Efektifkan Pengawasan BPOM MoU dengan Pemda se Sumbar

Efektifkan Pengawasan BPOM MoU dengan Pemda se Sumbar

Parit Malintang--Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar MoU dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Sumatera Barat, sebagai bentuk mengimplementasikan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, Minggu (13/8) di Hall IKK Parit Malintang.

    Kepala BPOM RI, Penny Kusumastuti Lukito menyatakan, seluruh pihak harus bertanggungjawab secara efektif dalam pengawasan keamanan, manfaat, serta mutu obat dan makanan.

    Katanya, Inpres itu memang ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan POM, para Gubernur, serta Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia.

    Penny menjelaskan, dalam Inpres itu peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, akan berjalan hingga lintas sektor dan lintas Pemda. Untuk itu, dia berharap dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dalam pengawasan obat dan makanan tersebut. Salah satu bentuknya yaitu menindaklanjuti rekomendasi BPOM. Tindak-lanjut dapat dilakukan jika menemui satu pelanggaran terkait aspek keamanan, mutu, dan manfaat dari pangan, obat-obatan, obat tradisional dan kosmetik di daerah yang berisiko merugikan masyarakat.

    "Selama ini sinergi antara Pemda dengan BPOM telah ada, tetapi dalam porsi kecil. Jadi, dengan dukungan pemerintah, Pemda akan memiliki komitmen lebih besar untuk menindak-lanjuti berbagai pelanggaran yang terjadi," kata dia.

    Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mendukung upaya BPOM dalam menindak-lanjuti Inpres No 3 tahun 2017. Dia bahkan berpesan agar pihak BPOM menyampaikan daerah yang belum melakukan MoU. "Informasi ini sangat penting bagi masyarakat. Telebih dalam upaya pengawasan obat dan makanan," ujar Irwan.

    Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni mersa mendapat kehormatan menjadi tuan rumah dalam MoU tersebut. Terlebih menyangkut obat dan makanan yang tentunya penting bagi kesehatan masyarakat. Padang Pariaman mendukung Inpres tersebut.

    "Permasalahan kesehatan serta keamanan obat dan makanan yang akan dikonsumsi masyarakat, penting dicermati. Dari obat dan makanan itulah kenyamanan dan ketenangan hati diperoleh masyarakat," ujar Ali Mukhni.

    Menurutnya, masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan mengetahui produk obat dan makanan yang aman dikonsumsi. Hal itu menyebabkam sering terjadinya gangguan kesehatan penggunanya. Bahkan masih ditemukan adanya produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. (501)