Masyarakat Masih Susah Calo Bergentayangan

-Masyarakat Masih Susah Untuk Mengurus KTP
Calo-Calo Bergentayangan, Menawarkan Harga KTP dan KK Hingga Rp200 Ribu

Pariaman--Kebijakan yang dilakukan Pemkab Padang Pariaman, terkait pengurusan kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran serta persoalan lainnya, yang berhubungan dengan Kantor Catatan Sipil setempat terus membuat kesusahaan bagi masyarakat, yang berurusan terhadap hal demikian. Malah kini, nyaris disetiap nagari didaerah yang telah hancur akibat gempa itu mulai banyak berkembang calo-calo yang mengurus KTP tersebut.
    Tak tanggung-tanggung, kalau mengurus KTP lewat calo dimaksud, biayanya tergantung kemauan dari masyarakat yang tengah memerlukan KTP. Kalau cepat siapnya, ya besar pula uang yang harus dikeluarkan. Besar uang yang harus keluarkan mencapai Rp100 ribu untuk sebuah KTP, siap satu hari. Itu jasa yang ditawarkan para calo yang langsung mengurus KTP tersebut.
    Ahmad, salah seorang warga Lubuk Alung kepada Singgalang, Kamis (22/4) mengaku terkejut ketika mau mengurus KTP baru buat orangtuanya, yang juga korban gempa. "Saya diminta uang waktu itu Rp200 ribu, untuk KTP dan Kartu Keluarga (KK) baru, dengan catatan KTP itu siap besoknya. Lantaran hal itu sangat dibutuhkan oleh orangtua saya, dan kesibukan saya yang sangat tidak bisa melakukan antirian yang tidak ada kepastian di Capil, maka dengan terpaksa saya bayar uang sebanyak itu," katanya.
    "Memang bagi masyarakat kebanyakan, uang sebanyak itu sangat besar. Hebatnya lagi, pihak kantor walinagari justru membiarkan masalah calo-calo yang berkeliaran dilingkungannya, yang seharusnya pihak nagari bertanggungjawab untuk hal itu. Seolah-olah ada kerjasama yang baik antara calo dengan aparat di kantor walagari tersebut," ujar Ahmad lagi.
    Menanggapi demikian, Ketua Komisi II DPRD Padang Pariaman, Reflites, A. Md ketika dihubungi juga telah banyak menerima keluhan yang sama. Namun, keluhan tersebut belum ada yang sifatnya secara tertulis, sehingga sangat menyulitkan ketika membahas dilembaga wakil masyarakat tersebut. "Kita telah anggarakan dalam APBD tahun ini sebanyak Rp250 juta buat beli kendaraan operasional Capil untuk melakukan pembuatan KTP keliling ke nagari-nagari. Memang yang dilakukan Pemkab terkait masalah kependudukan tersebut adalah sebuah undang-undang, namun seharusnya ada kebijakan tersendiri yang bisa meringankan beban masyarakat itu sendiri dalam persoalan ini," katanya.
    Reflites, politisi Partai Golkar itu melihat belum ada laporan secara resmi, tentang apa dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari mobil dinas, yang kabarnya telah mulai beroperasi ke nagari-nagari menjemput bola. "Dengan adanya sistem pembuatan KTP yang dijemput langsung oleh pihak Capil kenagari, paling tidak mampu meringankan beban masyarakat. Namun, hingga kini kita masih menerima keluhan-keluhana, terkait mahal dan banyaknya calo-calo yang berkeliaran dalam masalah demikian," ujar Reflites.
    "Kita ingin agar persoalan itu bisa berjalan secara maksimal, seharusnya pihak Capil bisa menjangkau sejumlah nagari setiap harinya, sehingga untuk satu termen itu bisa menyelesaikan persoalan data kependudukan dalam waktu yang cepat. hal itulah yang dinamakan dengan kebijakan, yang sama sekali tidak lari dari aturan yang ada," ungkap Reflites lagi.
    Sebagai wakil masyarakat, DPRD telah berusaha semaksimal mungkin, bagaimana persoalan data kependudukan ini bisa meringakan beban masyarakat. "Baru sebatas menganggarkan satu unit mobil buat operasional itulah yang baru bisa kita lakukan. Kemudian yang tidak kalah penting itu, banyaknya beredar imformasi yang tidak bertanggungjawab, terkait dalam masalah mengurus KTP ini, yang berkembang ditengah masyarakat, yang harus dieleminir oleh Pemkab itu sendiri. Seperti adanya isu yang berkembang, bahwa kalau tidak punya KTP, bantuan gempa tidak bisa dicairkan. Apa hubungannya dengan persoalan demikian," sebut Reflites sang politisi muda Partai Golkar Padang Pariaman itu. (dam)
----------------------------------------------------------------------------------
-Pasangan Jasma Juni-Bachtiar Sultan
Dua Tokoh Niniak Mamak yang Semakin Dapat Sambutan

Lubuk Alung--Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Padang Pariaman, Jasma Juni Datuak Gadang, S.E-Ir. H. Bachtiar Sultan Datuak Panyalai yang berangkat dari kekuatan 14 partai koalisi pengusung, dianggap punya peluang yang bagus dalam memimpin daerah ini lima tahun mendatang. Betapa tidak, kedua calon tersebut merupakan kombinasi yang sangat kuat, terutama dibidang adat dan budaya, lantaran keduanya sama-sama niniak mamak, punya kekuatan tersendiri dikalangan suku atau kaumnya masing-masing.
    Ketua Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) Padang Pariaman, sebagai salah satu partai pendukung dari yang 14 itu, Nazar Hasan Datuak Bandaro melihat kemampuan pasangan ini cukup punya arti ditengah masyarakat. "Itu pula sebabnya mengapa gabungan partai ini mendukung kedua calon yang sama-sama datuak itu. Kita tahu, bahwa persoalan adat istiadat akhir-akhir ini mulai tereliminasi, lantaran banyaknya pengaruh dari luar yang belum mampu dibendung oleh pemerintah," katanya.
    Kepada Singgalang, Kamis (22/4) Nazar Hasan mengaku optimis, pasangan yang dijagokannya mampu meraih simpati masyarakat pada 30 Juni nanti. "Apalagi seorang Jasma Juni yang akrab dengan panggilan JJ itu, telah punya modal, dengan ikutnya Pilkada pada 2005 lalu. Kekuatan yang telah dia capai waktu itu bisa dikembalikan lagi. Ditambah, JJ pernah pula mencalonkan diri saat Pileg lalu untuk calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra," kata Nazar Hasan.
    "Kita dalam koalisi partai pendukung tersebut, agaknya tidak salah pilih. Persoalan menetapkan pilihan demikian telah memenuhi prosedur yang berlaku, mempertimbangkan kepentiangan yang jauh lebih besar lagi. Pascagempa akhir September lalu, Padang Pariaman butuh pemimpin yang berani mengambil resiko, seperti JJ, dan santun ketika berhadapan dengan masyarakat banyak, seperti yang dilakukan selama ini oleh Bachtiar Sultan. Kedua calon pemimpin kita itu sangat cocok untuk membangun daerah ini lima tahun mendatang," ungkap Nazar Hasan.
    Menurut Nazar Hasan, pihak koalisi yang mengusung pasangan ini, bersama tim lainnya yang ditentukan kedua calon itu, kini tengah basitungkin dalam merampungkan organisasi tim yang solid, serta membuat kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan selama masa kampanye dan setelah dilantik nantinya. "Kita ingin calon yang diusung secara bersama-sama ini harus membawa visi misi yang telah diakomodir secara bersama pula. Sebab, keberadaan partai pendukung, merupakan cerminan masyarakat Padang Pariaman itu sendiri," katanya. (dam)