Pemkab Padang Pariaman Diminta Turun Tangan Menertibkannya
Lubuk Alung--Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Padang Pariaman, Aljufri melihat sudah saatnya galian C yang ada di Lubuk Alung ditertibkan dengan baik. Sebab, dampak lingkungan yang ditimbulkan tidak lagi sekedar biasa, melaikan sudah sangat luar biasa. Seperti pemberitaan Singgalang Selasa (24/5) lalu, hal itu harus segera ditindaklanjuti.
Menurut tokoh muda Lubuk Alung ini, Pemkab Padang Pariaman harus bisa perintahkan aparatnya secara gabungan, untuk menertibkan hal demikian. Baik yang terkait soal izin tambang perusahaan itu dari pemerintah, maupun melihat kondisi masyarakat lingkungan yang telah tercemar ulah tambang tersebut.
Sebab, lanjut Aljufri, razia yang dilakukan petugas Satpol PP hanya bertahan sementara. Setelah razia usai, mereka kembali beraktivitas. "Sudah saatnya Pemkab bersama pihak penambang, terutama penambang yang dianggap merugikan banyak orang melakukan hal yang terbaik ditengah masyarakat Lubuk Alung," kata dia pada Singgalang, Rabu (25/5).
Ketua KAN Lubuk Alung, Suharman Datuak Pado Basa kepada Singgalang ditempat terpisah, minta Pemkab Padang Pariaman memberikan tindakan tegas, terutama penambang yang telah habis masa kontraknya. "Mereka tidak boleh melakukan penambang dengan seenak perutnya, sementara rakyat semakin marasai. Ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama," kata dia.
Sebagai Ketua KAN yang baru saja dapat amanah dari niniak mamak Lubuk Alung, Datuak Pado Basa segera menyurati Pemkab, serta aparat lainnya, yang terkait dalam masalah tambang demikian. Persoalan sumur masyarakat yang kering, yang kini dikeluhkannya, harus diberikan solusi terbaik. Petugas Pemkab harus tiap hari melakukan langkah-langkah positif, terutama terhadap penambang yang merusak lingkungan Lubuk Alung ini.
Datuak Pado Basa mengaku, pihaknya telah mengetahui bahwa sangat banyak izin tambang itu yang telah mati, namun tetap melakukan aktivitasnya. Begitu juga persoalan kedudukan pemasukan dari hasil tambang tersebut terhadap nagari ini, juga belum ada kepastiannya secara jelas. "Kedepan, sejumlah oknum pejabat tidak boleh bermain mata dengan persoalan demikian. Sebab, yang dikorbankan oleh tambang itu adalah masyarakat Lubuk Alung itu sendiri," ungkap Datuak Pado Basa.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Padang Pariaman, Reflites menilai persoalan izin tambang itu hanya kurangnya sosialisasi ditengah masyarakat. Baik oleh Pemkab, terkait adanya dua instansi yang mengeluarkan izin, yakni, Yandu dan Dinas Pertambangan, maupun oleh pengusaha tambang itu sendiri, sehingga persoalannya jadi ngambang.
Sekaitan dampak lingkungan yang telah merugikan masyarakat Balah Hilia, Lubuk Alung akibat dari aktivitas tambang itu, lanjut Reflites, dewan telah memperjuangkan aspirasi masyarakat semaksimal mungkin. "Memang ketika itu jalan telah diperbaiki oleh pihak penambang. Namun, karena kembali dilalui, maka jadi rusak lagi," ujar politisi Partai Golkar ini.
Reflites melihat, untuk perbaikan jalan, yang kini telah rusak parah di Balah Hilia itu, jelas tidak bisa dibebankan kepada APBD Padang Pariaman semata. Harus ada perhitungan yang jelas dengan pihak penambang. Sebab, jalan itu yang banyak menggunakan adalah truk bertonase berat, yang notabene milik pengusaha tambang setiap harinya. (dam)
---------------------------------------------------------------
Lewat Rembuk Bersama, Hasil Pertanian Harus Ditingkatkan
Sungai Limau--Para petani yang ada di Kenagarian Kuranji Hilia, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman ingin hari depan jauh lebih baik dari hari ini. Hal itu ditandai dengan adanya niat dan kemauan bersama untuk meningkatkan produksi hasil pertanian yang ada di nagari itu. Mulai dari hasil kelapa, kakao, pisang dan sejumlah hasil pertanian lainnya.
Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) Sungai Limau, Anjasri kepada Singgalang, Rabu (25/5) melihat minyak tanak tangan yang diolah oleh sejumlah kelompok tani, cukup menggiurkan. Namun, hasilnya itu belum bisa untuk tahan lama, karena belum memakai tekhnologi tepat guna.
Menurut dia, hasil rembuk petani yang dilakukan BPK kemarin cukup melahirkan sejumlah rekomendasi, terutama yang berhubungan dengan kemajuan hal demikian dimasa mendatang. "Kita tahu, hasil produksi pertanian Kuranji Hilia, telah banyak yang menembus sejumlah pasar. Tetapi masih belum dikelola secara profesional. Kita ingin, hasil pertanian itu bisa lebih tinggi lagi dalam agro bisnis," kata Anjasri yang didampingi Walinagari Kuranji Hilia, Firdaus Khatab.
"Rembuk petani yang juga dikenal semacam pembelajaran dari dan oleh petani itu sendiri, adalah upaya membangun pertanian yang menguntungkan pada pertanian itu sendiri. Hingga kini, kelompok yang mengelola produksi minyak kepala menjadi minyak goreng itu baru sebatas usaha sendiri. Padahal, hasilnya cukup lumayan, dan banyak digemari oleh urang awak yang tinggal dirantau," ungkapnya.
Hal ini, lanjut Anjasri, tentu harus ada pembinaan dari Pemkab Padang Pariaman itu sendiri, dalam melihat arti penting pembangunan pertanian yang berpihak pada petani itu sendiri. Begitu juga pertanian kakao, nyaris tanaman ini banyak yang tidak terkelola secara baik, lantaran kurang atau tidak adanya pembinaan secara maksimal sama sekali dari berbagai pihak. Ini tentunya akan menyulitkan, dan bibit yang disebar pemerintah akan buang-buang secara sia-sia.
Sementara Walinagari Kuranji Hilia, Firdaus Khatab sangat mendukung apa yang dilakukan para petani demikian. Pembelajaran dari dan untuk petani itu sendiri, yang dipasilitasi BPK tersebut harus ditingkatkan terus. Sebab, masih banyak yang harus dibenahi, terkait pengembangan hasil pertanian itu sendiri. (dam)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar