Terkesan tak Terurus, Spanduk Marhaban Ya Ramadhan Masih Terpampang

Setelah Dua Kali Berturut-turut
Padang Pariaman Kembali Raih WTP dari Kemenkeuw RI

Padang Pariaman--Kabupaten Padang Pariaman kembali meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan RI, sebagai salah satu pemerintahan kabupaten/kota yang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014.
    Penghargaan tersebut, diserahkan langsung Menteri Keuangan RI, Bambang PS Brodjonegoro kepada Bupati Ali Mukhni, pada kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2015 di aula Dhanapala Kemenkeuw di Jakarta, Jumat (2/10).
    Kegiatan Rakernas dibuka secara resmi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution, atas nama Presiden Joko Widodo. Para peserta, terdiri dari seluruh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, walikota sampai bupati yang LKPP atau LKPD-nya memperoleh opini WTP.
    Pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada 207 entitas pelaporan 26 pemerintah provinsi, 149 pemerintah kabupaten, 50 pemerintah kota yang berhasil menyajikan laporan keuangan 2014 dengan opini WTP.
    Bupati Ali Mukhni mengatakan, WTP yang diterimanya merupakan hasil kerja seluruh aparatur pemerintah daerah, bersama DPRD, dukungan segenap masyarakat ranah dan rantau. "Capaian opini WTP yang ketiga ini bukanlah kerja orang-perorangan. Tetapi seluruh elemen masyarakat. Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak," kata Ali Mukhni yang didampingi Kabag Humas Hendra Aswara usai star Tour de Singkarak di Parit Malintang, Minggu (4/10).
    Menurutnya, capaian opini WTP kali ini adalah yang ketiga diraih Padang Pariaman. Sebelumnya, penghargaan serupa diterima pada 2009 dan 2014. Opini WTP pertama kali diraih atas LKPD 2008, pada masa kepemimpinan Bupati Muslim Kasim dan Ali Mukhni sebagai Wakil Bupati. Kemudian prestasi tersebut kembali diraih secara dua kali berturut-turut pada masa pemerintahan Bupati Ali Mukhni atas LKPD 2013 dan 2014.
    Harapan ke depan, tambah Ali Mukhni, jajarannya diminta terus meningkatkan komitmen dan bersinergi dalam mengelola dan mewujudkan keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel melalui implementasi akuntansi dan pelaporan berbasis akrual.
    Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Hanibal mengungkapkan penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan RI, adalah atas keberhasilannya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 2014, dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
    Untuk mempertahankan prestasi opini WTP, tambah Hanibal, ke depan akan ditingkatkan sumber daya aparatur dengan mengadakan bimbingan teknis, diklat, seminar, workshop bagi pengelola keuangan daerah. Tentunya dengan menghadirkan narasumber yang kredibel. Melakukan inventarisasi aset tetap dan tidak berwujud, serta inventarisasi piutang dan dana bergulir.
    Kepala Inspektorat Padang Pariaman, Dewi Roslaini bertekad terus meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), dalam mendorong penyelesaian tindak-lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
    "Sesuai arahan Bapak Bupati Ali Mukhni, kita fokus dalam pembinaan keuangan daerah. Mulai dari SKPD hingga ke pemerintahan nagari. Kita harap, masing-masing aparatur menaati pengelolaan keuangan sesuai SAP," kata Dewi Roslaini. (501)
--------------------------------------------

Kondisi Rumah Dinas Wabup Padang Pariaman
Terkesan tak Terurus, Spanduk Marhaban Ya Ramadhan Masih Terpampang

Nan Sabaris--Spanduk Marhaban ya Ramadhan, selamat menunaikan buka puasa bersama Keluarga Besar Wakil Bupati Padang Pariaman Damsuar Datuak Bandaro Putiah masih terpampang gagah di rumah dinasnya yang terletak di Sungai Laban, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris. Tampak, petugas belum berani menurunkan spanduk itu, meskipun saat ini bulan Muharram hampir menjelang.
    Belakangan, rumah yang kabarnya disewa Pemkab Padang Pariaman itu terkesan tak terurus. Ada posko keamanan yang selama ini dihuni Satpol PP, tapi sudah kosong. Tak adalagi petugas keamanan dan penegak aturan itu yang kongko-kongko di situ. Sementara, halaman depan rumah yang masih sangat rancak itu mulai ditumbuhi rumput.
    Sesekali, tampak anak kecil tengah menyirami taman bunga yang ada di depan rumah dinas Wabup itu dengan air, yang airnya disalurkan dengan slang dari rumah sebelah. "Sejak Pak Damsuar tak jadi mencalonkan diri jadi bupati, tak adalagi dia datang ke rumah ini. Mungkin tetangga sebelah yang menghidupkan lampu dikala malam akan tiba," cerita Mardius, seorang warga Sungai Laban.
    "Spanduk ini terpasang sejak diadakannya buka puasa bersama Ramadhan lalu. Banyak orang ikut waktu itu. Saya sebagai tetangganya, tiap momen itu terus diundangnya. Dan tentunya saya ikut buka bersama," kata Mardius lagi.
    Sebenarnya, rumah dinas demikian masih harus di pakai Damsuar sampai 25 Oktober. Karena pada tanggal itulah masa tugasnya berakhir di Padang Pariaman mendampingi Bupati Ali Mukhni, sejak dilantik 25 Oktober 2010 lalu. Sejak berakhirnya masa penerimaan calon kepala daerah periode lima tahun mendatang oleh KPU yang melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember mendatang, tampak rumah itu ikut arus transisi.
    Secara kelembagaan, Pemkab Padang Pariaman tak pula mengurusnya, karena masih punya penghuni. "Setahu saya rumah yang berdekatan dengan Kantor DPC PKB Padang Pariaman ini dikontrak oleh Pemkab selama lima tahun. Murah. Tak mahal amat. Hanya Rp7 juta setahun," kata Zainil Fajri, pemuda Sungai Laban lainnya yang sempat bersua Singgalang di depan rumah itu.
    Zainil Fajri dan Mardius tak tahu pasti, sampai kapan periodenya rumah itu dikontrak. "Selaku masyarakat, kami hanya merasa kasihan, lantaran rumah itu tak lagi dibersihkan, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga," ujar mereka. (501)