Sejak 1995 Jadi PTT Pusat, tak Masuk Kategori II
Padang Pariaman--Menjadi PNS merupakan impian yang sangat ditunggu-tunggu banyak orang. Terutama mereka yang telah berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT). Tak heran, begitu keluar SK PNS Kategori II beberapa waktu lalu, menjadi hari kesenangan bagi yang lulus, karena impiannya tercapai sudah.
Lain halnya dengan Fitri Yanti. Dia salah seorang yang tidak diikutkan dalam kelompok Kategori II demikian. Padahal, Fitri Yanti mulai jadi PTT dari pusat sejak 1995, dengan gaji waktu itu masih Rp250 ribu.
"Menerima sekali enam bulan. Kadang tak menentu, kapan menerimanya. Ya, PTT lah namanya. Semuanya serba tak tetap. Termasuk honor yang dibayarkan oleh pusat pun tidak menentu. Namun, saya tetap bekerja di wilayah yang telah ditentukan, yakni Puskesmas Sungai Limau," kata dia pada Singgalang, kemarin di Pariaman.
Fitri Yanti kecewa dengan tidak termasuknya nama dia kedalam hal itu. Dia menyangka, seolah-olah ada permainan yang kurang sehat. "Ada yang baru dua tahun jadi PTT daerah, bisa masuk Kategori II, lulus pula tes. Bahkan ada yang tak penah masuk dinas, ikut tes lulus pula. Diperlihatkannya pula hasil tes itu ke saya. Sedangkan saya sudah berbilang tahun lamanya menunggu ini, tak juga kunjung dapat," ceritanya.
"Saya aktif tiap hari di Puskesman Sungai Limau, dan tinggal di Pustu Sungai Sirah. Menolong sesama tak kenal waktu, siang dan malam. Tapi tak dimasukkan orang ke kelompok Kategori satu dan dua. Apa ada permainan dalam masalah ini?," tanya dia lagi.
Salah seorang kerabatnya pernah bertanya ke BKD Padang Pariaman tentang masalah itu. Dengan entengnya pihak BKD menjawab, kalau hal itu human eror, atau kesalahan yang tidak disengaja. Melihat karirnya, Fitri Yanti seharusnya sudah harus masuk kedalam Kategori I, itu kabar yang diterimanya dari Kepala BKD Padang Pariaman, Muhadek Salman.
Dengan kejadian itu, Fitri Yanti mengadu dan mempertanyakan masalah tersebut ke Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Menteri Kesehatan, Kepala BKN, Gubernur Sumbar, Bupati Padang Pariaman, Pimpinan Ombudsman Sumbar. "Secara administratif dan faktanya, sejak tahun 1994 hingga saat ini saya masih menjalanakan tugas sebagai Bidan PTT berdasarkan Surat Keputusan dari Pimpinan Puskesmas, Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, serta Surat Keputusan dari Menteri Kesehatan RI," tulis dia dalam surat.
Anwar, Sekretaris BKD Padang Pariaman kepada Singgalang menyebutkan, belum ada kepastian Kategori III. "Kami hanya menunggu petunjuk tekhnis dari pusat," kata dia. (525)
----------------------------------------
HUT Ke-6 di Padang Pariaman
Gerindra Gelar Sosialisasi Pemilu dan Bagikan Sembako
Lubuk Alung--Enam tahun keberadaan Partai Gerindra di republik ini, dimaknai dengan rangkaian acara yang sangat sederhana oleh DPC Gerindra Padang Pariaman. Sabtu kemarin, Ketua DPC Gerindra setempat, Happy Neldy melakukan sosialisasi pentingnya Pemilu ditengah masyarakat.
"Disamping sekalian mengunjungi kader partai, kita juga sosialisasikan arti penting Pemilu yang akan digelar April mendatang. Kita juga membagikan Sembako bagi warga kurang mampu di Nagari Pungguang Kasiak Lubuk Alung," kata dia.
Acara yang digelar selama sehari penuh demikian, Happy Neldy melakukan hal itu dengan calon anggota DPRD Sumbar, Dapil II, Padang Pariaman dan Kota Pariaman, Ferita Anggraini. "Kita tahu, bahwa sebagian besar masyarakat masih belum tahu cara memberikan suara yang benar nantinya," ungkap dia.
Menurutnya, acara Ultah yang ke-6 ini sengaja dilakukan dengan sangat sederhana, adalah bentuk dari kepedulian dan keprihatian Partai Gerindra melihat kondisi bangsa dan daerah ini yang semakin menyusahkan.
"Gerindra ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat, serta sesuai keinginan dari masyarakat itu sendiri. Untuk ini, acara sederhana ini juga diminta kepada semua kader dan calon anggota dewan, untuk melakukannya, sesuai kesanggupan masing-masing," kata calon anggota DPRD Padang Pariaman di Dapil IV ini. (525)
-------------------------------------
Pendataan Untuk DPK Sedang Berjalan
Lubuk Alung Punya 29.592 Pemilih
Lubuk Alung--Sesuai intruksi dari KPU Padang Pariaman, tentang Daftar Pemilih Khusus (DPK) kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di daerah itu, PPK Kecamatan Lubuk Alung langsung menindak-lanjutinya dengan cepat.
Ketua PPK Kecamatan Lubuk Alung, Yardi kepada Singgalang, kemarin menyebutkan, pihaknya baru saja menggelar rapat bersama dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang ada di seluruh nagari dalam kecamatan demikian.
"Hasilnya, mulai dari sekarang PPS turun kelapangan, mencari warga yang belum masuk DPT, untuk dimasukkan kedalam DPK. Penerimaan DPK berlaku sampai 24 Maret, atau 14 hari menjelang pencoblosan 9 April," kaya Yardi.
Katanya lagi, dari tanggal 22 bulan ini hingga 22 Maret nanti, itu PPS diminta memasukkan nama-nama didalam daftar model A, yang diajukan ke KPU lewat PPK kecamatan.
Untuk itu, Yardi minta kepada semua pihak, termasuk para calon anggota dewan dan pengurus partai di Kecamatan Lubuk Alung, kalau ada warga yang belum terdaftar di DPT, untuk diajukan masuk DPK demikian. Kerjasama demikian, sangat dibutuhkan, agar Pemilu berjalan sesuai keinginan bersama.
"Sekarang jumlah DPT di Kecamatan Lubuk Alung per 10 Februari berjumlah 29.592. Jumlah terbanyak kedua, setelah Kecamatan Batang Anai. Sedangkan jumlah TPS sebanyak 99 unit," ungkap Yardi. (525)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar