-Seminar PKDP Tentang Kriteria Calon Bupati
Salah Pilih Calon Bupati, 20 Tahun Dampak Kedepannya
Pariaman--Kepedulian urang awak yang berdomisili dirantau yang tergabung dalam Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP), terhadap kampung halaman cukup siknifikan. DPP PKDP selalu memantau apa yang tengah berkembang di ranah. Tidak sekedar itu, PKDP yang satu-satunya organisasi urang awak yang telah punya legalitas, serta terdaftar di Departemen Dalam Negeri itu ikut memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
Sabtu (3/4) organisasi itu menggelar seminar kriteria kepala daerah yang akan memimpin Padang Pariaman lima tahun mendatang. Kegiatan tersebut sekaligus dalam rangka sosialisasi, sekaitan telah ditetapkannya kriteria calon bupati oleh tim tujuh DPP PKDP itu sendiri. Tak heran, antusias peserta rang rantau dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Jambi dan seluruh PKDP yang ada di kabupaten/kota di Sumbar, ikut ambil bagian dalam masalah tersebut.
Sekdakab Padang Pariaman, H. Yuen Karnova, S.E yang mewakili bupati Muslim Kasim, melihat kegiatan tersebut, sungguh sesuatu kepeduian yang sangat tinggi dari dunsanak yang ada dirantau, terhadap kampung halaman. "Kita ingin, lewat sejumlah rangkaian kegiatan yang telah dan akan dilakukan PKDP, terkait masalah masa depan Padang Pariaman, hendaknya mampu terwujud dengan baik. Kondisi daerah pascabencana akhir September lalu, Pilkada merupakan langkah awal dari membangkitkan masyarakat itu sendiri," katanya.
"Bagaimana pun juga, perbaikan daerah tidak bisa dilepaskan dari masukan semua pihak yang ada, tak terkecuali dari PKDP itu sendiri. Kita patut berbangga dengan adanya kepedulian yang sangat tinggi dari rantau. Mari kita manfaatkan momen yang sangat tepat ini, dalam melangkah kedepannya, dalam menentukan pilihan terhadap siapa yang akan memimpin kita lima tahun mendatang," ujarnya.
Ketua Umum DPP PKDP, Suhatmansyah Is kepada sejumlah wartawan menjelaskan, bahwa kegiatan yang telah dipersiapkan sejak jauh hari ini merupakan bagian dari program kerja DPP PKDP itu sendiri. "Kita ingin adanya informasi timbal balik, antara ranah dan rantau. Hanya dengan hubungan itulah kesejahteraan masyarakat bisa kita capai dengan baik. Tanpa ada informasi demikian, sehebat apapun program yang dijalankan Pemkab Padang Pariaman tidak akan berjalan dengan sendirinya," ujarnya.
Suhatmansyah yang didampingi pengurus DPP PKDP lainnya, H. Armai Arif, H. Muhamein Zein Chaniago, H. Musri Zahari, H. Aulia R Putera tetap akan menyelamatkan ibu kabupaten yang telah ditetapkan. "Meskipun saat penetapan ibu kabupaten di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung itu penuh dengan tanda tanya, yang saat itu PKDP bersikap abu-abu, namun hal itu tidak mungkin dibiarkan berlama-lama. Kita ingin kala itu, masyarakat Padang Pariaman yang ada dibagian utara, yang kalau mereka buat kabupaten sendiri juga bisa, sangat tidak ingin itu terjadi," katanya.
Untuk itulah, lanjut Suhatmansyah, langkah-langkah yang dilakukan PKDP yang bekerjasama dengan berbagai LSM yang ada di ranah ini, menjadi titik awal dari kebangkitan bersama. "Kita tidak ingin gagal dalam masalah bupati kedepan. Sebab, kalau demikian yang terjadi, maka 20 tahun masyarakat yang akan menanggung akibatnya. Bencana yang baru saja meluluh-lantakkan kampung halaman, merupakan cambuk yang sangat berat terhadap bupati mendatang," kata Suhatmansyah.
"Sebagai organisasi yang kuat diseluruh perantauan, kita harus terlibat dalam masalah Pilkada 30 Juni nanti. Kriteria calon bupati yang tujuh itu, yakni sikap dan ketaqwaan, kepemimpinan dan integritas, dukungan dan kekayaan, visi dan inovasi, kewirausahaan dan jaringan, serta komunikasi dan kecerdasan terus disosialisasikan diseluruh lapisan masyarakat Padang Pariaman," sebut Suhatmansyah.
Disamping itu, kata Suhatmansyah, kriteria itu juga akan diberikan kepada seluruh calon bupati nantinya. Artinya, visi misi yang dibuat seluruh calon harus mampu bersinergi dengan kriteria yang telah ditetapkan DPP PKDP. Setelah seluruh calon ditetapkan pihak KPU, PKDP akan melanjutkan dengan kegiatan debat kandidat. "Kita minta kepada seluruh pihak dikampung halaman untuk selalu mengawasi perjalanan calon bupati nantinya, dalam mengkampanyekan dirinya ditengah masyarakat," ungkapnya.
Acara yang cukup besar dan punya arti tersendiri itu sangat disayangkan, tidak semua kandidat bupati yang menghadirinya. Cuman Sudirman Gani, M. Yusuf dan Sarbaini yang tampak hadir dan larut dalam bernostalgia dengan berbagai komponon rantau yang hadir saat itu. (dam)
-------------------------------------------------------------------------
-Rosman Ketua DPD PPRN Devenitif
Bersama PPP dan PKS, PPRN Dukung Yobana Samial-Dasril
Pariaman--Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), dibawah kendali Amelia A Yani dan Drs. Maludin Sitorus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal nampaknya tidak main-main dalam masalah loyalitas dan integritas kadernya yang ada di daerah. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) dengan nomor 148/A.I/DPP-PPRN/SK-DPD/III/2010, tertanggal 26 Maret 2010 tentang susunan pengurus DPD PPRN Padang Pariaman devenitif, bola panas itu berada ditangan Rosman.
Drs. Rosman yang sebelumnya sebagai Plt Ketua DPD PPRN, lewat SK tersebut, Rosman yang juga anggota Komisi I DPRD Padang Pariaman itu bersama Hilman H, A. Md dan Marsedes Amir secara resmi telah menjadi Ketua, Sekretaris dan Bendahara partai tersebut. "Alhamdulillah kita telah diberikan mandat penuh untuk terus berbuat di Padang Pariaman, sesuai dengan garis perjuangan partai yang telah ditetapkan lewat Munas PPRN belum lama ini," kata Rosman dan Hilman Sabtu (3/4) di Lubuk Alung.
"Sesuai petunjuk SK dan arahan DPP PPRN, maka SK tersebut juga telah kita berikan pada DPW PPRN Sumbar di Padang, DPRD, KPUD Padang Pariaman serta seluruh DPC PPRN yang ada di 17 kecamatan dalam daerah ini. Hal itu kita lakukan, agar kekuatan partai tetap utuh, sebagaimana mestinya," ujar Rosman.
Rosman melihat konsolidasi langkah awal, sejak SK itu terbit telah dilakukan dengan semaksimal mungkin. "Termasuk juga konsolidasi, terkait dukungan terhadap calon bupati lima tahun mendatang, kita juga telah tetapkan lewat pleno partai, bahwa dukungan tersebut akan diberikan kepada pasangan Yobana Samial-Dasril, yang sebentar lagi akan didaftarkan ke KPU," katanya.
"Kita ingin lewat momen Pilkada yang telah diambang pintu ini menjadi titik awal bagi masyarakat, dalam melihat arti penting siapa yang berhak menjadi pemimpinnya. Untuk itulah pilihan DPD PPRN Padang Pariaman kita jatuhkan kepada pasangan Yobana Samial-Dasril. Sebab, pasangan tersebut merupakan dua kader muda, punya intelektual dan jaringan yang luas terhadap perbaikan daerah ini lima tahun mendatang," tambah Rosman lagi.
Menurut Rosman, konsolidasi dikalangan internal usai Pilkada akan berlanjut dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperbaharui seluruh kepengurusan. Mulai dari pengurus kabupaten hingga pengurus ranting ditingkat korong yang ada di Padang Pariaman. (dam)
----------------------------------------------------
DPRD Pesisir Selatan Bertandang ke Dinas PU Padang Pariaman
Padang Pariaman--Dinilai berhasil melakukan pengendalian dan normalisasi sungai, Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan lakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum Padang Pariaman, Kamis lalu.
Kunker diikuti sebanyak 13 anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, di dampingi tiga orang dari Sekretariat DPRD. Kedatangannya disambut Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Arman bersama Kasi Irigasi, Sungai dan Waduk, Fafdal Andrianos dan beberapa orang staf Bidang SDA.
Di hadapan anggota DPRD Pessel, Kabid SDA memaparkan tentang sungai yang ada di Padang Pariaman, serta cara pengelolaannya. "Sungai di Padang Pariaman semuanya berjumlah 11 buah dengan total panjangnya mencapai 277,6 kilometer," jelas Arman.
Arman juga memaparkan tentang kondisi sungai dan fungsinya terhadap irigasi dan pengairan sawah di Padang Pariaman.
Anggota DPRD Pesisir Selatan Welly Hendra, menanyakan bagaimana trik dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya pengendalian dan normalisasi sungai-sungai tersebut?
Mendapat pertanyaan itu, Fafdal Andrianos menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kondisi sungai, selain menggunakan APBD juga diusahakan mendapatkan dana dari pusat di antaranya melalui kegiatan WISMP.
Melalui kunker ini, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pesisir Selatan juga menimba ilmu mengenai trik untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat.
Arman dan Fafdal menyarankan agar sebelum mengajukan permintaan dana ke Provinsi maupun ke Pemerintah Pusat sebaiknya disiapkan dulu DED mengenai normalisasi maupun peningkatan sungai tersebut. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar