikuti sekitar 100 peserta.
    "Peserta Musda terdiri dari utusan BP4 kecamatan, Kepala KUA di 17 kecamatan, pengurus BP4 kabupaten, utusan Muhammadiyah dan NU, serta Kemenag Padang Pariaman," ujar dia.
    Sebagai panitia pelaksana, Yardi ingin Musda itu berjalan dengan baik, dan mampu menghasilkan keputusan yang nantinya akan dijalankan oleh pengurus BP4 yang baru hasil Musda demikian.
    Banyak persoalan yang menyangkut dengan perkawinan ini terjadi di Padang Pariaman. "BP4 harus punya peran penting, sesuai bidang tugas yang diembannya, dalam kelestarian perkawinan di tengah masyarakat," ujar Yardi yang Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Lubuk Alung ini.
    Kandidat ketua
    Hingga saat ini, ujar Yardi, kandidat yang ingin menjadi ketua cukup banyak dan itu wajar. Sebab, BP4 merupakan organisasi independen. "Kita ingin, orang yang jadi pimpinan itu mampu dan mau berbuat yang terbaik demi untuk kemajuan organisasi ini. Dan lagi, mereka harus pula terbebas dari politik praktis," sebutnya.
    Katanya lagi, dalam konsep yang dibuat panitia pelaksana, untuk menjadi seseorang itu jadi ketua tidak melalui voting. Melainkan dengan cara musyawarah mufakat melalui perwakilan atau formatur yang mewakili semua wilayah dan keterwakilan masing-masing pihak dari peserta Musda itu sendiri.
    Dia ingin pula, Musda demikian tidak dalam tekanan. "Maju mundurnya organisasi ini diawali oleh peserta Musda. Peserta harus bersepakat untuk kemajuan wadah organisasi yang berhubungan dengan pelestarian perkawinan ini," ungkapnya. (501)

Lewat Bantuan Dinas Sosial Mimpi Wardi dan Fitri Punya Rumah Layak Huni Terwujud

Lewat Bantuan Dinas Sosial
Mimpi Wardi dan Fitri Punya Rumah Layak Huni Terwujud

Lubuk Alung--Mimpi Wardi dan Fitri untuk punya rumah layak huni akhirnya terkabul lewat bantuan Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman. Meskipun rumah yang baru dibangun itu belum selesai 100 persen, pasangan suami istri yang telah dikarunia empat orang putra ini telah mendiaminya.
    "Tingga lantai jo pintu lai, pak," kata Fitri, Minggu saat rumah barunya di Korong Palayangan, Nagari Balah Hilia, Lubuk Alung di datangi anggota DPRD Padang Pariaman, Happy Naldy, Pejabat Walinagari Balah Hilia, Nasrizal dan rombongan lainnya.
    Habis gimana lagi. Karena memang ini rumah adanya. Bantuan senilai Rp15 juta, untungnya tidak berbentuk uang diberikan Dinas Sosial. Melainkan berbentuk barang bangunan, sesuai pula anjuran Happy Naldy, karena bantuan demikian masuknya lewat aspirasi anggota dewan asal Partai Gerindra itu.
    Saat didatangi, Fitri tampak mulai ceria. "Untung ada anak bujang yang bisa membantu tukang dalam pengerjaan rumah ini. Dan, Alhamdulillah, meskipun atap sudah terpasang, batubata masih ada dan bisa pula untuk membuat dapur natinya," sebut Fitri.
    Wardi, suami Fitri hanyalah seorang buruh kasar di pinggir Sungai Batang Anai, tak jauh dari kediamannya, Palayangan itu. Tiap hari dia mengambil pasir dan krikil buat pengusaha tambang. Dan dari sanalah dia hidup dan menghidupi istri dan empat orang anaknya yang masih kecil-kecil.
    Impian untuk sebuah rumah rancak dan layak huni awalnya terasa berat oleh pasangan ini. Untuk itu, dia menyampaikan terima kasihnya pada Happy Naldy yang telah menyuarakan kepentingan hidupnya di Kabupaten Padang Pariaman. Begitu juga kepada Pejabat Walinagari Balah Hilia, Nasrizal yang hampir tiap hari melihat dan mewanti-wanti pengerjaan rumah demikian.
    "Awalnya, konsep nagari itu rumahnya tidak sebesar ini. Tetapi karena kebijakan yang punya rumah, besarnya sedikit ditambah," ujar Nasrizal. Tapi tak apa juga. Yang penting, keluarga ini bisa nyaman dan aman untuk tinggal dalam rumah ini.
    Happy Naldy yang Ketua Badan Kehormatan DPRD Padang Pariaman itu minta Fitri untuk melanjutkan pembangunan lantai tersebut. "Carilah tukangnya. Nanti, soal upahnya saya yang tanggung. Namun, tolong juga oleh anak-anak untuk kerja kulinya, agar bisa berjalan maksimal," pinta Happy Naldy. (501)

Dalam Berdakwah Penyuluh Harus Punya Argumen

Padang Pariaman--Sebanyak 136 Penyuluh Agama Islam (PAI) non Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima Surat Keputusan (SK) di Mushalla Al Mubaraq, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, di Kiambang, Nagari Lubuak Pandan, Kecamatan 2x11 Enam
Lingkung, Rabu (18/1) lalu.
    SK tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama RI, DR. H. Muchtar Ali didampingi Kabid Penais Zawa Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar, H. Maswar, Kasubbag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, H. Syafrizal Tuanku Sidi Sati dan Kasi Bimais, Epi Mayardi.
    "Penyuluh agama dalam menyampaikan dakwahnya di tengah masyarakat harus mempunyai argumentasi dan bisa membaca situasi dan kondisi serta dimana penyuluh yang bersangkutan melakukan penyuluhan," pesan Muchtar Ali.
    Sementara itu, Kasubbag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman, Syafrizal mengatakan, 136 PAI non PNS tersebut akan ditempatkan di 17 kecamatan yang ada di daerah ini, dengan masing-masing kecamatan memiliki delapan PAI non PNS.
    "Pada Desember 2016 lalu, telah dilaksanakan ujian tertulis, wawancara dan meluluskan 136 orang PAI non PNS," terangnya. Kegiatan tersebut juga dihadiri seluruh PAI Fungsional dan Kepala KUA se-Kabupaten Padang Pariaman serta ASN Kankemenag daerah ini. (501)

50 Mahasiswa IAIN Imam Bonjol Padang PPL di Padang Pariaman

50 Mahasiswa IAIN Imam Bonjol Padang PPL di Padang Pariaman

Padang Pariaman--Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Padang Pariaman, H. Syamsuir, Selasa (17/1) lalu menerima 50 orang mahasiswa Pendidikan Praktek Lapangan (PPL) tahun 2017 dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, Padang di Gedung Pertemuan FKUB Kankemenag setempat di Kiambang, Nagari Lubuak Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung.
    Mahasiswa tersebut diserahkan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah, Dr. Resmiwal yang akan menempati sembilan madrasah yang tersebar di Kabupaten Padang Pariaman selama empat bulan, terhitung Januari sampai Mei nanti.
    "Selamat datang adik-adik mahasiswa di Padang Pariaman. Kami bangga dan berterima kasih, daerah ini telah dipilih sebagai PPL dan semoga adik-adik semuanya bisa betah di sini," kata Syamsuir.
    Di tempat yang sama, Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Madrasah (Penmad), H. Yurdinal menghimbau pada seluruh kepala madrasah agar memberikan fasilitas dan bimbingan pada mahasiswa yang melakukan praktek di madrasah masing-masing. "Kita minta pada kepala madrasah supaya membantu mahasiswa yang praktek di madrasah selama empat bulan ini," tegasnya.
    Yurdinal juga berharap, agar diselenggarakan pertemuan sekali dalam sebulan antara mahasiswa dengan pihak Kankemenag Padang Pariaman guna berdiskusi untuk memantau perkembangan kerja yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa. Hadir dalam serah terima tersebut, Kasubbag TU, H. Syfarizal, Kasi Bimais, Epi Mayardi dan Kepala Madrasah se-Padang Pariaman serta rombongan dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. (501)

Peduli dalam Pendidikan Bupati Ali Mukhni Dapat Peghargaan dari Kemenag RI

Peduli dalam Pendidikan
Bupati Ali Mukhni Dapat Peghargaan dari Kemenag RI

Padag Pariaman--Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menerima penghargaan sebagai pemerintah daerah peduli pendidikan dan kontribusi dalam pembangunan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendikia dari Kementerian Agama RI 2017. Ali Mukhni satu-satunya kepala daerah dari Sumatera Barat yang meraih penghargaan yang bergengsi tersebut yang diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin.
    Penghargaan ini mengukuhkan Bupati Ali Mukhni sebagai Kepala Daerah yang berkontribusi besar dalam memajukan pendidikan agama. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan MAN Insan Cendikia di Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.
    "Keberadaan MAN IC di Padang Pariaman berkat kerja keras dan kegigihan Bapak Ali Mukhni. Jadi layak diapresiasi oleh Pemerintah," kata Menag Lukman Hakim Saifuddin pada acara Hari Amal Bakti (HAB) di Gedung Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (20/1) lalu.
    Dikatakannya, pemerintah memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah sebagai ekspresi kesyukuran dan pengakuan, bahwa kita memiliki pemimpin yang peduli dan mewakafkan dirinya untuk pendidikan Islam, agar terus maju dan berkembang di seluruh pelosok tanah air. "Selamat kepada Bapak Bupati dan Walikota, suatu kebanggaan bagi kita semua dapat berkumpul dengan para pionir dan inspirator pendidikan Islam dari seluruh Indonesia," kata politisi PPP itu.
    Bupati Ali Mukhni mengatakan, bahwa MAN Insan Cendikia berdiri di atas lahan seluas 10 hektare. Lokasi ini sangat strategis karena hanya berjarak 25 kilometer dari Bandara Internasional Minangkabau dengan jarak tempuh paling lama 30 menit. Pembangunan dimulai tahun 2013 dengan dana awal sebesar Rp60 miliar. Hasilnya gedung perkantoran, ruang kelas dan asrama sangat representatif sehingga peserta didik nyaman dalam proses belajar dan ketika beristirahat.
    "Perjuangan mendapatkan MAN IC sangatlah berat. Kita bersaing dengan kabupaten dan kota lali di dalam dan luar Sumatera Barat. Alhamdulillah, berkat doa dan dukungan masyarakat, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah SWT," ujar bupati yang terkenal jago lobi itu.
    Ditambahkannya, MAN IC telah menerima siswa sebanyak 96 orang melalui seleksi online dan persyaratan yang ketat. Seperti harus hafal minimal satu juz kitab suci Al Quran. Ia menjamin tidak ada intervensi siapapun dalam penerimaan siswa karena sudah ada komitmen dari pemerintah pusat.
    "Bersyukurlah jika ada anak-anak kita yang menempuh pendidikan di MAN IC. Lulusannya diterima di perguruan tinggi favorit dan menguasai setidaknya tiga atau empat bahasa asing," ujarnya.

    Asrama Haji

    Bupati Ali Mukhni apresiasi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang berkomitmen melanjutkan pembangunan Asrama Haji di Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai. Adapun lahan yang disediakan seluas 10 hektare yang sudah dibaliknamakan kepada Kementerian Agama RI. Asrama haji ini adalah yang terluas di Sumatera dan berjarak kurang dari 10 kilometer dari bandara dengan jarak tempuh 15 menit saja.
    "Tadi saya sampaikan harapan masyarakat Sumatera Barat, khususnya Padang Pariaman untuk kelanjutan Asrama Haji. Alhamdulillah, Pak Menteri sangat respon dan kembali menganggarkan tahun ini," ujar Ali Mukhni yang didampingi Kadis Dukcapil M. Fadhly
    Dijelaskannya, bahwa pada tahun 2015 lalu, Kemenag telah menganggarkan dana awal sebesar Rp100 miliar. Namun disayangkan hanya dapat terserap 50 persen saja. Tahun ini direncanakan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk kelanjutan bangunan.
    "Disain awal pembangunan asrama haji ini akan menelan dana Rp800 miliar dari APBN. Sedangkan Pemkab menganggarkan pembuatan gerbang dan akses masuk selebar 30 meter," ungkapnya. (501)

Padang Pariaman Jadi Daerah Pengembangan Perguruan Tinggi

Padang Pariaman Jadi Daerah Pengembangan Perguruan Tinggi

Padang Pariaman--Kabupaten Padang Pariaman terbilang semakin disorotan sebagai kawasan pembangunan perguruan tinggi. Selain wilayahnya yang strategis, kemudahan dalam penyediaan lahan menjadi perhatian perguruan tinggi tersebut untuk berdiri di daerah itu.
    Bahkan, sekarang Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni sudah mencatat beberapa perguruan tinggi yang ingin berdiri di daerah itu. Di antaranya Universitas Seni Budaya Indonesia (USBI), Politeknik Negeri Padang, Fakultas Pariwitasa dan Perhotelan Universitas Negeri Padang, dan Universitas Bisnis Internasional dari Abdul Latif.
    Untuk USBI dan Politeknik Negeri Padang, Ali Mukhni memperkirakan Februari ini, sertifikat kepemilikan tanah akan diterbitkannya. Pasalnya kedua perguruan tinggi tersebut, sudah sangat mengharapkan kepemilikan sertifikat tanah yang telah disediakan, agar dapat memulai pembangunan perguruan tingginya di Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam.
    "Kami akan percepat harapan Rektor ISI Padang Panjang, agar sertifikat tanah atasnama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikti) cepat diterbitkan. Sehingga pembangunan USBI dapat dimulai lebih cepat," ujar Ali Mukhni didampingi Wakilnya Suhatri Bur, saat menyambut kedatangan rombongan ISI Padang Panjang dan Politeknik Negeri Padang di ruang kerjanya, kemarin.
    Untuk percepatan penerbitan sertifikat tersebut, imbuh Ali Mukhni, pihaknya meminta ISI Padang Panjang dan Politeknik Negeri Padang melayangkan surat permohonan kepada Gubernur Sumbar dan dirinya. Sebab keputusan penentuan lahan menjadi hak Gubernur Sumbar.
    "Kami menyediakan masing-masing 50 hektare tanah untuk pembangunan USBI dan Politeknik Negeri Padang. Sekarang tanah tersebut tinggal dibuatkan bandar sebagai sekatnya," ujar bupati peraih Satya Lencana Pembangunan itu.
    Sedangkan untuk pembebasan lahan jalan, kata Ali Mukhni, pihaknya juga sudah menyelesaikannya. Jadi sekarang jalan menuju kawasan pembangunan USBI dan Politeknik Negeri Padang, tinggal menunggu dibangun. "Lahan yang sudah kami bebaskan itu lebarnya sekitar 50 meter dan panjangnya sekitar 3 kilometer. Kami berterima kasih atas dukungan penuh warga terkait pembebasan lahan itu," ujarnya.
    Selain itu, Ali Mukni juga menyampaikan kegembiraannya, bahwa banyak perguruan tinggi yang menginginkan berdiri di Kabupaten Padang Pariaman. Bahkan di antara perguruan tinggi itu, ada yang berkelas internasional nantinya. "Kami juga diminta Bapak Abdul Latif menyediakan lahan sekitar 15 hektare untuk mendirikan Universitas Bisnis Internasional. Sebab beliau melihat banyak generasi di Padang Pariaman yang memiliki wawasan bisnis," sebutnya.
    Rektor ISI Padang Panjang, Novesar Jamarun mengatakan, penerbitan sertifikat lahan yang mereka harapkan itu dapat berlangsung lancar. Dia akan turut melaksanakan dengan cepat segala permintaan Bupati Ali Mukhni, terkait surat permohonan.
    "Kami memilih Kabupaten Padang Pariaman untuk pendirian USBI karena willayahnya stategis. Selain itu, potensi pendidikan sangat baik perkembangannya kami lihat di daerah itu," katanya. (501)

Terungkap Dalam RAT KPN Padang Pariaman Masih Minus Karena Beban Hutang

-Terungkap Dalam RAT
KPN Padang Pariaman Masih Minus, Karena Beban Hutang

Pariaman--Rapat Anggota Tahunan (RAT) bukan saja momen sangat penting untuk meningkatkan silaturahmi antara pengurus dan anggota, tetapi juga forum untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun berjalan, dan menyusun program kerja baru yang akan datang.
    Wakil Bupati Padang Pariaman, H. Damsuar Datuak Bandaro Putiah, menyebutkan hal itu Kamis (23/6) saat RAT Koperasi Pegawai Negeri (KPN) di Pariaman. Katanya lagi, peserta RAT hendaknya jangan banyak hadir ketika doorprize, tetapi aktif berpartisipasi sejak penyampaikan laporan pertanggunganjawaban pengurus, selanjutnya mengkoreksi dan mengkomfirmas sekaligus memberikan saran dan masukan untuk program ke depan.
    Sebagai contoh, kata dia, jumlah kekayaan bersih tahun buku 2009 sebesar Rp5,03 miliar lebih, tahun buku 2010 naik menjadi Rp5,42 miliar lebih. Kewajiban jangka panjang seperti hutang yang harus dibayar kepada bank donasi modal, tahun buku 2009 sebesar Rp12,48 miliar lebih, tahun buku 2010 berkurang menjadi Rp9,4 miliar lebih.
Tahun 2010 pengurus KPN berhasil pula memperoleh suntikan modal atau kredit dari PKP-RI sebesar Rp500 juta, dan dari PT BKE sebesar Rp300 juta.
    Menurut Damsuar, untuk memenuhi kebutuhan anggota, pada tahun buku lalu, sebanyak 618 anggota atau 51 persen lebih mendapat pelayanan kredit simpan pinjam, dengan jumlah dana sebesar Rp2,18 miliar lebih.
Sisa Hasil Usaha atau SHU, pada tahun buku 2010 sebelum dipotong pajak sebesar Rp27,25 juta lebih, dan itu menurun dibandingkan dengan tahun buku 2009 yang berjumlah Rp51 juta lebih, disebabkan naiknya beban administrasi dan umum serta beban organisasi.
    "Membangun koperasi merupakan suatu proses pembelajaran yang berkelanjutan dan berpeluang tinggi. Selaras dengan adanya pergantian generasi, pertambahan jumlah anggota masyarakat, dan perkembangan yang ada, membangun koperasi tidak bisa menjadi monopoli pemerintah. Untuk mengembangkan dan menumbuhkan koperasi, organisasi koperasi sendiri yang harus didorong untuk secara aktif membangun dirinya. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah lepas tangan. Pemerintah tetap sangat diperlukan untuk menciptakan iklim kondusif yang dibutuhkan dan mendorong serta mengundang partisipasi positif pihak terkait dalam membangun koperasi," katanya.
    Namun, ujar Damsuar lagi, permasalahannya adalah bahwa pada satu sisi pembangunan koperasi tergantung pada partisipasi aktif berbagai pihak, terutama dari kalangan koperasi sendiri meliputi anggota, pengurus dan pengelola serta partisipasi aktif pihak terkait baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Pada sisi lain belum tentu terdapat pemahaman yang sama tentang tujuan, sasaran dan pengukuran serta kriteria penilaian hasilnya.
    Sementara Sekretaris KPN Padang Pariaman, Rasyid menyampaikan peningkatan perkembangan modal sendiri akibat dari simpanan anggota. Dari data 2010 jumlah anggota berkurang karena banyak yang masuk pensiun, tetapi simpanan wajib jadi bertambah.
    Menurut dia, saat ini KPN masih belum beruntung, karena banyaknya beban bunga yang harus dibayar pada bank. Untuk tahun ini, dapat diprediksi SHU kurang lebih Rp394 juta. Hal itu terjadi dengan berkurangnya beban hutang dimaksud. (dam)

Di Bukittinggi 20 Warga Belajar LPK SIEC Padang Pariaman Ikuti UK

Di Bukittinggi
20 Warga Belajar LPK SIEC Padang Pariaman Ikuti UK

Lubuk Alung--Setelah mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan selama 250 jam pelajaran atau kurang lebih sekitar tiga bulan di tahun 2016 lalu, Minggu (15/1) warga belajar Lembaga Pendidikan dan Kursus SIEC Kabupaten Padang Pariaman mengikuti Uji Kompetensi (UK) operator komputer di Tempat Uji Kompetensi (TUK) LPK Dynasty Bukittinggi.
    Direktur LPK SIEC Padang Pariaman, Hilman H kepada Singgalang menjelaskan, warga belajar yang mengikuti UK tersebut ada 20 orang, tergabung dalam program Pendidikan Pelatihan Kerja (PPK). UK dilakukan selama sehari penuh di Kota Bukittinggi, dan hasilnya akan diumumkan beberapa hari lagi.
    Menurut dia, di Sumatera Barat ini hanya dua tempat yang bisa dan boleh melakukan UK demikian. Di samping yang di Bukittinggi ini, ada satu lagi lembaga di Kabupaten Solok sana. "Kita pilih UK di LPK Dynasty Bukittinggi ini, lantaran dekat dari Lubuk Alung, tempat beroperasinya LPK SIEC Padang Pariaman," ujar Hilman.
    Dia ingin, semua warga belajar yang ikut UK itu bisa lulus 100 persen. UK ini dilakukan, ujar Hilman, adalah rangkaian akhir dari kegiatan pelatihan selama tiga bulan. Diharapkan juga, ilmu operator kumputer yang didapatkannya di LPK SIEC ini bisa dimanfaatkannya dengan baik dan benar.
    Bagi Hilman, suksesnya warga belajar itu mengikuti program PKK dan telah pula ikut UK, merupakan kepuasan tersendiri dalam memajukan lembaga yang dia pimpin. "Semoga saja, LPK SIEC Padang Pariaman lebih mampu lagi berbuat yang terbaik buat warganya di masa mendatang, terutama di bidang kemajuan tekhnologi informasi yang saat ini menjadi prasyarat utama dalam berbagai bidang kerja," ungkapnya. (501)

Syamsul Bachri Maju dalam Pilwana Majukan Sikucua Barat dengan Potensinya

Syamsul Bachri Maju dalam Pilwana
Majukan Sikucua Barat dengan Potensinya

Kampuang Dalam--Syamsul Bachri, satu dari sekian banyak tokoh masyarakat Nagari Sikucua Barat, Kecamatan V Koto Kampuang Dalam, Kabupaten Padang Pariaman yang ingin maju dan mencalonkan diri jadi calon walinagari setempat tahun ini.
    Pria kelahiran 1970 ini ingin memajukan nagari yang baru saja mekar itu dari berbagai ketertinggalannya, dengan memanfaatkan seluruh potensi nagari yang ada. "Sikucua Barat, satu dari empat nagari baru pencahan dari induknya, Sikucua. Punya potensi lahan pertanian yang luas, yang sebagian besarnya penuh dengan tanaman kakao," kata dia saat bersua Singgalang, Senin kemarin di Pariaman.
    Menurut Syamsul Bachri, Nagari Sikucua Barat terdiri dari tujuh korong. Yakni, Korong Koto Panjang, Koto Padang, Toboh, Marunggai, Alahan Tabek, Patamuan, dan Korong Air Sonsang Durian Angik. "Nagari yang luas ini, hanya pertanian yang bisa dibanggakan. Itupun jalannya masih di tempat, dan perlu pengembangan," katanya.
    "Setelah berkomunikasi dengan berbagai pihak yang ada di Sikucua Barat, baik yang di kampung maupun yang tinggal di rantau, saya mantapkan diri untuk ikut berkompetesi dalam Pilwana tahun ini," ujarnya.
    Syamsul Bachri sendiri belum tahu pasti, apakah jadi rencana Pemkab Padang Pariaman menggelar Pilawana serentak tahun ini atau tidak. Yang jelas, sebagai nagari baru pemekaran yang saat ini walinagarinya dijabat oleh seorang pejabat walinagari dari Pemkab daerah ini, tentu harus meletakkan pondasi dasar dalam penataan nagari ini ke depannya.
    Katanya lagi, di samping punya lahan pertanian yang luas, Sikucua Barat juga punya potensi yang besar di peratauan. "Kita ingin, antara ranah dan ratau bisa terjalin dengan baik. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan para perantau," sebutnya.
    Dalam konsepnya, Syamsul Bachri punya mimpin setiap korong yang ada di Sikucua Barat punya lembaga pendidikan, setidak-tidaknya lembaga pendidikan PAUD dan TK. Pendidikan usia dini ini sangat penting, dan harus jadi perhatian semua pihak. (501)

Setiap OPD Harus Punya Keunggulan dan Inovasi

Setiap OPD Harus Punya Keunggulan dan Inovasi

Padang Pariaman--Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menegaskan, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki keunggulan dan inovasi masing-masing. Dalam 100 hari kerja, harus ada perubahan dalam pelayanan yang mengacu kepada visi dan misi kepala daerah. Mementingkan program yang besar daripada kantor yang megah.
    "Biar kantornya kecil, tapi hatinya lapang. Intinya pelayanan masyarakat diutamakan dan diatas segala-galanya," kata Bupati Ali Mukhni didampingi Wabup Suhatri Bur, Senin (16/1).
    Mengawali tahun anggaran 2017, kata Ali Mukhni, saatnya masyarakat menikmati. Artinya selama 12 tahun memimpin Padang Pariaman tentunya masyarakat harus merasakan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. 
    "Jadi jangan normatif saja. Datang jam 7 pagi pulang jam 4 sore. Tapi hasil tak ada. Jangan salahkan saya kala ditindak tegas nantinya," kata Alumni Harvard Kennedy School di Amerika Serikat itu.
    Sekdakab Jonpriadi minta kepada masing-masing OPD untuk segera menyerahkan nama Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara.
    "Paling lambat diserahkan besok (17/1) ke BPKD. Jadi langsung kita tetapkan dengan SK Bupati sehingga percepatan kegiatan dapat terealisasi dengan baik," kata dia. 
    Terkait pekerjaan fisik, tambah Jonpriadi, segera dikoordinasikan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Diharapkan bulan Januari ini telah mulai di beberapa OPD. Begitu juga dengan kegiatan rutin, agar kelengkapan administrasi keuangan dipercepat.
    "Saat ini kita punya cukup banyak uang. Jika tidak segera dicairkan akan mengendap di kas daerah," ujarnya. (501)

Enam Pejabat Eselon IV dan V Kemenag Padang Pariaman Dilantik

Enam Pejabat Eselon IV dan V Kemenag Padang Pariaman Dilantik

Padang Pariaman--Pejabat Kepala Kemenag Padang Pariaman, H. Syamsuir melantik dan mengambil sumpah enam orang pejabat Eselon IV dan V di lingkungan Kemenag setempat, Jumat lalu.
    Keenam orang yang dilantik tersebut adalah H. Syfarizal Tuanku Sidi Sati sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU). Kemudian Irsyad, dilantik sebagai Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Kasi PD dan Pontren) yang ditinggalkan H. Syfarizal.
    Selanjutnya, Suhendiral dilantik sebagai Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (Kasi Pais), sebelumya menjabat Penyelenggara Syariah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam.
Adrizal, yang sebelumnya menjabat Kepala Urusan Tata Usaha (Kaur TU) MTsN Sintuak berpindah menjadi Kaur TU MTsN Pauh Kambar.
    Sedangkan jabatan Kaur TU MTsN Sintuak yang ditinggalkan Adrizal diisi oleh Alyusni, yang sebelumnya menjabat Pengelola Bahan Kepegawaian dan Ketatalaksanaan MTsN Sintuak. Sementara, Tando Reni dilantik sebagai Kaur TU MTsN Tandikek yang kosong ditinggal oleh Sadri, yang memasuki purnabhakti bulan Maret 2016 lalu.
    Sebelumnya Tando Reni merupakan Pengelola Badan Kepegawaian dan Ketatalaksanaan Kankemenag Kabupaten Padang Pariaman.
    "Jabatan adalah amanah dari pimpinan yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT, di tangan saudaralah letaknya keberhasilan Kemenag Kabupaten Padang Pariaman, maka bekerjalah secara profesional, disiplin dan tidak menyimpang dari pakta integritas," kata Syamsuir.
    Dia juga menegaskan, agar pejabat yang baru dilantik bisa menyesuaikan diri dengan pegawai di lingkungan ini, dimana yang bersangkutan di tempatkan (501)

Manfaatkan KKG PAI untuk Mengasah Kemampuan Guru yang Luar Biasa

Manfaatkan KKG PAI untuk Mengasah Kemampuan Guru yang Luar Biasa

Lubuk Alung--Pelantikan dan pembekalan pengurus Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (17/1) periode 2017-2019, mengusung tema; Komitmen Bersama Pembentukan Karakter Peserta Didik.
    Bertempat di gedung pertemuan SDN 01 Lubuk Alung, pelantikan demikian tentunya sebuah momen untuk melangkah ke depannya, memberikan yang terbaik buat pendidikan agama Islam itu sendiri.
    Medi Hendra, Ketua Panitia menyebutkan, pelantikan pengurus KKG PAI Lubuk Alung ini tentunya setelah dipilih dan disusun dua bulan yang lewat. Dengan komposisi, Ketua; Masril Umar, wakil Ketua; Medi Hendra dan Welzani, Sekretaris; Nurhasni dan Ayu Afrina Sari, Bendahara; Hj. Marlisnetti dan Mulhidayati.
    "Tema Komitmen Bersama Pembentukan Karakter Peserta Didik yang kita usung merupakan bagian dari revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo," kata Medi Hendra yang aktifis Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat itu.
    Katanya lagi, hal itu bagian terpenting dalam Nawacita atau sembilan agenda pokok pemerintah secara nasional. Pada poin ke-8; melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. Artinya, guru punya peran penting dalam hal ini. Kurikulum 2013 edisi revisi maupun sebelumnya lebih menekankan pada pembentukan karakter. Guru dalam artian kolektif kolegial memiliki peran penting dan peran utama dalam pembentukan karakter peserta didik.
    Dia menilai, pembentukan karakter tidak bisa dibebankan hanya pada satu guru bidang studi saja. Karakter itu tidak akan bisa dibayar hanya dengan tatap muka di dalam kelas. Pembentukan karakter peserta didik akan dapat dicapai dengan adanya kerjasama pendidik dengan tenaga kependidikan, juga orang tua, serta adanya kegiatan penunjang seperti eksrakurikuler dan program pengembangan diri. Untuk menjalani pendidikan karakter kepada peserta didik butuh komitmen bersama.
    Ketua KKG PAI Lubuk Alung, Masril Umar berjanji akan lebih memaksimalkan peran organisasi yang dia pimpin untuk syiarnya Islam, terutama pada anak-anak SD. "Kami sangat mengharapkan dukungan bapak/ibu kepala sekolah, bimbingan pengawas serta pembinaan dari Kepala UPTD. Berilah peluang kepada KKG PAI untuk berinovasi," ujarnya.
    Kepala UPTD Lubuk Alung, Alizwar menilai, untuk mencapai sasaran pendidikan harus menjadi guru yang luar biasa, mampu berkomunikasi dan memanfaatkan teknologi. KKG PAI adalah wadah untuk mengasah itu semua. "Kami sangat apresiasi KKG PAI. Selamat kepada pengurus yang telah dilantik. Teruslah berinovasi, manfaatkan wadah KKG ini untuk mengasah kemampuan menjadi guru yang luar biasa," harapnya.
    Pelantikan KKG PAI Lubuk Alung juga dihadiri pengawas SD Lubuk Alung, Desmawati dan Hj. Mainar, serta Suardi Aminsyah Koto, Pengawas PAI Padang Pariaman sekaligus sebagai narasumber pembekalan untuk pengurus KKG PAI Lubuk Alung. (501)

10.000 Batang Bibit Manggis Diserahkan ke Masyarakat Sintuak

10.000 Batang Bibit Manggis Diserahkan ke Masyarakat Sintuak

Sintuak--Sebanyak 10.000 batang bibit manggis mulai ditanam di Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Bibit manggis tersebut diberikan kepada masyarakat yang memanfaatkan lahan kosong. Lima tahun ke depan, Nagari Sintuak bakal menjadi sentra manggis di daerah itu.
    Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur mengatakan hal itu pada serah terima bibit manggis sekaligus penanaman perdana kepada kelompok tani manggis Nagari Sintuak dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, di Korong Rimbo Karanggo, Selasa (17/1). Penyerahan disaksikan Dandim 0308 Pariaman Letkol. Endro, anggota DPRD Padang Pariaman Fraksi PKB Hasan Basri, Camat Sungai Limau Defriatos (sebelumnya Camat Sintoga), Camat Sintoga Elda Husniwar, Walinagari Sintuak Anasril Nazar, para walikorong di Sintuak dan perwakilan petani penerima bibit manggis.
    Menurut Suhatri Bur, penyerahan bibit manggis ini merupakan langkah strategis Walinagari Sintuak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Walinagari Sintuak tidak hanya memikirkan fisiknya pembangunan, namun yang tidak kalah strategisnya adalah upaya dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
    "Dari 10.000 batang bibit manggis ini, jika berhasil saja separohnya, berarti ada 5.000 pohon manggis di Sintuak. Jika satu batang saja mampu menghasilkan uang Rp3 juta sekali musim manggis, berarti bisa Rp1,5 trilyun uang beredar di Nagari Sintuak.  Ini merupakan potensi yang patut diberikan apresiasi," kata Suhatri Bur menambahkan.
    Dandim Endro menyebutkan, masyarakat juga perlu mendukung program yang sudah dibuat oleh Walinagari. Artinya, masyarakat harus pula bertanggungjawab dari bantuan yang diberikan. Setelah menerima bibit, jangan dibiarkan saja tanamannya. Tetapi perlu dirawat dan dijaga agar hasilnya bisa maksimal.
    "Tahun 2017 ini TNI akan mendukung program pengoptimalan lahan pertanian dengan memberdayakan lahan pertanian yang masih tidur. Saat ini negara kita diserang dari luar dengan produk-produk hasilan pertanian. Lihat saja berbagai jenis buah-buahan didatangkan dari luar. Sementara Indonesia memiliki lahan yang luas untuk diolah menjadi lahan pertanian," kata Endro.
    Walinagari Sintuak Anasril Nazar menyebutkan, ide awal dari program pengadaan bibit manggis ini adalah informasi dari eksportir manggis yang banyak mendatangkan manggis. Ternyata manggis bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat di daerah ini, namun sudah menjadi konsumsi internasional. Pasar luar negeri sangat membutuhkan pasokan buah manggis.
    "Selain itu, manggis tidak saja isi buahnya yang putih dimakan, namun juga bermanfaat untuk obat. Bahkan buah manggis bisa dibuat minuman jus. Sehingga manggis memiliki prospek ekonomis tinggi," ujar dia.
    Menurut Anasril, pengadaan bibit ini berasal dari dana desa tahun 2016 dengan anggaran sekitar Rp150 juta. Mudah-mudahan lima tahun ke depan, Nagari Sintuak benar-benar menjadi sentra manggis di Kabupaten Padang Pariaman. (501)