Rapat evaluasi dihadiri Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur dan seluruh Kepala OPD, Kepala Bagian dan beberapa pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Padang Pariaman.
Di awal rapat, Bupati Ali Mukhni langsung menyorot sepuluh OPD yang realisasi anggarannya di bawah tahun 2016. Sepuluh OPD itu adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kantor Kesbangpol, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, Sekretariat DPRD, Dinas Kesehatan (di luar JKN), BPBD, Dinas Lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (di luar dana BOS).
Bupati memperingatkan kesepuluh OPD tersebut bahwa hasil menjadi patokan yang esensial untuk menilai kinerja OPD. Kecuali Dinas Lingkungan Hidup yang diakui Ali Mukhni mengetahui benar kenapa serapan anggarannya rendah dibanding tahun sebelumnya.
"Saya tau persis kenapa serapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup rendah, karena faktor di luar kendali kita seperti penggantian lahan yang terimbas pembangunan tidak bisa kita desak sesuai jadwal dan rencana yang kita tetapkan," jelas Ali Mukhni.
Selanjutnya Ali Mukhni menjelaskan aturan baru, terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018 yang berbeda dari tahun sebelumnya. "Jika tidak terealisir sampai bulan Juli maka pembiayaannya dibebankan ke APBD masing-masing atau melalui Dana Alokasi Umum (DAU)," ingat Ali Mukhni, bupati dua periode itu.
Untuk itu, Bupati Ali Mukhni yang Ketua DPW PAN Sumbar ini menyarankan, minggu ini proyek yang dibiayai DAK segera ditenderkan melalui Bagian LPBJ. Dia pun memerintahkan Sekda untuk mengedarkan surat tentang percepatan pelelangan proyek yang dibiayai DAK.
Ali Mukhni berharap, pada akhir Januari, kegiatan fisik sudah bisa dilaksanakan. "Target kita, November 2018 tidak ada lagi kegiatan fisik. Sebab November sampai Desember cuaca tidak mendukung kegiatan fisik," kata dia.
Dia berharap, APBD 2018 dapat diserap 100 persen. Ini sesuai dengan instruksi bapak Presiden RI yang selalu mengingatkan soal serapan ini. Kalau serapan anggaran itu tinggi berarti uang negara benar-benar terserap dan dirasakan masyarakat.
Kemudian, katanya, DAU yang sifatnya lanjutan juga sudah bisa dilelang bersamaan dengan DAK. Contoh rumah dinas bupati, masjid raya, dan lain-lain.
Sementara itu, Kepala BPKD Hanibal melaporkan bahwa total serapan anggaran Pemkab Padang Pariaman tahun 2017 mencapai target yang ditetapkan bupati sebesar 97 persen. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar