Padang Pariaman--Bupati Ali Mukhni menyebutkan penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp57 miliar berdampak bagi daerah, terutama terhadap anggaran belanja modal dan infrastruktur. Ia khawatir, kegiatan-kegiatan strategis yang bersumber dari dana DAU akan menjadi terhambat akibat kebijakan penundaan pencairan DAU oleh pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Ali Mukhni ketika berdikusi dengan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di di Ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Rabu pekan lalu. "Masyarakat berharap, dana DAU ini bisa dikembalikan lagi. Kalau tidak turun juga, sekitar Oktober kami akan surati pemerintah pusat," kata Bupati Ali Mukhni.
Menyikapi penundaan DAU itu, kata Ali Mukhni, akan disesuaikan dengan APBD Perubahan 2016 yang tentunya akan dipelajari apakah ada kegiatan yang dipindahkan, ditunda atau direvisi kontraknya.
"Saat ini saja sudah ada rekanan yang tekan kontrak, tapi khawatir dananya tidak dibayar," ujar dia.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memahami kekhawatiran sejumlah daerah terhadap penundaan DAU. Dikatakannya, bahwa penundaan penyaluran DAU bersifat hutang negara yang harus dibayarkan kepada Pemda. Kebijakan itu, imbuhnya, diambil pemerintah pusat karena melihat masih banyak anggaran yang tersimpan di kas daerah.
"Kita minta Kabupaten Padang Pariaman dan daerah lainnya terus memacu dan menggenjot penyerapan anggaran hingga akhir tahun ini," kata Fadli Zon, politisi Gerindra itu. (501)
--------------------------------------------------------------
Ali Mukhni Ingin Anggota Imapar Tidak Terlibat Narkoba
Padang Pariaman--Bupati Ali Mukhni menjadikan Ikatan Mahasiswa Piaman Raya (Imapar) sebagai mitra dalam penyelenggaran pemerintahan. Dia menyebut, Imapar banyak memberikan kontribusi positif dalam memberikan masukan, saran dan kritikan terhadap program daerah yang pro rakyat.
"Imapar dihuni oleh kaum muda intelektual yang menjadi mitra daerah. Kita sering berdiskusi dan bertukar pikiran untuk mewujudkan Padang Pariaman yang mampu bersaing dengan daerah lain," kata Bupati Ali Mukhni saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Imapar ke-VIII Kota Padang di Hotel Ranah Bundo, Padang, Rabu pekan lalu.
Ali Mukhni mewanti-wanti agar anggota Imapar tidak terjerat dalam kasus narkoba yang bisa merusak nama baik organisasi dan almamater. "Saya minta kepada pengurus, jika ada anggota yang terlibat narkoba agar dikeluarkan saja," ujar Ali Mukhni yang didampingi Kabag Humas Hendra Aswara.
Orang nomor satu di Padang Pariaman dan PAN Sumatera Barat itu menyarankan agar Imapar juga membentuk cabang-cabang di dalam dan luar Sumatera Barat sebagai wadah silaturahmi sesama anak Piaman. Artinya, Imapar tidak hanya ada di Kota Padang saja tapi juga ada di daerah lain.
Ali Mukhni berkomitmen akan terus memberikan beasiswa untuk mahasiswa asal Padang Pariaman. Hingga akhir Agustus saja telah dikucurkan dana sebesar lebih kurang Rp800 juta untuk mahasiswa, baik di dalam maupun di luar negeri.
"Pemda sangat peduli dengan masalah pendidikan terutama beasiswa untuk anak-anak asal Padang Pariaman," kata Ali Mukhni yang mantan pengajar di SMA 10 Padang itu.
Ketua Imapar Kota Padang Akmal Usman mengatakan, organisasi yang di pimpin ini merupakan wadah yang independen, peduli terhadap kampung halaman dan juga memberikan saran kepada pemerintah daerah.
"Jika kebijakan daerah tidak mengutaman kepentingan umum, kita akan bersikap. Namun jika pro rakyat kita yang terdepan untuk mendukungnya," ungkap Akmal.
Musda Imapar ke-VII memiliki tema; Berfikir Cerdas, Bersikap Bijaksana dan bergerak ikhlas dalam kesatuan keluarga Imapar yang dihadiri oleh sesepuh, pembina dan senior Imapar diantaranya anggota DPRD Sumbar Nurnas, Hendra Anwar, Maspul, Wirya Fansuri, Rahmat Saleh dan Ketua KNPI Padang Pariaman M. Ikhbal. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar