Cegah Tipikor dan Kecurangan Lewat Aplikasi WBS

Kehadiran PT. JAPFA dalam Pendampingan Posyandu di Kasang Masih Diinginkan

Batang Anai, Singgalang
Puncak perayaan pendampingan Posyandu di lingkungan Puskesmas Pasar Usang, Selasa lalu di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai dihadiri langsung PT. JAPFA, Camat Batang Anai, Suhardi, Walinagari Kasang Damanhuri dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.
Faisal dari PT. JAPFA Padang dan Ashanti dari PT. JAPFA Pusat memberikan apresiasi atas terselenjggaranya acara tersebut. "semoga dengan keberadaan PT. JAPFA di Nagari Kasang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Banyak kegiatan yang sudah kita lakukan bersama. Salah satunya melalui kegiatan pendampingan ini," kata Faisal.
Menurut dia, PT. JAPFA senantiasa hadir dan berkiprah di tengah masyarakat. "Kita ingin, lewat pendampingan Posyandu ini hal-hal yang menjadi problematika bisa diatasi, terutama yang berhubungan dengan gizi, kesehatan masyarakat dan lain sebagainya," katanya.
Walinagari Kasang Damanhuri berharap kegiatan pendampingan Posyandu tidak hanya sampai saat ini saja. Tapi berkelanjutan untuk semua Posyandu yang ada di Nagari Kasang khususnya, dan Batang Anai umumnya. "Kita ingin, pendampingan ini bisa dilaksanakan sampai masing-masing Posyandu betul-betul mandiri menjalankan tugas dan kewajibannya di tengah masyarakat," harapnya.
Hal yang sama juga disampaikan Camat Batang Anai, Suhardi. "Semoga program Posyandu sehat dan berdaya oleh JAPFA for KID tetap berlanjut di Batang Anai. Apresiasi untuk Kepala Puskesmas Pasar Usang dan jajarannya yang telah bersedia bekerjasama selama ini dengan PT. JAPFA," ujarnya. (501)
--------------------------------------

Cegah Tipikor dan Kecurangan Lewat Aplikasi WBS

Padang Pariaman, Singgalang
Inspektur Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara mengembangkan pencegahan Aplikasi Whistleblowing System (WBS) bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).
Aplikasi WBS ini dinilai efektif mengantisipasi terjadinya fraud (kecurangan) yang ada di lingkungan pemerintah daerah tersebut. Sebab, fraud merupakan bagian dari kejahatan tindak pidana korupsi (Tipikor).
“Inspektorat berupaya mencegah terjadinya ‘fraud’ yang merupakan bagian dari kejahatan Tipikor. Bapak Bupati Ali Mukhni ingin mewujudkan Padang Pariaman area bebas dari fraud," kata Inspektur Hendra Aswara, Rabu lalu.
Pada aplikasi WBS online tersebut, seseorang bisa melaporkan kejadian atau perbuatan berindikasi pelanggaran atau tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Unsur pengaduan, lanjut Hendra, disarankan menggunakan 4W1H yaitu What, Who, Where, When dan How. Jika ada dokumentasi atau foto juga dilampirkan pada aplikasi tersebut.
Sementara Kabid Layanan e-Government Roza Suhendra membenarkan bahwa Inspektorat meminta pembuatan aplikasi WBS online kepada Diskominfo.
"Aplikasi sudah kami rancang dan progress sudah 75%. Saat ini programer sudah tahap finishing," kata Roza.
WBS online yang dikembangkan Padang Pariamam merupakan yang pertama di Sumatera Barat. WBS ini tindak-lanjut rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dijalankan seluruh pemerintah daerah. (501)
----------------------------------------------

Inspektorat Padang Pariaman Gelar Bimtek Probity Audit

Padang Pariaman, Singgalang
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman akan menerapkan probity audit atau audit kejujuran/integritas dalam proses pengadaan barang/jasa pada sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Padang Pariaman.
Probity audit ini diselenggarakan sebagai upaya meminimalisir kesalahan dan timbulnya permasalahan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Pentingnya probity Audit, kata Hendra Aswara, Inspektur Padang Pariaman, merupakan langkah preventif untuk mencegah kesalahan atau ketidak-jujuran dalam proses pengadaan, sehingga tidak terjadi kerugian negara dan permasalahan hukum di kemudian hari.
"Inspektorat harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada perangkat daerah terhadap proses pengadaan hingga pemanfaatan pembangunan," kata Inspektur Hendra Aswara di Ruang Rapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumbar, Kamis lalu.
Ditambahkannya, bahwa pihaknya juga mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) probity audit yang difasilitasi oleh BPKP Sumbar. Adapun Bimtek direncanakan tanggal 28-30 Januari 2020 di Kantor Inspektorat Padang Pariaman. "Alhamdullillah, kita sudah koordinasi dengan BPKP Sumbar dan kita akan mengirim surat untuk Bimtek tersebut," kata alumni STPDN itu.
Korwas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Sumbar, Jun Suwarno mengapresiasi inisiatif Pemkab Padang Pariaman dalam pelaksanaan probity audit terhadap proses pengadaan barang/jasa. Turut hadir pada konsultasi tersebut Inspektur Pembantu IV Deni Rizal dan tim auditor Inspektorat Padang Pariaman. (501)