Namun tahun 2018, Padang pariaman hanya meraih opini Wajar Dengan Pengeculian terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019.
"Tahun ini, Pemkab bersama DPRD bersemangat meraih kembali Opini WTP. Semuanya saling bersinergi dan bertanggungjawab terhadap penyajian data yang diperlukan," kata Ali Mukhni saat menerima tim pemeriksa BPK Perwakilan Sumbar di ruang kerjanya, Rabu (29/1).
Ali Mukhni menegaskan dan melarang seluruh Kepala OPD dan terkait dinas luar daerah. Apabila acaranya benar-benar urgen harus mendapatkan persetujuan bupati.
"Saya ingatkan Kepala OPD harus berada di kantor selama pemeriksaan BPK. Segera berikan data yang diminta dan ditindaklanjuti," ujar bupati peraih penghargaan Satya Lencana Pembangunan itu.
Sementara Inspektur Hendra Aswara mengatakan, pemeriksaan interim BPK selama 12 hari, mulai 29 Januari hingga 9 Februari. Hendra berharap agar dokumen laporan pertanggungjawaban dan data-data yang dikerjakan perangkat daerah pada tahun 2019 segera diserahkan.
"Tim pemeriksa juga ke OPD untuk konfirmasi dan kita minta para pengelola keuangan untuk stand by di kantor masing-masing," ujar Hendra. (501)
Numpang promo ya gan
BalasHapuskami dari agen judi terpercaya, 100% tanpa robot, dengan bonus rollingan 0.3% dan refferal 10% segera di coba keberuntungan agan bersama dengan kami
ditunggu ya di dewapk^^^ ;) ;) :*