Ansor Padang Pariaman Rangkul Tiga Fraksi DPRD Tolak Penamaan Tarok City

Ansor Padang Pariaman Rangkul Tiga Fraksi DPRD Tolak Penamaan Tarok City

Padang Pariaman--Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Padang Pariaman kaget dengan belum adanya koordinasi Bupati dengan DPRD, terkait kawasan Tarok City. Tiga Fraksi yang dihubungi Ansor daerah itu, masing-masing Fraksi Gerindra, PKB dan NasDem menyatakan hingga kini masih mempertanyakan kawasan Tarok City.

    Hal itu diungkapkan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Padang Pariaman, Zeki Aliwardana, Senin (14/8). Menurut Zeki, pekan lalu Ansor mengadakan pertemuan dengan Ketua Fraksi Gerindra, Heppy Neldy yang juga Ketua DPC Gerindra daerah itu, Ketua Fraksi, PKB Hasan Basri, anggota Fraksi NasDem Munafistoni di tempat terpisah.

    "Dari pertemuan tersebut, terungkap anggota DPRD Padang Pariaman menemukan berbagai keganjilan dalam pembangunan kawasan tersebut. Termasuk soal penamaan Tarok City yang dinilai kurang tepat," kata Zeki Aliwardana.

    Menurutnya, Ansor sejak awal sudah menyuarakan agar istilah Tarok City dikaji ulang. Melalui DPRD sebagai wakil rakyat, pihaknya berharap penamaan kawasan itu diganti. Kini penamaan kawasan itu sudah tersebar ke mana-mana, baik media massa, spanduk maupun media sosial.

    Dikatakan Zeki, ketiga anggota dewan itu mendukung upaya Ansor untuk melakukan peninjauan ulang penamaan Tarok City. Apalagi penamaan itu baru sepihak dari bupati. Hingga kini belum pernah dibahas bersama DPRD.

    Dibagian lain, kata Zeki, ketiga Fraksi di dewan itu juga sependapat dengan Ansor untuk menolak pelaksanaan Full Day School (FDS) di Padang Pariaman. Alasannya, jika FDS dilaksanakan dikuatirkan anak-anak tidak bisa mengikuti pendidikan di TPA, TPSA, Madrasah Ibtidaiyah maupun pondok pesantren yang santrinya sekolah di sekolah umum.

    "Fraksi Gerindra dan PKB DPRD Padang Pariaman dengan tegas menolak FDS. Sedangkan Fraksi NasDem melalui Munafistoni menyebutkan, FDS perlu ditinjau ulang. Bahkan Heppy Naldi melalui Fraksinya berjanji akan menyampaikan pada Bupati Padang Pariaman untuk menolak pelaksanaan FDS di daerah ini," ujarnya. (501)