Pemkab Padang Pariaman Siap Berangkatkan Kasmir ke Nasional

Jika Berhasil Jadi KUA Teladan Sumbar
Pemkab Padang Pariaman Siap Berangkatkan Kasmir ke Nasional

Padang Pariaman--Pelaksanaan penilaian KUA teladan tahun 2015 terhadap Kasmir Diram, Kepala KUA Kecamatan Enam Lingkung, Padang Pariaman ditempatkan di Aula Kacabdin Pendidikan kecamatan setempat. Kedatangan tim penilai KUA teladan tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Abrar Munanda disambut hangat langsung Kankemenag Padang Pariaman Masrican dan pejabat Kemenag dalam alunan tambua tassa, Rabu (25/3) lalu.
    Turut hadir dalam penilian tersebut, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman, Mothia Azis Datuak Nan Basa, unsur Muspida Kepala Badan/Dinas/Kantor, Ketua MUI Padang Pariaman, Zainal Tuanku Mudo, Camat Enam Lingkung, Irsyaf Bujang.
    Tokoh masyarakat Kecamatan Enam Lingkung Suhatri Bur dalam sambutannya mengatakan, bahwa Kasmir sebagai KUA terbaik mewakili  Padang Pariaman dan masuk penilai tIM tingkat Provinsi Sumatera Barat, karena selama ini Kasmir di KUA Enam Lingkung berhasil menunjukkan kepemimpinan yang baik kepada masyarakat, dalam upaya peningkatan iman dan taqwa kepada Allah SWT dan meraih berbagai prestasi di bidang keagamaan.
    Sedangkan Kepala Kemenag Padang Pariaman Masrican mengatakan, Kepala KUA ini adalah orang lapangan yang langsung berkecimpung dalam masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya. Masrican berpesan kepada seluruh Kepala KUA yang ada di daerah itu, untuk meniru Kasmir walaupun baru 13 bulan diangkat sebagai Kepala KUA, dia sudah berprestasi.
    Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menyebutkan, Kepala KUA adalah pejabat yang memasyarakat, dan sering turun ke lapangan dalam membina dan menjalankan program kerjanya untuk membangun masyarakat Enam Lingkung yang  berbasis keagamaan. Sering bersafari Jumat dengan camat dan tokoh agama; Buya Zubir Tuaku Kuniang.
    Dia berharap, KUA Enam Lingkung Kasmir mampu menjadi yang terbaik, dan kalau juara I, maka Pemda Padang Pariaman akan membiyainya sampai ke Jakarta," kata Ali Mukhni.
    Ketua tim penilai Abrar Munanda menyampaikan, lomba KUA teladan tingkat Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan KUA kepada masyarakat kearah yang lebih baik, dan berkwalitas. Ada beberapa tahapan penilaian, seperti visi dan misi, pelayanan terhadap masyarakat, standar pelayanan, sistem dan mekanisme, sumber daya manusianya.
    "Berikutnya, sarana dan prasarana, kasus-kasus yang telah di tangani, dan kepuasan masyarakat terhadap sistem informasi yang diberikan, serta pencapaian target atas program kerjanya. Penilaian KUA Enam Lingkung sebagai KUA teladan adalah kabupaten/kota yang ke-4 dinilai oleh tim provinsi," katanya. (525)
-----------------------------------------------------

Masjid Raya Sungai Pua Tanjung Mutuih Diresmikan

Padang Sago--Masjid Raya Sungai Pua Tanjung Mutuih yang dibangun kembali pascagempa 2009 oleh masyarakat setempat, pekan depan diresmikan pemakaiannya. Peresmian ditandai dengan sekalian alek batagak kudo-kudo, meskipun atap masjid itu telah terpasang secara swadaya masyarakat.
    Ketua panitia acara, Alfa Edison kepada Singgalang menyebutkan, dalam acara itu disembelih sapi sebanyak empat ekor. Hajatan untuk meresmikan sekalian batagak kudo-kudo itu, merupakan kesepakatan bersama masyarakat Sungai Pua Tanjung Mutuih, Nagari Koto Dalam, Kecamatan Padang Sago.
    "Empat ekor sapi demikian merupakan kumpulan akikah dari masyarakat Sungai Pua Tanjung Mutuih yang ada di kampung dan sebagian di rantau. Dengan hewan sebanyak itulah dilakukan jamuan makan siang tamu yang hadir nantinya," kata Alfa Edison, anggota DPRD Padang Pariaman itu.
    Sebagai panitia, dia telah menyebarkan undangan ke berbagai pihak yang ada di Nagari Koto Dalam dan Padang Pariaman. Termasuk juga Pemkab dibawah pimpinan Bupati Ali Mukhni diharapkan kehadirannya dalam kesuksesan pembangunan masjid yang jadi kebanggaan masyarakat tersebut.
    Menurutnya, pembangunan kembali Masjid Raya Sungai Pua Tanjung Mutuih sepenuhnya dilakukan masyarakat kampung dan rantau. Disamping difungsikan sebagai shalat Jumat setiap pekannya, masjid yang terletak di pinggir Sungai Batang Piaman itu juga untuk membina anak-anak dan masyarakat, khusus dalam soal pendidikan agama Islam. (525)

Kemenag Padang Pariaman Dinilai Berhasil dalam Pembinaan Umat

Kemenag Padang Pariaman Dinilai Berhasil dalam Pembinaan Umat

Padang Pariaman--Pemkab Padang Pariaman memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Kementerian Agama daerah itu, karena telah berhasil mengharumkan nama daerah dari segi
keagamaan.
    Hal tersebut diungkapkan Bupati Padang Pariaman melalui Asisten Administrasi Pemerintahan, Anwar ketika menghadiri Halal bi Halal di Mushalla Al Mubarak, Kemenag setempat, Rabu (27/7) lalu.
    Menurut Anwar, peningkatan di bidang sarana keagamaan yang berhasil diraih Padang Pariaman adalah berdirinya asrama haji Sumbar yang terletak di Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai dan Madrasah Aliayah Negeri (MAN) Insan Cendikia (IC) di Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.
    "Selain peningkatan sarana dan prasarana, Kemenag Padang Pariaman mampu berkoordinasi dengan Pemkab secara baik, dan juga berhasil melakukan pembinaan pada umat seperti program Maghrib Mengaji dan Didikan Subuh," terangnya.
    Untuk itu, atas nama Pemkab Padang Pariaman, pihaknya mengaturkan banyak terima kasih pada Kemenag yang dipimpin H. Masrican Tuanku Marajo Basa, dan semoga keberhasilan yang telah diraih bisa menjadi suri tauladan dan contoh untuk SKPD lain yang ada di Pemkab Padang Pariaman.
    Prof. Duski Samad dalam taushiyahnya menyampaikan, pemimpin yang baik adalah ketika ditegur oleh Allah SWT, dia akan beristighfar, bersujud serta pemaaf dan sabar dalam menjalankan kepemimpinan.
    Halal bi hala di samping di hadiri seluruh pegawai di Lingkungan Kemenag, juga mengikut-sertakan semua keluarganya masing-masing. Kepala Kemenag Masrican inginkan momen itu jadi penambah semangat dalam bekerja dalam melayani masyarakat. (501)

125 JCH Delapan Kecamatan Matangkan Manasik Haji

Padang Pariaman
125 JCH Delapan Kecamatan Matangkan Manasik Haji

Padang Pariaman--Sebanyak 125 Jemaah Calon Haji (JCH) asal delapam kecamatan, yakni Kecamatan 2x11 Kayutanam, Ulakan Tapakis, Lubuk Alung, 2x11 Enam Lingkung, Batang Anai, Sintuak Toboh Gadang, Enam Lingkung, dan Kecamatan Nan Sabaris memantapkan manasiknya di Masjid Baiturrahmah, Lubuk Alung, Kamis kemarin.
    Ketua Panitia Syafral Abdi bersama Sekretarisnya Kasmir kepada Singgalang menyebutkan, bahwa sesuai amanat undang-undang tentang haji JCH di kecamatan harus mengikuti delapan kali tahapan manasik, sebelum meninggalkan tanah air.
    "Alhamdulillah, jelang keberangkatan ada dua kali lagi para JCH ini mematangkan manasiknya," kata Kasmir yang Kepala KUA Kecamatan Enam Lingkung ini.
    Menurut dia, penggabungan delapan kecamatan di Padang Pariaman ini terjadi dikarenakan tidak cukupnya kuota 45 orang JCH setiap kecamatan di daerah ini. Dan itu adalah aturan yang harus pula diikuti secara bersama.
    Katanya lagi, selama manasik demikian para JCH mendapatkan bimbingan dari orang-orang yang telah berpengalaman. Mulai dari Kepala Kemenag Padang Pariaman, H. Masrican Tuanku Marajo Basa, bersama Kasi Haji, Syaiful Alazhar, H. Zulharmen, H. Buchari, H. Taslim Mukhtar, H. Syafruddin. Sedangkan dari Kesehatan ikut memberikan materi Kadis Kesehatan, Aspunuddin dan Resmita.
    "Sesuai jadwal yang disepakati bersama, kita telah melakukan manasik sejak 18 Juli dan berakhir nantinya pada 4 Agustus," ungkap Kasmir. Dia ingin, JCH yang tergabung dalam kelompok manasik ini mampu menjadi haji yang terbaik, sesuai niat dan keinginan mereka dalam menunaikan rukun Islam yang kelima. (501)

Proyek Miliaran Rupiah tak Pakai Plang Nama

Anggota Dewan Minta Ketegasan Pemkab
Proyek Miliaran Rupiah tak Pakai Plang Nama

Padang Pariaman--Anggota KOmisi IV DPRD Padang Pariaman, Bagindo Rosman minta Pemkab setempat untuk bertegas-tegas dalam soal pengerjaan proyek. Jangan masyarakat tempat proyek berlangsung merasa tertipu.
    "Banyak pengerjaan proyek bernilai miliaran rupiah tak pakai plang nama," kata Rosman, politikus PAN Padang Pariaman ini. Contoh nyata yang dia lihat, adalah pembangunan Puskesmas Ketaping di Korong Batang Sariak yang nilainya mencapai Rp4 miliar tapi tak pakai plang proyek sama sekali.
    Ini tentunya menimbulkan sebuah kecurigaan di tengah masyarakat. "Jadi, Pemkab harus menegaskan hal ini kepada pengusaha kontraktor yang mengerjakannya agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
    Temuan lainnya yang dilihat Rosman, adalah sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya seperti jalan, misalnya. Sekarang masyarakat tidak seperti dulu lagi yang bisa dipermainkan dalam soal nilai proyek.
    Topik Hidayat, salah seorang rekanan saat dihubungi mengaku saat pengerjaan berlangsung, apalagi yang bernilai miliaran rupiah, harus ada plang namanya.
    Dan memang, kata politikus Partai Gerindra non anggota DPRD ini, ketentuan memasang plang nama itu memang tidak ada pula kapan harus dipasang. "Tetapi, yang jelas saat pengerjaan berlangsung, plang sudah wajib terpampang pula," ungkapnya.
    Menyikapi soal tidak adanya plang nama pada proyek Puskesmas Ketaping, Topik Hidayat tak pula membantah kalau itu kesalahan kontraktornya. "Sekarang, masyarakat harus pula paham, bahwa anggran untuk mengerjakan itu mungkin belum turun," ujarnya. (501)

Penghuni Panti Sabai Nan Aluih Halal bi Halal Bersama Penyuluh Agama

Penghuni Panti Sabai Nan Aluih Halal bi Halal Bersama Penyuluh Agama

Padang Pariaman--Dalam rangka memberikan pembinaan kepada penghuni Panti Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sumatera Barat di Sicincin, Lismawati, Penyuluh Agama Fungsional Padang
Pariaman mengumpulkan seluruh penghuni panti di mushalla yang terletak
di komplek panti tersebut, Rabu, (27/7).

Pembinaan dihadiri Kepala Panti beserta jajaran. Juga turut hadir mahasiswa PL dari
beberapa perguruan tinggi kesehatan yang ada di Padang Pariaman.
Panti Sabai Nan Aluih merupakan salah satu instansi pemerintah yang
menjadi objek/kelompok binaan Lismawati.

Mengawali pembinaan, Lismawati menguraikan materi-materi tentang keimanan, terutama pada bulan ini bertepatan dengan bulan Syawal 1437 H.  Lismawati menyampaikan tentang hakikat dari perjuangn Ramadhan yang dijalani selama satu bulan dan melihat bagaimana implementasi dari Ramadhan itu terhadap kepribadian seorang hamba yang dinyatakan berhasil dalam
menjalankan Shiyam dan Qiyam selama satu bulan tersebut.

Ramadhanpun berlalu berganti dengan bulan Syawal atau yang dikenal
dengan Idil Fitri. Harapan tertinggi adalah dileburnya segala kesalahan
dan dosa-dosa, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dosa-dosa yang
berhubungan dengan sesama manusia, sebagai buah dari puasa Ramadhan.

“Oleh sebab itu, bila kita merasa mempunyai kesalahan dengan orang
lain, janganlah segan-segan minta maaf dan meridhonya,” kata dia. Sebab sekecil
apapun nilai kesalahan akan dituntut dihadapan Allah, Hakim Yang Maha
Adil nantinya.

Dia mengajak, janganlah sekali kali meremehkan kesalahan yang
pernah diperbuat pada siapa saja, kapan dan dimana saja. Mari
bersegera minta maaf dan memberi maaf, lebih-lebih pada momen yang tepat
seperti saat ini.

Sebaliknya, uajr dia, bila seseorang mintai maaf oleh yang pernah berbuat
kesalahan, atau bahkan tanpa ada permintaan maaf dari yang
bersangkutan, alangkah mulianya jika seseorang itu mampu memberi maaf dengan
keikhlasan. Inilah hakikat besar dari semboyan yang sering disebut-sebut
di bulan syawal, yaitu halal bi halal. (501)

Tidak Ada Toleransi Terhadap Pelanggar Orgen Tunggal

Camat Jangan Memendam Persoalan Lapangan

Tidak Ada Toleransi Terhadap Pelanggar Orgen Tunggal

Padang Pariaman--Rapat dan evaluasi kinerja kecamatan tahap kedua dilaksanakan di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Rabu/27/7). Dipimpin langsung Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur.

Rapat kerja kali ini mengangkat tema “Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah di Kecamatan”. Suhatri Bur berharap kepada semua camat, semua permasalahan yang dihadapi di lapangan agar cepat diungkapkan dan dilaporkan untuk dibicarakan bersama dan dicarikan pemecahannya.

“Melalui moment ini, jika terjadi masalah terkait pelaksaan tugas di lapangan, jangan pendam sendiri. Mari kita bicarakan bersama solusinya,” kata Suhatri Bur.

Sebagai penguasa wilayah, camat merupakan top leder/manager di kecamatan. Namun kerja camat tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan di kecamatan, seperti forum koordinasi pimpinan di kecamatan, niniak mamak, dan lain sebagainya.

“Oleh karen itu, jalinlah komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, karena dengan membangun silaturahmi akan mempermudah semua urusan pemerintahan di kecamatan,” tambah Suhatri Bur.

Dalam rapat kali ini juga membahas tentang peran camat dalam mensosialisasikan regulasi dan aturan yang dibuat di daerah, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Yang sangat fenomenal saat ini, adalah penerapan Peraturan Bupati (Perbub) No 13 tahun 2016 tentang penertiban orgen tunggal.

“Termasuk ini salah-satu peran dari camat dalam mensosialisasikan dan mengontrol pelaksanaannya di lapangan. Bupati dan wakil Bupati beserta jajaran tetap berkomitmen untuk penerapan Perbub ini. Tidak ada toleransi terhadap pelanggar,” ungkapnya. (501)

Asman Abnur Putra Batukalang Padang Sago Jadi Menteri

Asman Abnur

Putra Batukalang Padang Sago Jadi Menteri

Padang Sago—Sepertinya sebagian masyarakat Kecamatan Padang Sago sudah mengetahui, kalau rang kampungnya bakal jadi Menteri Kabiner Kerja Jokowi – JK. Buktinya, hampir semua lapau kopi di sepanjang pasar milik tiga nagari; Koto Dalam, Koto Baru, dan Batukalang itu, Rabu kemarin ramai. Mereka bukan menenton pertandingan main bola. Melainkan mendengarkan dan melihat berita kebenaran seorang Asman Abnur yang sebelumnya jadi isu santer akan dilantik jadi pembantu Presiden RI atas rekomendasi partainya; PAN.

Saat penguman dan tersebut nama Asman Abnur yang mantan Wakil Walikota Batam itu, ada semacam kegembiraan dari masyarakat itu. “Alhamdulillah. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa kepada masyarakat Padang Sago dan Kabupaten Padang Pariaman. Satu-satunya putra kecamatan ini yang masuk tokoh nasional,” kata Alfa Edison, mantan Walinagari Koto Dalam, Kecamatan Padang Sago yang kini jadi anggota dewan terhormat di DPRD Padang Pariaman.

Menurut Alfa Edison, Asman Abnur  adalah figur yang dihormati oleh berbagai kalangan masyarakat, dan seorang yang berwibawa. Dia lahir di Pariaman 2 Februari 1961. Seperti kebanyakan orang Padang lainnya yang terkenal dengan keuletan berdagangnya, Asman juga anak dari seorang pedagang atau saudagar. Ayahnya, Aburuddin Hamzah dan ibunya Nurcaya. Nama Abnur yang kemudian disematkan dibelakangnya, konon berasal dari penggabungan nama ayah dan ibunya. Darah kental ayahnya yang memang seorang pedagang kemudian mendarah daging ke dalam dirinya.

Selama mengenyam pendidikan, Asman banyak membantu orang tuanya berdagang. Dia aktif terjun langsung membantu mengurus usaha orang tuanya sambil mengajar akuntansi di salah satu sekolah swasta; Sekolah Menegah Kejuruan Terapan Atas (SMKTA) Kartini Batam.

Hingga saat ini, telah banyak usaha yang didirikan Asman. Mulai dari Toko Mas Banda Baru, Toko Mas Banda Mas, Apotik Yanda Farma, SPBU, Bank Perkreditan Rakyat berbasis Syariah, hingga mendirikan tempat pusat kebugaran (fitnes, dan lapangan futsal).

Kata Alfa Edison, Asman Abnur yang bersuku Koto, asli Batukalang memang sehabis jadi Wakil Walikota Batam namanya terus melambung. Di tambah pula saat memegang jabatan penting di DPP PAN, membuat dia semakin terkenal. Meskipun pernah jadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kepulauan Riau, Asman Abnur tetap punya nama di kampung halamannya sendiri; Padang Sago dan Kabupaten Padang Pariaman.

Bakat organisasinya muncul saat ia memutuskan untuk kembali meneruskan kuliah strata satu-nya di Universitas Andalas, Padang. Ia aktif dalam kepengurusan senat mahasiswa hingga ia menamatkan strata satunya pada tahun 1990. Asman pun pernah menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Batam pada 1998-1999 dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Karier politiknya dimulai pada tahun 2001, dengan menjadi DPRD Kota Batam. Pada saat itu di menduduki Komisi B yang mengurusi perdagangan, pariwisata dan industri. Kariernya langsung melejit. Hanya beberapa bulan jadi anggota DPRD, Asman dipercaya menjadi Wakil Walikota Batam (2001-2004). Saat duduk di eksekutif, banyak program yang dia torehkan yang semuanya untuk seluruh masyarakat Batam semata.

 Asman menjadi seorang konseptor dan ketua Tim Pengkajian Free Trade Zone (FTZ) Kota Batam 2000-2004, dedikasi dan keterampilan Asman untuk memajukan masyarakat Batam sangat tinggi. Hal ini dibuktikannya saat ia mendapatkan penghargaan terbaik pada acara HUT Pemko Batam dari Pemerintah Batam Center, 24 Desember 2004.

Asman dipercaya rakyat Batam untuk mewakili suara masyarakat di tingkat pusat. Dari situ karier politiknya makin melejit. Ia dipercaya memegang jabatan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, yang membidangi keuangan, perbankan dan lembaga non-perbankan selama 1 periode. Dalam struktur partainya sendiri, ia langsung dipercaya menjabat sebagai Bendahara Umum PAN 2005-2010.

Pada keputusan reshuffle jilid II Kabinet Kerja dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Asman Abnur didaulat menggantikan Yuddi Chrisnandie menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) yang pelantikannya digelar Rabu kemarin. Terpilihnya politikus PAN ini memberikan kesan baik bahwa dia merupakan sosok yang gigih dalam mereformasi sistem birokrasi selama berada di Komisi IX DPR, khususnya reformasi birokrasi bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Disamping itu, track record Asman sebagai wakil rakyat dinilai baik dan bersih sehingga partai pengusungnya, PAN, memberikan kesempatan untuk ditempatkan sebagai Menteri di Kabinet Jokowi-JK. (501)

Ketika Tuanku Masuk Partai Politik

Ketika Tuanku Masuk Partai Politik   

    Tarekat Syattariyah yang merupakan salah satu jenis tarekat terpenting dalam proses Islamisasi di dunia, sejauh ini diketahui bahwa persebarannya berpusat pada satu tokoh utama; Abdur Rauf al-Sinkli di Aceh. Melalui sejumlah muridnya, ajaran Tarekat Syattariyah kemudian tersebar ke berbagai wilayah. Diantara murid-murid al-Sinkli adalah Syeikh Burhanudin yang bermakam di Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat dan Syeikh Abdul Muhyi dari Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Keduanya berhasil mengembangkan Tarekat Syattariyah di wilayahnya masing-masing.
    Bersama tarekat lainnya, Syattariyah yang dikembangkan al-Sinkli dan murid-muridnya menjadi salah satu tarekat yang mengembangkan ajaran tasawuf dengan kecenderungan neosufisme. Diantara karakteristik yang menonjol dari ajaran neosufisme adalah adanya ajaran untuk saling pendekatan antara ajaran syariah dengan tawasuf. Dalam konteks tradisi intelektual Islam, ajaran tawasuf dengan corak ini telah menjadi wacana dominan sejak awal abad ke-17, sehingga mempengaruhi hampir semua karya-karya ke-Islamam yang muncul, khusunya bidang tasawuf.
    Di nusantara, Syeh Abdurrauf menjadi guru utama tarekat ini, dan ia masuk dalam silsilah tarekat yang dibacakan penganut Syattariyah sampai saat ini. Syekh Abdurrauf memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di nurantara. Ia memiliki murid dari berbagai daerah. Di Sumatera Barat ajaran tasauf as-Sinkili dibawa oleh muridnya Syekh Burhanuddin Ulakan. Berkat muridnya, Tarekat Syattariyah menjadi berpengaruh di sekitar daerah Padang Pariaman. Sementara di Sulawesi ajaran tasawuf as-Sinkili dibawa oleh Syekh Yusuf Tajul Khalwati Makssar. Di kepulauan Jawa, Syattariyah disebarkan oleh muridnya Syekh Abdul Muhyi. Ia belajar kepada as-Sinkli pada saat singgah di Aceh dalam pejalanannya ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji.
    Kebenaran aliran Tarekat Syattariyah jika ditinjau dari segi syariat, sering menarik perhatian dari beberapa pengamat. Satu pihak menganggap tarekat itu sebagai ajaran yang sesat, di lain pihak menganggapnya sebagai suatu aliran yang sesuai dengan syariat Islam. Ulama yang membenarkan ajaran tarekat tersebut diperkirakan karena dua hal: pertama, mereka berasal dari kelompok aliran itu sehingga penilaiannya bersifat subjektif. Kedua, ulama yang memberikan pandangannya itu dengan membedakan antara ajaran tarekat dengan penganutnya, dengan asumsi bahwa ajarannya tetap dipandang sebagai ajaran yang benar tetapi penganutnya yang diperkirakan terpengaruh oleh unsur kepercayaan lain.
    Secara kelembagaan, tarekat pada dasarnya tidak dikenal dalam Islam hingga abad ke-8 H atau abad ke-14 M. Artinya, tarekat sebagai organisasi dalam dunia tasawuf, dapat dianggap sebagai hal yang baru yang tidak pernah dijumpai dalam tradisi Islam periode awal, termasuk pada masa nabi. Tidak heran jika hampir semua jenis tarekat yang dikenal saat ini selalu dinisbahkan kepada nama-nama para wali atau ulama belakangan yang hidup berabad-abad jauh setelah masa nabi.
    Di Padang Pariaman sendiri, tempat pengembangan awal Tarekat Syattariyah yang dilakukan Syekh Burhanuddin merupakan daerah mayoritas penganut ajaran itu, meskipun sebagian kecil ada juga penganut tarekat lainnya. Dan tak heran pula, hampir semua tuanku atau ulama kampung yang lulusan pesantren ala surau terkenal sebagai generasi pelanjut ajaran ini. Tuanku yang diposisikan sebagai guru spritual oleh masyarakat, adalah orang yang di dahulukan selangkah dan di tinggikan seranting dalam berbagai hal di tengah masyarakat, terutama saat berhadapan dengan persoalan keagamaan.
    Dengan ini, ketika seorang tuanku terjun ke dunia politik praktis dengan berkecimpung dalam partai politik peserta pemilu, dan sampai pula jadi anggota dewan terhormat, akan jadi fenomena tersendiri. Namun, apabila kita melihat garisnya ke belakang dari dulu, betapa banyak orang-orang surau yang ikut berpolitik. Bahkan, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) banyak kontribusi ulama melalui jalur politik.
    Pesantren atau surau tempat tuanku menimba ilmu adalah lembaga yang mengajarkan santrinya untuk serba bisa. Maka dari itulah, para lulusan surau tidak melulu mengajar. Mereka berdakwah melalui banyak media yang bisa mereka manfaatkan, dikarenakan itu tadi; orang surau menjadi serba bisa. Orang surau memandang, dakwah adalah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada banyak orang dengan banyak cara pula. Masuk partai politik dan sampai jadi anggota dewan, merupakan bagian dari dakwah. Mereka harus bisa memberikan yang terbaik lewat lembaga itu, agar betul-betul berpihak pada masyarakat.
    Kajian yang dilakukan Sadri Chaniago sungguh luar biasa dalam menyikapi para pemangku kepentingan dalam Tarekat Syattariyah itu sendiri. Kajian ini amat penting untuk terus dikembangkan. Sebab, sebagian besar masyarakat penganut Syattariyah itu sendiri masih menganggap tabu bila melihat tuanku atau gurunya masuk dalam partai politik. Menurut mereka, politik bukan dunianya tuanku. Tentunya hal demikian sebuah pandangan yang keliru. Justru sebagian para tuanku harus masuk dalam partai politik, agar bisa melakukan perjuangan dakwah lewat dunia pemerintahan. (Ahmad Damanhuri Tuanku Mudo - Wartawan Harian Singgalang)

Menunggu Gebarakan Bupati Ali Mukhni Soal Menyerahkan Pekerjaan pada yang Ahlinya

Menunggu Gebarakan Bupati Ali Mukhni Soal Menyerahkan Pekerjaan pada yang Ahlinya

Padang Pariaman--Memindahkan seseorang dari fungsional ke struktural akan mempengaruhi kebijakan dalam dinas terkait. Dan itu juga bertentangan dengan peraturan yang berhubungan Aparatur Sifil Negara (ASN) itu sendiri.
    Aminsyah Koto, seorang pemerhati masalah politik dan sosial di Padang Pariaman melihat hal itu yang terjadi pada pemerintahan daerahnya, yang dipimpin Bupati Ali Mukhni. "Periode pertama Ali Mukhni memimpin Padang Pariaman, perpindahan para pejabat dari fungsional ke struktural amat banyak. Dan ini harus jadi acuan untuk tidak terjadi lagi pada periode kedua ini," kata dia pada Singgalang beberapa waktu lalu.
    Dia setuju dengan penempatan seorang pejabat atau kepala SKPD itu sesuai bidang tugas dan spesialisasi dari yang bersangkutan. "Orang yang matang dalam dunia mengajar atau guru, jangan pula sampai jadi camat atau kepala kantor," ungkapnya.
    Menurutnya, salah satu kemunduruan pendidikan Padang Pariaman adalah kepemimpinan di Dinas Pendidikan yang kurang mencerminkan pada orang yang ahli di bidangnya. Sebagai kepala daerah yang dipilih masyarakat, Ali Mukhni harus berani mengambil kebijakan untuk berpihak pada masyarakat itu sendiri.
    Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi I DPRD Padang Pariaman; Ali Nusir dan Jondedi. Kata Ali Nusir, ketika berhadapan dengan SKPD dalam membahas persoalan yang terkait dengan bidang tuganya, banyak yang tidak nyambung.
    "Contoh, kepala Kesbangpol yang kini dijabat Yusmanda. Dia orang yang lama dan besar dalam dunia pendidikan," kata Ali Nusir, politikus dari PKB ini. "Ketika bicara soal kebangsaan, banyak yang tidak selesai dengannya".
    Sedangkan Jondedi, politikus PDI Perjuangan Padang Pariaman ini sangat setuju pengembalian demikian. "Kembalikan saja Dinas Pendidikan itu pada yang ahlinya, agar pendidikan kita maju dan terdepan," katanya.
    Budur, sapaan akrap Jondedi membantah bila ada Dinas Pendidikan berbagi proyek dengan anggota dewan. "Kalau ada kami dapat proyek di situ, mana buktinya. Itu tidak benar. Kami selalu banyak memberikan kritikan ketika membahas masalah pendidikan," ungkapnya. (501)

Penambang Galian C tak Berizin Ditangkap

Penambang Galian C tak Berizin Ditangkap

Padang Pariaman--Tim SK4 Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan gabungan antara Satpol PP, Polres dan Kodim 0308 Pariaman sita tiga mesin dompeng di Korong Bukik Gonggang, Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampuang Dalam, Jumat lalu.
    Penertiban mesin dompeng yang digunakan untuk menyedot sirtukil dari lokasi tambang yang berdekatan, cukup menyulitkan. Namun petugas gabungan harus berenang mengarungi sungai sepanjang 100 meter, karena salah satu mesin dompeng dihanyutkan oleh pemiliknya.
    Kasat Pol PP Padang Pariaman, Muhamad Taufik menjelaskan, penertiban yang dilakukannya berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan Galian C.
    "Kita respon informasi dari masyarakat yang resah dengan aktivitas dan dampak kerusakan tambang, dan kita langsung koordinasikan degan kepolisian untuk ketertibannya," ujarnya.
    Aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan tersebut mendapatkan perhatian khusus dari Bupati Padang Pariaman. Selain ilegal, aktivitas penambangan menggunakan mesin dompeng mengganggu dan merusak lingkungan.
    Rudi Marcos, salah seorang pemilik mesin dompeng mengatakan, penambangan sirtukil yang ia lakukan baru berlangsung hitungan dua bulan terakhir. Ia mengaku, sedang proses pengurusan izin tambang di Diskoperindag ESDM Kabupaten Padang Pariaman.
    "Kita bertiga sedang urus izin. Dan belum diterbitkan oleh Diskoperindag ESDM," sebutnya.
    Kapolres Pariaman, AKBP Riko Junaldi mengatakan, ketiga unit mesin dompeng yang disita oleh Tim SK4 diamankan di Mapolres Pariaman untuk keperluan penyelidikan. Selain itu, ketiga pemilik mesin dompeng juga akan dipanggil untuk keperluan penyelidikan.
    Ia menegaskan, penertiban yang dilakukannya menjadi shock teraphy bagi pemilik mesin dompeng lain agar menghentikan aktivitas penambangan dan sedot sirtukil. (501)

Cegah Penyalahgunaan Wewenang Pemkab Padang Pariaman Bentuk UPG dan MP-TPTGR

Cegah Penyalahgunaan Wewenang
Pemkab Padang Pariaman Bentuk UPG dan MP-TPTGR

Padang Pariaman--Pemkab Padang Pariaman berkomitmen dalam penyelenggaran pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, dan ingin melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.
    Empat hal yang dilakukan untuk mewujudkan hal demikian, yakni pencanangan pembangunan zona integritas, klinik konsultansi pengawasan, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) serta penguatan peran Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).
    "Program ini dilakukan untuk penyelamatan keuangan daerah," kata Bupati Ali Mukhni di Aula Saiyo Sakato, Senin (25/7). Secara tegas, orang nomor satu di Padang Pariaman itu meminta bahwa pencanangan keempat program dimaksud harus berjalan optimal, jangan sampai hanya jadi seremonial saja.
    Menurutnya, hari ini momentum bersejarah dan bentuk komitmen daerah dalam  mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan," ujar Bupati Ali Mukhni yang meraih WTP empat kali itu.
    Hal senada juga disampaikan Ronald Andrea Annas, Pejabat Kemenpan dan Reformasi Birokrasi RI. Katanya, program ini dilahirkan adalah agar SKPD mendukung kebijakan bupati dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan.
    Sementara, Adel Wahidi, Asisten Ombudsman Provinsi Sumatera Barat mengatakan, pencanangan empat program tersebut membuktikan komitmen dalam melayani tuntutan masyarakat, mewujudkan good governance dan clean government. Ke depan, ia berharap Kabupaten Padang Pariaman merespon keluhan dan pengaduan terhadap pelayanan publik baik dari segi jenis, lama, biaya, sarana dan mekanismenya.
    Kepala Inspektur Padang Pariaman, Dewi Roslaini mengatakan pembentukan klinik konsultasi pengawasan ini merupakan inovasi baru dalam pelayanan kepada penyelenggara negara. Inovasi ini dibuat guna mendukungg proyek perubahan pada Diklatpim II di LAN Aceh yang sedang diikutinya.
    Program tersebut dibantu oleh BPKP Sumbar yang bertujuan untuk Padang Pariama menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). (501)

Penyelesaian dan Pemekaran Nagari Harus Skala Prioritas

Di Padang Pariaman
Penyelesaian dan Pemekaran Nagari Harus Skala Prioritas

Pariaman--Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Padang Pariaman, Jalius Budhi menilai pemekaran nagari di daerah tersebut, memang jauh tertinggalnya bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Kabupaten Solok Selatan saja yang baru jadi kabupaten, telah memiliki 70 lebih nagari. Sementara, Padang Pariaman hanya 46 nagari. Padahal, bila jumlah penduduk dalam sebuah korong mencapai 2.500, maka berhak mengelola pemerintahan terendah.
    Anggota Komisi II DPRD Padang Pariaman ini minta pada pemerintahan mendatang untuk melakukan pemekaran, sesuai dengan kebutuhan disetiap korong yang bersangkutan. "Lubuk Alung yang memiliki 10 korong, sekaligus nagari terpadat penduduk, maka sudah sewajarnya dijadikan 10 nagari pula. Kita berharap, empat korong yang telah diajukan pemekarannya, yakni Pungguang Kasiak, Pasie Laweh, Aie Tajun, Sikabu bisa dijadikan tahap pertama untuk Kenagarian Lubuk Alung yang dimekarkan, yang selajutnya diikuti oleh korong lainnya," kata Jalius Budhi Rabu (18/8) lalu, saat silaturrahim dan pernyataan sikap tokoh masyarakat Lubuk Alung terhadap Ali Mukhni.
    Menurutnya, sudah sewajarnya Padang Pariaman punya banyak nagari. Mana korong yang dianggap besar dan mampu menyelenggarakan pemerintahan nagari, sebaiknya dijadikan satu nagari pula, sehingga tidak merugikan daerah ini, ketika datang batuan dari tingkat nasional. "DPRD siap untuk memberikan rekomendasi untuk hal itu. Sebab, semua masyarakat telah merasakan betapa dengan nagari yang ada ini, sangat menyulitkan terhadap berbagai urusan di korong yang bersangkutan. Apalagi, seperti Lubuk Alung yang hanya satu nagari," ujarnya.
    Sementara, nagari yang juga dianggap paling besar dan punya banyak korong, adalah Kenagarian Toboh Gadang, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang. Nagari yang satu ini punya 20 korong, dengan jarak tempuh yang cukup jauh dari beberpa korong menuju kantor nagarinya. Sejumlah petinggi di nagari tersebut, memang telah mulai mewacanakan, tentang pentingnya pemekaran nagarinya. Namun, tahapan itu baru sebatas pembicaraan para elite-elite di nagari Toboh Gadang itu. Belum dibahas dalam rapat-rapat Bamusnya.
    Pemerhati masalah politik dan sosial keagamaan di Padang Pariaman, Zulmahendra melihat terlalu banyak persoalan di nagari yang hingga kini, menurut berbagai pihak di nagari itu, terlalu tingginya kepentingan atau intervensi Pemkab terhadap suatu nagari. Buktinya, mana walinagari yang dianggap membangkang atau calon nagari yang tidak sepaham dengan kepala daerah, maka persoalan pemekaran atau pemilihan walinagari sangat dipersulit.
    "Kita tahu, betapa persoalan Kenagarian Sungai Durian, Kecamatan Patamuan akibat hanya dua calon yang diajukan panitia dan Bamus nagari setempat, dengan alasan yang tidak masuk akal, kedua calon itu diturunkan kembali oleh Pemkab kepada pihak terkait di nagari tersebut. Nah, persoalan demikian, disamping persoalan pemekaran nagari, merupakan persoalan yang sangat mendesak diselesaikan. Jangan hanya antara pihak nagari dengan Pemkab, saling memperlihatkan ego sektoral, sehingga yang korban itu masyarakat di nagari itu sendiri," katanya kemarin di Pariaman.
    Sebelumnya Wakil Bupati Padang Pariaman, H. Ali Mukhni yang juga calon bupati yang akan bertarung pada Pilkada putaran kedua pada 22 September nanti, tidak mau menjanjikan hal yang muluk-muluk. "Memang pemekaran nagari yang kini sebagiannya tengah dalam proses, telah menjadi catatan tersendiri dan sangat penting oleh Pemkab, dalam melihat arti penting pemekaran nagari kedepannya. Bagi korong yang memiliki persyaratan yang dianggap cukup menerut Perda dan undang-undang, maka berhak mengajukan pemekaran dimaksud, untuk selanjutnya dijadikan sebuah nagari yang sejajar dengan nagari lainnya di Padang Pariaman ini," katanya. (dam)

Lestarikan Ulu Ambek untuk Pembenteng Budaya Asing

Lestarikan Ulu Ambek untuk Pembenteng Budaya Asing

Tapakis--Laga-laga Korong Kasai, Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis ramai dihadiri sesepuh Ulu Ambek Padang Pariaman. Di awali dengan gerak langkah dan di iringi likuk tubuh dua orang pesilat, di iringi pula oleh seorang pendendang dengan irama nan khas.
    Korong Kasai menandakan itu, sebuah awal alek nagari telah dimulai. Dua orang pesilat tersebut menunjukan keindahan dan nilai-nilai gerak silat tanpa bersentuhan sama sekali. Dan itulah yang disebut dengan Ulu Ambek.
    Tidak seperti beladiri Minang pada umumnya. Gerak jemari tangan tukang Ulu Ambek memiliki makna tersendiri, yang disertai raut wajah yang tidak saling bertatapan. Ulu Ambek merupakan satu-satunya kesenian yang ada di Padang Pariaman.
    Laga-laga yang terbentuk segi delapan tersebut terdapat empat tiang disertai jam yang terpampang di atasnya. Lantainya terbuat dari susunan buluh atau bambu yang tersusun rapi. Dua buah cermin panjang dipajang di dua sudut tiang yang saling berhadapan. Sedangkan pada langit-langit arena terdapat hiasan kain dengan corak yang berbeda-beda, memiliki makna tersirat pada masyarakat Padang Pariaman.
    pada pertunjukan kesenian silat Ulu Ambek tersebut juga terdapat dua orang pedendang, yang berdendang secara bergantian. Konten irama dendang yang tidak jelas, seperti dendangan matra Minangkabau.
    Menurut sejarahnya, Ulu Ambek lahir sesuai sejarah Padang Pariaman yang menjadi pertahanan pertama maritim kerajaan Pagaruyuang dahulunya. Kesenian yang identik dengan silat batin sebagai penghadang pertama masuknya penjajah asing ke Ranah Minang. Terutama melalui pesisir Sumatera bagian barat.
    Rusli Muslim Datuk Rangkayo Basa, Walinagari Tapaksi menyebutkan hal demikian. "Kesenian Ulu Ambek terus dilestarikan masyarakat nagari ini, karena sangat penting sebagai pertahanan utama mentalitas generasi muda Padang Pariaman. Memiliki nilai-nilai luhur dengan budi pekerti, serta pendidikan moralitas untuk masyarakat," katanya. (501)

MTQ ke-44 Enam Lingkung Semakin Meneguhkan Pakandangan Sebagai Nagari Santri

MTQ ke-44 Enam Lingkung
Semakin Meneguhkan Pakandangan Sebagai Nagari Santri

Enam Lingkung--Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-44 tingkat Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu dan Minggu (23-24/7) lalu di Nagari Pakandangan membuahkan hasil yang cukup maksimal. Pemerintah setempat memberikan pujian dan apresiasi, karena satu-satunya kecamatan ini yang membuat cabang lomba antar keluarga pada MTQ demikian.
    Acara yang dipusatkan di Masjid Al-Ikhlas Tanjuang Aua, Pakndangan itu dibuka Bupati Ali Mukhni dan ditutup Wabup Suhatri Bur. Nagari Koto Tinggi kembali keluar sebagai juara umum, setelah sebelumnya tiga kali berturut-turut meraih predikat tersebut.
    "Cabang MTQ antar keluarga sungguh luar biasa," kata Wabup Suhatri Bur, saat menyerahkan hadiah pada malam penutupan. Ini tentunya, kata dia, adalah penjabaran dari Perda nomor 03 tahun 2007, tentang wajib baca Quran.
    Menurut Suhatri Bur, dengan adanya MTQ ini semakin meneguhkan kesungguhan Nagari Pakandangan untuk jadi "Nagari Santri" di Kabupaten Padang Pariaman. Dan ini pula MTQ kecamatan yang dalam perlombaannya banyak cabang yang diadakan.
    Ketua Panitia, Irwan Susanto bersama Walinagari Pakandangan, Nasyaruddin, Camat Enam Lingkung, Irsyaf Bujang Datuak Tunaro, Kepala KUA Enam Lingkung, Kasmir menyebutkan, bahwa MTQ kali ini memperlombakan cabang Tilawah, Tartil, Khutbah Jumat, Syarhil Quran, dan cabang antar keluarga.
    "Sesuai aturan Perda tersebut, kita ingin semua anggota keluarga, mulai dari ayah, ibu dan anak-anaknya pandai membaca kitab suci ini," kata mereka. Jadi, sebagai memotivasi hal demikian, maka seluruh keluarga yang ada di kecamatan ini harus ambil bagian untuk ikut membaca Quran di tengah banyak orang, seperti peserta lainnya.
    Kasmir menambahkan, bahwa keinginan masyarakat Enam Lingkung untuk menjadikan Pakandangan sebagai "Nagari Santri" cukup beralasan. Banyak iven keagamaan selalu jadi perhatian oleh masyarakat. Bahkan, Korong Rimbo Dadok, Nagari Koto Tinggi telah dicanangkan sebagai "Kampung Menghafal", yang intinya adalah membaca Quran.
    Katanya lagi, MTQ ini dikuti oleh peserta dari Nagari Pakandangan sebagai tuan rumah, Koto Tinggi, Gadua, Toboh Ketek, dan Parit Malintang. (501)