LPK SIEC Lubuk Alung Gelar Pelatihan Tekhnisi Elektronika
Lubuk Alung--Selama tiga bulan kedepan, Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) SIEC 3 Lubuk Alung menyelenggarakan pelatihan tekhnisi elektronika secara gratis, yakni servis radio, TV, VCD dan DVD. Kegiatan tersebut diikuti 30 remaja putus sekolah yang ada di Padang Pariaman.
Menurut Direktur Utama LPK SIEC, Amar Putra bersama penanggungjawab kegiatan Awaluddin, kegiatan tersebut merupakan kepercayaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat terhadap LPK SIEC. Sebab, anggaran untuk kegiatan itu sepenuhnya berasal dari APBN. "Memang selama ini, SIEC cukup memberikan kontribusi positif terhadap berbagai ketrampilan yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia yang ada di Padang Pariaman itu sendiri," katanya pada Singgalang, Selasa kemarin di Lubuk Alung.
"Kegiatan yang intinya bagaimana para remaja di Padang Pariaman punya ketrampilan, yang nantinya bisa menjawab tantangan masa depan hidup yang penuh dengan persaingan tersebut, adalah upaya yang kita usahakan bersama pihak terkait, dalam melihat arti penting sebuah ketrampilan, bagi remaja yang putus sekolah. Untuk itu, peserta terbuka untuk semua remaja, perempuan dan laki-laki, yang memang berminat dalam bidang elektronika demikian," kata Amar Putra.
Peralatan elektronik, kata Amar Putra, boleh dikatakan telah menjadi kebutuhan disetiap rumah tangga saat ini. Namun, kemampuan masyarakat yang menguasai masalah demikian, masih jauh dari peredaran barang-barang tersebut. "Kita ingin, para remaja yang akan dilatih itu, mampu memberikan yang terbaik nantinya. Apalagi selesai mengikuti kegiatan, seluruh peserta langsung dibekali dengan tool kits, yang selajutnya bisa mereka kembangkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya," ungkap Amar Putra.
Sementara, dara sumber dana yang sama, LPK SIEC 4 Lubuk Alung dibawah pimpinan Hilman, juga menggelar kegiatan pelatihan selama 3 bulan pula. Namun, lembaga tersebut khusus dibidang desain grafis, yang pesertanya paling tidak tamatan SMA, yang ahli dan menguasai komputer. Sebab, kegiatan desain grafis bersentuhan langsung dengan dunia komputer, maka untuk itulah yang diambil sebagai peserta mereka yang telah tamat pendidikan menengah atas, yang mampu juga menguasai hal tersebut.
Ketua Yayasan Sepakat Mandiri (YSM), yang menaungi seluruh LPK SIEC yang ada di Padang Pariaman, Rosman merasa senang dan bangga dengan adanya kegiatan dimaksud. "Memang dalam berbagai pelatihan, baik yang bersumber dari APBN mampun dari APBD itu sendiri, LPK SIEC selalu menjadi perhatian tersendiri. Banyak pihak telah mengetahui, betapa keberhasilan yang telah dicapai LPK SIEC dalam masalah demikian. Alumninya telah tersebar diseluruh nusantara ini. Ini membuktikan, bahwa lembaga ini tidak diragukan lagi eksistensinya ditengah masyarakat, dalam mengembangkan dan mencetak kader-kader ilmuan yang disertai dengan ketrampilan yang handal, yang mampu nantinya menjawab tantangan masa depan anak didiknya," kata anggota Komisi I DPRD Padang Pariaman ini.
Rosman minta kepada LPK SIEC, untuk bisa melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Berikan yang terbaik kepada remaja putus sekolah, yang memang harus dibina dan diberi ketrampilan secara gratis, sesuai pentujuk yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Sumbar itu sendiri," harapnya. (dam)
-----------------------------------------------------------------------------------
-Di DPRD Padang Pariaman
Sejumlah Fraksi Soroti Penggunaan APBD 2009
Pariaman--Banyak fraksi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang menyoroti penggunaan anggaran APBD tahun 2009 lalu. Sorotan tajam dari anggota dewan terhadap bupati Muslim Kasim bersama eksekutif itu terjadi Senin (1/8) lalu saat rapat paripura anggota dewan yang menyampaikan pandangan umum fraksi, dalam menyikapi nota APBD tahun lalu yang telah disampaikan oleh bupati kepada pimpinan dan anggota dewan terhormat beberapa waktu lalu tersebut.
Fraksi Golkar misalnya lewat Ketuanya, Reflites menilai hasil nota penyampaian APBD tahun 2009, sesuai undang-undang nomor 32 dinyatakan setelah adanya pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Apakah hal itu telah diperiksa oleh BPK itu sendiri ? Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2005 tentang standar laporan keuangan daerah. Apakah laporan tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan demikian ?, tanya Reflites.
Menurutnya, dalam nota penjelasan APBD tahun lalu yang telah disampaikan bupati, banyak juga ditemukan catatan-catatan yang sama sekali tidak jelas. "Begitu juga aset daerah, seperti PDAM, perusahaan daerah, plaza Piaman dan aset lainnya, yang tidak tercamtumkan dalam APBD tersebut. Semua orang tahu, bahwa hal itu punya kemasukan yang cukup tinggi, tetapi tidak bisa dijelaskan, kan sangat ironis," kata Reflites.
Reflites juga menyorot Pemkab Padang Pariaman, khusus pada APBD tahun lalu, dimana lampu jalan yang seharusnya dipasang, dengan anggaran yang bersumber dari pajak rekening pelanggan yang setiap bulan selalu dibayar oleh masyarakat pelanggan kepada daerah sebanyak 10 persen dari pembayaran rekening lampu, tetapi hasilnya hingga kini sama sekali tidak ada kejelasan. "Dikemanakan uang yang sebanyak itu, yang diraup dari pelanggan PLN itu sendiri, yang semestinya menikmati hasil pajak yang dia bayarkan," tegas Reflites.
Sementara, Ketua Fraksi Bersatu DPRD Padang Pariaman, Masrizal juga melakukan kritikan terhadap penggunanaan dana APBD tersebut. "Dari hasil yang dilihat, dana yang dikucurkan cukup besar, seperti pembiayaan kendaraan dinas, biaya pendidikan, pelatihan dan tetek-bengek pejabat, tetapi hasilnya buat kepentingan masyarakat, sama sekali tidak ada peningkatan. Seharusnya, dengan adanya peningkatan SDM pejabat dilingkungan Pemkab tersebut, seharusnya juga dibarengi dengan pelayanan yang prima terhadap masyarakat itu sendiri," kata Wakil Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Padang Pariaman ini.
Menurut Masrizal, banyak hal yang harus menjadi catatan tersendiri oleh bupati dalam masalah penggunaan dana APBD tahun lalu, yang lebih banyak pemubaziran alias tidak ada manfaatnya, buat kemaslahatan masyarakat itu sendiri. "Miliaran uang APBD telah digunakan untuk membangun Water Boom, tetapi hingga kini belum juga bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Begitu juga biaya perawatan kapal untuk nelayan, sementara ilmunya belum dimiliki oleh nelayan itu sendiri, sehingga pemborosan yang terjadi," ujar Masrizal.
Rapat paripurna tersebut juga diakhiri dengan pengajuan pemberhentian bupati Muslim Kasim oleh anggota dewan dari jabatannya selaku kepala daerah, lantaran telah terpilih jadi wakil gubernur yang akan dilantik pada 15 Agustus nanti. Selanjutnya, surat pengajuan dari DPRD tersebut diajukan ke Kementerian Dalam Negeri RI, dan selanjutnya di SK kan pemberhentiannya oleh Mendagri itu sendiri. (dam)
-----------------------------------------------------------------------------------------
-Mukernas I PPRN di Bali
Tidak Ada Dualisme, yang Lari dari Komitmen Partai Segera Diberi Sanksi
Pariaman--Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) pada 29 Juli hingga 1 Agustus lalu di Hotel Aston, Bali, Denpasar, telah melahirkan sejumlah keputusan-keputusan yang sangat starategis dalam menghadapi masa depan partai, dan telah meneguhkan kembali komitmen partai, bahwa tidak ada dualismenya yang selama ini diidentikkaan banyak orang diberbagai daerah dinusantara ini.
Disamping Mukernas, selama kegiatan dimaksud seluruh anggota dewan kabupaten/kota dan provinsi yang berasal dari partai itu, dan seluruh Ketua DPW dan DPD juga mengikuti Bimbingan Tekhnis (Bimtek), yang diadakan oleh Lembaga Pencerahan Demokrasi dan Pembangunan (LPDP), dengan tema, 'Penguatan Kapasitas Anggota, Untuk Peningkatan Kinerja DPRD'.
Menurut Rosman, anggota DPRD Padang Pariaman, sekaligus Ketua DPD PPRN setempat yang mengikuti kegiatan yang sangat strategis itu, cukup memberi pencerahan yang sangat berarti, dalam menyikapi berbagai perkembangan politik yang terus berubah suatu waktu. "Ketua Umum DPP PPRN, Amelia A Yani dalam orasinya kembali minta kepada seluruh anggota dewan yang berasal dari partai tersebut, untuk selalu memberikan yang terbaik buat kepentingan banyak orang, yang menjadi konstituen partai demikian," kata Rosman.
Amelia A Yani, lanjut Rosman, akan memberlakukan tindakan tegas terhadap anggota dewan, Ketua DPW dan Ketua DPD yang dianggap nakal, dan lari dari komitmen partai itu sendiri, sesuai AD/ART dan garis-garis perjuangan partai itu sendiri. Tidak tanggung-tanggung, pada kegiatan itu hadir 170 dari 212 anggota dewan yang berasal dari PPRN seluruh Indonesia.
Menurut Amelia A Yani, PPRN siap kembali untuk ikut Pileg 2014 nantinya. "Untuk itu, pasca ditutupnya Mukernas ini, seluruh rangkaian konsolidasi partai hingga ketingkat paling bawah yang berada didesa-desa harus berjalan, sesuai dengan kapasitas masing-masing kepengurusan yang ada.
Sementara itu, selama Bimtek para peserta yang hadir dari seluruh nusantara tresebut, diberikan materia yang disampaikan langsung oleh sejumlah narasumber, yakni, I Gusti Putu Arta, anggota KPU Pusat, WS Santoso, Kepala Biro Hukum KPU Pusat dan Sudirman, Kepala Subdit Dirjen Komunikasi dan Sosialisasi Kesbangpol Depdagri. Menurut I Gusti Putu Arta, sesuai perubahan undang-undang Pemilu, semoga PPRN dapat mengikuti pesta demokrasi dimaksud. "Sesuai surat edaran dari Menkum Ham RI dengan nomor AH4.4.AH.11.01.10 bertanggal 12 Mei 2010, tidak ada dualisme PPRN, hingga kedaerah. Sebagai pihak yang menyelenggaran Pileg dan Pilkada, KPU Pusat telah menyurati KPU Provinsi, dan selanjutnya minta untuk diteruskan ke KPU kabupaten/kota, tentang PPRN yang dipimpin oleh Amelia A Yani bersama Maludin Sitorus itu sendiri," katanya.
Kenyataannya, lanjut I Gusti Putu Arta, seperti yang disampaikan kembali oleh Rosman, sebagian KPU kabupaten/kota tidak mengindahkan hal demikian. Dengan kata lain, KPU kabupaten/kota banyak yang bermain politik dalam masalah Pilkada yang tengah berlangsung didaerahnya. "Sekali lagi saya katakan, bahwa PPRN hanya satu, yakni PPRN yang Ketua Umumnya Amelia A Yani, dengan Sekjennya, Maludin Sitorus," katanya. (dam)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar