MTQ ke-38 Sumbar Meskipun Juara Empat Padang Pariaman tak Memakai Peserta Luar Daerah

Padang Pariaman--Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, walaupun kontingen daerahnya meraih posisi keempat pada MTQ ke-38 tahun 2019 Sumatera Barat di Kota Solok.
“Meski peringkat kita turun dibanding MTQ ke-37 di Kota Pariaman, nilai kita naik dari 49 menjadi 58 pada MTQ di Kota Solok ini. Sejalan dengan itu kita juga bisa menjalin persatuan dan kesatuan dengan semua masyarakat Kota Solok dan masyarakat Padang Pariaman yang berada di Kota Solok dalam wadah Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP),” kata Ali Mukhni.
Ali Mukhni menjelaskan, walaupun kontingennya dari mulai berangkat ke arena telah bertekad untuk menuju puncak, tapi Allah SWT menyatakan lain. “Itu adalah hasil yang sangat maksimal yang bisa kita raih. Namun demikian mari kita usahakan yang terbaik lagi pada MTQ ke-39 tahun 2021 nanti di Kota Padang Panjang,” katanya.
Saat pembukaan MTQ di Kota Solok, Ali Mukhni telah berpesan kepada semua warga PKDP Kota Solok untuk selalu mendukung para kafilah Padang Pariaman setiap tampil di arena MTQ. “Tapi inilah hasil akhir yang kita capai. Dan Padang Pariaman bangga dengan kafilah yang semuanya adalah putra-putri terbaik Padang Pariaman. Kita meraih posisi empat pada MTQ ini tidak memakai kafilah luar. Semuanya masyarakat Padang Pariaman. Karena itu saya meminta kepada semua kafilah agar jangan lelah untuk berlatih persiapan MTQ selanjutnya. Semoga kita bisa menjadi terbaik pada MTQ dua tahun depan. Saya bangga dengan qori qoriah yang berlaga di arena MTQ,” ujarnya.
Meskipun sebelumnya, Bupati Ali Mukhni dan Wakil Bupati Suhatri Bur serta semua unsur selalu membangun jiwa optimis dan selalu memberikan support kepada khafilahnya agar dapat meraih juara umum pada perlombaan tersebut. “Alhamdulillah, qori dan qoriah kita telah berjuang, tapi inilah hasil yang kita raih dan semoga di MTQ ke-39 di Kota Padang Panjang kita bisa menjadi juara umum,” papar Ali Mukhni yang juga ketua DPW PAN Sumbar itu.
Sementara itu, Wabup Suhatri Bur menjelaskan, berpengalaman pada MTQ nasional di Kota Pariaman dua tahun lalu, Padang Pariaman berada di peringkat ketiga dan sekarang berada di tingkat keempat. “Kita tetap berterima kasih kepada semua kafilah yang telah berjuang untuk yang lebih baik. Mereka semua kafilah berkekuatan 100 orang lebih, qori dan qoriah, official dan pelatih. Dua belas cabang perlombaan kita ikuti, artinya semua cabang perlombaan,” ujarnya.
Untuk itu Wabup berharap, semua masyarakat tetap mendukung Padang Pariaman untuk menuju yang lebih baik dalam segala bidang pembangunan. Begitu juga tidak henti-hentinya memberikan dukungan penuh pada qori dan qoriah agar pada MTQ selanjutnya bisa menjadi yang terbaik. “Sehingga target yang kita harapkan dapat tercapai. Posisi sekarang jangan dikatakan kegagalan, karena nilai kita meningkat dari MTQ sebelumnya,” ujarnya. (501)

Komisi III DPRD Sumbar Berharap Tarok City Bisa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Padang Pariaman--Komisi III DPRD Sumbar mengunjungi Kabupaten Padang Pariaman, beberapa waktu lalu. Selain berdiskusi panjang di ruang kerja Bupati Ali Mukhni, rombongan legislatif yang membidangi keuangan dan aset tersebut turut melakukan tinjauan lapangan ke Kawasan Pendidikan Terpadu atau Tarok City yang berada di Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam.
Berbagai gagasan dan masukan muncul saat diskusi Komisi III DPRD Sumbar dengan Ali Mukhni. Misalnya menjadikan Padang Pariaman sebagai daerah pendidikan di Sumbar. Lalu ada juga yang mengharapkan Tarok City menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.
Ketua Komisi III DPRD Sumbar Murdiani mengatakan, kunjungannya adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang Tarok City. “Kami meninjau Tarok City ingin tahu gagasannya seperti apa, dan apa azas manfaatnya,” ujar Murdani. Kata Murdani, Komisi III memang datang secara formal. Artinya, sebelum berkunjung pihaknya telah menyurati pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
“Komisi ini mitra kerjanya bidang asset. Mana tahu suatu saat itu (Tarok City) jadi asetnya Provinsi Sumbar. Makanya kita tertarik melihat langsung,” lanjutnya. Setelah meninjau langsung, imbuh Murdani, pihaknya dapat memahami Tarok City ternyata sebuah konsep pengembangan kawasan. Bahkan, Tarok City bisa dijadikan proyek masa depan.
Kalau dilihat prospektif, ujar dia, itu prospek sekali. Karena itu patut menjadikan Kota Satelit, daerah baru yang diisi dengan perguruan tinggi, rumah sakit, dan banyak lagi. Ia juga mengatakan, sepanjang program tersebut sudah mengikuti aturan yang berlaku, pihaknya akan terus memberikan dukungan. Terlebih lagi program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami belum melihat ada efek samping keberadaan kawasan itu,” pungkasnya.
Menyikapi hal itu Ali Mukhni mengatakan, lahirnya Tarok City memang karena tekadnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tak heran, bupati peraih Satya Lencana Pembangunan tersebut bekerja keras siang dan malam untuk menyukseskan program fenomenal itu. Untuk itu, ia berharap dukungan penuh seluruh pihak untuk menyukseskan Tarok City.
“Tarok City ini tidak untuk kita yang hidup sekarang saja, tetapi akan bermanfaat bagi anak cucu kita nanti. Bayangkan saja, di sana akan dibangun kampus, rumah sakit, gedung diklat, perkantoran, hingga kawasan wisata,” ujar Ali Mukhni. Dalam kunjugan tersebut Murdani didampingi Wakil Ketua Komisi III Supardi, Sekretaris Komisi III, Indra Datuak Rajo Lelo, serta Anggota Komisi; Liswandi, Yulfitni Djasiran, Iswandi Latief, Bukhari Datuak Tuo, M. Syafril Huda, H Djunaidi Boer. (501)

Lewat Promosi TKM, Masyarakat Lebih Cerdas Membaca Peluang

Lubuak Pandan--Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nazrizal secara resmi membuka pelaksanaan kegiatan promosi perluasan kesempatan kerja melalui tenaga kerja (TKM) beberapa waktu yang lalu. Kegiatan yang merupakan kerjasama dengan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan UKM Padang Pariaman itu dilaksanakan di ruang pertemuan kantor Walinagari Lubuak Pandan, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung.
"Orang berusaha atau bekerja adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan peserta dapat manjadi lebih teruji, lebih pintar membaca situasi, lebih cerdas membaca peluang dan ketika mereka belajar lebih tekun maka akan mendapatkan hasil yang maksimal," ujar Nazrizal.
Dengan terbatasnya peserta yang hanya 20 orang, dia mengharapkan agar para peserta ini dapat mengembangkan ilmu yang didapat selama kegiatan kepada rekan-rekan yang lain secara estafet. Menurutnya, indikator suksesnya kegiatan ini adalah ketika nantinya peserta mampu menciptakan lapangan kerja baru, maka akan ada pekerja baru yang direkrut.
Menurut Kadis Dagnaker UKM Padang Pariaman, Dewi Roslaini, kegiatan seperti ini sangat diharapkan oleh masyarakat. "Pemkab Padang Pariaman sangat berterima kasih pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang memilih Padang Pariaman sebagai lokasi kegiatan. Kita juga ada melaksanakan kegiatan seperti ini namun karena keterbatasan anggaran, tidak banyak yang bisa kita laksanakan," jelas Dewi didampingi Kabid Tenaga Kerja Syamsuardi.
Senada dengan Dewi, Walinagari Lubuak Pandan Budiman juga senang dan bahagia dengan kegiatan yang dilaksanakan di nagarinya. "Saya merasa bersyukur dan sangat senang karena nagari ini dipilih sebagai tempat kegiatan ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini masyarakat Nagari Lubuak Pandan lebih dapat menentukan arah dan tujuan mereka sehingga lebih berkembang dan memiliki keahlian," tutur Budiman mengakhiri. (501)

Penuhi PP No 43 2018 KT Amanbasa Anduriang Serahkan Laporan ke Kejari Pariaman

Padang Pariaman--Humas Karang Taruna Amanbasa (Anak Muda Anduriang Bana Saiyo) Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayutanam Hardi Candra memasukan laporan ke Kejaksaan Negeri Pariaman perihal kejanggalan beberapa pembangunan di nagarinya yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) nagari. Salah satunya adalah pembangunan MCK di Korong Lubuk Aur dalam komplek Ponpes Nurul Yaqin Imam Gazali Anduriang.
"Kita mencoba memenuhi panggilan PP No 43 Tahun 2018, tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," ungkap Hardi Candra, Kamis kemarin sepulang dari Kejari. Menurut dia, seminggu lalu pihaknya telah memasukan laporan ke Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman sebagai pejabat berwenang pada badan publik, sedangkan hari ini merupakan kelanjutan dari laporan tersebut kepada penegak hukum sesuai pasal 5 PP No 43 2018 tersebut.
Surat resmi Karang Taruna Amanbasa Nagari Anduring dengan Nomor 07/KT-And/VI/2019 tertanggal 26 Juni 2019 itu diterima oleh sekretariat Kejaksaan Negeri Pariaman dengan baik, setelah sebelumnya Humas KT Amanbasa Nagari Anduriang mengisi buku tamu dan kartu kontrol tamu. Hardi Candra mengungkapkan, tadinya dia berharap bisa bersua Bapak Kepala Kejari. Namun karena banyaknya tamu, dia cukup puas telah diterima dengan baik oleh petugas-petugas Kejaksaan Negeri Pariaman.
Kasus MCK Nagari Anduriang sejatinya telah menguap sejak awal bulan ini, berdasarkan laporan masyarakat kepada KT Amanbasa. Oraganisasi semi pemerintahan ini langsung turun ke lapangan. Dari peninjauan tersebut dapat disimpulkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelembungan dana. RAB sebagai acuan pembangunan juga tak bersedia "mereka" perlihatkan. Tentu hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan amanat pembangunan yang diatur undang-undang.
"Namun segalanya tetap kita percayakan prosesnya kepada pejabat berwenang dan penegak hukum. Tugas kami hanya menjadi perpanjangan tangan masyarakat untuk melaporkan, sebagai bentuk kami generasi muda yang "bacapek kaki baringan tangan" dalam menegakkan kebenaran di nagari yang kami cintai ini," ungkapnya. (501)

Wabup Suhatri Bur Resmikan Cabang Pesantren Nurul Yaqin ke-20

VII Koto--Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur meresmikan Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Yaqin Al-Hidayah di Kampung Bendang, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kamis (27/6). Ponpes Salafiyah Nurul Yaqin ini berafiliasi ke Ponpes Nurul Yaqin Ringan-Ringan, Pakandangan dan merupakan cabang afiliasi ke-20.
Peresmian turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo Zahirman yang juga tokoh masyarakat Sungai Sariak, Camat VII Koto Yoserizal, Kasi Pendidikan Agama Islam Kemenag Padang Pariaman, unsur Forkopimpa VII koto Sungai Sariak, Walinagari se- Kabupaten Padang Pariaman, Pimpinan Ponpes Nurul Yaqin Ringan-Ringan, Khalifah Imraniyah Tuanku Kerajaan, serta masyarakat Sungai Sariak.
Wabup Suhatri Bur memberikan apresiasi kepada jajaran pengurus pesantren atas dimulainya pengoperasian pondok pesantren tersebut. "Pondok pesantren berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat tinggal dan belajar para santri yang dibimbing langsung oleh guru-guru. Banyak hal yang harus disiapkan untuk dimulainya kegiatan belajar di pesantren ini, seperti tempat tinggal, tempat belajar, tempat ibadah dan tempat cuci bersih para santri," ujar Suhatri Bur yang juga pernah mengecap pendidikan di ponpes.
"Pesantren ini bisa berdiri karena banyaknya donatur yang tidak hanya berasal dari Sumbar melainkan juga dari warga yang berada di luar Sumbar, seperti Jambi dan Bangko," sambungya.
Suhatri Bur mengatakan, bahwa guru-guru atau pembimbing yang berada di pondok pesantren ini adalah orang-orang pilihan yang berada di jalan Allah SWT yang akan mendidik generasi muda, senantiasa cinta terhadap bangsa dan negara.
Suhatri Bur berharap agar tanah yang telah diwakafkan ini tidak akan memunculkan hal-hal yanh tidak diinginkan dikemudian harinya dan kepada jajaran pengurus pesantren, Wabup berpesan agar dapat menjalankan amanah pemberi wakaf. Tanda diresmikannya ponpes, Wabup bersama-sama tamu lainnya membuka selubung papan nama ponpes. (501)

Padang Pariaman 60 Keluarga Penerima Manfaat Menyatakan Keluar dari Bantuan PKH

Padang Pariaman--Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran program inovatif pemerintah daerah yang dipelopori Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Padang Pariaman.
Hal tersebut disampaikan Gubernur yang diwakil Asisten Administrasi Umum dan Kesra Nasir Ahmad saat menghadiri acara tersebut. "Pertama kami sampaikan salam Bapak Gubenur dan atas nama Pemprov kami ucapkan selamat kepada Bapak Bupati yang berhasil memacu inovasi perangkat daerah," ujar Nasir Ahmad di Aula IKK Parit Malintang, Kantor Bupati, Senin (24/6).
"Mungkin Dinsos P3A adalah satu-satunya di Sumbar yang melahirkan lima inovasi sekaligus. Luar biasa, daerah lain juga bisa belajar ke sini," jelasnya.
Sebagai ASN, kata Nasir, dituntut melakukan perubahan dan inovasi dalam percepatan dan transparan pelayanan. Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah telah berhasil melayani masyarakat dengan kemudahan layanan. "Kita tidak bisa lagi bekerja normatif saja, datang jam tujuh dan pulang jam empat sore. Namun harus ada kinerja dan terobosan yang memudahkan pekerjaan itu sendiri," kata Ketua ikatan alumni Pamong Praja Sumatera Barat itu.
Sementara Bupati Ali Mukhni menjelaskan, kelima inovasi Dinsos P3A, yaitu pusat layaman terpadu penanganan kemiskinan yang cepat, akurat, responsif dan efektif atau disingkat Please Care Papa. Kemudian jujur miskin sadar sejahtera atau Jujurin Saja, dimana masyarakat yang telah sejahtera diminta dengan kesadaran sendiri untuk mundur sebagai penerima bantuan.
"Hari ini ada 60 keluarga penerima manfaat yang menyatakan keluar dari bantuan PKH. Alhamdulillah, artinya masyarakat sadar sudah mampu dan tidak layak menerima bantuan lagi," kata Ali Mukhni.
Selanjutnya, Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak (Lapau Emak), Layanan Satu Data Penanganan Kemiskinan yang bekerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan website www.dinsosppa.padangpariamankab.go.id. "Saya beri apresiasi jajaran dinsosp3a yang berkomitmen mewujudkan daerah kita sebagai kabupaten terinovatif. Kita juga siap mereplika inovasi ini dengan daerah lain," kata bupati dua periode ini.
Sementara Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi mengapresiasi perubahan cepat yang dilakukan setelah penilai kepatuhan publik tahun lalu. Saat itu standar pelayanan publik sesuai Undang-undang nomor 25 tahun 2009 belum terpenuhi. "Tahun lalu, saya hubungi Pak Bupati bahwa Dinsos P3A yang memiliki nilai rendah. Kini sudah menjadi terbaik dan boleh dicontoh daerah lain," ujar Adel.
Kepala DSP3A Hendra Aswara melaporkan, program inovatif direalisasikan dengan waktu yang relatif cepat, hanya 60 hari. "Kita mulai dengan pembenahan ruangan kantor yang nyaman sesuai standar pelayanan, ada front office, ruang tunggu, pengaduan, ramah anak, laktasi dan disabilitas. Saya kira untuk Sumbar, hanya kita miliki fasilitas ini semua," ujar Hendra
Lima inovasi ini lahir sebagai wujud komitmen daerah dalam penanganan kemiskinan secara konfrehensif dan transparan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pada kesempatan itu Bupati Ali Mukhni juga memberikan penghargaan kepada Kepala Dinsos P3A Hendra Aswara atas inovasi yang diluncurkan dalam pengentasan kemiskinan. (501)

Penerima BPNT di Padang Pariaman Sebanyak 19 Ribu KK

Padang Pariaman--Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Jonpriadi mengatakan, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan komitmen pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang seimbang kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat. 
"BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di Elektronik Warung Gotong Royong (E-Warong), Kelompok Usaha Bersama (Kube) Program Keluarga Harapan (PKH)," kata Jonpriadi saat acara Launching BPNT yang digelar di Pasar Sungai Sarik, Senin (24/6).
Mantan Kepala Bappeda itu menambahkan, BPNT merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu dan teregister di basis data terpadu Kementerian Sosial bekerjasama dengan bank penyalur dengan harapan dapat memberikan kemudahan kepada KPM untuk pemenuhan kebutuhan pangan mereka.
"Tujuan BPNT adalah untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang  kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga ketahanan pangan di tingkat KPM dapat meningkat dan sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan," ujar Jonpriadi.
Jika sebelumnya bantuan sosial diberikan dalam bentuk tunai, saat ini bantuan tersebut langsung diberikan secara non tunai melalui sistem perbankan dan cukup diakses melalui satu kartu kombo dengan fitur tabungan dan uang elektronik yang dinamakan sebagai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Sementara Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hendra Aswara mengatakan, penerima BPNT sebanyak 19 ribu KK. Masyarakat bisa bertransaksi di 97 e-Warong yang telah ditunjuk oleh Bank Rakyat Indonesia. "Jadi bantuan sebesar Rp110 ribu per KK, ditukarkan dengan beras dan telur. Selain itu tidak dibolehkan apalagi untuk beli rokok," kata Hendra yang disambut tawa gembira masyarakat. (501)

Kerjasama dengan Kemendikbud RI DPD Hipki Sumbar Gelar Workshop Akreditasi untuk 75 LKP

Padang--Dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, hanya empat daerah, yakni Kabupaten Sijunjung, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, dan Solok Selatan yang belum punya atau yang belum terbentuk kepengurusan DPC Himpunan Penyelenggaran Kursus Indonesia (Hipki). Untuk ini, DPD Hipki Sumbar mendorong agar dibentuk kepengurusan di daerah tersebut.
Ketua DPD Hipki Sumbar, Bagindo Rosman Palito Rajo Endah menjelaskan hal itu, Sabtu (22/6) dalam halal bi halal DPD dan DPC Hipki se Sumbar di sekretariatnya, Ulakarang, Padang. Halal bi halal juga dihadiri BP PAUDNI, UPT BLK, Ketua BAN Sumbar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar.
Rosman yang didampingi Wakil Ketua DPD Hipki Sumbar, Zulfebri minta kepada seluruh jajaran penggiat Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk terus melakukan penguatan lembaga dan aktif dalam pendidikan non formal. "Bagi LKP yang belum terakreditasi segera mengurusnya, agar eksistensi lembaga terus terjaga dengan baik," kata anggota DPRD Padang Pariaman dari PAN yang terpilih kembali dalam Pemilu April lalu ini.
Menurut Rosman, pertengahan Juli nanti pihaknya menyelenggarakan workshop akreditasi LKP. Kegiatan itu langsung bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. "Alhamdulillah dari 275 LKP yang ada di Sumatera Barat, 75 unit di antaranya diikutkan dalam workshop demikian, sesuai kuota yang diberikan ke Hipki," kata Zulfebri menambahkan.
"Kita akan libatkan LKP di seluruh daerah yang telah punya kepengurusan DPC Hipki. Dan itu prioritas. Workshop ini penting, untuk penguatan LKP itu sendiri. Sekarang antara pendidikan formal dengan non formal telah disetarakan oleh pemerintah, sehingga kehadiran LKP juga wajib mengikuti akreditasi ini," ungkap Zulfebri.
Untuk itulah, kata Zulfebri, saat ini pihaknya melakukan seleksi dari seluruh LKP yang ada. "Kita minta kerjasama yang baik dari seluruh DPC Hipki kabupaten dan kota di Sumbar untuk memberikan rekomenasi bagi LKP yang akan ikut workshop," sebutnya.
Katanya lagi, halal bi halal ini adalah bagian dari konsolidasi organisasi yang harus dilakukannya secara terus menerus. Untuk itu pula kehadiran LKP di daerah Mentawai, Solok Selatan, Dharmasraya dan Sijunjung sangat menentukan sekali terbentuknya organisasi DPC Hipki. "Kita terus mendorong kawan-kawan yang ada di daerah itu untuk mendirikan LKP. Dan yang telah ada agar dilakukan penguatannya bersama DPD Hipki Sumbar," ulasnya. (501)

FKS Butuh Dukungan dari OPD Lain

Parit Malintang--Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman Yutiardy Rivai minta Forum Kabupaten Sehat (FKS) daerah itu melaksanakan kegiatan yang mampu merubah perilaku masyarakat untuk hidup lebih sehat. Biar sederhana, tapi kegiatannya memiliki nilai dalam perubahan perilaku kesehatan masyarakat.
Demikian diungkapkan Yutiardy Rivai saat menghadiri rapat Pengurus FKS Padang Pariaman, Jumat (21/6), di sekretariat FKS, di Parit Malintang. Rapat dipimpin Ketua FKS Rahmat Tuanku Sulaiman dihadiri Sekretaris FKS Armaidi Tanjung dan pengurus lainnya.
Menurut Yutiardy, Dinas Kesehatan terus berupaya mendukung kegiatan FKS dan melibatkannya dalam berbagai kegiatan. Terutama dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). “Forum Kabupaten Sehat memang membutuhkan sinergi dengan berbagai kegiatan OPD lainnya. Tidak hanya Dinkes, tapi juga OPD terkait lainnya,” kata Yutiardy.
Yutiardy juga menambahkan, Dinkes siap untuk bersinergi dengan FKS dalam berbagai kegiatan. Nanti didiskusikan bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan. Silakan atur waktu dan tempatnya. 
Sementara itu, Ketua Forum Kabupaten Sehat Padang Pariaman Rahmat Tuanku Sulaiman menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kadis Kesehatan ke sekretariat FKS. Ini kunjungan pertama Kadis Kesehatan Yutiardy sejak dilantik beberapa bulan lalu. “Spirit yang disampaikan Pak Kadis Kesehatan sangat penting bagi pengurus FKS. Pengurus FKS memang membutuhkan dukungan yang maksimal dari Dinkes,” kata Rahmat Tuanku Sulaiman.
Rahmat mengakui, dukungan OPD lain terhadap FKS Padang Pariaman sangat dibutuhkan. Terutama data-data terkait yang berhubungan dengan tatanan yang sudah disepakati. “FKS terus berkomunikasi dengan OPD untuk membantu mensuplay data yang dibutuhkan,” tutur Rahmat.
Menurut Rahmat, FKS saat ini fokus merevitalisasi kepengurusan Forum Kecamatan Sehat dan Kelompok Kerja (Pokja) Nagari Sehat. Selain itu, pendokumentasian berbagai kegiatan FKS, OPD yang mendukung empat tatanan yang diajukan FKS untuk penilaian tahun 2019 mendatang, yakni (1) tatanan kawasan pemukiman sarana dan prasarana sehat, (2) tatanan kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri serta (3) kawasan pariwisata sehat dan (4) ketahanan pangan dan gizi. Mudah-mudahan dengan penambahan tatanan ini Padang Pariaman mampu meraih prestasi Swasti Saba Wiwerda,” kata Rahmat.
Rahmat mengakui, keterlibatan aktif dan peran serta dari setiap OPD di lingkungan Pemkab Padang Pariaman sangat menentukan. Karenanya, sejak awal ini pihaknya mengundang pimpinan OPD agar dapat menyiapkan regulasi, program, kebijakan dan administrasi yang dibutuhkan. Sehingga dari materi penilaian, sebenarnya sudah bisa diperkirakan hasilnya diperoleh.
“Tim penilaian yang datang ke Padang Pariaman hanya memverifikasi data yang dikirimkan ke pusat, apakah cocok atau tidak dengan kondisi lapangan,” kata Rahmat. (501)

DSP3A Resmikan Please Care Papa Buktikan Padang Pariaman sebagai Kabupaten Terinovatif

Padang Pariaman--Bupati Padang Pariaman pastikan akan melonching program inovatif pemerintah daerah khususnya pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) 24 Juni nanti.
Adapun acara lonching tersebut akan dihadiri oleh Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ali Mukhni juga minta kesediaan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno untuk meluangkan waktu menghadiri acara dalam rangka penanganan kemiskinan di Ranah Minang tersebut.
"Insya Allah, 24 Juni nanti kita luncurkan lagi program inovatif yang fokus pada penanganan kemiskinan, perlindungan perempuan dan anak. Kita buktikan bahwa Padang Pariaman juga sebagai kabupaten terinovatif di tanah air," kata bupati peraih Innovative Goverment Award 2018 dari Kemendagri itu.
Orang nomor satu di Padang Pariaman dan PAN Sumbar itu menjelaskan, ada lima program inovatif yang akan diluncurkan, yaitu Pusat Layaman Terpadu Penanganan Kemiskinan yang Cepat, Akurat, Responsif dan Efektif Padang Pariaman atau disingkat Please Care Papa. Kemudian Jujur Miskin Sadar Sejahtera atau Jujurin Saja, dimana masyarakat yang telah sejahtera diminta dengan kesadaran sendiri untuk mundur sebagai penerima bantuan.
Ketiga, Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak (Lapau Emak). Keempat, Layanan Satu Data Penanganan Kemiskinan ynag bekerjasama dengan Dinas Dukcapil untuk memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kelima, website www.dinsosppa.padangpariamankab.go.id. "Sebelum dilonching, lima inovasi ini sudah diujicoba sejak awal bulan dan berjalan secara konsisten untuk pelayanan prima bagi masyarakat," kata alumnus Harvard Kennedy School Di Amerika Serikat tersebut.
Sementara Kepala DSP3A Hendra Aswara membenarkan bahwa lonching program inovatif yang dipelopori oleh dinasnya tersebut diselenggarakan tanggal 24 Juni 2019 bertempat di Aula IKK Parit Malintang. Lima inovasi ini lahir sebagai wujud komitmen daerah dalam penanganan kemiskinan secara konfrehensif dan transparan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Inovasi ini, kata Hendra, mendapat respon positif dari masyarakat yang berkunjung karena fasilitas ruangan sepeti hotel bintang empat yang nyaman dan full AC. "Sudah banyak juga daerah lain yang datang studi tiru dan berencana replika inovasi Padang Pariaman karena ini adalah yang pertama di Sumbar," kata mantan Kadis Perizinan itu. (501)

Padang Pariaman Siap Merebut Gelar Juara Umum MTQ Sumbar

Padang Pariaman--Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Jonpriadi kunjungi pemondokan kafilah MTQ Nasional Provinsi Sumatera Barat ke-38 di Kota Solok, Selasa (18/6). Kunjungan tersebut juga dihadiri Kepala Dinsos P3A Hendra Aswara, Kadis Kesehatan Yutiardi dan pejabat lainnya.
Pada kesempatan itu ia memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh kafilah untuk target juara umum MTQ tingkat Sumbar tahun ini. "Sesuai arahan Bapak Bupati sewaktu pelepasan kafilah bahwa kita punya target untuk merebut juara umum dari Kota Padang. Walau berat, namun jika punya tekad dan semangat yang kuat, Allah SWT memudahkannya," ujar Jonpriadi didampingi Kepala Kantor Kemenag Helmi.
Mantan Kepala Bappeda itu juga meminta kafilah agar menjaga kesehatan dan memiliki istirahat yang cukup. Agar memiliki stamina yang prima ketika tampil dihadapan juri dan peserta yang lain.
Khairul Rizki, seorang kafilah cabang Tahfiz Al Quran, optimis dan berjuang untuk mempertahankan sebagai juara dalam lomba tahfiz yang sudah dimulai sejak siangnya. "Insya Allah, kita berupaya prestasi tahun lalu sebagai juara 1 khususnya cabang Tahfiz Al Quran," kata Rizki.
Sementara Ketua LPTQ Idarussalam melaporkan bahwa rombongan kafilah dan official sebanyak 118 orang. Sejak awal lomba, kualitas kafilah sangat menjanjikan untuk masuk final. "Alhamdulillah, kafilah umumnya dalam kondisi sehat. Tim dokter juga standby di pemondokan. Target yang disampaikan Bapak Bupati menjadi motivasi untuk menjadi yang terbaik," ujar Idarussalam.
Mantan Kepala BKD itu mengapresiasi dukungan yang luar biasa dari Bapak Bupati Ali Mukhni, Wabup Suhatri Bur dan Sekda Jonpriadi serta perangkat daerah yang telah datang memberikan dukungan. "Dukungan Bapak Bupati luar biasa, beliau sangat peduli dengan kafilah bahkan menyediakan baju khusus bagi kafilah yang bertanding," kata Pimpinan Pondok Persantren Nurul Yaqin Pakandangan itu. (501)

Penanganan Kemiskinan Harus Komprehensif

Padang Pariaman--Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Jonpriadi benar-benar terkesan dengan perubahan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A). Mulai dari eksterior dan interior bangunan yang lebih nyaman dan berkelas.
Hal itu disampaikannya saat menjadi Pembina Apel pada jajaran Dinsos P3A di Pariaman, Rabu (19/6). “Saya sering lewat kantor Dinsos, saya lihat sudah banyak perubahan. Kantor yang dulunya kurang rapi telah disulap seperti hotel bintang empat. Ini bukti kita benar-benar peduli dengan tupoksi untuk melayani masyarakat,” kata dia
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan salam dari Bapak Bupati yang juga memonitor perkembangan DSP3A melalui Kepala Dinas maupun media massa serta media sosial. Artinya, Bapak Bupati mengapresiasi komitmen jajaran DSP3A dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat khususnya bagi yang tidak mampu.
“Sewaktu dalam perjalanan menuju ke kantor ini, saya ditelpon bapak Bupati, beliau titip salam dan berpesan agar layanan penanganan kemiskinan diprioritaskan,” kata mantan Kepala Bappeda itu.
Inovasi Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan yang dipelopori oleh DSP3A, tambah Jonpriadi, sebagai bentuk komitmen daerah dalam mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman ingin mewujudkan penanganan kemiskinan secara komprehensif di seluruh pemangku kepentingan.
“Ke depan, setiap unit kerja perangkat daerah mempunyai data dan kriteria yang sama tentang kemiskinan. Serta kita berikan akses informasi dan prosedur yang jelas kepada masyarakat miskin dalam menjangkau layanan sosial,” ujar Jonpriadi.
Sementara Kepala DSP3A Hendra Aswara mengucapkan terima kasih atas dukungan yang besar dari pimpinan terutama Bapak Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris daerah terhadap program dan kegiatan bantuan sosial dan kemasyarakatan.
Hendra membenarkan bahwa sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman telah dibangun pusat layanan tepadu penanganan kemiskinan yang cepat, akurat, responsif dan efektif atau disingkat Please Care Papa. "Kita ingin layanan satu pintu untuk pengentasan kemiskinan yang terletak pada DinsosP3A. Jadi masyarakat dan perangkat nagari bisa langsung datang ke pusat layanan untuk menyampaikan keluhan," kata Hendra.
Saat ini, kata Hendra, Dinsos P3A telah memiliki website untuk memberikan informasi kegiatan dan prosedur layanan. Tak lama lagi juga diluncurkan aplikasi layanan satu data penanganan kemiskinan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) bekerjasama dengan Dinas Dukcapil.
"Penanganan kemiskinan harus komprehensif, tidak bisa hanya mengandalkan dinas sosial saja. Semua pemangku kepentingan punya peran untuk menekan angka kemiskinan," kata Kadis termuda itu. (501)

Kasus MCK Lubuk Aur Anduring Berlanjut Karang Taruna Amanbasa masukan Laporan ke Inspektorat

Padang Pariaman--Dugaan penyalahgunaan wewenang dan manipulasi harga dalam proyek pembangunan MCK di Korong Lubuk Aur, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayutanam berlanjut ke tingkat pelaporan. Karang Taruna Amanbasa (Anak Muda Anduriang Bana Saiyo) meneruskan laporan masyarakat tersebut ke Inspektorat Padang Pariaman dengan tebusan kepada Bupati, DPMD, Dinas PU kabupaten serta awak media.
Melalui Humas-nya Hardi Candra, surat resmi KT Amanbasa tertanggal 19 Juni 2019 itu telah diantarkan dan diterima oleh Inspektorat, Bupati, DPMD serta Dinas PU. "Kita berharap kasus ini di audit serius oleh instansi berwenang," ungkapnya.
"Semoga saja dengan investigasi dan audit yang kita minta dilakukan dinas terkait, serta kerjasama yang baik dengan media bisa menjadi seteguk air di tengah dahaga keadilan yang berkepanjangan," paparnya.
Karang Taruna Amanbasa adalah karang taruna terbaik di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016, dengan sepak terjang yang cukup baik mengawal gerakan pemuda bersosial kemasyarakatan di Nagari Anduriang serta Padang Pariaman umumnya, tentu langkah mereka telah dievaluasi dengan baik, organisasi semi pemerintahan pimpinan Luki Permensyah Tuanku Bagindo ini menjadi tempat mengadu dan berkeluh kesah masyarakat Nagari Anduriang yang menemukan ketidak-adilan.
"Laporan masyarakat kepada Humas KT Amanbasa telah kami bedah dan selidiki," ujar Tuanku Luki. "Namun ibarat mengambil belut dalam lumpur, kami tau ada belutnya tapi susah untuk mengangkat ke permukaan, sebab itulah perlu kiranya peran serta Inspektorat dan dinas terkait dalam mengauditnya," imbuhnya di sekretariat KT Amanbasa Lubuk Napa.
Pihaknya telah tugaskan Humas KT Amanbasa Hardi Candra untuk berkonsultasi dulu kepada dinas terkait beberapa hari yang lalu. Dari hasil konsultasi itu diputuskan untuk membuat laporan dan memasukannya hari ini, Rabu (19/6). Itupun setelah meminta pertimbangan beberapa tokoh masyarakat yang menjadi penasehat KT Amanbasa.
"Alhamdulillah, surat itu telah kita masukan ke seluruh instansi terkait. Semoga Inspektorat, DPMD, Dinas PU serta Bapak Bupati dapat segera melakukan Investigasi dan audit proyek-proyek yang dijalankan di Nagari Anduriang," tutup Hardi Candra. (501)

Sekda Jonpriadi Hadiri Wisuda 144 Siswa SUPM Negeri Pariaman

Padang Pariaman--Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, H. Jonpriadi hadiri wisuda siswa Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Pariaman, Rabu (19/06).

SUPM kembali melaksanakan wisuda sebanyak 144 siswa pada angkatan XXXI tahun pelajaran 2018/2019 di Gedung SUPM Pariaman.

Turut hadir Sekretaris Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan RI, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Perikanan Padang Pariaman, Camat V Koto Kampung Dalam.


Sekda Jonpriadi menyampaikan bahwa tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 sebanyak 36,06 Kg/Kapita/Tahun, artinya selama tahun 2017 setiap masyarakat baru mengkonsumsi ikan sebanyak 36,06 Kg.

Angka ini masih di bawah angka konsumsi ikan Provinsi Sumatera Barat yang sudah mencapai 41 kg/kapita, serta di bawah tingkat konsumsi ikan nasional sebesar 43,94 Kg/kapita.


Mantan Kepala Bappeda itu menyampaikan apresiasi kepada SUPM Negeri Pariaman yang sudah turut berpartisipasi ambil bagian bersama pemerintah dalam meningkatkan tingkat konsumsi ikan di wilayah Padang Pariaman dan Sumatera Barat.

"Selain meningkatkan kecerdasan, dengan meningkatnya konsumsi ikan diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru di sektor kelautan dan perikanan diantaranya usaha pengolahan hasil perikanan, serta usaha pemasaran hasil olahan perikanan," ujar Jonpriadi.

Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Padang Pariaman juga tengah menggalakkan kegiatan Gemarikan (Gerakan Masyarakat Makan Ikan) dengan berbagai inovasi seperti Sabiduak Pari, Sosis Gemarikan, Sibudi Tampan dan Inovasi Sinela Manis.

Sebanyak 144 lulusan SUPM Negeri Pariaman terdiri atas empat Program Studi yakni Program Keahlian Nautika Perikanan Laut (NPL) sebanyak 43 siswa, Program Keahlian Teknika Perikanan Laut (TPL) sebanyak 34 siswa, Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan (TBP) sebanyak 34 siswa dan dari Program Keahlian Teknologi Hasil Perikanan (TPHP) sebanyak 33 siswa.


Kepala SUPM, Harisjon, menyampaikan bahwa para siswa yang diwisuda hari ini sebanyak 144 siswa dan juga telah dibekali dengan sertifikasi kompetensi keahlian yang telah diterbitkan oleh BNSP melalui LSP-KP sesuai program keahlian masing masing dan sertifikat tambahan lain seperti Program Keahlian NPL dan TPL mendapatkan tambahan sertifikat ANKAPIN 2, BST (Basic Safety Training).

Untuk program keahlian TBP mendapat sertifikat MPM CPIB dan Program Keahlian TPHP mendapatkan sertifikat keahlian HACCP.

 "Pada Wisuda angkatan Ke-31 ini SUPM Negeri Pariaman berhasil meluluskan 100 persen siswanya yakni sebanyak 144 siswa," ujar Harisjon.


Ia juga menyampaikan bahwa SUPM Pariaman sedang dalam proses untuk menjadi Politeknik Perikanan (Poltek Perikanan) Pariaman.

Untuk lulusan tahun angkatan 2018/2019 ini, Wisudawan SUPM Pariaman diserap oleh Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) KP dalam negeri sebanyak 58 orang, bekerja di DU/DI KP luar negeri 52 orang, calob wirausaha Perikanan sebanyak 12 orang dan melanjutkan pendidikan tinggi sebanyak 22 orang. (501)

RUSD Padang Pariaman Diharapkan Lahirkan Inovasi

Parit Malintang--Bertempat di Aula Puncak Anai, lantai dua RSUD Padang Pariaman, acara halal bihalal dan Silaturahim manajemen RSUD Padang Pariaman berlangsung meriah dan khidmat.

Halal bihalal semakin meriah karena dihadiri Wakil Bupati Suhatri Bur, Kapolres, Kadis Kominfo, Kadis Kesehatan, Kadis Sosial P3A, Kabag Humas dan Protokol, Camat Enam Lingkung, seluruh dokter, perawat, tenaga medis dan puluhan tenaga administrasi RSUD.
Wabup Suhatri Bur mengapresiasi kegiatan halal bihalal dan silaturahim yang diadakan Direktur RSUD Padang Pariaman bersama manajemennya.

"Ini sebuah upaya yang baik untuk mempererat tali silaturahim antar pegawai di RSUD melalui halal bihalal," katanya memulai.


"Sambil bersilaturahim, lakukan evaluasi, perbaiki hal yang belum dilaksanakan untuk dilaksanakan guna meningkatkan pelayanan di rumah sakit menjadi pelayanan prima.
Semoga dengan pelayanan prima, RSUD melahirkan inovasi-inovasi baru," harap Wabup.

RSUD Padang Pariaman mempunyai inovasi yang diberi nama PAPA ANJAP (Padang Pariaman Antar Jemput Pasien Rawat Inap).
Inovasi tersebut menjemput dan mengantar pasien rawat inap di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

"Untuk bisa melahirkan dan melaksanakan inovasi dibutuhkan kerjasama semua pihak. Jika ada permasalahan dalam manajemen, usahakan diselesaikan dengan baik tanpa riak dan gejolak agar jangan sampai ke pihak luar," kata mantan Ketua Baznas Padang Pariaman itu.


Sementara itu, sambung Wabup, kepada OPD lain diharapkan tetap terus melahirkan inovasi-inovasi lain agar semakin banyak upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.


Direktur RSUD Padang Pariaman, Lismawati, M. Biomed menyampaikan terima kasihnya atas kehadiran Wabup, Kapolres dan tamu undangan lainnya karena melalui halal bihalal dan silaturahim dapat merajut komunikasi dan kesepahaman dalam mewujudkan tujuan RSUD.

"Sesuai dengan tema halal bihalal "Dengan semangat halal bihalal kita satukan pemikiran guna mewujudkan RSUD yang lebih maju, bersama kita bisa, acara ini kita adakan," katanya.


Pada kesempatam itu, Lismawati menjelaskan kondisi rumah sakit milik Pemkab Padang Pariaman yang ber Tipe C memiliki pegawai sebanyak 400 orang. Dokter spesialis 25 orang dan dokter umum 10 orang.

"Alhamdulilah, PAD dari RSUD setiap tahun selalu meningkat secara signifikan. Tahun 2018 lalu PAD Rp20 miliar. Tahun 2019 di bulan Juni ini sudah hampir Rp20 Milyar," jelas Lismawati.


"Walaupun Tipe C, sarana prasarana RSUD ini lumayan lengkap. Semua dokter spesialis sudah tersedia kecuali dokter anestesi. Kita susah usaha mencari sampai ke Kemenkes namun belum dapat," paparnya lebih lanjut.


Agar rumah sakit ini semakin maju, kata Lismawati melanjutkan, pihaknya mohon bantuan dari seluruh pihak untuk mempromosikan RSUD.

"Mohon bantuan merekomendasikan rumah sakit ini kepada semua orang agar semakin diminati," katanya menutup.

Halal bihalal dilanjutkan mendengarkan tausyiah dari Ustadz Afrinaldi Yunas yang berisi tentang harapannya kepada pelayanan RSUD Padang Pariaman dapat meningkatkan antara lain melalui pelayanan penuh senyum, perkataan lemah lembut dan penuh perhatian kepada pasien. (501)

23 Calon Santri Mendaftar ke Pesantren Al Hidayah Sungai Sariak

Sungai Sariak--Meski baru dibuka tahun ini, sebanyak 23 orang santri baru sudah mendaftarkan diri mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Al Hidayah yang terletak di di jalan Sicincin – Pariaman, Kampung Bendang, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pairaman. Peresmian pesantren Al Hidayah akan dilakukan pada Kamis, 27 Juni 2019 mendatang.
Demikian diungkapkan Pimpinan Pesantren Al Hidayah Nurdin Tuanku Sultan, Selasa (18/6) di kantornya, Sungai Sarik. Menurut Nurdin, menjelang peresmian pendaftaran santri terus berlangsung. “Masyarakat yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren, pengasuh pesantren Al Hidayah menghimbau untuk mendaftar lebih awal. Jangan di akhir pendaftaran buru-buru mendaftar,” kata Nurdin.
Menurut Nurdin, visi pesantrennya adalah menjadikan Al Hidayah sebagai tempat ibadah sekaligus pusat pendidikan Islam panutan yang dapat melahirkan generasi rabbani sebagai khalifah fil ard. Sedangkan misinya adalah menjadikan pesantren Al Hidayah sebagai tempat ibadah bagi setiap muslim, menjadikan pesantren Al Hidayah pusat pendidikan Islam panutan, melahirkan generasi rabbani yang berakhlaqul karimah sesuai tuntunan Islam dan mendidik calon-calon pemimpin sebagai khalifah fil ard.
Islam adalah agama yang komprehensif tidak membedakan ilmu pengetahuan umum dengan agama. Menuntut ilmu pengetahuan umum sama wajibnya dengan menuntut ilmu agama. Sementara realitas pendidikan yang ada, cenderung memisahkan sains dengan agama. Sehingga ada yang membuat komitmen  keislaman yang kuat tapi tidak mengerti dengan sains sehingga kurang bisa mengikuti tuntunan zaman. Di sisi lain ada pula yang sangat menguasai sains tapi kurang pemahaman agamanya sehingga cenderung merusak. Maka pesantren Al Hidayah berupaya mengkolaborasikan keduanya sehingga diharapkan dapat melahirkan generasi yang agamis.
Tujuan pesantren Al Hidayah adalah, pertama mengembangkan kreativitas anak dalam pendidikan agama Islam agar tumbuh berkembang menjadi nilai spiritual yang handal di sekitarnya. Kedua, menyebarluaskan ajaran agama Islam. Ketiga, tempat belajar santri pondok pesantren Al Hidayah khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Keempat, membina generasi bangsa terutama dalam memperoleh pengetahuan ilmu agama Islam sebagai modal hidupnya di masa mendatang.
Pendaftaran ulang hingga 30 Juni 2019 dan mulai belajar 2 Juli 2019. Fasilitas pensantren antara lain ruang belajar, pustaka, dapur umum, lapangan olahraga, asrama dan mushalla. (501)

Please Care Papa DSP3A Ujicoba Masyarakat Miskin Harus Merasakan Negara Hadir Memberikan Perlindungan

Padang Pariaman--Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan ujicoba peluncuran pusat layanan terpadu penanganan kemiskinan di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) di Pariaman, Senin (17/6).
Kepala DSP3A Hendra Aswara mengatakan, ujicoba ini diselenggarakan untuk sebelum pelaksanaan lonching pusat layanan tersebut pada tanggal 24 Juni mendatang. "Seminggu sebelum peluncuran, kita lakukan ujicoba terlebih dahulu untuk mengetahui kekurangan untuk penyempurnaan pusat layanan penanganan kemiskinan ini," ujar Hendra.
Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan Kabupaten atau disebut Please Care Papa, kata Hendra, merupakan inovasi terbaru Bupati Ali Mukhni dalam percepatan penurunan angka kemiskinan dengan melibatkan seluruh sektor dan stakeholders. Segala hal menyangkut kemiskinan dan oenyandang masalah kesejahteraan sosial dipusatkan pada Dinas Sosial sebagai leading sektor.
"Selama ini penanangan kemiskinan masih parsial, OPD masih bergerak sendiri-sendiri dan bantuan masih belum tepat sasaran. Sesuai arahan Bapak Bupati, bahwa kebiasaan ini harus diubah. Dinsos harus menjadi penggerak utama dalam penanganan kemiskinan yang miliki Basis Data Terpadu," ujar mantan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian itu.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Emri Nurman menambahkan, Please Care Papa dilengkapi fasilitas seperti hotel bintang empat. Adanya ruang front office, ruang tunggu Full AC, ruang menyusui, ruang bermain anak, ruang pengaduan, ruang rapat, ruang pengaduan, minibar, ramah disabilitas, perpustakaan mini dan mushalla.
"Masyarakat kita layani sebagai raja, kita menjadi pelayan. Ruangan sangat nyaman sesuai standar Ombudsman dan amanah UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik," ujar Emri.
Layanan plus, tambah Emri, juga diberikan dimana jika ada masyarakat miskin yang datang menggunakan angkutan umum atau ojek, nanti pulangnya akan diantar oleh petugas. "Kita ingin masyarakat miskin merasakan negara hadir memberikan perlindungan kepada mereka," kata Emri mengakhiri.
Pada acara tersebut juga dilonching seluruh inovasi DinsosP3A yaitu Jujur Miskin Sadar Sejahtera (Jujurin Saja), Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak (Lapau Emak), Website Dinsos P3A dan Aplikasi Layanan Satu Data Penanganan Kemiskinan. (501)

Dukung Padang Pariaman Raih Prestasi KLA Forum Anak Diikutkan Dalam Musrenbang Kabupaten

Padang Pariaman--Ketua Forum Anak Padang Pariaman Adrian mendukung penuh target daerah itu untuk meraih Kabupaten Layak Anak (KLA) 2019. Ia menilai Padang Pariaman telah terbukti melakukan persiapan yang matang dari mulai sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun dukungan anggaran.
"Alhamdulillah, forum anak telah memiliki sekretariat yang representatif yang disediakan Dinsos P3A. Kita difasilitasi dalam berkreasi menghias sekretariat supaya lebih menarik," ujar Adrian.
Forum anak, lanjut Adrian, juga dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Walinagari dan stakeholders lainnya. Pada kesempatan itu ia bersama rekannya mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan juga menyampaikan aspirasi mewakili anak-anak Padang Pariaman.
"Forum anak telah dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunan, ini sangat positif. Saya juga ajukan usulan-usulan dari forum anak untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait," ujar siswa SMA 1 Lubuk Alung itu.
Sementara Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hendra Aswara mengatakan, untuk mendukung menuju KLA, pihaknya telah melakukan serangkaian kegiatan yang mendukungan indikator KLA tersebut. Selain itu, pihaknya juga telah membentuk forum anak baik di tingkat kabupaten, kecamatan hingga ke tingkat nagari.
Hendra Aswara menjelaskan, dukungan untuk Padang Pariaman menuju KLA, semua fasilitas telah disediakan. Tahun 2018 lalu, pembangunan infrastruktur berbasis anak telah dilaksanakan, sekolah ramah anak hingga perpustakaan ramah anak. “Contoh pembangunan IPAL yang berada di Sicincin, kita sudah buat yang paling bagus di Sumatera Barat. Sekolah ramah anak di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Sintuak Toboh Gadang,” tutur Kadis termuda itu. (501)

Jurus Lama Dimainkan TPK dan Walinagari Berkelit Menutupi Kasus MCK Lubuk Aur Anduriang

Anduriang--Menanggapi kasus MCK yang dibangun pada 2018 lalu dengan dana Sisa Bagi Hasil (SBH) pajak 2017 di Korong Lubuk Aur, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayutanam yang diduga banyak manipulasi harga, Walinagari Anduriang Syawiruddin seolah mengambil tindakan cepat.
Walinagari mencoba membuka ruang untuk membicarakan masalah yang menyebar di sejumlah media massa beberapa hari lalu itu dengan membuat undangan rapat. Dari format undangan kita bisa melihat seolah akan dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat Anduriang, namun di sinilah strategi lagu lama yang coba dimainkan oleh para perangkat nagari itu.
Rapat yang telah dilaksanakan Jumat lalu itu tampak lengang dan hanya dihadiri oleh mereka yang berkepentingan. Tidak satupun niniak mamak dari lembaga KAN yang hadir, bahkan pemilik yayasan, cadiak pandai serta pemuda nagari (Karang Taruna Amanbasa) juga tak terlihat. Setelah dikonfirmasi ke beberapa sumber, kenapa beliau-beliau tidak hadir, jawabannya hampir sama, kita tak diundang, miris memang. "Saya sendiri baru melihat format undangan itu pas hari H rapat berlangsung, itupun dikirimi via wa oleh pimpinan Ponpes Nurul Yaqin Imam Gazali," beber Candra, salah seorang tokoh pemuda kampung itu.
Lain lagi dengan Pak Bur dan Danas yang merupakan pengurus yayasan sekaligus sebagai pelapor kepada LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) beliau berdua juga tak diundang sama sekali. "Agar kebobrokan tak terbaca, sengaja dalam undangan itu tujuannya ditulis lengkap, namun undangannya tak disampaikan kepada pihak-pihak yang sekiranya akan menjadi ganjalan dalam rapat, ini adalah lagu lama," ungkap Candra.
"Mungkin saya sengaja tak diundang dan diberitahu, takut nanti "kada" mereka terbongkar," kata Candra. Kalau masyarakat ingin tau seberapa bobroknya TPK dengan MCK yang dikerjakannya, silakan datang ke PonPes Nurul Yaqin Imam Ghazali di Lubuk Aur, lihat langsung MCK-nya, lihat juga berapa dananya dan silakan simpulkan sendiri.
Dari informasi pimpinan Ponpes dan salah seorang anggota Bamus yang menghadiri rapat, TPK nagari yang dikomandoi Arman Joni tak senang dengan berita yang diturunkan oleh beberapa media tempo hari, mereka menganggap bekerja sudah sesuai prosedur. "Kenapa setelah selesainya proyek baru dipermasalahkan, sedangkan pada saat proses pengerjaannya kok tak ada masyarakat yang mengawasi," ungkapnya kesal dalam rapat tersebut.
Sedangkan Ramayulis yang merupakan anggota TPK tak senang dengan sangkaan korupsi kepada kelompoknya. Didampingi ketua LSM Penjara Amril Effendi, mantan CaLeg PDI P ini mengatakan, akan melaporkan orang atau badan yang menuduh dia maling," tegasnya.
Lain lagi dengan Syariah alias Gadih, Kaur Kesra Nagari Anduriang yang juga merangkap jabatan sebagai anggota TPK menyampaikan, bahwasanya kerja yang mereka kerjakan telah sesuai. "Kalau ada pihak-pihak yang tak senang silakan mengadu, kalau perlu adukan sampai ke Presiden," ungkapnya dengan santai.
Namun diakhir rapat, Walinagari Anduriang Syawiruddin beserta TPK menyampaikan akan memperbaiki MCK itu sampai bisa digunakan, inilah momen menggelikannya. "Dalam rapat mereka bersikeras tak bersalah, namun diakhir mereka bersedia memperbaiki hingga bisa digunakan," ungkap Tuanku Luki, pimpinan Ponpes tempat MCK itu dibangun.
"Kalau memang merasa tak bersalah mengapa harus menganggarkan untuk perbaiki bangunan yang telah selesai," timpal Candra. Yang menghadiri rapat, Walinagari Anduriang, TPK; Armanjoni, Ramayulis, Syariah alias Gadih, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua Bamus (Yosefrizal), Murniati (anggota Bamus), pendamping desa, Walikorong (Kampuang Tangah, Lubuk Napa dan Asam Pulau), Pimpinan pondok pesantren (Tuanku Luki), ketua pemuda(Sipisang dan Lubuk Napa), LSM Penjara (Amril), perangkat nagari (Akhiruddin) dan dua orang alim Ulama. (501)

Tak Lagi Punya Izin Seluruh Tambak Udang Dilarang Beroperasi di Sepanjang Pantai Padang Pariaman

Padang Pariaman--Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman Rudy Repenaldi Rilis melakukan penindakan terhadap usaha tambak illegal di sepanjang pantai daerahnya, Jumat lalu. Penindakan dilakukan bersama Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Rianto, didampingi Kabid Perizinan Heri Sugianto, Kabid Pengawasan dan Pengendalian Ali Mustofa, Kasi Pengawasan Izin Boni Handri, dan Kasi Ops Jasman, serta beberpa orang anggota dan tim teknis lainnya.
Sejak tahun 2017 DPMPTP Padang Pariaman telah melakukan berbagai langkah-langkah persuasif dalam mengajak dan mensosialisasikan kepada para pengusaha tambak agar segera melakukan pengurusan semua perizinan usaha yang mereka lakukan. Jika tidak diindahkan, dilakukan peneguran pertama, teguran lanjutan, sampai melakukan rapat koordinasi bersama, terakhir tindakan penghentian kegiatan tambak illegal.
“Kita telah melakukan berbagai upaya dan langkah agar para pengusaha melakukan pengurusan izin. Jika tidak diindahkan, kita sampaikan surat teguran satu, dua, dan upaya lainnya. Terakhir, kita keluarkan tindakan penghentian kegiatan bagi usaha yang tidak berizin," kata Rudy.
Namun dari upaya tersebut, lanjut Rudy, tidak terlihat progres yang signifikan. Tercatat dari kurang lebih 20 titik usaha tambak udang tersebut hanya baru ada tiga yang terlihat memiliki itikat baik untuk melakukan pengurusan izinnnya. "Oleh karena itu, ini tidak bisa kita biarkan,” kata mantan Kabag PUM itu.
Lebih lanjut dijelaskan alumni STPDN itu, bahwa perintah penghentian itu dilakukan pihaknya atas surat Bupati Padang Pariaman Nomor 300/312/DPMPTP/VI-2019 tentang Penghentian Usaha Tambak illegal di Padang Pariaman yang merupakan tindak lanjut dari surat Setdaprov Nomor 660/627/P2KL&PHL/DLH-2019, tentang Penghentian Kegiatan Tambak Udang Illegal.
“Inti dari surat tersebut adalah meminta kepada pengusaha untuk melakukan pengurusan izin tambak undang yang dimiliki sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, menghentikan semua kegiatan usaha tambak udang bagi yang belum memiliki izin, dan baru bisa dilanjutkan setelah memilki semua jenis perizinan yang dibutuhkan untuk usaha tambak pembesaran udang," jelas Rudy.
Rudy melanjutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sangat terbuka dan mendukung setiap investasi yang masuk di wilayah Padang Pariaman termasuk investasi di bidang tambak pembesaran udang yang saat ini sangat berkembang. Namun dalam pelaksanaannya juga harus diikuti dengan dokumen perizinan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Sejalan dengan Kadis DPMPTP, Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Padang Pariaman, Rianto, mengatakan siap mengawal proses penertiban ini. “Sebagai penegak Peraturan Daerah, kita siap mengawal semua proses penindakan ini, dan kita minta kepada semua pengusaha tambak yang baru akan dimulai untuk menghentikan semua aktivitasnya sebelum mendapatkan izin atau legalisasi. Sementara bagi yang sudah berjalan namun belum juga memiliki izin, kita beri tenggat waktu sampai selesai panen, dan jika setelah selesai panen, maka segera hentikan dulu aktifitas tambaknya sampai memperoleh izin,” ungkapnya.
Di lain pihak, Kepala Bidang Perizinan Heri Sugianto menjelaskan bahwa usaha pembesaran udang dengan luas 1-5 hektare harus mengurus perizinannya agar memberikan kenyamanan dalam berusaha. Oleh karena itu beberapa perizinan yang harus dimiliki, antara lain Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (OSS), izin prinsip kesesuaian tata ruang, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, dan izin pencatatan usaha perikanan atau izin usaha perikanan.
“Kita siap memfasilitasi perizinan mereka namun harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang di atur oleh Undang-undang yang berlaku,“ kata mantan Kasubag Humas dan Media itu.
Dio Helza Pratama, salah seorang pemilik usaha tambak yang berlokasi di Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, menyatakan siap untuk menghentikan aktivitas tambaknya sementara sampai dengan semua perizinannya selesai. Sementara tambaknya yang sudah beroperasi berjanji akan menghentikannya sampai setelah panen nantinya sekitar 3 bulan ke depan. (501)

Diminta Membuat Laporan, Masa Tugas Panwascam Berakhir 30 Juni Ini

Lubuk Alung--Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman diminta mengarsipkan seluruh dokumentasi pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019. Demikian ditegaskan Koodiv PHL dan Humas Bawaslu Sumbar Vifner, Jumat lalu pada Rapat Koordinasi Bawaslu dengan Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Padang Pariaman, di Hotel Minang Jaya Lubuk Alung.
Vifner menyebutkan, pengarsipan tersebut dilakukan agar suatu saat ketika masyarakat membutuhkan data akan bisa diberikan. Untuk itu diminta kepada jajaran Panwascam untuk membantu Bawaslu kabupaten dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan tersebut.
Terkait penyusunan laporan akhir, diminta kepada seluruh Panwascam untuk menyusunnya karena ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh jajaran Panwascam. "Laporkan saja seluruh kegiatan pengawasan yang pernah dilakukan mulai dari rektutmen PPS, KPPS, pengawasan kampanye, pengawasan pemungutan suara dan pengawasan rekapitulasi di tingkat kecamatan," sebut mantan Ketua KPU Padang Pariaman itu.
Jangan lupa, tambah Vifner, lengkapi dengan dokumentasi yang dibutuhkan. Baik itu fhoto dokumentasi, form-A serta kegiatan pendukung lainya.
Sementara itu Ketua Bawaslu Padang Pariaman Anton Ishaq menyampaikan, jelang berakhirnya jabatan Panwascam pada tanggal 30 Juni 2019 mendatang, Panwascam diwajibkan membuat laporan akhir. "Laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban Panwascam terhadap tugas-tugas yang dilaksanakannya selama menjabat. Untuk itu minta kerjasamanya dengan baiki," ulas Anton.
Juga tampil sebagai narasumber di antaranya Zainal Abidin, Koordiv HPP Bawaslu Padang Pariaman, Kordiv PHL Rudi Herman dan Korsek Anton Wira Tanjung. (501)

Padi Putiah Papanai, Durian Talantam Kayutanam, Durian Kunyik Patamuan, dan Jambu Piraweh Ampalu Dapat Hak Paten

Padang Pariaman--Halal bi halal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (13/6) terasa istimewa. Betapa tidak, acara yang berlangsung di kantornya di Kota Pariaman itu dihadiri lengkap jajaran Pemkab. Bupati Ali Mukhni, Sekdakab Jonpriadi, Staf Ahli Nurhelmi, Asisten II Netty Warni, Kepala Dinsos P3A Hendra Aswara, Kepala BKPSDM Armeyn Rangkuti, Kepala Dinas Perhubungan Taslim, perwakilan kelompok tani dan kelompok wanita tani, pensiunan pegawai ASN Pertanian, dan Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyudin.
Yang tak kalah menariknya, adalah suguhan pangan olahan maupun makanan yang merupakan produk dan komoditi unggulan yang telah dihasilkan. Mulai dari padi putiah papanai yang telah dimasak dengan lauk pauknya, durian talantam Kayutanam dan durian kunyik Patamuan dengan ketupat nasi lamaknya, jus dan olahan jambu piraweh Ampalu, pinang wangi yang telah diblender dengan teh telurnya, lapek kocipia, rujak olahan jagung, kelapa muda genjah dan hasil bumi lainnya di Padang Pariaman.
"Ini kita tampilkan semua, tentunya bagian dari menggairahkan dunia pertanian dan perkebunan. Setiap nagari dan korong punya khas tersendiri di bidang pertanian ini," kata Kepala Pertanian dan Ketahanan Pangan Padang Pariaman, Yurisman Yakub. Menurutnya, halal bi halal semakin mantap tatkala tausyiah oleh ustadz Afrinaldi Yunas juga membahas tentang pentingnya membudidayakan segala macam jenis tanaman.
Kata Yurisman Yakub, halal bi halal juga sekalian menyerahkan bantuan handtraktor kepada kelompok tani dan penyerahan sertifikat pengakuan terdaftar dari Kementerian Pertanian RI terhadap padi putiah papanai, durian talantam Kayutanam dan durian kunyik Patamuan serta jambu piraweh Ampalu.
Bupati Ali Mukhni berpesan kepala kelompok tani yang dapat bantuan dan sertifikat agar menggunakan bantuan ini sebaik-baiknya dan pelihara dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan kelompok tani dan masyarakat di sekitar. Di samping itu, semua inovasi yang telah dihasilkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk di beritakan lewat media yang ada agar semua masyarakat tahu bahwa Pemkab Padang Pariaman telah dapat berbuat banyak di dalam meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyakat.
"Kepada ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan agar melaksanakan tugas dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan berharap akan ridha Allah SWT dalam setiap pekerjaan yang dilakukan," harapnya. (501)

Padang Pariaman Diharapkan Meraih Puncak Prestasi Ali Mukhni Janjikan Bonus Juara MTQ Akan Sama dengan Juara Olahraga

Padang Pariaman--Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni melepas secara resmi kafilah daerah itu menuju Kota Solok untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXXVIII tingkat Provinsi Sumatera Barat, Kamis (13/6) malam.
Di dampingi Sekretaris Daerah Jonpriadi, Asisten Pemerintahan, Idarussalam, Kadis Perhubungan, Taslim, Kakan Kamenag, Dr. Helmi, Kabag Kesra, Irsyaf Bujang dan Kabag Humas Andri Satria Masri, rombongan kafilah dilepas di Hotel Al Madinah, Pariaman. Bupati Ali Mukhni mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pelatih, official dan orangtua qori dan qoriah yang telah menyiapkan dan mensupport qori dan qoriah kafilah MTQ Padang Pariaman.
"Terima kasih kepada pelatih dan official serta orangtua yang sudah mendukung dan menyiapkan qori dan qoriah kita menghadapi event bergengsi di tingkat Sumbar," kata Ali Mukhni.
Bupati yang diprediksi calon BA 1 itu juga menyampaikan terima kasih kepada pengurus LPTQ Padang Pariaman, Bagian Kesra dan seluruh pihak yang ikut mendukung kafilah MTQ. Melalui moto; "Padang Pariaman Menuju Puncak" Ali Mukhni berharap event MTQ ke-38 di Kota Solok sebagai puncak pencapaian usaha yang selama ini sudah dirintis.
"Bukan hal yang mustahil mencapai posisi puncak di tingkat Sumbar ini karena lintasan sejarah menunjukkan bahwa Padang Pariaman mengalami peningkatan setiap pelaksanaan MTQ. Tahun 2014 Padang Pariaman menepati urutan 15, kemudian tahun 2016 peringkat 8 dan terakhir tahun 2018 meraih peringkat 3," jelas Ali Mukhni.
Prestasi Padang Pariaman yang selalu meningkat tidak terlepas dari kebijakan bupati dua periode itu dalam memperhatikan pembangunan di bidang agama sesuai dengan visi daerah Padang Pariaman. "Sejak tahun 2014, pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Padang Pariaman dari dua kali setahun menjadi satu kali setahun. Pembangunan rumah ibadah serta bantuan kepada guru mengaji menjadi perhatian khusus kami selama dua periode," kata Ali Mukhni yang juga Ketua Umum LPTQ Padang Pariaman itu.
"Selama perlombaan, kafilah harus menjaga nama baik Padang Pariaman," kata bupati mengingatkan. Selain menjaga nama baik kabupaten, Bupati Ali Mukhni juga mengingatkan para kafilah untuk selalu menjaga kesehatan dan mengatur pola makan. Jaga kesehatan, atur pola makan agar bisa fit selama mengikuti perlombaan. Waktu istirahat dijaga.
Bupati Ali Mukhni yang terkenal gemar berinfaq itu khusus mengingatkan kepada qori dan qoriah untuk meminta restu dari orangtua dan melakukan shalat sunat sebelum mengikuti lomba. Dia berharap juga peserta meraih prestasi yang tertinggi dan menjanjikan bonus hampir sama dengan bonus peraih medali di bidang olahraga.
Berdasarkan laporan Ketua Harian LPTQ, Idarussalam, Kafilah MTQ Padang Pariaman berjumlah 115 orang yang terdiri dari 70 qori dan qoirah, 20 pelatih, 22 official, 3 pendamping. “MTQ Nasional XXXVIII tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Solok, kita menurunkan 70 qori dan qoriah dengan 11 cabang lomba yang akan diikuti ,” kata Idarussalam.
Para qori dan qoriah dari Padang Pariaman tersebut, sambung Idarussalam, akan mengikuti sebelas cabang lomba, yakni Tilawah, Tartil, Tafsir, Tahfidz, Syarhol, Qira’at, Khutbah Jumat, M2IQ, Bintang Khasidah, Khat Naskah dan Khat Kontemporer. (501)

DSP3A Padang Pariaman Ingin Jadi OPD Role Model Pelayanan Publik di Sumbar

Padang Pariaman--Inovasi yang diluncurkan Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Padang Pariaman mendapat respon positif dari kabupaten dan kota lai di Sumatera Barat.
DSP3A dikunjungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Solok yang langsung diterima oleh Kepala DSP3A Padang Pariaman, Hendra Aswara. "Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari Bapak Kadis Hendra dan jajaran. Kesan pertama kami kantornya luar biasa nyaman, disainnya seperti hotel yang sangat repsentatif untuk melayanali masyarakat," ujar pimpinan rombongan, Yusnel Faroza, Rabu kemarin.
Dijelaskannya, rombongan sebanyak 10 orang tersebut terdiri dari Kepala Bidang, Kepala Seksi dan staf DPPPa Kota Solok. Adapun maksud kedatangan untuk silaturahim dan berbagi informasi mengenai inovasi dalam percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG), Lapau Emak (Layanan Pengaduan Kekerasan Perempauan dan Anak) dan Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan (Please Care Papa).
"Kami tahu dari media massa dan media sosial bahwa DSP3A Padang Pariaman telah melakukan perubahan yang cepat dibawah kepemimpinan Bapak Hendra," tambahnya.
Sementara Kepala DSP3A Hendra Aswara mengatakan, kedatangan DPPPA Kota Solok sebagai bentuk kolaborasi dalam mewujudkan komitmen melayani masyarakat. "Seperti sering disampaikan Bapak Bupati, bahwa kita menjalin kolaborasi bukan berkompetisi antar kabupaten dan kota di Sumbar," ujar Hendra mengawali sambutannya.
Selanjutnya, Hendra menyampaikan bahwa disain kantor memang sudah berstandar sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik. Adanya fasilitas ruang front office, ruang tunggu full AC, bermain anak, ruang, laktasi, ruang pengaduan, ramah disabilitas, kursi bagi berkebutuhan khusus, perpustakaan, minibar dan survey indek kepuasan masyarakat.
"Kita ingin sebagai OPD yang menjadi role model pelayanan publik di Sumbar," kata Kadis termuda itu. Di Padang Pariaman, tambah Hendra, terdapat empat OPD yang telah melakukan percepatan PUG dan telah diberikan penghargaan oleh Bupati Ali Mukhni. Keempat OPD tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian dan DSP3A.
"Bapak Bupati memberi reward kepada OPD sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah dalam percepatan PUG dan pelayanan publik terbaik," kata mantan Kabag Humas itu.
Inovasi terbaru, lanjut Hendra, untuk menekan angka kekerasan perempuan dan anak telah dibentuknya Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak atau Lapau Emak. Layanan jni berkolaborasi dengan Penegak hukum, psikiater, LSM, Pekerja sosial, Ruang Dunia Anak, dalam membantu mengatasi persoalan terkait kekerasan perempuan dan anak. "Selain menerima pengaduan dikantor, kita juga jemput bola dalam menolong masyarakat yang butuh bantuan," ujar Kadis yang didampingi Kabid Pemberdayaan Perempuan Yultafitri. (501)

Di Padang Pariaman Curah Hujan Masih Tinggi Masyarakat Diminta waspada

Padang Pariaman--Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni tinjau lokasi longsor dan banjir bandang akibat hujan deras yang terjadi Selasa sore yang lalu di Korong Kampung Pinang, Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Rabu (12/6).
Akibat longsor itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia tertimbun tanah di rumahnya. Korban bernama Syaril (41), wiraswasta, berhasil dievakuasi tim BPBD dan Tagana dari tumpukan tanah yang jatuh dari tebing belakang rumahnya. "Atas nama Pemerintah Daerah dan DPRD, kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, semoga husnul khatimah," kata Ali Mukhni didampingi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hendra Aswara.
Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan logistik, makanan, beras, tenda, matras, selimut untuk korban longsor. Usai melayat, Bupati Ali Mukhni juga meninjau cek dam yang tersumbat di aliran sungai tersebut. Pohon dan sisa kayu menutup penuh aliran sungai yang mengakibatkan air melimpah menggenangi rumah warga hingga satu meter.
Terlihat Ali Mukhni bersama masyarakat bergotong royong membersihkan kayu-kayu dan memotong menggunakan mesin chainsaw. Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera membangun pengaman tebing sehingga air tidak lagi menggenangi rumah warga. Tingginya curah hujan, tambah Ali Mukhni, masyarakat diminta tetap siaga. Apabila hujan berdurasi lama, maka diharapkan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana seperti di pinggir tebing agar segera mengungsi ke tempat yang aman.
"Kepada Warga, kami mengingatkan karena masih tingginya curah hujan, dan apabila ada hujan dengan intensitas yang lama agar segera evakuasi tempat yang lebih aman," ujarnya.
Sementara Kepala BPBD Budi Mulia mengatakan, bahwa jumlah kerugian materi sedang dalam proses pendataan. Hingga saat ini tercatat 300 juta kerugian yang ditimbulkan bencana banjir dan longsor. "Kerugian masih dihitung dan saat ini kita masih standby di lokasi mengingat curah hujan masih tinggi," kata Budi.
Kepala DSP3A Hendra Aswara mengatakan, bahwa terdapat sembilan rumah yang terkena banjir. Saat ini sudah diberikan nasi bungkus dan bantuan beras serta lainnya. "Kepada korban meninggal kita berikan santunan dan kepada korban banjir kita berikan bantuan logistik," ungkap Hendra. (501)

Lawan Pengarus Negatif dengan Kesenian Anak Nagari

Nan Sabaris--Kesenian tradisional anak Nagari Kurai Taji Timur mendapat kunjungan dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Hendra Aswara. Pada kesempatan tersbeut ditampilkan gandang tasa dan adat pasambahan niniak mamak oleh anak-anak nagari berusia 8-15 tahun.
"Kita aspreasi Walinagari Kurai Taji Timur yang berhasil membina forum anak nagari untuk berkreativitas di bidang kesenian tradisional," ujar Hendra Aswara didampingi Kabid Perlindungan Anak Arosi Febri Yenti di Kantor Walinagari setempat, Senin lalu.
Gandang tasa, kata Hendra, adalah kesenian yang perlu dilestarikan dan dipelajari oleh generasi milenial. Saat ini kebanyakan remaja sudah terpengaruh dengan keberadaaan internet yang cenderung negatif. Begitu juga dengan salam pasambahan, yaitu rangkaian kata yang disampaikan oleh niniak mamak dalam hajatan seperti pertunangan, menjemput marapulai, pengangkatan datuak dan lainnya.
"Saya kira, sedikit sekali anak nagari mau belajar seni berbahasa pasambahan ini. Namun sekarang kita tak khawatir lagi, karena di Nagari Kurai Taji Timur sudah melahirkan bibit untuk meneruskan adat kita," ujar mantan Kadis Perizinan itu. Forum anak nagari, tambah Hendra, sebagai wadah untuk bersilaturahmi, bermain, berkreasi menciptakan hal positif menyalurkan minat dan bakat serta mempertahankan adat budaya Minangkabau.
Sementara Walinagari Kurai Taji Timur Jarizaldi mengaku senang atas perhatian jajaran DSP3A yang fokus terhadap kegiatan forum anak nagari. Kesenian gandang tasa dan seni pasambahan merupakan kerjasama antar korong yang ada di nagarinya. Anak-anak dilatih setiap malamnya di laga-laga dengan pelatih yang juga walikorongnya.
"Kita latih murid SD hingga SMP yang memiliki bakat seni. Tujuannya agar anak-anak ini mengenali adat Minang yang sudah mulai dilupakan. Alhamdulillah sudah banyak kemajuan dan kami terus berlatih," ujar Jarizaldi.
Ia berhasrat akan mengadakan kompetisi gandang tasa tingkat Sumatera Barat yang digelar di Padang Pariaman. "Semoga terwujud, karena kreativitas anak nagari telah mendapat tempat di hati pemerintah," ujarnya mengakhiri. (501)

Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat

Padang Pariaman--Upaya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam meraih target menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) patut diapresiasi. Saat ini daerah yang dipimpin Bupati Ali Mukhni itu telah memiliki layanan dan ruang khusus pengaduan kekerasan perempuan dan anak.
Layanan ini sebagai bentuk kepedulian daerah dalam menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak sekaligus pemberian solusi terkait kasus yang menimpa anak-anak.
"Benar sekali. Kita udah punya ruang khusus untuk konsultasi dan pengaduan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Tempat di Dinsos P3A Padang Pariaman," ujar Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hendra Aswara usai pertemuan dengan forum anak di Pariaman baru-baru ini.
Ia berharap tersedianya tempat pengaduan ini maka korban kekerasan dapat leluasa menceritakan permasalahan yang terjadi dan dicarikan solusinya. Layanan pengaduan langsung ditangani oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak Arosi Febri Yenti.
Sementara Kabid PA Arosi mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan kepala sekolah, ulama, kepolisian, LSM, bahkan psikolog dalam penanggulangan kekerasan perempuan dan anak. "Kita bersama instansi terkait ke depan berupaya menekan angka kekerasan pada perempuan dan anak. Adanya ruang pengaduan ini sudah menjadi kebutuhan untuk mewadaji para korban," ujar Arosi.
Di samping ruang pengaduan, kata Arosi, juga telah disediakan sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau disebut P2TP2A. Lembaga ini merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum dan lainnya.
"Sekretariat P2TP2A juga sudah ada yang dipimpin Ibu Bupati. Artinya kita telah fokus untuk mewujudkan kabupaten layak anak dan perlindungan kekerasan perempuan dan anak," katanya mengakhiri. (501)

DSP3A Padang Pariaman Serahkan Bantuan Korban Kebakaran

Padang Pariaman--Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Padang Pariaman menyerahkan bantuan logistik dan perlengkapan rumah tangga kepada korban kebakaran di Pondok Pesantren Madrasah Miftahul Istiqamah, di Korong Bungo Tanjuang, Koto Bangko, Kecamatan Sungai Geringging, Rabu lalu. Asrama pesantren yang terbakar pada 25 Mei lalu itu menghanguskan seluruh asrama dan para santri tidak sempat menyelamatkan barang dan pakaiannya.
“Kerugian lebih kurang Rp400 juta dan 12 santri yang ada saat ini butuh bantuan pakaian dan sembako. Alhamdulillah, kita juga dapat bantuan dari donatur berupa pakaian layak pakai dari ASN Padang Pariaman dan masyarakat,” kata Kepala DSP3A Hendra Aswara didampingi Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Doni Efriadi.
Menurut Kepala DSP3A Hendra Aswara, bantuan tersebut sebagai bentuk nyata kepedulian Pemkab Padang Pariaman kepada masyarakat yang terkena musibah. Adapun bantuan yang diserahkan, yaitu beras, kain sarung, kain batik, handuk besar, matras, selimut, mie instan, paket lauk pauk, biscuit, panci serbaguna, peci, pakaian dan lain sebagainya.
“Insya Allah, sesuai arahan Bapak Bupati untuk bahan makanan selama lebaran sudah bisa dipenuhi dan kami mohon juga uluran tangan donatur dan perantau dermawan untuk membantu saudara kita yang membutuhkan pertolongan,” kata Hendra. Mantan Kabag Humas itu berharap, adanya bantuan ini dapat meringankan beban korban kebakaran dari santri hingga pemilik pesantren.
Hendra berharap kepada warga untuk selalu berhati-hati agar tidak terjadi kebakaran, seperti mematikan kompor dan pastikan listrik sudah dimatikan ketika keluar rumah. “Pastikan kompor dan peralatan elektronik dimatikan saat meninggalkan rumah. Kebakaran banyak disebabkan oleh arus pendek listrik dan kompor yang lupa dimatikan,” kata Hendra.
Pimpinan Pondok Pesantren Tuanku Marajo mengucapkan terima kasih atas bantuan Pemkab Padang Pariaman dalam menanggulangi kebakaran yang mengerahkan empat unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Bantuan logistik, memang sangat dibutuhkan karena barang milik para santri telah dilalap api semuanya.
“Kami atas nama Pondok Pesantren Madrasah Miftahul Istiqamah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Dinas Sosial Padang Pariaman. Bantuan ini sangat berarti bagi kami dan santri semoga menjadi amal ibadah bagi bapak ibu semuanya. Amin,“ ujar Tuanku Marajo. (501)

IKPTK Padang Pariaman Satuni Anak Panti Asuhan Aisyiah Lubuk Alung

Padang Pariaman--Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongan (IKPTK) Kabupaten Padang Pariaman melakukan anjang sana dengan pengurus dan anak-anak Panti Asuhan Aisyiah Lubuk Alung, Senin lalu. Kegiatan alumni IKPTK yang terdiri dari APDN, STPDN dan IPDN merupakan aktivitas rutin yang dilakukan tiap tahun. Tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi di antara para alumni sekaligus menyantuni anak-anak panti asuhan.
"Alhamdulillah, tahun ini seluruh alumni bisa berkumpul untuk mempererat silaturahmi sekaligus kita berbagi dan menyampaikan infomasi mengenai sekolah pamong praja kepada adik-adik di panti asuhan," ujar Ketua IKPTK Muhammad Fadhly yang juga Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman.
Dijelaskannya, bahwa semua anak diberi kesempatan yang sama dalam melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita yang diimpikan. Para Praja IPDN juga terlihat berbaur dengan penghuni panti yang rata-rata sekolah di tingkat SMP dan SMA. "Tadi Praja IPDN juga memberikan pengalamannya saat mengikuti tes IPDN dan saat mengikuti pendidikan di Jatinangor, Jawa Barat. Nampak sekali, adik-adik di panti ini punya hasrat bergabung atau mendaftar sebagai Calon Praja IPDN," ujar Kadis yang berpretasi tingkat nasional itu.
Fadhly menambahkan, bahwa alumni IKPTK Padang Pariaman sudah menyebar di tempat tugasnya di dalam dan luar Sumatera Barat. Namun di manapun bertugas selalu memiliki ikatan emosional dan kekompakan yang terjalin erat. "Alumni ada yang bekerja di Kementerian, Pemprov, kabupaten atau kota di dalam dan luar Sumatera Barat. Kita ibaratnya satu keluarga besar yang saling menguatkan satu sama lain," kata alumni STPDN angkatan VI itu.
Jasmihardi, selaku Pimpinan Panti Asuhan Aisyiah menyambut baik acara silaturrahmi tersebut. "Anak-anak kami yang berjumlah 40-an ini bisa bertemu langsung dengan alumni STPDN. Kami bersyukur, bisa silaturrahmi dengan orang-orang hebat dari STPDN. Semoga bisa memotivasi anak-anak kami dalam menggapai cita-cita yang lebih tinggi," ujarnya.
Acara tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hendra Aswara, Kepala DPMPTP Rudi Rilis dan sejumlah pejabat yang juga alumni IKPTK Padang Pariaman. (501)