Lewat UKM, HIPMI Membangkitkan Perekonomian

Hari Ini BPC HIPMI Padang Pariaman Dilantik
Lewat UKM, HIPMI Membangkitkan Perekonomian Pascagempa

Pariaman--Jumat (23/7) ini, Badan Pimpinan Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Padang Pariaman dilantik. Pelantikan langsung dilakukan Ketua Umum HIPMI Pusat, Erwin Aksya itu diadakan di Gedung BI Cabang Sumatra Barat, jalan Jenderal Sudirman, Padang. Bersamaan dengan hal itu, BPC HIPMI Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang dan BPC HIPMI kabupaten Dharmasraya juga sekalian dilantik.
    Ketua Umum BPC HIPMI Padang Pariaman, Aljufri kepada Singgalang, Kamis kemarin melihat momen pelantikan yang langsung dilakukan Ketua Umum HIPMI Pusat itu, adalah sebuah momen yang sangat tepat, dalam melangkah kedepan bagi pengusaha muda, dalam membangun dunia usaha. "Apalagi, akibat gempa akhir September tahun lalu, perekonomian masyarakat Padang Pariaman sedikit terguncang. Banyak usaha kecil menengah yang merasakan betul akibat dampak dari gempa itu sendiri," ujar Aljufri.
    Menurutnya, pengurus BPC HIPMI Padang Pariaman yang dilantik hari ini, Ketua Umum, Aljufri, Sekretaris Umum, Riza Marjohan, Bendahara Umum, Reflites. Disamping itu, juga diiringi dengan sejumlah pengurus harian lainnya, Dalinur, Salman Hardani, Hilman H sebagai Wakil Ketua. Sementara, Ilham Syah, A. Damanhuri, menjabat sebagai Wakil Sekretaris. Dirri Uzhzhulam, Zainil Fajri sebagai Wakil Bendahara. "Kepengurusan BPC HIPMI Padang Pariaman juga dilengkapi dengan sejumlah kompartemen," kata Aljufri, Wakil Ketua DPD Partai Hanura Sumatra Barat ini.
    Langkah selanjutnya, sebut Aljufri, usai pelantikan, HIPMI langsung melakukan langkah kedepannya. Konsolidasi organisasi adalah hal yang mutlak dilakukan. "Kedepan, kita fokus pada pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM). Kita tahu, betapa mereka yang bergelut dibidang UKM masih merasakan sulitnya akses untuk meningkatkan usahanya. Disinilah peran penting yang akan dimainkan HIPMI, dalam memajukan usaha masyarakat daerah itu sendiri," ungkap Aljufri lagi.
    Aljufri menyebutkan, bahwa UKM yang telah menjadi binaan HIPMI Padang Pariaman hingga kini telah memperlihatkan titik terang, terutama dalam membangkitkan perekonomian masyarakat itu sendiri, pasca daerah dilanda bencana hebat tahun lalu. "Kita ingin, pembinaan yang telah dimulai itu terus berlanjut dan berkesinambungan, sehingga langkah kedepan bisa mulus, dan tidak adalagi masyarakat yang merasakan susahnya menyekolahkan anaknya, lantaran kesulitan ekonomi. Sebab, kesuksesan orangtua dalam membangun pendidikan anaknya, sangat bergantung pada perekonomian orangtua itu sendiri," kata Aljufri.
    "Kita mengajak semua komponen yang terlibat dalam kepengurusan BPC HIPMI Padang Pariaman, baik yang berperan di pengurus harian, maupun yang ditempatkan di pembina, untuk bisa selalu bergandengan tangan dalam membangun perekonomian masyarakat daerah itu sendiri. Tanpa kebersamaan, mustahil beban berat ini bisa diselesaikan oleh pengusaha muda itu sendiri. Lewat pembangunan perekonomian masyarakat yang telah dan akan dikembangkan HIPMI, hendaknya mampu mewujudkan Padang Pariaman bangkit dan keluar dari daerah tertinggal. Kita yakin, lewat sentuhan tangan anak muda yang diiringi dengan binaan dari sesepuh pelaku perekonomian itu sendiri, apa yang menjadi cita-cita dan impian bersama yang telah dituangkan dalam peraturan organisasi HIPMI, akan terwujud dengan baik dan benar," ungkapnya.
    Begitu juga Kepada Pemkab Padang Pariaman, lanjut Aljufri, sebagai kepala daerah yang selalu menaungi seluruh kepentingan masyarakat, HIPMI Padang Pariaman siap dan harus bekerjasama untuk membangun yang namanya ekonomi masyarakat. "Walau bagaimanapun, peran pemerintah dalam masalah ini sangat diperlukan. "Kedepan, bersama pemerintah kita harus mampu mencarikan jalan keluar dari berbagai kesulitan para pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya. Sangat disayangkan para pengusaha UKM, seperti mukena, usaha sepatu, kerajinan makanan, dan lain sebagainya di Padang Pariaman hingga kini masih menemukan kesulitan dalam mendapatkan bapak angkat. HIPMI akan berdiri didepan, dan harus siap untuk menanggulangi itu semua," harapnya. (dam)
--------------------------------------------------------------------------------

Memajukan Daerah Tertinggal, KMK Harus Bergandengan Dengan Bupati

Pariaman--Tim Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal(KPDT) RI, Provinsi Sumatra Barat, Febby Salam minta kepada seluruh Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK), khusus 9 daerah tertinggal yang ada di Sumbar ini untuk lebih meningkatkan keberdaannya ditengah masyarakat daerah masing-masing. Adapun daerah yang masuk kategori daerah tertinggal di Sumbar, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Padang Pariaman, Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman.
    Kepada Singgalang, Kamis kemarin Febby melihat KMK-KMK yang ada selama ini, belum menjalankan tugasnya secara maksimal. "Kita ingin, Kader Penggerak Pembangunan satu Bangsa (KPPSB) yang telah direkrut oleh KMK, baik lewat jalur pemerintahan nagari, maupun yang langsung melalui KMK tersebut, harus berperan sebagaimana mestinya dalam mengentaskan daerah tertinggal tersebut," katanya.
    "Dalam melakukan evaluasi kerja yang telah dilakukan KMK didaerah tersebut, masih banyak yang harus dibenahi. Banyak juga target yang belum tuntas dan tercapai dengan maksimal, apa yang telah dinaikkan KMK lewat kepala daerahnya masing-masing. Memang, membangun daerah tertinggal, apalagi sebuah nagari yang jauh dari akses kemajuan. Untuk itu, butuh KPPSB yang handal dan punya komitmen yang jelas tentang kemajuan yang akan dicapai," ujar Febby.
    Proposal tentang pembangunan didaerah tertinggal yang telah diajukan KMK, atas rekomendasi kepala daerah bersangkutan, kata Febby, hingga kini banyak yang tak lewat. "Disini agaknya, para KMK harus mampu beradap tasi dengan kepala daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada didaerah tersebut. Sebab, di KPDT itu ada lima Deputi, jelas dengan bidang garapan yang berbeda pula. Hal ini sangat dituntut kejelian dari KMK, untuk lebih mengoptimalkan lagi kerjanya, menyalurkan apa yang menjadi kendala didaerahnya masing-masing, bersama kepala daerah bersangkutan," ungkap Febby.
    Untuk memudahkan akses diantara KMK yang ada tersebut, ujar Febby, kini telah dibentuk asosiasi KMK yang ada di Sumbar. Hal itu sangat penting, mengingat untuk memudahkan koordinasi antara KMK dengan KMP, dalam mengawal KPPSB dan unit lainnya yang berhubungan dengan kerja didaerah tertinggal. "Kita ingin, apa yang telah diprogramkan bersama antara KMK dan KPPSB bersama kepala daerah dan SKPD-nya bisa menjawab kebutuhan masyarakat didaerah terpencil dan tertinggal dimaksud," harapnya. (dam)