Ansor Harus Jadi Tauladan di Tengah Kondisi yang Tidak Stabil

Ansor Harus Jadi Tauladan di Tengah Kondisi yang Tidak Stabil

Pariaman--Gerakan Pemuda Ansor Kota Pariaman bakal menjadikan 2016 sebagai tahun pengkaderan. Hal ini dibuktikan dengan mengawali pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD) organisasi itu, Sabtu-Minggu (30-31/1) di Pariaman.
    Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Pariaman Ory Sativa Sakban mengungkapkan hal itu pada pembukaan PKD di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, Desa Kajai, Kecamatan Pariaman Timur. Pembukaan dihadiri Sekretaris Pimpinan Pusat GP Ansor Khairul Anwar yang sekaligus instruktur PKD, Ketua PW GP Ansor Sumatera Barat Rahmat Tuanku Sulaiman, Katib PCNU Kota Pariaman Muhammad Nur, instruktur nasional Ansor Armaidi Tanjung dan mantan Sekretaris PW GP Ansor Sumbar Taharuddin.
    Menurut Ory Sativa, pelaksanaan PKD dimaksudkan untuk menyiapkan generasi muda Kota Pariaman yang berpahamkan Islam Ahlussunnah Waljamaah. "Dengan banyaknya paham keagamaan yang sudah meresahkan kehidupan beragama di tengah masyarakat, maka Ansor membentengi generasi muda daerah ini agar jangan sampai terbawa paham keagamaan yang tidak jelas. Seperti ISIS, Gafatar dan kemungkinan munculnya paham baru yang tidak jelas," kata dia.
    Ory mengakui, perjuangan Ansor Kota Pariaman ke depan dalam mengajak generasi muda membentengi dirinya dari hal-hal yang bakal merusak dirinya memang tidak mudah. Tantangan yang dihadapi generasi muda Islam ke depan memang tidak ringan. Untuk itu, Ansor terus berupaya mendorong pemuda berkiprah memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.
    Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Barat Rahmat Tuanku Sulaiman menyebutkan, Ansor dan generasi muda saat ini berhadapan dengan kondisi yang tidak stabil. Banyak tantangan, ancaman, serangan terhadap pemuda dan Ansor. Bahkan Ansor saat ini sudah menjadi target ISIS. Artinya, kondisi tersebut bisa menjadi tantangan, tapi juga menjadi peluang bagi Ansor untuk lebih hati-hati dan memperkuat konsolidasi organisasinya.
    "Ansor harus hadir di tengah masyarakat menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam," kata dia. Kader Ansor, menurut Rahmat, harus mampu menjadi tauladan di tengah masyarakat. Banyak orang berharap kepada Ansor dalam menghadapi berbagai permasalahan umat. Ansor diminta untuk mensyiarkan Islam rahmatan lil alamin. Sehingga Ansor menjadi harapan bangsa Indonesia ke depan, bahkan harapan dunia dalam menjaga kehidupan beragama yang anti kekerasan. (501)

17 Panwascam di Padang Pariaman Dibubarkan

17 Panwascam di Padang Pariaman Dibubarkan

Kayutanam--Secara resmi Panwaslu Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (30/1) membubarkan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Anai Resort, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayutanam. Dengan demikian, berakhir sudah tugas negara bidang Pilkada yang mereka emban selama ini. Bersamaan dengan pembubaran itu, juga sekalian dilakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak.
    Di samping melibatkan semua Panwascam yang ada di 17 kecamatan yang ada di Padang Pariaman, Panwaslu juga melibatkan berbagai pihak untuk jadi nara sumber dan peserta. Ketua KPU Padang Pariaman Vifner, akademesi diundang sebagai nara sumber. Semua persoalan yang berhubungan dengan tugas Panwaslu dikupas habis pada acara yang dilakukan selama dua hari, Sabtu dan Minggu tersebut.
    Sebelum dibubarkan, Panwaslu Padang Pariaman dibawah pimpinan Syaiful Al Islami, Netty Nerawati, Betri Murdiana dengan Sekretarisnya Riky Falentino memberikan pengharagaan kepada Panwascam yang dinilai berkinerja baik. Ada empat Panwascam yang dapat penghargaan itu, yakni Panwascam Kecamatan Patamuan, Sungai Geringging, Batang Anai, dan Panwascam Kecamatan Lubuk Alung.
    Dalam melakukan evaluasi yang juga melibatkan pihak lain, seperti OKP, Ormas, wartawan itu ditemukan berbagai persoalan yang jadi perbaikan pada Pilkada berikutnya. Tentunya, temuan yang Panwaslu dapatkan itu berkaitan erat dengan tugas KPU sebagai pelaksana Pilkada itu sendiri.
    Mulai dari persoalan kampanye, data pemilih hingga ke persoalan rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang kurang ketat, sehingga banyak asal jadi. Bahkan, antara KPPS dengan PPS dan PPK di kecamatan ada saling keterkaitan satu sama lainnya alias koncoisme, dunsanak, dan tidak sedikit pula anggota KPPS itu menurut Panwaslu yang terlibat jadi tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah.
    Ketua Panwaslu Padang Pariaman Syaiful Al Islami berharap, evaluasi yang dilakukannya itu mampu dijadikan ukuran dalam memperbaiki pelaksanaan Pemilu di tahun-tahun berikutnya. Dia memberikan apresiasi pada semua pihak yang telah ikut bersama Panwaslu dalam melakukan pengawasan Pilkada serentak pertama kali dilakukan di Indonesia itu. (501)

Zunirman Ingin Memberikan Pengabdian Pada Masyarakat

Pimpin IDI Padang Pariaman
Zunirman Ingin Memberikan Pengabdian Pada Masyarakat

Pariaman--Pengurus Cabang Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Padang Pariaman (PC IDI) periode 2015-2018, Sabtu (30/1) dilantik di Aula Kantor Bupati lama, Pariaman. Di harapkan, organisasi profesi yang diketaui Dokter Zunirman, Sekretaris Dokter Lismawati, dan Bendahara Dokter Herlina Nasution itu mampu memberikan yang terbaik di tengah masyarakat daerah itu.
    Kepada Singgalang, Zunirman yang mantan Kadis Kesehatan Padang Pariaman ini ingin berbuat yang lebih di kampungnya sendiri, Padang Pariaman melalui organisasi tersebut. "Alhamdulillah, pelantikan ini tentunya setelah dilakukan Musyawarah Cabang (Muscab) IDI. Hasil Muscab telah melahirkan sejumlah keputusan, salah satunya kepengurusan untuk tiga tahun mendatang yang dilantik hari ini," kata dia.
    Dia ingin, seluruh dokter yang ada di daerah itu mampu melakukan pelayanan terbaik kepada semua masyarakat Padang Pariaman. Meningkatkan kompetensi, kinerja, disiplin, tanggungjawab, dan selalu menjaga etika kedokteran, serta integritasnya sendiri.
    "Bagi IDI sekarang, mana yang baik yang telah dilakukan pengurus pada periode lama tetap dilanjutkan. Dan berusaha pula untuk membuat terobosan baru dalam masa periodesasi saat ini," kata Zunirman. Dia melihat, masih banyak masyarakat Padang Pariaman yang jauh dari kepedeliannya terhadap dunia kesehatan. Buktinya, masih banyak warga masyarakat yang tinggal dalam rumah yang tak layak huni, sehingga sangat mengganggu terhadap perkembangan kesehatan mereka bersama anak-anaknya.
    UNtuk itu, kata Zunirman, pihaknya ingin memberikan yang terbaik dalam masalah demikian. "IDI berencana membuat program bedah rumah tak layak huni ini. Bisa saja bekerjasama dengan pihak lain, baik pemerintah maupun pihak ketiga lainnya yang dianggap mampu berbuat lebih dalam meringankan beban masyarakat yang dirasa berat itu," ujarnya.
    Katanya lagi, hanya dengan organisasi profesi inilah pihaknya bisa berbuat banyak di tengah masyarakat. Dia menyebutkan, bahwa banyak persoalan yang mestinya dilakukan secara bersama. IDI selaku organisasi profesi insya Allah akan banyak berada di tengah masyarakat, melakukan bakhti sosial, dan lain sebagainya. (501)

KPU Padang Pariaman Lepas Kepergian PPK di Mifan Padang Panjang

Enam Lingkung Raih Predikat Terbaik
KPU Padang Pariaman Lepas Kepergian PPK di Mifan Padang Panjang

Padang Panjang---Sejuknya Kota Padang Panjang di tengah alunan musik yang cukup mengasyikan di kawasan Mifan, ikut melepas "kepergian" Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Padang Pariaman. Mereka, para petugas Pilkada 9 Desember lalu itu dibubarkan secara resmi oleh induknya, KPU tentunya dengan ucapan terima kasih atas dedikasi yang diberikan dalam kesuksesan Pilkada itu sendiri.
    KPU Padang Pariaman dibawah pimpinan Vifner sengaja melakukan pembubaran panitia ad hock ini di Mifan Padang Panjang, tentu ingin adanya suasana baru yang dirasakan, setelah sekian lama bekerja, menuai berbagai kritikan dan tekanan dari berbagai pihak dalam melakukan hajatan lima tahun sekali tersebut.
    Evaluasi pelaksanaan tahapan dan penyusunan laporan, serta pembubaran badan penyelenggara ad hock Pilkada serentak 2015 judul acaranya. Berlangsung selama dua hari, Selasa dan Rabu (26-27/1). Di samping melibatkan 17 PPK di Padang Pariaman, KPU juga mengikut-sertakan para pemangku kepentingan lainnya, seperti Pemkab beserta Muspida, pimpinan Ormas, OKP, wartawan, LSM, Forum Walinagari, pimpinan LKAAM, pimpinan partai politik, Panwaslu, dan pihak lainnya.
    Ketua KPU Sumbar Amnasmen saat membuka acara demikian menilai, bahwa evaluasi patut dilakukan KPU, agar bisa mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam Pilkada itu sendiri. "Evaluasi ini diharapkan bisa jadi masukan untuk Pilkada berikutnya. KPU Padang Pariaman pantas diberikan apresiasi, karena telah sukses menggelar pesta demokrasi ini dengan baik," kata dia.
    Sementara, Ketua KPU Padang Pariaman Vifner menyebutkan, bahwa selama ini selesai Pilkada atau Pileg dan Pilpres keberadaan PPK tidak lagi diketahui. "Baru kali ini kita bubarkan secara resmi, sekalian diberikan reward dan penghargaan bagi yang mampu meraih prestasi selama penyelenggaraan Pilkada," kata dia.
    Dari 17 PPK di kabupaten itu, hanya satu PPK yang dinilai berhasil melakukan Pilkada dengan baik, menurut penilaian KPU yang dilakukan sebelum evaluasi. Yakni PPK Kecamatan Enam Lingkung. Kepada lima orang pimpinan dan anggota PPK tersebut, di samping diberikan piala bergilir, piagam penghargaan juga diberikan piala tetap, dan masing-masingnya pun diberikan pin emas berlogo KPU.
    Selama evaluasi yang para peserta dibagi dalam beberapa kelompok, banyak hal yang dijadikan catatan penting untuk pembenahan pelaksanaan Pilkada itu sendiri pada masa berikutnya. Mulai dari soal daftar pemilih tetap, partisipasi pemilih yang selalu menurun, sosialisasi yang kurang maksimal, hingga ke persoalan logistik yang membuat penyelenggara tingkat bawah merasa kewalahan.
    Namun demikian, KPU Padang Pariaman cukup dapat aplus dari banyak pihak, karena telah berhasil melakukan Pilkada. Tidak ada pula gugatan dari pihak yang kalah, sehingga Bupati dan Wakil Bupati terpilih Ali Mukhni - Suhatri Bur langsung ditetapkan, tanpa harus komisioner KPU bolak-balik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi, petugas di tingkat bawah dibubarkan pula dengan cara yang sangat baik, bapailah tinggalah, ada penghargaan dan reward. (501)

Kehadiran dan Sumbangan Calon Bupati Jadi Pertimbangan Tersendiri

Menggaet Dukungan Dari Kegiatan Sosial Masyarakat
Kehadiran dan Sumbangan Calon Bupati Jadi Pertimbangan Tersendiri

Pariaman--Demam Pilkada. Agaknya ini momen yang tengah terjadi di seantero Padang Pariaman dan Sumatra Barat saat ini. Betapa tidak, setiap kali momen yang dilakukan masyarakat, selalu ada hubungannya dengan pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Masyarakat seolah berlomba-lomba melakukan berbagai kegiatan, yang akhirnya menghadirkan para calon bupati/wakil bupati serta calon gubernur/wakil gubernur. Menjelang Pilkada 30 Juni, boleh dikatakan masyarakat menjadi hebat dan juara, lantaran bisa mengendalikan seluruh calon bupati yang tengah bersaing saat ini.
    Hebatnya lagi, manakala diantara panitia kegiatan terjadi perbedaan pandangan tentang calon bupati yang ada. Kehadiran sejumlah calon bupati, dalam satu acara pada waktu bersamaan sudah tidak bisa lagi dihindarkan, lantaran seluruh panitia kegiatan punya kepentingan tertentu dengan calon yang mereka jagokan.
    Apalagi saat ini di Padang Pariaman, masih banyak surau-surau yang menggelar peringatan maulid Nabi. Seluruh calon bupati menjadi sasaran masyarakat, untuk diundang serta memberikan bantuan. Calon bupati yang memberikan bantuan agak lebih menjadi perhatian tersendiri, dan calon yang hanya memberikan janji-janji, dalam soal bantuan juga menjadi gunjingan yang seru ditengah masyarakat. Tak heran, dari enam pasang calon bupati/wakil bupati, Ali Mukhni-Damsuar, Sudirman Gani-Eri Zulfian, HM. Yusuf-Zamzamil, Jasma Juni-Bachtiat Sultan, Yobana Samial-Dasril dan pasangan Ambia B Boestam-Yusalman, sudah punya istilah tersendiri bagi masyarakat daerah itu.
    Zulmahendra, pemerhati masalah politik, sosial dan keagamaan di Padang Pariaman menilai Pilkada tahun ini cukup memberi nilai tersendiri bagi masyarakat. Beda halnya dengan Pilkada 2005 lalu, yang banyak dijagokan itu calon dari incombent. "Kini, hampir seluruh calon punya peluang yang sama, kendatipun satu dua calon dianggap paling banyak melakukan sosialisasi ditengah masyarakat, lewat berbagai momen. Baik momen itu diadakan langsung masyarakat, maupun kegiatan yang difasilitasi oleh calon tertentu," ujarnya Senin kemarin di Pariaman.
    Melihat percaturan politik Pilkada kali ini, lanjut Zulmahendra, sungguh masyarakat berada diatas angin. Masyarakat bebas memberlakukan calon bupati dengan sekehendak hatinya. Kadang-kadang hanya lewat telp, mereka dengan berani mengundang calon bupati untuk bisa hadir dan akhirnya memberikan sumbangan, buat kelangsungan acara yang dilakukannya. Calon bupati/wakil bupati pun, harus patuh terhadap aturan undangan yang diberikan masyarakat. Semua calon nyaris dapat angin segar dari masyarakat yang dikunjunginya. Sebab, kalau hanya satu calon saja yang hadir, dengan berani masyarakat memberikan dukungan moral, baik secara tertulis, maupun lewat ucapan lisan, yang disampaikan tokoh masyarakat setempat.
    "Dalam kondisi saat ini, kata Zulmahendra, program yang baik yang disampaikan sang calon tidak lagi menjadi pertimbangan tersendiri bagi masyarakat. Siapa calon yang mampu memberikan uang lebih, maka pujian terhadap calon tersebut menjadi fenomena tersendiri. Begitu juga, program yang disampaikan hanya banyak bersinggungan dengan persoalan agama melulu, juga menjadi sorotan tersendiri. Maklum, Padang Pariaman terkenal dengan budaya cimeeh-nya. Makanya, calon yang maju, harus tahu betul budaya apa yang sangat berkembang ditengah masyarakat yang akan dia pimpin," ungkap Zulmahendra lagi.
    Menurut Zulmahendra, program yang jitu yang diberikan sang calon, belum tahu diadopsi oleh masyarakat. Masyarakat banyak bicara soal kehadiran dan sumbangan materi calon dari acara yang diadakan masyarakat. Untuk itulah, hampir seluruh calon mendapat dukungan moral politik ditengah masyarakat. "Agaknya budaya tersebut, merupakan kesalahan masa lalu kita, dalam melihat arti penting sebuah pemilihan. Ini pekerjaan rumah yang paling besar, yang harus dituntaskan bupati terpilih nantinya, disamping persoalan kesejahteraan, pendidikan serta program lainnya," kata Zulmahendra. (dam)

Bentengi Anak Usia Dini Dari Budaya Luar yang Merusak

68 Murid TK Mercy Kids Diwisuda
Bentengi Anak Usia Dini Dari Budaya Luar yang Merusak

Lubuk Alung--Sebanyak 68 murid Taman Kanak-Kanak (TK) Mercy Kids Lubuk Alung, Senin (31/5) kemarin di wisuda, sekaligus perpisahan. Kegiatan wisuda yang dihadiri para petinggi sekolah, pembina, camat, Kapolsek, calon bupati, H. Yobana Samial, S.H yang juga pemerhati masalah pendidikan di Padang Pariaman, Ketua Yayasan Pembangunan Nasional, yang mengelola TK tersebut, Ir. Mawardi Samah serta orangtua itu cukup mendapat sambutan antusias dari tamu yang hadir di Panti Sosial Lubuk Alung.
    Menurut Kepala TK Mercy Kids, Muhammad Yani, A. Md wisuda kali ini merupakan wisuda yang keempat, sejak TK ini didirikan. "Alhamdulillah, setiap tahun peserta wisuda selalu meningkat dengan siknifikan. Ini tentunya tidak terlepas dari peranserta dari orangtua anak, masyarakat dan pemerintah Kecamatan Lubuk Alung itu sendiri," katanya.
    "Pada wisuda kali ini sengaja kita tampilkan kebolehan anak-anak, berupa kesenian Minang. Hal ini mengingat tradisi dan kesenian yang menjadi kebanggaan urang awak itu sudah mulai pudar, akibat banyaknya pengaruh yang datang dari luar, lewat berbagai media komunikasi. Kesenian Minang tersebut, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari anak-anak kita kedepannya, dalam melihat arti penting sebuah kesenian itu sendiri," ujar Muhammad Yani.
    Sementara Ketua Yayasan Pembangunan Nasional, Mawardi Samah serta Pembian TK Mercy Kids, Drs. Abubakar menyampaikan terima kasih pada pihak sekolah yang begitu ikhlas dan setia menemani anak-anak dalam belajar sambil bermain setiap harinya. "Ini sebuah pengabdian yang luar biasa. Kita bisa bayangkan, betapa susahnya mendidik anak-anak TK, yang memang paling susah untuk diatur dengan baik. Namun, itu semua bisa dilewati dengan baik oleh TK ini," ujarnya.
    "Anak-anak kita ini tidak saja tampil di Lubuk Alung belaka. Tetapi setiap kali momen terhadap anak TK yang ada di Sumbar, anak-anak ini selalu tampil, bahkan ikut menorehkan prestasi yang luar biasa. Untuk itu, keterlibatan orangtua hal ini sangat dituntut lebih mampu lagi, dalam melihat arti penting dunia pendidikan terhadap anak-anak usia dini," kata mereka.
    Camat Lubuk Alung, Drs. Sapnul Maisyah merasa senang dan bangga dengan adanya presatsi yang telah ditorehkan di kampung ini. "Kita tahu, bahwa perkembangan yang terjadi di Lubuk Alung terhadap dunia informasi dan komunikasi sudah sangat luar biasa. Warung internet alias warnet sudah berkembang dengan pesatnya. Kini, belum ada aturan yang mengikat pengelola warnet dimaksud. Mereka dengan seenaknya buka hingga larut malam," ujar Sapnul Maisyah.
    "Kedepan, antara pemerintah kecamatan dengan pihak nagari harus membuat sebuah formulasi yang baik atau perturan nagari terhadap masalah demikian. Sebab, berdasarkan berbagai survei yang dilakukan, ternyata 70 persen lebih anak-anak telah mengadopsi situs porno, lewat warnet atau internet. Disinilah peran penting yang dilakukan TK Mercy, terhadap anak-anak, sebagai masa depan daerah dan bangsa ini. Jangan pernah bosan untuk mengajar. Ini merupakan aset daerah yang perlu terus dilanjutkan, dalam upaya membentengi anak-anak dari lembah kemaksiatan," tambah Sapnul Maisyah.
    Sementara Yobana Samial menilai bahwa pendidikan TK merupakan sebuah keharusan saat ini. "Saya telah banyak memberikan masukan terhadap dunia pendidikan kita di Padang Pariaman ini. Namun, program tersebut baru sebatas untuk anak-anak SMP. Kedepan, silabus tentang pembangunan anak-anak usia dini juga telah kita persiapkan dengan baik," kata Yobana Samial, calon bupati dengan nomor urut lima tersebut. (dam)

Membangkitkan Ketertinggalan Daerah yang Jauh Lebih Baik

Lewat Pilkada 30 Juni
Membangkitkan Ketertinggalan Daerah yang Jauh Lebih Baik

Lubuk Alung--Berbica soal Pilkada Padang Pariaman, bukan sekedar pergantian bupati/wakil bupati yang akan mengendalikan daerah ini lima tahun kedepan. Namun, lebih dari itu bagaimana daerah ini bisa berkembang dan sejajar dengan daerah lainnya di Sumbar. Sebab, hingga kini Padang Pariaman jauh tertinggal dan tidak memiliki visi misi yang jelas mengenai pembangunan.
    Dr. Ir. Irwandi Sulin Datuak Gadang, M. Si satu diantara sekian banyak tokoh masyarakat Kenagarian Lubuk Alung, Padang Pariaman melihat daerah yang baru saja dihantam gempa pada akhir September tahun lalu ini, tidak memiliki titik pertumbuhan ekonomi yang jelas, terhadap berkembangnya lulusan perguruan tinggi yang ada di Padang Pariaman itu sendiri. "Fenomena ekonomi harus menjadi acuan standar, bagi bupati/wakil bupati baru yang terpilih pada 30 Juni nanti, lewat Pilkada. Karena pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi ril ditingkat masyarakat," ujarnya Jumat kemarin di Lubuk Alung.
    "Pemerintah harus membuka diri, untuk menunjang masuknya investasi dan memproteksi investasi terhadap terbukanya lapangan pekerjaan bagi putra daerah, sesuai dengan potensi daerah itu sendiri. Dari segi pendidikan, lembaga yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Pendidikan harus memacu ketertinggalan anak didik dalam berkompetisi dalam dunia pendidikan, baik lokal dan nasional," kata Irwandi Sulin.
    Menurutnya, anak-anak yang punya prestasi harus diberikan reward, serta beasiswa untuk mendorong tumbuhnya motivasi putra daerah, dalam menunjang intelektual daerah itu sendiri. "Titik lemah yang ada saat ini dimulai dengan penunjukkan kepala sekolah yang tidak berprestasi, kurang mempunyai intelektual, serta tidak mau melihat pendidikan sebagai sebuah program nasional, sehingga prestasi anak hanya berada di selingkar sekolah," ujar Irwandi Sulin yang juga sekretaris forum orangtua mahasiswa Minang IPB Bogor ini.
    Anak-anak Padang Pariaman, lanjut Irwandi Sulin, ketika mereka berkompetisi selalu kalimpasingan, alias tidak tahu arah. "Prestasi tersebut dari daerah Kabupaten Solok saja kita kalah dan tertinggal. Kenapa hal itu terjadi ? Tidak lebih dari intervensi kepala daerah yang terlalu kuat dan berlebihan kepada Kepala SKPD yang mengurusi hal ini. Akibatnya, tidak adalagi independensi, bagi yang bersangkutan dalam mengembangkan visi misi pendidikan kedepannya," ungkap Irwandi Sulin lagi.
    Disadari atau tidak, aku Irwandi Sulin, Padang Pariaman sudah kalah dengan lepasnya APERTA Lubuk Alung yang telah pindah ke Kota Padang, tanpa adanya upaya untuk mempertahankan sekolah tinggi tersebut. Padahal, akademi itu merupakan akademi tertua yang berada di Padang Pariaman. Seharusnya, Padang Pariaman sudah memiliki sebuah universiras swasta yang bergengsi, mengingat banyaknya tenaga edukatif perguruan tinggi yang berasal dari daerah ini. "Bupati yang baru harus plesbek, kembali kebelakang, melihat persoalan ini secara umum sebelum menetapkan kebijakan baru. Hal itu dimaksudkan, agar programnya dapat memperbaiki ketertinggalan yang ada.
    "Disamping itu, dari tingkat kesejahteraan pegawai di Padang Pariaman juga ditemukan keluhan dan titik lemah manajemen kerja, dalam pembayaran kewajiban kepada yang bersangkutan, seperti sering terlambatnya pembayaran tunjangan daerah (Tunjangda) dari pemerintah itu sendiri. Sementara hal itu telah di pos-kan dalam APBD. Secara konsep manajemen kerja, hal ini jelas mengurangi motivasi pegawai untuk berprestasi. Dan kalau hal itu terus berlanjut, apa yang dapat diharapkan dari pelayanan yang maksimal kepada masyarakat," tanya Irwandi, mantap. (dam)

Walinagari dan Ketua KAN Dimintah Berhati-hati Menerbitkan Surat

Soal Tanah
Walinagari dan Ketua KAN Dimintah Berhati-hati Menerbitkan Surat

Padang Pariaman--Pemkab Padang Pariaman mengingatkan walinagari dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), agar mempertimbangkan unsur kehati-hatian dalam menerbitkan atau legalisasi surat atas tanah. Hal ini penting disampaikan, karena memperhatikan kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan kepemilikan atas tanah di lingkungan masyarakat, yang upaya penyelesaiannya terpaksa menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri.
    "Kita sudah buat edaran kepada walinagari dan Ketua KAN, agar benar-benar cermat, teliti dan bisa dipertanggungjawabkan dalam legalitas surat atas tanah," kata Pejabat Bupati Rosnini Savitri yang didampingi Kabag Hukum Murlis Muhammad di Parit Malintang, Rabu (27/1).
    Dijelaskannya, surat edaran Bupati nomor 188/12/Huk-2016 tanggal 21 Januari 2016 tersebut, untuk mengantisipasi adanya perselisihan antara para pihak yang terkait dalam penerbitan surat, dimana selama ini terdapat kekurang hati-hatian atau kelalaian dalam membuat berita acara, sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
    Ada tiga hal yang menjadi perhatian terkait edaran tersebut. Pertama Pemerintahan Nagari dapat mempedomani Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa (walinagari) berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa (Nagari).
    Kedua, diharapkan fungsi KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah mengupayakan tercapainya perdamaian antara pihak yang bersengketa dalam wujud berita acara perdamaian atau surat perdamaian. Ketiga, apabila tidak terwujud perdamaian, maka penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada yang bersangkutan menempuh jalur hukum ke Pengadilan.
    Murlim Muhammad menambahkan, bahwa untuk penyelesaian perselisihan dalam masyarakat di nagari, baik yang berkaitan dengan tanah atau hal-hal lainnya, dapat berkonsultasi kepada Pemkab Padang Pariaman cq Bagian Hukum dengan melibatkan instansi terkait.
    "Semoga adminstrasi mengenai legalitas surat atas tanah lebih baik lagi ke depannya serta meminimalisir adanya gugatan," kata Murlis optimis. (501)

SKPD Padang Pariaman Diminta Menerapkan Tekhnologi Informasi

SKPD Padang Pariaman Diminta Menerapkan Tekhnologi Informasi

Parit Malintang--Menindaklanjuti amanat undang-undang nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Padang Pariaman menghimbau aparatur untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik. Hal ini diterapkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab daerah itu.
    "Indikator keberhasilan reformasi birokrasi itu ada dua. Yaitu, meningkatnya pelayanan publik dan menurunnya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)," kata Kepala BKD Padang Pariaman Idarussalam, yang disampaikan Kabag Humas Hendra Aswara di Parit Malintang, Selasa (26/1).
    Teknologi informasi, tambahnya, sangat relevan diterapkan pada masing-masing SKPD agar pelayanan publik dapat diakses secara cepat dan transparan. "Jika teknologi ini diterapkan dengan baik, insya Allah, kita semua akan dimudahkan dalam berbagai hal. Kita juga sudah berkomitmen, 2016 ini sebagai tahun pembenahan pelayanan publik," jelasnya lagi.
    Adapun SKPD yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, antara lain Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kecamatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset dan lain sebagainya.
    "Kita berterima kasih atas SKPD yang telah melakukan inovasi serta mendapat apresiasi dari masyarakat. Bagi yang belum, segera benahi," kata pria yang juga Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ringan-ringan itu. (501)

Dukcapil Padang Pariaman Luncurkan Program 1.000 Akta Kelahiran Gratis

Dukcapil Padang Pariaman Luncurkan Program 1.000 Akta Kelahiran Gratis

Pariaman--Menghadapi kompetisi Citra Pelayanan Prima (CPP) tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun ini, Pejabat Bupati Rosnini Savitri melakukan kunjungan kerja sekaligus pembinaan pada proses pelayanan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Kedatangan orang nomor satu di Padang Pariaman itu disambut oleh Kadis Dukcapil M. Fadhly beserta jajaran.
    M. Fadhly menjelaskan, institusinya terus melakukan terobosan dan inovasi sejak beberapa tahun terakhir. Inovasi tersebut berpijak dari berbagai kritikan dan masukan masyarakat melalui sarana pengaduan SMS Center, email, facebook, twitter dan lain sebagainya. Sejak 2014 lalu, telah ditetapkan 41 Standar Operasional Pelayanan (SOP), standarisasi mutu pelayanan ISO 9001, merubah mindset aparatur untuk pelayanan prima dengan metode ESQ Outbound dan perjanjian kerjasama dengan PT. Pos Indonesia dalam pengiriman dokumen ke rumah-rumah masyarakat.
    "Sesuai arahan Ibu Bupati, kita berinovasi dalam pelayanan Dukcapil berbasis Teknologi Informasi. Insya allah, Padang Pariaman dijadikan rekomendasi oleh pemerintah pusat," kata jebolan STPDN angkatan VI itu.
    Mantan Kabag Humas itu menambahkan, bahwa tahun ini dinasnya membuat program 10.000 akta kelahiran gratis. Hal tersebut didasari atas aspirasi masyarakat yang masih banyak belum mengurus akta kelahiran, sedangkan anaknya sudah beranjak remaja.
    "Nantikan kehadiran petugas kami di sekolah-sekolah untuk pelayanan akta kelahiran gratis," kata Kadis yang juga peringkat I Diklatpim tingkat II tahun 2012 itu.
    Mendengar pemaparan Kadisdukcapil tersebut, Bupati Rosnini Savitri apresiasi komitmen, dalam pelayanan masyarakat yang menjadi faktor utama untuk keberhasilan kinerja SKPD.
    Menurutnya, kunci utama pelayanan adalah kedisplinan dan komitmen. "Disiplin aparatur Dukcapil pantas dijadikan contoh oleh ASN di Padang Pariaman. Hadir tepat waktu, berpakaian rapi, enak dilihat dan bertanggungjawab. Kita harap virus kedisiplinan di Disdukcapil ini dapat menyebar di seluruh SKPD," kata Rosnini Savitri.
    Rosnini juga terkesan dengan disain minimalis ruang pelayanan dan petugas yang berpakaian rapi seperti yang terlihat di hotel berbintang. "Disain kantor seperti di hotel, sangat nyaman, teratur dan petugasnya juga fashionable," kata Pejabat Bupati perempuan pertama di Ranah Minang itu.
    Terkait pelayanan 10.000 akta kelahiran, Rosnini menghimbau masyarakat agar segera mendaftarkan anaknya serta melengkapi persyaratan. Masyarakat juga bisa melaporkan kelahiran ataupun kehilangan akta kelahiran untuk diganti dengan yang baru. (501)

Berbagai Kegiatan Warnai HUT ke-12 PKB

Berbagai Kegiatan Warnai HUT ke-12 PKB

Pariaman--Menghadapi ulang tahun yang ke-12 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pada 23 Juli ini, jajaran pengurus DPW PKB Sumatra Barat tengah melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh masyarakat konstituennya. Kegiatan aksi sosial, berupa donor darah menjadi agenda utama pada puncak peringatan Harlah nantinya, bagi partai yang didirikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.
    Sekretaris DPW PKB Sumbar, Aulia Rivai, S.E bersama Wakil Ketuanya, Febby Salam Sutan Mudo kepada Singgalang, Kamis kemarin melihat momen ulang tahun kali ini sengaja dilakukan dengan sangat sederhana, tetapi menyentuh bagi masyarakat banyak. "Kini, kita telah memulai rangkaian itu dengan melakukan anjang sana-anjang sini, mengunjungi seluruh pendiri PKB yang ada di seantero Minangkabau ini. Hal itu sangat penting, mengingat langkah kedepannya, dalam membesarkan partai nasionalis yang berbasis di tradisionalis tersebut," katanya.
    "Memang, PKB hingga hari ini belum bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Hal itu akibat belum mampunya partai ini menjawab dan merebut apa yang menjadi garapannya, yakni kursi di parlemen. Hasil Pileg tahun lalu, PKB berhasil menempatkan kadernya sebanyak 10 kursi di DPRD kabupaten dan kota yang ada di Sumbar ini. Kedepan, kita terus bekerja, sehingga perjuangan bisa lebih maksimal lagi," ujar Aulia dan Febby.
    Sementara, Drs. H. Darman Harun Rajo Sutan Sari Alam, satu diatara sesepuh dan pendiri PKB Sumatra Barat melihat kegiatan tahunan ini sangat penting, mengingat partai merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. "Selaku orang yang telah lama hidup, saya merasa senang dan gembira dapat kunjungan dari generasi muda yang akan bekerja keras dalam membesarkan partai ini," katanya saat menerima kader muda PKB yang datang dikediamannya, Rabu malam kemarin.
    Memang, dalam menggapai impian sebuah organisasi, tak terkecuali bagi PKB selaku partai politik, kata Darman Harun, harus selalu bersentuhan dengan masyarakat banyak. "Begitu juga, dalam melangkah kedepan agaknya perlu kembali bersama-sama, antara kader tua dengan kader muda, untuk selalu bahu-membahu. Mungkin bagi yang tua, tinggal lagi masukan dan saran, untuk melangkah kedepan bagi yang muda, dalam menggerakkan partai ini," ujarnya.
    "Langkah yang dilakukan PKB Sumbar untuk bisa menyatukan semua orang yang pernah terlibat sejak dari awal PKB berdiri, sungguh sebuah prestasi yang sangat luar biasa, dalam melihat arti penting sebuah perjuangan yang mulya. Apalagi PKB, sebuah partai yang didirikan lima ulama besar NU, KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Moenasir Ali, KH. Mustafa Bisri, KH. Muchit Muzadi dan KH. Abdurrahman Wahid, yang sangat konsen dengan nilai-nilai silaturrahim, demi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah," kata Darman Harun, mantan Kepala Depag Padang Pariaman ini. (dam)   

World Vision Indonesia Berikan Bibit Padi dan Kakao

Untuk 1.000 Petani 
World Vision Indonesia Berikan Bibit Padi dan Kakao

VII Koto--Gempa yang telah melanda Padang Pariaman dan Sumatra Barat pada akhir September tahun lalu, bukan saja menghancurkan bangunan dan sarana fisik belaka, namun juga berdampak pada perekonomian masyarakt itu sendiri. Untuk memulihkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan pendapatan masyarakat korban gempa dimaksud, World Vision Indonesia, lewat program perbaikan ekonomi warga (livelihood), Kamis (15/7) kemarin, di komplek TK/SD model internasional, Korong Limpato, Kenagarian Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Padang Pariaman memberikan 38 ton bibit padi dan 150 ribu bibit kakao, dengan total nilainya sebesar Rp878.78 juta, sebagai stimulus dan modal awal kepada 1.000 petani, untuk memulai mata pencahariannya.
    Direktur World Vision Indonesia, Amelia Merrick menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah ditingkat nasional, Sumbar dan Padang Pariaman itu sendiri, yang telah mendukung World Vision dalam merespon kebutuhan masyarakat Padang Pariaman dan Sumatra Barat, baik pada emergency maupun dimasa recovery. "Disamping memberikan bantuan dimasa tanggap darurat, kita juga ikut mendorong masyarakat Padang Pariaman, agar bisa cepat pulih dan mulai menjalani kehidupan normal. Bantuan tersebut, berupa program peningkatan pendapatkan keluarga dan masyarakat," ujar Amelia, putri kelahiran Kanada itu.
    "Setelah sembilan bulan World Vision melakukan misi kemanusian didaerah ini, kemajuan dan kebangkitan yang telah dicapai masyarakat cukup memuaskan. Saya merasa senang dan nyaman melihat kondisi masyarakat Padang Pariaman saat ini, ketimbang saat awal-awal bencana tahun lalu. Pertumbuhan berbagai perekonomian mulai menggeliat. Bantuan bibit padi dan kakao yang diberikan saat ini, meruakan lambang atau simbol negara Indonesia yang kaya akan beras. Begitu juga produk kakao yang dihasilkan negara ini cukup bagus dirasakan dunia, termasuk di Kanada," ujarnya.
    "Kita berharap, setelah World Vision berangkat meninggalkan Padang Pariaman dan Minangkabau, masyarakat korban gempa, terutama para petani bisa terus maju dan mampu mengembangkan perekonomiannya. Sebab, sangat tidak mungkin lembaga ini selamanya berada didaerah ini. Yang jelas, apa yang telah diberikan kepada masyarakat, sangat sesuai dengan keinginannya," ungkap Amelia Merrick.
    Sekjen Kementerian Sosial RI, Drs. Gazali Situmorang, A. Pt, M. Sc melihat upaya pemerintah bersama NGO untuk menanggulangi dan segera keluar dari bencana, patut dapat sambutan dari semua pihak. "Sebagai NGO internasional, World Vision Indonesia cukup punya andil tersendiri dalam melihat kebangkitan masyarakat korban bencana itu sendiri. Bantuan yang telah diberikannya, telah mampu melampaui batas-batas dunia, tetap komit dengan visi misinya, sebagai aksi sosial kemanuasiaan. Tidak ada embel-embel apapun yang terselip dari bantuan dimaksud," ujar Gazali.
    Kepada masyarakat kelompok tani, yang hari ini menerima bantuan dari World Vision mohon untuk dimanfaatkan, sehingga terus berkembang. "World Vision telah hampir 50 tahun berada di negara ini dan selalu bergandengan tangan dengan pemerintah, dalam melihat arti penting sebuah nilai-nilai kemanusiaan. Kini, lembaga internasional ini memberikan bantuan padi, sebagai lambang kehidupan dan kakao sebagai lambang pertumbuhan income verkapita keluarga," katanya.
    Wakil Bupati Padang Pariaman, H. Ali Mukhni melihat bantuan untuk petani yang diberikan lembaga ini sungguh besar artinya. Memang, pascagempa sebagian besar masyarakat Padang Pariaman masih belum berpikir kearah perekonomian, akibat belum normalnya tempat tinggal yang akan mereka diami. "Kini, World Vision hadir menjawab keluhan itu. Disamping bantuan bibit padi dan kakao yang kini dibagikan untuk petani, sebelumnya lembaga ini juga telah banyak melakukan aksi kemanusiaan, baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun dalam bentuk bantuan pendampingan terhadap masyarakat itu sendiri," kata calon bupati yang diusung Partai Golkar, Hanura dan PDI P itu.
    "Dengan bantaun NGO internasional ini, kita merasa tidak sendirian. Semangat untuk terus bangkit semakin menggelora, agar bisa segera keluar dari musibah gempa yang terjadi tahun lalu. Semoga bantuan lain dari lembaga ini bisa juga dialokasikan ke Padang Pariaman ini," harapnya. (dam)

Pohon Kayu Bertumbangan, Atap Seng Rumah Masyarakat Beterbangan

Angin Puting Beliung Landa Padang Pariaman
Pohon Kayu Bertumbangan, Atap Seng Rumah Masyarakat Beterbangan

Lubuk Alung--Angin kencang yang melanda Kabupaten Padang Pariaman sejak Minggu (24/1) malam hingga Senin kemarin membuat sejumlah pohon kayu bertumbangan, tiang listrik sebagian rebah, atap rumah masyarakat sebagian ada yang diterbangkan angin entah kemana.
    Di Taluak Balibi, Pungguang Kasiak Lubuk Alung dilaporkan sebuah pohon kayu besar tumbang, dan sempat mengenai sebuah mobil Avanza. Meskipun tidak ada korban jiwa, sang sopir harus menjalani perawatan di rumah sakit setempat, karena cidera akibat hempasan pohon kayu demikian.
    Walinagari Lubuk Alung Harry Subrata bersama Sekretarisnya Landi Efendi, Kaur Kesra Yardi melaporkan, ada tiga unit rumah di Koto Buruak dan Balah Hilia Utara yang atapnya lepas alias diterbangkan angin. Sedangkan sebuah bangunan huller milik Zulkarnai juga di Koto Buruak, roboh karena kencangnya angin puting beliung.
    "Kantor Walijorong Padang Baru, Koto Buruak dihimpok pohon jengkol," tambah Yardi, yang sepanjang Senin kemarin bersama Landi Efendi melakukan evakuasi sejumlah kejadian di wilayah nagarinya.
    Sedangkan rumah Murniati di Koto Buruak, dan rumah Hendra Saputra di Rimbo Panjang, Sungai Abang dihimpok pohon jengkol dan kelapa. "Jalan dari Balah Hilia ke Singguliang putus total akibat terhalang tiang listrik yang rebah membelah jalan itu," kata dia.
    Kemudian, lanjutnya, sebuah pohon besar berumur lanjut juga tumbang dan menghalangi arus lalu lintas di Sungai Abang Dalam. "Hingga siang Senin kemarin jalan itu belum bisa di lalui. Kita telah memberikan laporan, dan minta bantuan sinso ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang Pariaman soal musibah demikian. Namun, belum sampai di lokasi," kata Yardi, Kaur Kesra Nagari Lubuk Alung yang mulai meninggalkan kebiasaannya memakai batu akik tersebut.
    Dalam catatan pihak Nagari Lubuk Alung, sepanjang kejadian Senin itu tidak ada korban jiwa. Namun, banyak rumah dan bangunan milik masyarakat yang rusak, roboh, atapnya beterbangan. "Kita berharap, masalah ini bisa ditangani secepatnya dalam bentuk bantuan tanggap darurat oleh BPBD daerah ini," ungkap Yardi.
    Sementara, dari laporan masyarakat dan BPBD Padang Pariaman, pohon bertumbangan juga banyak terjadi di wilayah Sungai Geringging, dan Dapil I umumnya. Di Dapil II dan III juga seperti demikian. Pihak BPBD bersama sejumlah personil keamanan, TNI dan masyarakat berjibaku membersihkan pohon-pohon yang bertumbangan tersebut. (501)       

Masyarakat Ingin Pemkab Padang Pariaman Berikan yang Terbaik

Soal Ternak Babi di Tanjung Basung II
Masyarakat Ingin Pemkab Padang Pariaman Berikan yang Terbaik

Batang Anai--Persoalan ternak babi di Korong Tanjung Basung II, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman kembali meresahkan masyarakat setempat. Meresahkan, karena dampak dari ternak haram menurut umat Islam itu, tidak saja dirasakan oleh warga non muslim yang memang ada di korong tersebut. Tetapi umat Islam yang ada di sekitarnya juga merasakan hal demikian.
    Senin kemarin sejumlah masyarakat, aparat keamanan, Walinagari Sungai Buluah Saharuddin mendatangi para peternak itu, dan langsung mengangkut para peternak ke Kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang, untuk minta kejelasan masalah tersebut, agar tidak terjadi lagi gesekan dan kegaduhan di tengah masyarakat yang selama ini hidup aman dan damai.
    "Sekarang kita minta fakta integritas tertulis yang difasilitasi Pemkab Padang Pariaman," kata Walinagari Saharuddin. Pihak Nagari Sungai Buluah ingin yang terbaik dalam masalah ini ke depannya.
    Memang, sebagian warga Tanjung Basung II sudah ada juga yang beternak babi. Tetapi tak banyak, dan tidak pula menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Namun, belakangan di duga ada warga lain yang menjadi pendatang, membuat peternakan baru dengan jumlah besar, dan dinilai tidak lagi etis.
    Pengakuan masyarakat, banyaknya tulang babi yang dihanyutkan ke aliran irigasi. Sedangkan air irigasi itu digunakan untuk banyak keperluan oleh masyarakat Sungai Buluah yang sebagian besarnya beragama Islam. Untuk mencuci, mandi, berwuduk, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah dikotori dengan babi, tentu air itu tidak lagi suci, dan dilarang pula memakainya.
    Sekali lagi, kata anggota masyarakat itu, seluruh masyarakat Sungai Buluah, termasuk yang warga Nias yang ada di Tanjung Basung II selalu hidup berdampingan, aman dan nyaman. Bahkan, untuk warga Tanjung Basung II itu ada perjanjian dulunya. Hanya sebagian yang diperbolehkan untuk beternak babi. Itupun dalam jumlah yang tidak banyak pula. Sekedar untuk keperluannya saja.
    Nah, sekarang kondisinya tidak lazim lagi. Masyarakat ingin perjanjian itu ditegakan secara bersama. Tidak ada yang merasa dirugikan. Untuk itulah, butuh ketegasan dari Pemkab Padang Pariaman dalam hal ini, agar masyarakat Tanjung Basung II dan Sungai Buluah bisa kembali seperti sediakala. (501)

Penanganan Galian C Lubuk Alung Harus Bak Maelo Rambuik Dalam Tapuang

Penanganan Galian C Lubuk Alung Harus Bak Maelo Rambuik Dalam Tapuang

Lubuk Alung--Kapal lewat kiambang kembali bertaut. Ini kesan yang terlihat saat hebohnya persoalan galian C di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman sebulan belakangan. Artinya, ketika pihak terkait beraksi melakukan razia, tidak ada aktivitas penambang yang bersua. Habis itu, mesin kembali bekerja, truk besar bermuatan hasil galian itu kembali bersileweran.
    "Aa, mulailonyo manambang baliak," kata seorang pemuda saat melihat truk roda 10 menaiki pendakian Palayangan, Korong Balah Hilia. Truk itu bermuatan penuh, berisi hasil galian yang kesannya mereka angkut ke arah Kota Padang.
    Padahal, Satuan Keamanan dan Ketertiban Kabupaten (SK4) Pemkab Padang Pariaman baru saja merazia, dan meminta semua aktivitas tambang yang pakai izin, apalagi yang tidak untuk mengeluarkan mesinya dari lokasi tambang. Hanya sehari itu berlakunya, para penambang kembali menggaruk kekayaan alam Lubuk Alung.
    Dan memang, pencegahan secara persuasif yang dilakukan SK4 masih mengalami kesulitan. Memberantas galian C Lubuk Alung, sama halnya maelo rambuik dalam tapuang. Rambut tak putus, tapuang tidak pula terserak. Apalagi, yang melakukan penambangan itu sebagian besarnya warga dan masyarakat Lubuk Alung itu sendiri.
    Koordinator Aliansi Masyarakat Menggugat Perusak Lingkungan (AMMUAK) Piaman Laweh, Jasman Jay bersama sejumlah Ormas dan OKP yang ada di Padang Pariaman yang ikut mendobrak hal demikian tak pernah merasa jenuh dalam melakukan aksinya. "Kita tidak mempersoalkan pengusaha tambang yang pakai izin, menambang di lokasi yang tidak pula terlarang," kata dia.
    "Namun, yang jadi musuh bersama itu, sudahlah tak ada izin, menambang di lahan yang terlarang pula," tegasnya. Dan lagi, kata dia, yang melarang menambang dalam sungai itu bukan masyarakat, tetapi undang-undang yang seharusnya mereka patuhi. Yang semacam inilah yang sangat merusak lingkungan dan alam Lubuk Alung.
    Kini, aku Jasman Jay, hanya hukum diatas yang akan bisa mengatasinya. Artinya, upaya AMMUAK Piaman Laweh untuk mengusut sampai ke Polda Sumatera Barat akan terus dilanjutkan. "Rencana ke Polda memang beriringan dengan aksi demo tempo hari. Tetapi, karena berbagai pertimbangan, belum bisa di lakukan," ujar dia.
    Darmon, anggota Komisi V DPRD Sumatera Barat yang sekaligus tokoh masyarakat Lubuk Alung menganggap master plannya yang salah. "Menjelaskan titik-titik lokasi yang boleh dan yang tidak untuk ditambang, mengawasi dengan ekstra, melibatkan masyarakat adalah hal yang mutlak dilakukan dalam hal ini," kata politikus PAN ini.
    Dia menyadari, bahwa kebutuhan akan batu dan sirtukil atau galian C Lubuk Alung sangat tinggi. "Lubuk Alung satu-satunya nagari penyedia bahan baku galian C, yang tidak saja Sumatera Barat yang membutuhkan. Tetapi, bahkan sampai ke Provinsi Riau sana, terutama untuk aspal jalan," ulas Darmon.
    Tentu, dalam masalah ini ada kebijakan khusus yang harus di tempuh Pemkab Padang Pariaman. "Kembali ke cerita awal, rambuik ndak putuih, tapuang tidak pula terserak," ungkap Darmon.
    Di sisi yang lain, masyarakat Lubuk Alung memujikan apa yang baru saja dilakukan Pejabat Bupati Padang Pariaman Rosnini Savitri, soal penanganan galian C demikian. Berkali-kali aksi dilakukan oleh masyarakat, baru sekarang terasa ada tanggapan serius dari kepala daerah perempuan pertama di Sumbar itu.
    Sebelumnya, hanya dianggap angin lalu saja. Tidak ada reaksi apapun juga. Sekarang, malah Pejabat Bupati Rosnini Savitri memfasilitasi antara masyarakat, pengusaha tambang, LSM dengan pejabat terkait di lingkungan Pemkab daerah itu untuk duduk semeja pekan lalu. Hasilnya cukup jelas. Hanya saja, aksi penambang tak serta-merta berhenti mencari hidup dan kehidupan dari menambang demikian. (501)

Nagari Lubuk Alung Bangun Jalan Rabat Beton dan Irigasi

Nagari Lubuk Alung Bangun Jalan Rabat Beton dan Irigasi

Lubuk Alung--Dua unit jalan rabat beton dan satu unit irigasi di Nagari Lubuk Alung selesai di kerjakan, menjelang berakhirnya 2015 lalu. Pembangunan yang bersumber dari dana pusat tersebut, kini sedang dalam tahap menyelesaikan laporannya dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) ke pihak pemerintahan nagari setempat.
    Walinagari Lubuk Alung Harry Subrata kepada Singgalang, Minggu (24/1) menyebutkan, bahwa jalan rabat beton yang di bangun di Kampuang Koto, Koto Buruak merupakan hubungan segi tiga. Bisa ke Sikabu dan bisa pula ke Gantiang Koto Buruak. Jalan ini di bangun sepanjang 280 meter.
    "Hal yang sama juga kita bangun di Korong Sungai Abang," kata Harry Subrata. Sebenarnya, lanjut dia, jalan demikian dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kurang dari sepanjang itu. Namun, di tambah dengan swadaya masyarakat, sehingga panjangnya mencapai 280 meter.
    Sedangkan irigasi di Korong Salibutan, tambah Harry Subrata, dalam RAB-nya hanya 84 meter. Di tambah juga dengan kekuatan swadaya masyarakat, sehingga menjadi 102 meter, dan insya Allah akan mampu mengairi sawah masyarakat petani seluas 35 meter.
    Harry Subrata bersama anggota Bamus Nagari Lubuk Alung asal Salibutan Amir Husin menambahkan, keberadaan irigasi ini sungguh sebuah solusi yang tepat dalam membangun sumber pertanian di Salibutan. "Sudah lama masyarakat menginginkan adanya irigasi ini. Dan Alhamdulillah, lewat dana desa dari pusat, impian itu terwujud dengan baik," kata Amir Husin.
    Menurut Amir Husin, pertanian yang rancak sangat di dukung oleh irigasi yang bagus pula. Di samping kaya akan hutan, Korong Salibutan juga punya pertanian sawah yang luas pula. Untuk ini, keberadaan irigasi diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat kampung ini. (501)

World Vision Indonesia Bangun Kembali SDN 03 VII Koto Sungai Sariak

Dengan Biaya Sekitar Rp1,5 miliar
World Vision Indonesia Bangun Kembali SDN 03 VII Koto Sungai Sariak

VII Koto--Melakukan aksi kemanusian, terutama ditengah masyarakat Padang Pariaman yang baru saja di luluhlantakkan gempa akhir September tahun lalu, bagi World Vision Indonesia merupakan tugas mulya, sekaligus tanggungjawab moral. Berangkat dari realita itulah, lembaga yang berdiri di 85 negara didunia ini memfokuskan bantuan tentang kelangsungan masa depan anak-anak.
    Jumat (26/3) kemarin, World Vision Indonesia membangun kembali gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 VII Koto Sungai sariak, yang terletak di Korong Simpang Kampuang Tangah, Kenagarian Lurah Ampalu, Padang Pariaman. Prosesi peletakan batu petama sekolah tersebut cukup mendapat sambutan dari masyarakat Lurah Ampalu. Betapa tidak, sekolah yang hancur dan rata dengan tanah itu memang harus dibangun kembali. Kehadiran lembaga tersebut, merupakan jawaban dari kegelisahan masyarakat, terutama anak sekolah, yang sejak gempa hingga kini  masih belajar diruangan yang serba darurat.
    National Director World Vision Indonesia, Trihardi Saptoadi mengaku senang dan bangga, atas diterimanya lembaga yang dia pimpin itu, untuk ikut bersama masyarakat nantinya dalam menyelesaikan pembangunan SD yang hancur tersebut. "Kita semua, barangkali mempunyai komitmen yang sama terhadap kemajuan dan masa depan anak-anak yang kini tengah dididik di SD ini. World Vision memang memfokuskan persoalan masa depan anak-anak itu sendiri. Sebab, pascagempa yang paling menderita itu adalah anak-anak," katanya.
    Menurut Trihardi, pembangunan tersebut mencapai 6 lokal dan ditambah 2 ruangan untuk guru dan pustaka. "Awal April ini pembangunan itu sudah bisa dimulai. Diharapkan, Agustus atau September bangunan ini telah selesai dengan baik, lengkap dengan mobilernya," ujar Trihardi.
    "Agar trauma gempa tidak lagi menghatui anak-anak yang merupakan kader bangsa ini, maka kita sengaja bangunan ini dibuat dengan konstruksi yang ramah bencana atau tahan terhadap goncangan gempa. Untuk itulah, dukungan Pemkab Padang Pariaman, masyarakat Lurah Ampalu, khususnya yang ada di Baranganan ini, sangat kita harapkan. Saat pekerjaan dimulai, bagaimana masyarakat ikut mengawasi jalannya pembangunan ini," kata Trihardi yang didampingi perwakilan World Vision Padang, Yacobus Runtuwene.
    Momen ini, lanjut Trihardi, bagi World Vision, merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Setelah sukses melakukan kerjasama yang baik dengan Pemkab, pilihanpun dijatuhkan pada SDN 03 VII Koto Sungai Sariak ini. Kemudian, bagaiman bangunan fasilitas umum kedepan itu, terutama sekolah, yang jauh lebih baik lagi. "Sampai selesai bangunan ini akan menelan biaya sekitar Rp1,5 miliar, yang nantinya akan dikerjakan langsung oleh kontraktor yang ada di Sumbar ini. hal itu kita lakukan, mengingat para tukang dan kontraktor profesional di daerah ini cukup banyak, dan perlu diberdayakan," katanya.
    Sementara Sekdakab Padang Pariaman, H. Yuen Karnova, S.E yang mewakili bupati Muslim Kasim menyampaikan terima kasih pemerintah dan masyarakat daerah itu, pada World Vision, yang telah ikut merasakan duka yang dialami masyarakat Padang Pariaman. "Ini merupakan satu diantara hikmah musibah yang datang dan ikut menghacurkan seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Betapa banyak yang datang dari dunia kedaerah ini, sekaligus ikut memberikan bantuan," katanya.
    "Bagi Pemkab dan masyarakat, untuk bisa membangun kembali sekolah yang hancur sebanyak 300 unit lebih dan 2.000 lebih lokal yang porakporanda butuh waktu 20 tahun lebih. Namun, beban yang sangat berat itu, terus terobati, dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, termasuk World Vision Indonesia, dalam melihat arti penting sarana sekolah yang nyaman," ujar Yuen Karnova lagi.
    Yuen Karnova melihat bantuan bangunan yang diberikan lembaga tersebut sungguh sangat luar biasa. Betapa tidak, bantuan yang sangat dibutuhkan itu, datang dengan sangat ikhlas. "Semoga bantuan ini bermanfaat bagi kita semua, dalam memajukan anak-anak, yang merupakan kader bangsa. Sementara, yang memberikan bantuan, mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Tuhan. Kita ingin, seluruh sekolah yang rusak bisa secepatnya dibangun kembali. Sebab, sampai saat ini, akibat gempa masih banyak anak-anak yang besekolah yang hanya pakai sandal. Orangtuanya tidak mampu lagi membangun pendidikan anak-anaknya. Seperti yang ditemukan di sejumlah perkampungan. Sudahlah sekolah hancur, datang kesekolah juga dengan fasilitas yang tidak layak," ujar Yuen Karnova. (dam)

Tidak Lagi Satu Fraksi, Anggota Dewan Hanura dan NasDem Berpisah

Tidak Lagi Satu Fraksi, Anggota Dewan Hanura dan NasDem Berpisah

Padang Pariaman--Anggota DPRD Padang Pariaman dari Partai Hanura yang awalnya satu fraksi dengan anggota dari Partai NasDem, yakni Fraksi NasDem Hanura, kini, kedua partai yang juga sama-sama mengusung pasangan Alfikri Mukhlis - Yulius Danil dalam Pilkada 9 Desember lalu itu sudah harus berpisah.
    Jaliyus Budhi, Ketua DPC Partai Hanura yang juga anggota fraksi itu di DPRD Padang Pariaman kepada Singgalang, Minggu (24/1) mengakui kalau pihaknya tidak lagi bersama NasDem di DPRD daerah itu. "Besar kemungkinan kita gabung dengan Fraksi PKB yang diketuai Syafrinaldi," kata Jaliyus Budhi.         
    Menurut dia, berpisahnya Hanura dengan NasDem di lembaga wakil rakyat sebagai perwakilan partai politik bukanlah dilatar-belakangi karena kekalahan dalam Pilkada serentak. "Tidak. Pilkada soal lain. Ini hanya karena ketidak-cocokan saja. Atau tidak adalagi kesamaan visi dan misi pada awal disatukannya fraksi ini dulunya," ujarnya.
    Namun, yang jadi kendala sekarang berpisahnya kedua anggota dewan tersebut belum bisa diputuskan begitu saja oleh DPRD itu sendiri. "Pimpinan dewan masih menganggap hubungan ini formal dan berlanjut sampai akhir periode dewan 2014-2019. Jadi, kita perlu konsultasi juga ke pusat sana," ujar Jaliyus Budhi.
    Dia melihat, Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2010 tentang Susduk dewan, multi tafsir. Artinya, membolehkan dua partai yang jadi satu fraksi, berpisah dan memilih bergabung dengan fraksi lainnya di DPRD. "Pendapat boleh berbeda, tetapi kalau pendapatan berbeda, tentu kita menarik keanggotaan fraksi," ungkapnya.
    Kata Jaliyus Budhi lagi, terjadinya perpisahan antara Hanura dan NasDem ini tidak saja di DPRD Padang Pariaman. Di DPRD Limapuluh Kota dan daerah lainnya juga melakukan hal serupa. "Persoalannya itu tadi. Tidak adalagi kecocokan dalam soal berbagai hal di lebaga wakil rakyat demikian. Istilah kitanya, nan kalamak dek inyo sajo," tegas dia.
    Alfa Edison, anggota Fraksi NasDem mengakui pula sedang terjadinya hal demikian antara partai dia dengan Hanura. "Sekarang saya bersama Ketua Fraksi NasDem Hanura Munafestoni menuju Jakarta. Tepatnya ke Kemendagri dan DPR RI, konsultasi soal pemisahan ini," kata mantan Walinagari Koto Dalam, Kecamatan Padang Sago ini. (501)

Masyarakat Guguak Kuranji Hilia Buka Jalan Baru

Manfaatkan Dana Desa
Masyarakat Guguak Kuranji Hilia Buka Jalan Baru

Sungai Limau--Masyarakat Nagari Guguak Kuranji Hilia, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman membuka jalan baru sepanjang 1,5 kilometer. Pembukaan jalan baru dari Kampuang Surau ke Lagan Condong, Nagari Malai V Suku ini memanfaatkan dana desa tahun 2015 untuk nagari tersebut.
    Walinagari Guguak Kuranji Hilia Zainul Abidin kepada Singgalang, Minggu (24/1) menyebutkan, pembukaan jalan baru sepanjang itu menghabiskan anggaran sebesar Rp191 juta. Kemudian, lewat dana desa pihaknya juga membuka jalan yang langsung pakai krikil sepanjang 400 meter di Tampuniak, Korong Pasar Paingan.
    "Sebagai nagari yang baru tegak surang, Guguak Kuranji Hilia masih butuh banyak infrastruktur umum berupa jalan," kata dia. Zainul menyebutkan, bahwa anggaran untuk jalan yang pakai krikil itu mencapai Rp87 juta.
    Menurut Zainul Abidin, nagari yang dia pimpin itu dapat jatah pada tahun lalu dari anggaran pusat senilai Rp275 juta, dan semuanya telah dimanfaatkan untuk kedua jalan demikian. "Kita ingin, pembukaan jalan baru menuju nagari Malai V Suku itu tentu bisa pula dijadikan sebagai jalan kabupaten nantinya," harapnya.
    Sebab, lanjutnya, jalan demikian menghubungkan dua nagari dalam dua kecamatan; Sungai Limau dan Kecamatan Batang Gasan. Dengan adanya pembukaan jalan itu, diharapkan pula masyarakat semakin mudah dan cepat melakukan berbagai akses, memasarkan hasil pertanian yang cukup banyak di Lagan Condong itu.
    Di lakukannya pembukaan jalan baru itu, lanjut Zainul lagi, merupakan hasil kesepakan bersama dengan seluruh masyarakat nagari yang merupakan pemekaran dari Kuranji Hilia tersebut. "Termasuk sekalian, rencana tahun ini pembangunan jalan lainnya dalam nagari ini masih jadi kebutuhan yang mendasar, yakni jalan di Bukik Jariang," katanya. (501)

Menghadapi Lebaran Kapolres Bangun 6 Posko Keamanan

Menghadapi Lebaran Kapolres Bangun 6 Posko Keamanan

Pariaman--Kapolres Padang Pariaman, AKBP. Eko Nugrohadi menyebutkan, bahwa untuk menghadapi lebaran tahun ini, pihaknya telah membentuk enam posko keamanan selama lebaran dimaksud. Posko keamanan tersebut, disamping untuk mengamankan pulang-perginya arus kendaraan, juga berfungsi sebagai pos keamanan dari berbagai tindakan kejahatan, yang datang suatu waktu dalam masa lebaran ini.
    Menurut dia, keenam posko dimaksud, Pauh Kambar, Bandara Ketaping, Simpang Duku, Lubuk Alung, Sicincin, dan Anai Resort. "Kita lakukan semua itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diingini selama menghadapi lebaran tersebut. Begitu juga, disamping menerjunkan personil petugas yang berpakaian dinas, kita juga menerjunkan petugas yang berpakaian preman ditengah masyarakat itu sendiri," katanya kemarin di Pariaman.
    Eko Nugrohadi melihat, saat ini kondisi Padang Pariaman relatif aman dan terkendali. "Kita berharap, kondisi yang ada saat ini, hendaknya terus berkembang sampai nantinya. Kondisi kejahatan yang terjadi diluar sana, jangan sampai berimbas pula kepada daerah ini. Makanya, setiap malam, petugas selalu berpatroli, melihat lokasi-lokasi yang mejadi sasaran bagi tindak kejahatan," katanya.
    "Seperti kontrol Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berbagai bank yang ada di Padang Pariaman tetap dilakukan setiap malamnya, selama Ramadhan ini. Begitu juga tempat lainnya, yang menjadi pusat perhatian banyak orang. Seperti pusat perbelanjaan dan lain sebagainya, terus dikontrol petugas," kata Eko Nugrohadi.
    Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPRD Padang Pariaman, Januar Bakri juga minta pihak terkait lainnya, seperti Dinas Perhubungan untuk ikut serta melakukan pengamana selama lebaran dimaksud. "Kita tahu, Lubuk Alung, Sicincin dan lainnya, selama ini menjadi pusat kemacetan. Perlu antisipasi sedini mungkin, sehingga aruas transportasi yang melintasi daerah tersebut tidak terganggu," katanya. (dam)

Wajib Memberikan Dukungan Kepada Kader Sendiri

Ketua KNPI Sumbar, Marzul Veri
Wajib Memberikan Dukungan Kepada Kader Sendiri

Pariaman--Ketua DPD KNPI Provinsi Sumatra Barat, Marzul Veri minta kepada jajaran pengurus DPD KNPI Padang Pariaman untuk terus menjadikan wadah tersebut, sebagai laboratorium kepemimpinan didaeah itu sendiri. Untuk itu, bagi kader KNPI yang maju dalam suksesi kepemimpinan wajib didukung oleh segenap warga KNPI itu sendiri. Hal itu sangat penting, mengingat kesinambungan dari pengkaderan yang tengah berjalan dalam organisasi itu sendiri.
    Marzul Veri, yang juga Ketua KPU Sumbar itu menyampaikan hal itu Jumat (3/9) usai melantik kepengurusan DPD KNPI Padang Pariaman hasil Musda tahun 2009 lalu. "Apalagi pasangan Ali Mukhni-Damsuar yang jelas-jelas kader KNPI yang akan maju pada putaran kedua nanti, harus mendapat dukungan yang penuh dari organisasi yang pernah dia besarkan sebelum ini," kata marzul Veri.
    Hal yang sama juga diungkapkan Ketua MPI DPD KNPI Padang Pariaman, sekaligus Ketua DPRD setempat, Eri Zulfian. "Saya kader KNPI yang kesuksesannya tertunda. Sementara, Damsuar kader KNPI yang kini tengah bersaing pada putaran kedua, dan insya Allah akan memimpin Padang Pariaman lima tahun kedepannya. Agaknya, sebuah keberhasilan yang pada periode saat ini tengah dialami oleh KNPI itu sendiri, dalam membangun daerah ini dimasa medatang. Prestasi ini harus kita tingkatkan dan pertahankan dengan sebaik-baiknya," katanya.
    Sementara Ketua DPD KNPI, Zahirman mengajak segenap pengurus untuk memanfaatkan momentum pelantikan ini, sebagai langkah gerakan konsolidasi yang harus dituntaskan. "Apalagi, seluruh kepengurusan KNPI yang ada di kecamatan telah mengalami kadaluarsa legalitasnya, dan saatnya dilakukan pembaharuan. Walaupun hasil Musda agak terlambat, namun tidak mempengaruhi aktivitas serta peranserta KNPI dalam ikut menyukseskan berbagai agenda penting didaerah ini," ujar Zahirman.
    Menurut dia, KNPI menginginkan adanya sinergis program Pemkab Padang Pariaman dengan KNPI itu sendiri, terutama yang berhubungan dengan penanganan pascagempa 30 September tahun lalu. "Kemitraan itu diharapkan, tentu akan mempercepat jalannya program yang sedang dilaksanakan pemerintah, dalam membangkitkan berbagai sektor kehidupan ditengah masyarakat korban gempa itu sendiri," ungkapnya.
    Bupati Padang Pariaman, H. Ali Mukhni sangat memuji apa yang telah dilakukan KNPI ditengah masyarakat. "Kita tahu, sumbangsih pemuda dalam menangani korban bencana cukup tinggi. Kerja demikian harus dilanjutkan. Pemkab tetap memberikan dorongan dan ikut serta melakukan perbagai perbaikan bersama generasi muda itu sendiri. KNPI sangat beruntung saat ini. Betapa tidak, Ketua DPRD berasal dari KNPI. Saya yang akan maju jadi calon bupati, juga tercantum sebagai anggota MPI. Damsuar, calon wakil bupati yang pernah jadi Ketua KNPI, dan bahkan dua kali menjadi Ketua MPI. Luar biasa," kata Ali Mukhni. (dam)

Muzakarah Ulama XII Koto Ikut Ali Mukhni

Muzakarah Ulama XII Koto Ikut Ali Mukhni-Damsuar

Sungai Limau--Suasana gaung Pilkada Padang Pariaman putaran kedua, yang akan berlangsung pada 22 September ini terus menggelinding ditengah masyarakat daerah itu. Sabtu (4/9), sejumlah ulama yang tergabung dalam kesatuan muzakaran ulama XII Koto, yang meliputi empat kecamatan, Sungai Limau, Batang Gasan, Sungai Geringging dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang menyatakan sikap dan komitmennya untuk bersama pasangan Ali Mukhni-Damsuar. Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung Ketua muzakarah ulama tersebut, Imam Datuak Akhiruddin.
    Pernyataan sikap yang disampaikan di Masjid Raya Paingan, Sungai Limau itu, disamping dihadiri puluhan ulama sepuh yang tergabung dalam kesatuan tersebut, pertemuan juga dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Padang Pariaman, H. Faisal Arifin Ryk Majo Basa, Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat, H. Leonardy Harmainy Dantuak Bandaro Basa dan pemuka masyarakat setempat.
    Menurutnya, pernyataan sikap ini sungguh sebuah pilihan murni yang terbesit dari kalangan ulama itu sendiri, alias tidak ada intervensi dari pihak manapun. "Kita ingin, Padang Pariaman yang kondisinya saat ini berada pada titik nol, harus bangkit dan maju terus. Untuk itulah butuh figur kepemimpinan yang telah berpengalaman, seperti Ali Mukhni-Damsuar," katanya.
    Pada kesematan yang langsung dihadiri Ali Mukhni itu, Imam Datuak Akhiruddin minta dan berharap kepada seluruh ulama, untuk menyebar-luaskan pernyataan yang telah disampaikan saat ini ditengah masyarakat nantinya. "Apalagi ulama adalah representasi dari masyarakat itu sendiri. Artinya, kita selaku ulama punya beban moral menjelaskan kepada masyarakat tentang sosok kepemimpinan yang sangat diinginkan dalam Islam itu sendiri," ujarnya.
    Muzarakah ulama seluruh XII Koto itu akan terus berlanjut, terutama dalam masalah pembahasan yang berhubungan dengan persoalan yang sangat krusial ditengah masyarakat itu sendiri. "Untuk itu, saat ini disamping menyapaikan situasi yang akan datang, juga sekalian memperingati Nuzul Quran. Pertemuan selanjutnya juga akan dilangsungkan ditempat yang sama, disamping menghadirkan ulama, juga para jamaah dari ulama itu sendiri," ungkapnya. (dam)

Keberadaan PLD Membantu dan Sangat Dibutuhkan

Keberadaan PLD Membantu dan Sangat Dibutuhkan

Lubuk Alung--Kerja Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) sangat membantu nagari dan kecamatan, dalam implementasi undang-undang desa nomor 6 tahun 2014, yang mana nagari sangat membutuhkan PLD.
    "Sekarang posisi PLD sepertinya tidak jelas alias mengambang," kata PLD Nagari Lubuk Alung Rahmanul Hidayat. Kata dia, tidak ada kejelasan dari Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) sebagai lembaga atau dinas yang menangani hal itu.
    Sementara, ujar Rahmanul Hidayat, kerja dan keberadaannya sangat dibutuhkan di tengah masyarakat nagari. Sebab, program dana desa dari pusat itu merupakan program baru, yang sangat membutuhkan bimbingan dari PLD itu sendiri, yang telah terampil dalam soal pendampingan.
    Menurut BPM Sumbar, sebutnya, untuk memilih PLD nagari yang akan menjadikan profesi, harus meninggalkan profesi yang lama. "Nah, kita sudah berhenti dari pekerajaan lama, melalui tertulis, tetapi tak juga ada kejelasan dalam soal PLD demikian. Tetapi, tindak-lanjut dari kejelasan PLD belum dijelaskan," katanya.
    Rahmanul Hidayat melihat, awlanya kontrak untuk PLD mulai dari tanggal 1 hingga 31 Desember 2015, dan dilanjutkan setahun ke depannya. Melihat kenerja dalam masa tiga bulan di tahun ini untuk menentukan dilanjutkan atau tidak proses PLD itu berikutnya.
    Namun, tegas dia, penilaian itu hingga saat ini, sudah hampir habis pula bulan Januari, belum juga dilakukan penilaian tersebut. "Seharusnya, istilah kitanya ada bapailah tinggalah. Dulu, sewaktu merekrut, kita di undang, tentu saat memberhentikannya atau melanjutkannya juga di undang pula," ujarnya.
    PD Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman Donitri Enira berharap, kehadiran PLD sangat membantu kegiatan PD di lapangan. Karena Nagari Lubuk Alung sangat luas, dan tidak mungkin tercakup oleh PD itu sendiri. (501)

Tiga Tahun Terakhir Terjadi Penurunan Peristiwa Nikah di Padang Pariaman

Meskipun Pemasukan untuk Negara Semakin Banyak
Tiga Tahun Terakhir Terjadi Penurunan Peristiwa Nikah di Padang Pariaman

Padang Pariaman--Kecenderungan peristiwa nikah yang di catat negara di Kabupaten Padang Pariaman dalam tiga tahun terakhir, selalu menurun. Apakah hal itu ada kaitannya dengan peristiwa hilangnya buku nikah di Kemenag daerah itu? Tidak bisa juga dipastikan. Sebab, tahun 2014 terjadi kehilangan 2.800 pasang buku nikah.
    Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Padang Pariaman Masrican melalui Kasi Bimas Tuanku Efi Mayardi kepada Singgalang, Jumat (22/1) menyebutkan, bahwa data yang ada menunjukkan terjadi penurunan tersebut.
    "Tahun 2015, tercatat 3.767 peristiwa nikah di Padang Pariaman," kata Efi Mayardi. Jumlah demikian menyusut, bila dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, 2014 yang mencapai 4.098 peristiwa. Nah, yang tahun itu juga berkurang, kalau di ukur dengan peristiwa pada 2013 yang mencapai 4.406.
    Menurutnya, peristiwa nikah yang tercatat tahun lalu itu, sebanyak 1.164 peristiwa atau 30 persen berlangsung di kantor KUA. Sedangkan 2.601 peristiwa atau 70 persen berlangsung di luar kantor KUA atau di rumah pasangan calon pengantin. "Ini menandakan tingginya kemasukan untuk negara dari daerah ini," ujar dia.
    Sebab, katanya lagi, nikah di kantor KUA, gratis dan tidak dipungut biaya. Sedangkan nikah di luar atau di rumah pasangan pengantin harus membayar Rp600 ribu, yang langsung pasangan itu menyetornya ke negara melalui bank yang telah di tentukan. "Semakin banyak yang nikah di luar, maka semakin tinggi pula kemasukan ke negara dalam soal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," ulas Efi Mayardi.
    Namun demikian, Efi Mayardi menegaskan, bahwa petugas KUA tidak boleh memprovokasi masyarakat yang akan melangsungkan peristiwa nikahnya antara dua tempat tersebut. Dengan adanya pengembalian biaya nikah di luar kantor sebanyak Rp175 ribu untuk jasa profesi, dan Rp110 ribu untuk transportasi petugas dari negara itu, seharusnya petugas di lapangan semakin kuat dan eksis, karena semua jatah tersebut langsung pula negara yang mengirimnya ke rekening petugas KUA bersangkutan.
    Dia melihat, dengan pemberlakuan hal semacam itu adalah semakin memperjelas zona integritas seorang petugas lapangan atau KAU, dan tentunya harus semakin menghilangan gratifitasi dari pasangan calon pengantin ke petugas lapangan itu sendiri. "Kepala KUA pun dilarang melakukan pungutan, bila pasangan nikah di luar kantor lebih dari yang ditentukan. Sebab, yang bersangkutan sudah diberikan hak dalam uang yang sebanyak itu," tegasnya. (501)

Sate Anak Ibu Lubuk Alung Mengutamakan Rasa dan Kualitas

Sate Anak Ibu Lubuk Alung
Mengutamakan Rasa dan Kualitas

Lubuk Alung---Malam itu suasana agak sedikit dingin, lantaran hujan baru saja selesai membasahi bumi Lubuk Alung, Padang Pariaman. Sejumlah warga, yang datang dari berbagai penjuru secara tiba-tiba memenuhi sebuah warung sate yang terletak di dekat Simpang Lintas, Lubuk Alung. Maklum, banyak orang dikampung itu merasakan betul, betapa sate yang dijual Herman Sikumbang itu mampu menggoyang lidah pembeli.
    Sate Anak Ibu. Itulah nama pondok yang dibuat Herman Sikumbang, sejak tiga tahun terakhir di Lubuk Alung itu. Sebelumnya, pria kelahiran 1962 di Tanjuang Mutuih, Koto Dalam, Kecamatan Padang Sago itu telah banyak melang-lang buana keberbagai daerah perantauan. Hanya satu yang dia lakukan, yakni jualan sate. Dia mengaku berjualan sejak tahun 1975. "Saya telah jenuh tinggal dan hidup dirantau. Makanya, sejak tiga tahun terakhir saya fokus dikampung Lubuk Alung ini, untuk menatap masa depan yang jauh lebih baik lagi," katanya.
    Suami dari Munarti Tanjung itu mengakui, bahwa sejak peristiwa gempa meluluhlantakkan Padang Pariaman akhir September lalu, ikut berimbas pada dagangannya. "Sebelum gempa, saya sempat menghabiskan daging 20 kilo setiap harinya. Kini, hanya berkisar sekitar 10 kilo paling banyak, dengan jual beli sekitar Rp1,2 juta setiap malamnya. Awal masuk ke Lubuk Alung ini, jual beli saya cukup lumayan, yang sempat mencapai Rp1,5 hingga Rp2 juta," kata Herman Sikumbang lagi.
    Menurutnya, dalam berjualan makanan, seperti sate ini, memang rasa dan kualitas adalah diatas segala-galanya. "Dengan rasa yang sangat sesuai selera pembeli, itulah membuat saya betah dan bertahan di Lubuk Alung ini. Sebab, kepuasan pembeli merupakan nomor satu dalam masalah ini. Untuk itu, prinsip yang saya pakai, kalau anda puas, beritahu teman, 'kalau anda kurang puas, tolong beritahu kami'. Saya sangat tidak ingin pelanggan setia serta pembeli lainnya kecewa terhadap sajian ini," ujarnya.
    "Alhamdulillah, dua karyawan yang menemani setiap harinya, telah mampu hidup dan berkembang dengan baik. Mereka saya beri kesejahteraan setiap bulannya Rp700 hingga Rp900 ribu. Kenaikan gaji, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi. Itulah dinamika yang saya lalui setiap harinya di Lubuk Aung ini," kata Herman.
    Disamping membuka setiap malamnya di Lubuk Alung, sate anak ibu, kata ayah empat putra-putri ini, juga melayani panggilan untuk pesta pernikahan, serta jamuan dan lain sebagainya. "Setiap kali pak bupati Muslim Kasim baralek, saya selalu dipanggil untuk melayani tamunya, yang ingin makan sate. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya, dalam membina hubungan yang baik dengan semua pelanggan," katanya lagi. (Damanhuri)

116 Mahasiswa STIKIP YDB Diwisuda

116 Mahasiswa STIKIP YDB Diwisuda
Lakukan yang Terbaik di Tengah Masyarakat

Lubuk Alung--Yayasan Darma Bakti (YDB) yang mengelola Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Lubuk Alung, Padang Pariaman kembali mencatat sejarah didunia intelektual, bidang pendidikan. Sabtu (27/3) lalu, sebanyak 116 mahasiswa sekolah itu diwisuda, dalam suasana yang sangat hikmad dan meriah. Meskipun dalam suasana hujan lebat yang sempat mengguyur Lubuk Alung sore itu, namun para tamu yang terdiri dari orangtua, karib kerabat dari peserta wisuda serta tamu lainnya tetap mengikuti jalannya prosesi wisuda dengan santainya.
    Mahasiswa yang mengikuti wisuda yang ke-30 itu, terdiri dari 35 peserta berasal dari Program Pendidikan (Prodi) Fisika, 30 PPKN, 35 Bahasa Indonesia dan 16 peserta dari Prodi Bahasa Inggris, sehingga totalnya berjumlah 116 peserta.
    Ketua YDB STIKIP Lubuk Alung, Dra. Hj. Syilvia Boestami, M. Pd merasa senang dan bahagia sekali. Betapa tidak, sekolah yang dikelolanya, mampu membuktikan bahwa sekolah itu tidak sekedar mengajar, tetapi sekaligus mendidik. "Untuk itulah, pihaknya terus melakukan yang terbaik, sesuai cita-cita dan impian dari pendiri YDB itu sendiri. Kita terus memperbaiki manajemen, meningkatkan guru dan dosen yang sesuai dengan tuntutan perkembangan yang semakin komplik saat ini," katanya.
    Menurut Syilvia, pondasi YDB yang telah ditancapkan pendiri dulunya, sudah lumayan kuat, sehingga setiap tahunnya YDB berhasil mengeluarkan lulusannya. "Alhamdulillah semua hasil didikan YDB, cukup banyak yang berhasil. Mereka ada yang jadi Kepala SMA, SMP dan bahkan dosen diberbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dan tidak sedikip pula yang sukses di bidang bisnis serta profesional lainya," kata Sylvia.
    "Awal berdiri YDB ini adalah, bagaimana Lubuk Alung dan Padang Pariaman punya perguruan tinggi, yang mampu meningkatkan SDM masyarakat daerah ini. Kini, dengan situasi perkembangan yang terus terjadi, ternyata YDB tidak saja dinikmati oleh masyarakat Piaman, tetapi telah merambah keberbagai daerah lainnya di Sumbar ini," sebut Syilvia lagi.
    Syilvia berharap, seluruh wisudawan dan wisudawati saat ini, mampu memberikan yang terbaik ditengah masyarakat, serta sekolah sendiri. "Institusi beloh dikampung, tetapi cakrawala berkifir harus maju dan berkembang dengan dinamikanya. Saat tes CPNS kemarin, sekitar 40 lulusan YDB STIKIP berhasil mendapatkan masa dengannya dengan baik. Mereka telah bekerka di pemerintahan di berbagai daerah di Sumbar ini," kata Syilvia.
    "Sehubungan dengan peningkatan jumlah mahasiswa setiap tahunnya, maka dalam waktu dekat ini kita akan membangun gedung utama. Insya Allah pekerjaan tentang hal itu, tinggal menunggu momen yang tepat. Semua peralatan telah disediakan dengan sedemikian rupa," tambah Sylvia.
    Sementara Kopertis Wilayah X, Prof. Dr. Elfindri, S.E, MA berharap, seluruh perguruan tinggi yang ada di Padang Pariaman mampu melahirkan generasi emas. "Kita tidak ingin lagi melihat para lulusan perguruan tinggi yang tidak pakai moral. Mereka adalah seorang intelektual, tetapi pakaiannya sangat tidak sesuai dengan gelar yang dia sandang, seperti pakai anting-anting. Ini tidak boleh lagi terjadi," katanya.
    "Kebanyakan yang pakai anting, atau budaya barat adalah mereka yang tidak tahu dimana asalnya. Sebab, kebanyakan laki-laki yang pakai anting yang kita temukan didaerah ini, hanya sekedar gagah-gagahan saja. Nah disinilah letaknya program pendidikan yang dikelola itu harus mengutamakan konsep Islam yang rahmatal lilalamin," ujar Elfindri.
    Guna menghilangkan perilaku demikian, lanjut Elfindri, perlu pendidikan karakter, atau mental yang mampu mengolah jiwa dan moral mahasiswa itu sendiri. "Kita ingin, mahasiswa yang dididik itu mampu jadi sempurna. Disamping punya ilmu pengatahuan, juga punya etika dan moral yang baik," katanya. (dam)

Masyarakat, Pengusaha Tambang dan Pemkab Lahirkan Solusi Terbaik

Masih Soal Galian C Lubuk Alung
Masyarakat, Pengusaha Tambang dan Pemkab Lahirkan Solusi Terbaik


Parit Malintang--Pertemuan antara stakeholders, unsur masyarakat Lubuk Alung dengan pengusaha tambang yang digagas Pejabat Bupati Rosnini Savitri mendapat apresiasi sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam menyikapi aspirasi masyarakat.
    "Baru kali ini kita mengadakan pertemuan secara formal, duduk semeja antara masyarakat dengan pengusaha tambang untuk mencarikan solusi terkait dampak aktivitas tambang galian C di Lubuk Alung," kata Hilman H, dari LSM AMUAK, mengawali pertemuan di ruang rapat bupati, Kamis (21/1).
    Hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat Lubuk Alung, Sukri Umar. Kata dia, pertemuan tersebut sebagai komentum untuk membangun silaturahim dan mencari solusi yang cerdas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
    Ia sangat menyesalkan, tidak adanya punishment yang diberikan oleh Pemkab Padang Pariaman terhadap penambang ilegal yang merusak lingkungan. Pengawasan terpadu tidak dijalankan sesuai amanat peraturan perundang-perundangan.
    Sementara, Dandim yang diwakili Kasdim 0308 P. Simbolon mengatakan, sebagai warga negara harus mencegah disintegrasi anak bangsa. Menyikapi permasalahan galian C di Lubuk Alung, harus mendahulukan kepentingan umum karena bumi yang dihuni sekarang akan ditinggalkan untuk anak cucu nantinya.
    Pejabat Bupati Rosnini Savitri berharap adanya pertemuan ini, masing-masing pihak baik dari masyarakat maupun pengusaha bisa membuka diri, sekaligus mencari solusi terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang.
    Ia menganggap, masalah galian C perlu mendapat perhatian khusus baik pada masa kepemimpinannya sebagai Penjabat Bupati maupun oleh Bupati defenitif nantinya. "Walaupun saya menjabat hanya sebentar di sini, tapi saya ingin berbuat lebih banyak untuk masyarakat, karena Padang Pariaman adalah kampung kedua saya," ujar perempuan asal lintau bersuamikan rang Piaman itu.
    Dalam pertemuan tersebut, terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, moratorium perizinan tambang galian C terkait izin tambang yang berakhir pada 2016. Kedua, reklamasi Sungai Batang Anai di tuangkan dalam Peraturan Bupati.
    Ketiga, membangun sistim perizinan sesuai prosedur. Artinya, aktivitas galian C yang memiliki izin harus sesuai dengan titik koordinat yang telah di tentukan. Jika melanggar, akan diberikan sanksi yang tegas. Mulai dari teguran, peringatan tertulis hingga pencabutan izin.
    Keempat, Optimalkan peran Satuan Keamanan dan Ketertiban Kabupaten (SK4) dalam pengawasan. Kelima, pemetaan wilayah potensi tambang galian C oleh tim teknis SKPD. Keenam, pengusaha tambang dan masyarakat menahan diri dalam gejolak.
    "Pertemuan tidak berakhir pada hari ini saja. Tetapi akan ada tindak-lanjut, dan kita adakan pertemuan lanjutan membahas galian C dengan mendahulukan kepentingan masyarakat," kata Rosnini.
    Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Nurhelmi menjelaskan, terdapat sembilan izin tambang galian C di Padang Pariaman. Dengan rincian, delapan izin tambang akan berakhir pada 2016 dan satu izin berakhir pada 2016.
    "Januari ini ada tiga izin yang berakhir. Maret, tiga izin. September dan Oktober masing-masing satu izin yang akan berakhir. Sedangkan satu izin lagi berakhir pada Mei 2018. Untuk perpanjangan izin kewenangan berada di tangan Pemrov Sumbar," kata mantan Kabag Organisasi itu. (501)

Toleransi Antar Umat Beragama Berjalan Baik di Padang Pariaman

Hindari Konflik Horizontal
Toleransi Antar Umat Beragama Berjalan Baik di Padang Pariaman

Padang Pariaman--Pejabat Bupati Rosnini Savitri mengatakan, bahwa konflik horizontal dapat menghambat laju pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif membantu aparat keamanan dalam menjaga situasi, agar tetap damai dan kondusif sehingga iklim investasi terjaga dengan baik sehingga pembangunan dapat terus berjalan.
    "Kita ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat. Seperti Bapak Jokowi sampaikan, bahwa negara harus hadir dalam kehidupan bermasyarakat," kata dia usai rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di ruang rapat bupati di Parit Malintang, Rabu (20/1).
    Hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman Mothia Aziz Datuak Nan Basa, Kapolres AKBP Roedy Yoelianto, Dandim 0308 Letkol. Inf. Persada Alam, Sekda Jonpriadi dan sejumlah SKPD dan tokoh masyarakat.
    Katanya, konflik horizontal di sejumlah daerah harus dicegah sedini mungkin. Untuk itu pemerintah dan seluruh anak bangsa harus berkomitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan penegakan hukum di tanah air.
    "Kita cegah potensi konflik, pemerintah harus mempunyai perekat, yaitu Pancasila dan mampu menegakkan hukum. Itu kunci utamanya," kata Rosnini.
    Menurutnya, dengan Pancasila semangat kebhinekaan dan toleransi rakyat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka hal itu bisa mengurangi perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan.
    "walau berbeda-beda tapi kita tetap satu. Bhinekka Tunggal Ika. Alhamdulillah, toleransi antar umat beragama sudah berjalan baik di Padang Pariaman," kata Kapolres AKBP Roedy Yoelianto.
    Ia juga mengingatkan masyarakat, agar tidak terpancing dan terpengaruh dengan tidakan yang mengganggu kerukunan antar umat beragama. Aparat kemanan diminta menindak tegas pihak-pihak yang mencoba memprovokasi masyarakat Padang Pariaman.
    Hal yang menjadi sorotan, maraknya penambangan ilegal galian C yang sudah mengganggu kesehatan dan terjadinya kerusakan lingkungan. Upaya pecegahan dan penindakan telah dilakukan dengan menggelar razia rutin, dan membentuk Tim Satuan Keamanan dan Ketertiban Kabupaten (SK4).
    Persoalan lain yang perlu disikapi serius, adalah narkoba. Dalam beberapa bulan terakhir saja Polres Padang pariaman sudah menangani puluhan perkara narkotika. Bupati yang juga Kadis Kesehatan Propinsi Sumbar itu menghimbau agar bahaya penyalahgunaan narkoba dapat dicegah sedini mungkin secara bersama-sama, mulai dari lingkup terkecil seperti di lingkungan keluarga hingga lingkup yang lebih besar. (501)