BKD Gandeng PT Pos Indonesia Tingkat Kepuasan Masyarakat Masih Rendah

BKD Gandeng PT Pos Indonesia
Tingkat Kepuasan Masyarakat Masih Rendah

Padang pariaman--Inovasi bidang kepegawaian yang dicanangkan oleh Pemkab Padang Pariaman selayaknya menjadi contoh di Sumatera Barat, yaitu menjalin kerjasama dengan PT. Pos Indonesia dalam pelayanan administrasi kepegawaian. Kerjasama tersebut merupakan momentum bersejarah dan bentuk komitmen dari jajaran pemerintah, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, khususnya kepada PNS.
    "Pelayanan kepegawaian ini adalah yang pertama di Sumatera Barat. Ini bukti pemerintah daerah mendekatkan pelayanan hingga ke pintu rumah ASN," kata Bupati Ali Mukhni usai menyaksikan penandatanganan MoU dengan Pejabat PT. Pos Indonesia di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman di Parit Malintang, Selasa (2/8) lalu.
    Diceritakannya, bahwa pada awal dilantik sebagai Bupati untuk periode kedua, ia fokus terhadap dua program; pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada ASN. "Alhamdulillah, Kepala BKD beserta jajarannya mampu merealisasikannya," kata Ali Mukhni, peraih Satya Lencana Pembangunan itu.
    Adanya kerjasama dengan Pt. Pos, kata Ali Mukhni, akan banyak memberikan kemudahan dan keuntungan bagi ASN. Pertama, guru-guru yang mengajar di lokasi yang jauh bisa tetap mengajar tanpa perlu harus ke kantor BKD. Kedua, menghindari terjadinya kecelakaan.
    "Ketiga, memberantras pungutan liar. Ini masalah yang klasik yang sudah menjadi penyakit kronis," ujar Ali Mukhni yang didampingi Kabag Humas Hendra Aswara.
    Kepala BKD, Idarussalam mengatakan terobosan yang dilakukannya adalah untuk mengoptimalkan peran BKD sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik perlu lebih dioptimalkan.
    Sebelumnya, ia telah merangkum permasalahan admistrasi kepegawaian di Padang Pariaman. Terdapat tiga masalah utama, yaitu adanya diskriminalisasi pelayanan, tidak adanya kepastian biaya dan waktu, serta rendahnya tingkat kepuasan masyarakat.
    "Atas perintah Bapak Bupati Ali Mukhni, kita harus carikan solusi terhadap tiga masalah utama itu. Alhamdulillah sudah kita luncurkan hari ini," kata mantan Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia itu.
    Dikatakannya, bahwa kerjasama dengan PT. Pos tersebut untuk melayani sedikitnya 7.767 ASN Padang Pariaman yang terdiri dari SKPD 1.559 orang, kecamatan 234 orang, guru 4869 orang dan medis 652 orang. Adapun jarak terjauh kecamatan dari kantor Bupati yaitu 65 kilometer yang memakan waktu tempuh 1,5 jam.
    Dokumen pelayanan administrasi kepegawaian kepada ASN, berupa SK pengangkatan sebagai PNS, SK kenaikan pangkat, SK pindah tugas, SK tugas belajar dan izin belajar, SK cuti, SK mutasi jabatan fungsional dan SK pensiunan.
    Inovasi pelayanan kepegawaian tersebut, kata Idarussalam, merupakan proyek perubahan pada Diklatpim II yang sedang diikutinya di LAN Bandung. Ia berharap terobosan ini sangat bermanfaat kepada PNS.
    "Semoga inovasi ini bermanfaat dan menginspirasi SKPD yang lain untuk membuat terobosan serupa, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar alumni APDN itu. (501)