Padang Pariaman--Dana alokasi nagari untuk Kabupaten Padang Pariaman segera di cairkan. Sekdakab Jonpriadi menyebutkan hal itu pada saat menerima kunjungan tim sosialisasi percepatan alokasi dana desa, Jumat (2/10) lalu di IKK Parit Malintang.
Tim yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri ini tiba di Kabupaten Padang Pariaman diketuai Fadliya, yang juga sebagai Kasubdit Informasi dan Dukungan Teknis Ditjen Pengembangan Keuangan pada Kementerina Keuangan RI.
Menurut Fadliya, penyaluran dana alokasi desa belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, pihaknya melakukan sosialisasi ke Kabupaten Padang Pariaman yang termasuk salah satu kabupaten/kota yang terlambat dalam penyaluran dana desa ini.
"Kami berharap, setelah sosialisasi ini Pemkab Padang Pariaman segera melakukan langkah-langkah percepatan dalam pencairan dan penyaluran dana desa ini. Kalau belum juga dicairkan, dikhawatirkan akan diberikan sanksi berupa penundaan pemberian dana desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU)," kata dia.
Sekdakab Padang Pariaman Jonpriadi mengakui, bahwa terjadi keterlambatan dalam merealisasikan anggaran dana desa/nahari ini. "Kita berjanji akan segera melakukan upaya percepatan dalam merealisaikannya kepada nagari," ujarnya.
Keterlambatan ini terjadi, lanjut Jonpriadi, disebabkan dalam rangka menjalankan unsur kehati-hatian. "Kita tidak ingin, ketika kita belum siap dengan dumber daya manusia, belum siap dengan pemahaman dan pengelolaan keuangan yang baik di nagari, dana dikucurkan dan akhirnya akan berakibat buruk bagi aparatur nagari," ungkapnya.
Untuk menjalani unsur kehati-hatian inilah, katanya lagi, Pemkab Padang Pariaman beberapa kali menyelenggarakan pelatihan bidang keuangan desa/nagari bagi walinagari, sekretaris dan bendahara nagari sebagai ujung tombak pengurusan administrasi keuangan nagari nantinya.
"Kami berharap, melalui sosialisasi ini diperoleh penjelasan yang selengkap-lengkapnya. Apa dan bagaimana kebijakan dana desa yang menjadi amanat UU No. 6 Tahun 2014 tersebut," harapnya.
Sosialisasi ini dihadiri seluruh camat, walinagari, dan unsur Forum Komunikasi Pempinan Daerah (FKPD), Kepala Badan, Dinas, Kantor, dan Kepala Bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. (501)
-----------------------------------------------------------
Ali Mukhni tak Pernah Lelah Bertugas dari Pagi Hingga Tengah Malam
Padang Pariaman--Filosofi, di mana langik dijujuang, di situ pula bumi dipijak, disana juga aia disauak, agaknya menjadi 'senjata' oleh Ali Mukhni dalam menghadapi masyarakat Padang Pariaman yang terdiri dari 60 nagari dan 17 kecamatan itu. "Kalau dengan kebersamaan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Semuanya bisa, dan harus bisa. Semua pejabat pada saat menjelang lebaran tidak lagi berani ke kantor, lantaran tak sanggup berhadapan dengan banyak wartawan, saya satu-satunya yang berani. Mobil saya tetap parkir di depan lobi saat menjelang lebaran," kata Bupati Ali Mukhni.
Di akhir masa jabatannya, Ali Mukhni yang saat ini maju menjadi kembali jadi calon bupati yang berpasangan dengan calon wakilnya; Suhatri Bur, dapat nomor urut satu, dan berangkat dengan Partai Golkar, PKB, Demokrat, Gerindra, PKS, PAN, PPP itu telah memperlihatkan banyak pretasi yang diraihnya. Mulai dari prestasi Pembina Pariwisata 2011, Ketahanan Pangan dari Presiden RI, melalui Menteri Pertanian RI di Jakarta 2011, Pembina Pramuka dari Sultan Malaka, Malaysia 2011, Nagari Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Adywiyata Lingkungan Hidup oleh SD 13 Kecamatan IV Koto Aua Malintang 2011, Kabupaten Terbaik Penyelenggara Pelayanan Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal 2011, Juara I Citra Pelayanan Prima Tingkat Provinsi Sumatera Barat 2012, Perekaman e-KTP Tercepat Melampaui Target Tingkat Nasional 2012.
Selanjutnya, Penghargaan Adywiyata SMA N 1 Lubuk Alung sebagai Sekolah Berwawasan Lingkungan Tingkat Nasional 2013, Adibhakti Mina Bahari Tingkat Nasional 2013, Anugrah Mitra PWI oleh PWI Pusat 2013, Zakar Award Tingkat Nasional 2014, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat 2014, Satya Lencana Wira Karya oleh Presiden RI diserahkan oleh Wakil Presiden RI di Surabaya 2014, Syatia Lencana Bakti Koperasi oleh Presiden RI Diserahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM Syarifuddin di Medan 2014, Pemuda Award dari KNPI Provinsi Sumatera Barat diserahkan oleh Ketua Umum DPP KNPI Taufan En Rotorasiko di Padang 2014, Lencana Melati dari Gerakan Pramuka diserahkan oleh Wagub Sumbar Muslim Kasim di Padang 2014, Ketahanan Pangan dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang 2014.
Kemudian, Anugerah Wredatama Madya dari PWRI Pusat diserahkan oleh Gubernur Irwan Prayitno di Padang 2014, Anugrah Sebagai Daerah Tertinggal yang Terentaskan dari Kementrian PDT RI di Jakarta 2014, Kecamatan Sayang Ibu Terbaik Tingkat Provinsi Sumbar dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta 2014, Tata Kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) teribak II 2014, Satya Lencana Kebaktian Sosial oleh Presiden RI diserahkan oleh Menko Kementerian Indroyono Soesilo, di Jambi 2014.
Suami dari Hj. Rena Sofia yang juga seorang PNS, dikaruniai tiga orang putra demikian, masing-masing; M. Ikhbal, mahasiswa, M. Ikhsan, mahasiswa, dan M. Fadhil, juga seorang mahasiswa ini, tentunya prestasi demikian adalah buah manis dari kesungguhannya dalam memberikan pengabdian di tengah masyarakat. Dan hampir pula semua proyek besar selesai menjelang akhir tugasnya pada periode pertama ini. Banyak yang memujinya sebagai langkah bagus dan hebat. Tentu tak sedikit pula yang memberikan cibiran sekaligus cemoohan. Dasar orang Piaman, tentu tidak asing dengan persoalan cemooh itu. Tetapi Ali Mukhni tetap terus melangkah maju ke depan. Baginya, cemooh merupakan pelecut, sekaligus penyemangat dalam bertugas.
Ali Mukhni yang lahir di Kampuang Dalam 16 September 1956 ini tampak sangat tidak berjarak dengan masyarakatnya. Bahkan, anggota DPR RI dari Partai Demokrat Mulyadi menilai Ali Mukhni lebih hebat dari Presiden Joko Widodo. Apa yang disebut Mulyadi, memang itu adanya. Ali Mukhni mampu bertugas dari pagi hingga larut malam. "Sejak pagi tagi, sudah 13 kali melakukan pertemuan dengan masyarakat. Membahas berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini," kata dia suatu ketika.
Bayangkanlah itu. Padang Pariaman hanya punya 17 kecamatan. Sementara, dalam hari yang sama Bupati Ali Mukhni bersua dengan masyarakat sebanyak 13 kali pertemuan. Artinya, nyaris semua kecamatan yang ada telah dikunjunginya dalam waktu sehari. Baginya, kepentingan masyarakat dan banyak orang sangat utama bila dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan keluarganya.
Banyak yang sudah dibuatnya untuk masyarakat, tentu masih banyak pula yang belum terlaksana. Yang jelas, kepemimpinan itu sedang berjalan dan insya Allah akan dilanjutkannya. Sebelum jadi bupati, Ali Mukhni dikenal sebagai seorang guru olahraga. Oleh sebagian warganya, dia dinilai sosok pemimpin yang rendah hati. Ini terkesan, setiap kali akan memulai sambutannya dalam berbagai acara serimonial di tengah masyarakat, dia selalu memulainya dengan minta maaf. Tidak sekedar itu. Bahkan, dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta maaf atas keterlambatan ini, kata dia yang acapkali dia lontarkan.
Ini mencerminkan dari sikapnya yang selalu merendah, meskipun berhadapan dengan rakyatnyanya sendiri. Zaman sekarang, sangat jarang sekali ada pejabat yang bisa berkata-kata seperti demikian. Malah yang terjadi sebaliknya. Mentang-mentang seorang pejabat penting, masyarakat dibiarkan berpeluh menunggunya lama-lama. Lalu, ketika bicara tidak pernah merasa bersalah. Dalam yang satu ini, sejumlah tokoh masyarakat daerah ini angkat tangan dengan sikap seorang Ali Mukhni.
Sepertinya kata-kata itu terlontar secara spontan, dan tidak dibuat-buat oleh Ali Mukhni. Dia sangat menghargai betul masyarakatnya dalam menunggu kedatangan dia, yang mungkin diantara sekian banyak orang ada yang merasa kecewa, jengkel dan sedikit muak dengan tingkah pejabat yang sering datang terlambat dalam acara yang diadakan masyarakat.
Barangkali, di sinilah pengalaman seorang Ali Mukhni yang pernah jadi guru, berlanjut jadi wakil bupati, dan terpilih jadi bupati. Artinya, dia cukup merasakan apa yang dialami oleh banyak masyarakatnya. Rasa rendah hati dan hormat, serta menghargai rakyat dari pemimpin bukanlah perkara mudah. Yang paling banyak itu, rakyatlah yang merasa menghormati pemimpinnya. Tetapi Ali Mukhni mampu mengaplikasikan, bahwa dia seorang pemimpin atas kemauan dan pilihan dari masyarakatnya sendiri. Masyarakat harus dilayani. Dan itulah tugas pemimpin. Bukan minta dilayani.
Meskipun di sana-sini masih ada ocehan dan cemoohan, karena dasar masyarakat yang dipimpinnya terkenal dengan budaya dan tradisi demikian, dia tetap melaju kencang. Berbagai momen dan kesempatan selalu dijemputnya ke pusat sana, demi untuk kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman. Dengan keputusan berani, serba keterbatasan, dia huni kantornya di Parit Malintang. Di tengah ributnya soal bantuan gempa 2009, datang angin segar atas inisiatifnya untuk membangun Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Perikanan (BP2IP), serta pembangunan dermaga di Pantai Tiram, Kecamatan Ulakan Tapakis.
Dimulainya pula pembangunan asrama haji di Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai. Begitu juga pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cedikia (MAN-IC) di Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, serta sejumlah bengkalai lainnya yang akan dituntasnya. Tentu semuanya itu berkat tangan dingin Ali Mukhni yang pernah jadi Wakil Muslim Kasim dulunya itu. (501)
--------------------------------------------------------------------------
Lima Tahun Ali Mukhni
Sumbar Masa Depan Adalah Padang Pariaman
Padang Pariaman--Masyarakat Padang Pariaman patut berbangga. Lima tahun terakhir, daerah ini paling banyak dapat kucuran anggaran pusat, yang membuat semaraknya pembangunan berskala nasional dan internasional. Demikian itu, tentu kepiawaian seorang kepala daerah.
Ketua DPC Partai Hanura Padang Pariaman, Jaliyus Budhi melihat lima tahun Ali Mukhni jadi bupati daerah ini, cukup banyak perubahan yang terjadi di sana-sini. "Barangkali, masyarakat tepat menjatuhkan pilihannya pada 2010 lalu pada seorang Ali Mukhni, untuk memimpin masyarakat yang terkenal dengan kawasan rantau ini," kata dia.
"Kita bisa lihat. 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, Padang Pariaman satu-satunya daerah yang terbanyak kebagian kue APBN saat ini. Daerah lain pada iri melihat kejadian ini. Dalam pertemuan di tingkat provinsi, nama daerah ini selalu jadi sebutan oleh gubernur, karena saking banyaknya proyek yang telah dan sedang dikerjakan. Boleh kita bilang, Sumbar mendatang, adalah Padang Pariaman," ujar Jaliyus Budhi, anggota Komisi III DPRD Padang Pariaman ini.
Lihatlah kehadiran main stadion di Lubuk Alung dan Sikabu, BP2IP yang akan melahirkan pelaut handal untuk dipersembahkan kepada dunia kemaritiman di Tiram, MAN-IC di Nagari Sintuak, sebagai lembaga yang akan mencetak kader ulama dan cendikiawan yang mumpuni, yang nantinya akan memperkuat ajaran Islam rahmatal lil alamin, dan sejumlah pembangunan lainnya yang siap di tempatkan di daerah ini.
Satu hal yang dilihat Jaliyus Budhi, adalah kegigihan seorang Ali Mukhni dalam memperjuangkan anggaran untuk pembangunan daerah ini di tingkat pusat. Baik di DPR RI, maupun di Kementerian. "Dia tidak bosan sama sekali, ketika harus menunggu para pejabat pusat itu rapat sampai larut malam. Baginya, yang penting proposal yang sudah dibawa jauh dari Padang Pariaman harus gol," ungkapnya.
Menurut Jaliyus Budhi, anggota dewan terhormat yang berasal dari Lubuk Alung ini, kegigihan Ali Mukhni untuk menggaet anggaran pusat tentu tidak terlepas dari minimnya APBD Padang Pariaman. Apalagi, sebagian besar APBD itu digunakan untuk kepentingan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemkab.
"Belum terakomodirnya semua hasil Musrembang yang dilakukan aparatur dan masyarakat di tingkat kecamatan dan nagari, harus dimaklumi, lantaran keterbatasan APBD demikian. Namun, dibalik itu semua evek besar dari pembangunan nasional dan internasional, sangat memberi arti penting bagi kemajuan dan pengembangan daerah ini di masa mendatang," ujar Jaliyus Budhi.
Sekarang, lanjutnya, sebagian proyek nasional itu masih terbengkalai. Dan demikian itu harus dituntaskan. Masyarakat harus melihat kepentingan yang lebih besar untuk lima tahun mendatang. Momen Pilkada serentak 9 Desember mendatang, adalah langkah tepat untuk menentukan arah kebijakan yang lebih rancak lagi. Tentu masyarakat masih menginginkan Ali Mukhni untuk menuntaskan semua pekerjaan rumah yang masih terbengkalai tersebut. (501)
-----------------------------------------------------
Perkembangan Terkini Tentang Umat
Ulama tak Boleh Lepas dari Informasi dan Media
Padang Pariaman--Masalah yang muncul saat ini selalu silih berganti. Belum selesai satu masalah, muncul lagi masalah baru yang membutuhkan kepastian hukum di tengah masyarakat. Karena itu, para ulama tidak boleh lepas dari berbagai informasi dan media sehingga terus dapat mengikuti dan mengetahui perkembangan terkini di tengah umat.
Mantan Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatu Ulama (PBNU), Prof. Said Aqil Husein Al Munawwar mengungkapkan hal itu pada Mudzakarah dan Silaturrahmi Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (2/10) malam di pendopo bupati setempat. Acara yang dibuka Bupati Ali Mukhni dan dihadiri pengurus MUI kecamatan dan pimpinan pondok pesantren setempat itu cukup meriah dan dapat sambutan antusias.
Said Aqil Husein yang mantan Menteri Agama RI itu menegaskan, jangan sampai ulama dibohongi oleh informasi yang tidak akurat. Terutama terkait dengan soal fatwa. Ulama harus mencari informasi yang tepat, akurat dan jelas sumber referensinya. Karena jika sumbernya tidak akurat, maka hasilnya juga keliru. Ada kalanya sesuatu masalah sudah pernah dibahas sebelumnya, namun tidak ada dokumen yang lengkap. Soal rokok misalnya, belakangan ribut lagi. Padahal jauh sebelumnya MUI sudah mengeluarkan fatwa rokok dengan 5 hukumnya.
Dikatakan Husein Al Munawwar, masalah yang baru muncul tersebut belakangan dinamakan masalah kontemporer, masalah yang aktual. Berbagai masalah yang belum ada ketika turunnya Al-Quran dan hadist, namun tetap memerlukan hukum.
Dia mencontohkan beberapa masalah baru yang membutuhkan kepastian hukum, adalah tes DNA, berganti jenis kelamin. Tantangan barunya laki-laki yang ingin menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan. Dan sekarang perempuan yang ingin berganti jenis kelamin. "Hal ini tentu membutuhkan kepastian hukumnya. Bagaimana hukum Islam melihat masalah ini," katanya.
Ketua Umum MUI Padang Pariaman, Dr. Zainal Tuanku Mudo menyebutkan, apa yang dibahas dalam mudzakarah ini adalah hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah aktual. Para Buya dan ulama yang berada di depan masyarakat harus siap menghidangkan fatwa. "Kehadiran Husein Al Munawar memberikan pencerahan pada ulama di daerah ini penting dalam menjawab kebutuhan terkini," kata Zainal.
Bupati Ali Mukhni mengaku kagum dengan Husein Al Munawwar. Banyak pelajaran yang diambil saat memberikan pengajaran pada mudzakarah sebelumnya. "Beberapa poin dari hasil mudzakarah terdahulu, sering saya kutip di berbagai pidato di tengah masyarakat," kata Ali Mukni.
Menurut Ali Mukhni, Pemda Padang Pariaman memiliki komitmen yang tinggi terhadap pemberdayaan pondok pesantren, masjid dan para ulama. Pemda selalu mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang diadakan masyarakat. "Alhamdulillah, perjuangan Pemda mewujudkan embarkasi haji termegah di Kecamatan Batang Anai siap dipakai tahun 2017 mendatang. Barusan diberitahu Kementerian Agama, pembangunan asrama haji dengan anggaran Rp900 miliar sudah dimulai," kata Ali Mukhni. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar