Tanggal 1 Januari 2018, bupati yang giat membangun Padang Pariaman itu berkunjung ke kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang di Lubuk Lintah, Padang didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, Kepala Bagian Humas dan Protokol dan Kasi Survey dan Pemetaan BPN Padang Pariaman Alferi Halyan.
Di UIN, rombongan bupati disambut Rektor, Wakil Rektor, Ketua Senat, Ketua LPM, Kabag Umum dan Kabag Humas.
Dalam suasana akrab dan kekeluargaan, Ali Mukhni menyampaikan perkembangan terakhir KPTTC di hadapan civitas akademika UIN Imam Bonjol. "Jalan masuk sudah kita datarkan dan keraskan selebar 75 meter sepanjang 500 meter," kata Ali Mukhni sambil memperlihatkan foto terkini KPTTC kepada Rektor Dr. Eka Putra Wirman.
Ali Mukhni juga menceritakan kedatangan rombongan UNP dan Politeknik Negeri Padang sebanyak 150 orang serta Ketua PDIP Sumbar yang juga anggota DPR RI Dapil Sumbar 1 ke KPTTC.
Dia kembali meyakinkan UIN Imam Bonjol bahwa KPTTC siap menjadi satu-satunya kawasan pendidikan terpadu di Sumbar bahkan di Indonesia. "Tidak ada yang perlu dikuatirkan di KPTTC. Semua dokumen dan legalitas formalnya clear and clean," jelas Ali Mukhni meyakinkan.
"Untuk penggantian lahan masyarakat yang terkena pelebaran akses jalan masuk sudah dianggarkan Rp4,5 miliar di APBD 2018," tambahnya lagi.
Bupati dua periode yang saat ini Ketua DPW PAN Sumbar itu menjelaskan, bahwa Pemkab Padang Pariaman tidak punya niat sedikitpun menyengsarakan masyarakatnya terkait lahan, tanaman dan bangunan yang terkena proyek pembangunan.
"Kalau saja rumput bisa diganti rugi, akan kami ganti rugi," kata Ali Mukhni lagi. Terkait permintaan pihak UIN terhadap SK Peruntukkan Lahan yang belum ada, peraih Satya Lencana Pembangunan itu menjelaskan bahwa SK akan segera diserahkan.
Menurut dia, ada perubahan luas peruntukkan untuk UNP dan Politeknik Negeri Padang serta UIN sendiri sehingga perlu dihitung kembali pembagian lahan. "Insya Allah dalam seminggu ini sudah siap dan kami antarkan ke UIN," jelas Ali Mukhni diamini Yuniswan.
Terkait dengan biaya pengurusan pengukuran dan sertifikat, Alferi menjelaskan bahwa awalnya BPN akan menggratiskan namun karena ada Surat Edaran Kepala BPN RI yang baru maka biaya pengukuran di atas lima hektare dikenai biaya. "Menurut keputusan bupati, UIN mendapat 65 hektare. Biaya pengukuran dan pensertifikatan kurang dari Rp100 juta," jelas Alferi.
Rektor UIN merasa senang dan bahagia dengan keseriusan dan tekad Bupati Ali Mukhni menyediakan lahan untuk UIN di KPTTC. "Ini anugerah yang sangat luar biasa. UIN akan menjadi kampus yang bertaraf internasional jika memiliki lahan seluas 65 hektare ditambah tiga kampus yang sudah ada di Kota Padang," ungkap Rektor muda itu.
Eka Putra Wirman menyampaikan terima kasihnya kepada bupati dan Pemkab Padang Pariaman yang telah mewujudkan cita-cita UIN menjadi universitas kelas Asia Tenggara. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar