Ratusan Masyarakat Datangi Kantor Bupati

-DPRD Padang Pariaman Ikut Prihatin
Pemkab Harus Segera Panggil Camat dan Walinagari

Pariaman--Anggota Komisi I DPRD Padang Pariaman, Drs. Rosman ikut prihatin melihat masyarakat yang melakukan unjuk rasa, terkait masalah bantuan Uang Lauk Pauk (ULP) untuk masyarakat korban gempa di daerah itu. Pasalnya, bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat secara transparan, justru disebagian besar nagari, banyak terjadi kong-kalingkong.
    Kepada Singgalang, Senin (2/11) di Pariaman, Rosman yang juga Sekretaris Fraksi Bersatu itu minta aparat kepolisian serta aparat penegak hukum lainnya, untuk segera menindak walikorong yang melakukan penyelewengan bantuan gempa tersebut. "Ini persoalan yang sangat krusial, perlu tindakan tegas dari Pemkab, terhadap bawahannya, seperti camat, walinagari dan walikorong, "katanya.
    Rosman melihat penyelewengan bantuan ULP, tidak hanya terjadi di Pilubang, Sungai Limau. Tetapi hampir diseluruh nagari punuya masalah tersendiri. "Ada apa sebenarnya dengan aparat dibawah ? Kalau soal korban gempa, barangkali semua rakyat Padang Pariaman boleh dikatakan sebagai korban gempa, "tegas Rosman.
    Menurut Rosman, tidak zamannya lagi aparat pemerintah melakukan penyelewengan bantuan. "Inilah akibat dari membodohi rakyat. Kini rakyat sudah cerdas. Banyak tahu soal informasi, sehingga pemimpin ditingkat bawah harus berjelas-jelas, dalam soal bantuan apapun, "katanya.
    Ketua Sementara DPRD Padang Pariaman, Eri Zulfian, S. Pt mengaku telah menyampaikan kepada bupati, agar dalam pendistribusian bantuan dilakukan dengan tepat, transparan, sehingga masyarakat merasa tidak dirugikan.
    Kepada Singgalang, Senin (2/11) di Pariaman, Eri Zulfian minta kepada Pemkab, untuk segera memanggil para camat dan walinagari se-Padang Pariaman, guna memberikan laporan tentang bantuan ULP tersebut. Sebab, diawal-awal tidak ada juklak-juknis yang jelas dari Pemkab, terhadap aparat dibawah, dalam menyalurkan bantuan tersebut, sehingga terkesan aparat itu membagikan hanya dengan seenak perutnya saja.
    Selaku wakil masyarakat, Eri Zulfian mengaku sangat banyak menerima masukan dari masyarakat, terkait masalah bantuan ULP, yang tidak ada kejelasan dari Pemkab. "Ini sangat kita sayangkan. Masak gara-gara bantuan masyarakat melakukan unjuk rasa. Apa kata orang luar nantinya, ketika menyaksikan adanya masyarakat Padang Pariaman yang diterlantarkan oleh pemerintahnya, "kata Eri Zulfian. (dam)
----------------------------------------------------
-Soal Bencana
LKAAM Terkesan Hanya Menerima

Pariaman--Tokoh masyarakat Kenagarian Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, Bahrum Ryk. Rajo Sampono sangat menyayangkan tindakan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Padang Pariaman dalam masalah menyikapi korban gempa di daerah itu. Ada kesan, bahwa LKAAM hanya menerima. Tidak mau turun dan mencari informasi yang sebenarnya, tentang kondisi sanak kemenakan.
    Demikian antara lain statemen yang disampaikan Rajo Sampono, Senin (2/11) di pendopo bupati, dalam acara Padang Pariaman bangkit, yang dihadiri sejumlah pejabat penting, tokoh masyarakat didaerah itu.
    Rajo Sampono melihat, niniak mamak merupakan jabatan yang tidak ada batasannya, seperti jabatan bupati, anggota dewan serta jabatan lainya. Niniak mamak memangku jabatan seumur hidupnya. Dia punya tanggung jawab penuh terhadap nasib sanak kemenakannya.
    Nah, pascagempa hal itu yang tidak ada sama sekali yang dilakukan LKAAM. Sampai-sampai aqidah sanak kemenakan kini sedang terancam, ulah bantuan yang datang dengan imingan kristenisasi. "Kan ironis namanya. Masak, LKAAM sebuah organisasi yang didalamnya berkumpul para niniak mamak, tetapi tidak ada sama sekali kebijakan yang jelas, selain dari hanya menunggu dari sang bupati, yang notabene Ketua LKAAM Padang Pariaman, "katanya dengan nada berapi-api.
    Niniak mamak punya tanggung jawab moral, terhadap kelangsungan hidup sanak kemenakannya. Untuk itu perlu kebijakan yang jelas dari LKAAM, tetang hal itu. "Apalagi masalah bantuan Uang Lauk Pauk (ULP) yang banyak menimbulkan polemik tersendiri dari sanak kemenakan, "kata Rajo Ketaping itu.
    Pada acara yang dipandu Sekdakap Padang Pariaman, Yuen Karnova, S.E itu, Kepala Kandepag Padang Pariaman, Drs. H. Taslim Mukhtar mengajak semua pihak di daerah itu bangkit, yang dimulai dari diri sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kembali menghidupkan masjid dan surau. Meskipun banyak surau yang telah rusak, bahkan hancur, yang namanya kegiatan keagamaan jangan sampai hancur pula.
    Musibah gempa, kata Taslim Mukhtar, tidak akan datang begitu saja, tanpa adanya permulaan dari masyarakat manusia itu sendiri. Hal inilah yang perlu dibangkitkan lagi. Semangat mencari kesalahan apa selama ini yang pernah dilakukan. Lalu memulai lembaran baru, guna menatap masa depan yang lebih baik lagi.
    Sebagai sebuah instansi keagamaan, Kandepag Padang Pariaman telah melakukan berbagai kegiatan, terkait pemulihan mental, dan jiwa masyarakat itu sendiri. Kegiatan demikian, nampaknya perlu kerjasama semua pihak, agar pihak lain yang pada akhirnya menghancur aqidah masyarakat bisa terbendungi dengan baik, katanya.(dam)
------------------------------------------------
-Gara-gara Bantuan ULP
Ratusan Masyarakat Datangi Kantor Bupati

Pariaman--Akibat tidak adanya kejelasan yang pasti, tentang bantuan Uang Lauk Pauk (ULP), Senin (2/11) ratusan masyarakat Korong Duku, Kenagarian Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman mendatangi kantor bupati setempat. Dalam unjuk rasa tersebut, mereka minta ketegasan Pemkab, terhadap aparat dibawah yang membagikan ULP tersebut.
    Yuridis, pimpinan masyarakat pendemo, yang sekaligus salah seorang tokoh masyarakat Duku, melihat ada keganjilan tentang kuitansi yang ditandatangi masyarakat. Ada dua kuitansi yang ditekan, untuk pembayaran 6 hari, yang masyarakat menerima ada yang per rumah rusak berat dan ada pula yang per jiwa. Sementara, aparat dibawah hanya langsung membagikan, tanpa adanya kejelasan yang pasti.
    Kemudian, lanjut Yuridis, kejelasan ULP, dari dan sampai tanggal berapa, tidak pernah ada kejelasan itu. Sementara, didaerah lain, telah selesai tahap I, II dan bahkan tahap III-nya. "Kami melihat kesalahan itu terletak pada Pemkab Padang Pariaman yang tidak menjelaskan pada bawahannya, dalam pembagian ULP tersebut.
    Aksi protes yang juga diikuti puluhan kaum perempuan yang menyertakan anak-anak kecil itu berlangsung sekitar dua jam. Mereka diterima, Syamsuardi Surma, S. Sos, selaku pejabat Pemkab yang tengah piket saat itu. Mereka datang dengan menggunakan sejumlah mobil bak terbuka. Ditengah panasnya trik matahari, para ibu-ibu yang mengendong anaknya yang masih bayi, tidak merasa kepanasan. "Inikan soal perut. Ndak bisa ditawar-tawar, perlu adanya ketegasan dari pemerintah, terhadap rakyatnya, "kata mereka. (dam)