"Ada keganjilan. Panitia mulai di-SK-kan Oktober 2017, dan berakhir atau dibubarkan setelah walinagari terpilih dilantik," kata Hardi Candra, Ketua Pilwana Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayutanam.
Keganjilannya, kata dia, honor tahap awal November dan Desember 2017 telah dibayarkan. SK mulai Oktober. Sedangkan, dari Januari sampai sekarang belum ada honor dibayarkan. Ini sudah mau puasa.
Kepada Singgalang, Selasa (15/5) Candra menyebutkan, honor yang akan diterimanya pada tahap dua ini hanya tiga bulan, yaitu Januari sampai Maret. Padahal, proses pencoblosan walinagari itu sendiri berlangsung April. Jadi, untuk April hingga Mei yang kabarnya pelantikan walinagari terpilih, panitia tidak diberi honor.
Bagi Candra yang diamanahi sebagai Ketua Pilwana di nagarinya, kondisi seperti ini menjadi iamage negatif terhadap Pemkab Padang Pariaman. "Menurut Pejabat Walinagari Anduriang, dana bantuan Pemkab Padang Pariaman soal honor panitia Pilwana itu benar yang belum turun," ujar Candra.
Sementara, tambah Candra lagi, Pejabat Walinagarinya tidak pula berani mengeluarkan anggaran Pilwana dari dana Silpa nagari, karena tak ada payung hukumnya.
Lain halnya di Nagari Balah Hilia Lubuk Alung. Di nagari ini semua honor panitia sampai ke honor Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan Linmas telah dibayarkan. "Sesuai petuah, jariah manantang buliah. Usai bekerja, ya honornya langsung pula dibayar," kata Pejabat Walinagari Balah Hilia, Nasrizal.
Menurut Nasrizal, jumlah panitia Pilwana di nagari delapan orang plus sekretariat. Sedangkan jumlah KPPS tercatat sebanyak tujuh orang plus Linmas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Di Balah ada 16 TPS.
"Di Balah Hilia, tidak ada lagi persoalan dengan honor. Semua tuntas dibayarkan melalui anggaran Silpa nagari, dan pelaksanaan Pilwana pun berjalan sesuai harapan, meskipun sedikit kekeliruan, sehingga sempat sejumlah TPS dihitung ulang," sebut Nasrizal.
Lain pula cerita Sutan Yardi. Ketua Pilwana Nagari Lubuk Alung itu hingga saat ini terpaksa hutang sana hutang sini. "Ya, di samping hutang pribadi, tentu banyak pula hutang panitia, karena dana bantuan untuk Pilwana belum masuk ke rekening nagari," jelas Sutan Yardi.
"Kotak dan bilik suara hingga hari ini belum kita antarkan ke KPU. Padahal, KPU telah berkali-kali meminta supaya kotak segera diantar," tegasnya. Coba bayangkan, sebut Yardi, dengan uang apa lagi kita sewa mobil untuk mengangkut kota itu. Sudahlah honor panitia belum dibayar, anggaran untuk pelaksanaan hajatan enam tahun sekali ini juga belum cair.
Anggota Komisi I DPRD Padang Pariaman, Dewiwarman menilai Pilwana yang dilakukan Pemkab terkesan asal-asalan alias tidak terencana dengan baik. "Honor adalah persoalan yang amat krusial. Dan lagi, pengorbanan panitia untuk suksesnya acara itu amat luar biasa, dan sangat tidak pantas terlambat honornya," kata anggota dewan dari PPP ini.
Dewiwarman minta Pemkab melakukan evaluasi, dan tidak boleh terulang lagi hal ini pada Pilwana berikutnya. "Kalau belum juga dibayarkan jelang puasa ini, DPRD akan panggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), untuk pertanggungjawaban Pilwana," tegasnya.
Kepala DPMD Kabupaten Padang Pariaman, Erman saat dihubungi mengakui belum cairnya anggaran Pilwana tersebut. "Yang jelas, jelang puasa ini diusahakan seluruh honor panitia tuntas. Ini ada kesalahan kwitansi yang harus diperbaiki," ujar dia. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar