APBD Perubahan Padang Pariaman Disahkan Pengawasan DPRD Merupakan Cerminan Kemitraan

Padang Pariaman--Meskipun alot dan cukup menegangkan, pengesahan APBD Perubahan Padang Pariaman 2018 berlangsung lancar dan sukses, Minggu (30/9) malam di gedung wakil rakyat daerah itu. Pengesahan Ranperda menjadi Perda soal anggaran itu langsung dipimpin Ketua DPRD H. Faisal Arifin Rangkayo Majobasa, Wakil Ketua Mothia Azis Datuak Nan Basa dan Januar Bakri.
Rapat Paripurna yang berlangsung hingga malam itu, juga dihadiri Wakil Bupati Suhatri Bur Datuak Putiah, Sekdakab Jonpriadi serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Padang Pariaman, dan seluruh anggota dewan terhormat. Berangkat dari defisit anggaran tahun lalu, maka pengesahan APBD Perubahan kali ini tentu mengutamakan yang skala prioritas.
"Seperti TPP ASN yang tidak atau belum terpenuhi pada saat APBD awal, maka dalam perubahan ini dituntaskan semuanya," kata Ketua DPRD Faisal Arifin. Menurut dia, skala prioritas juga diwujudkan dalam sektor kerakyatan, seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, rabat beton, pembangunan sarana ibadah; masjid dan surau.
Faisal Arifin yang mantan Ketua DPD Partai Golkar Padang Pariaman ini menjelaskan, bahwa pemberdayaan kelompok masyarakat yang bergerak pada sektor pertanian, pariwisata dan nelayan amat penting dilakukan. "Padang Pariaman itu paling unggul adalah pertanian, nelayan dan wisata. Hanya itu yang harus kita prioritaskan agar daerah ini maju dan berkembang," sebutnya.
Dia mengingatkan, ke depan itu antara eksekutif dan legislatif harus saling memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kepala OPD jangan melihat fungsi pengawasan di DPRD sebagai lembaga pengeksekusi. Tidak. "Kalau terjadi kesalahan, misalnya, kita di legislatif sebagai mitra tentu wajib pula memberikan ingatan atau himbauan, agar yang dilakukan eksekutif dirasakan oleh masyarakat manfaatnya," ujarnya.
Makanya, kata Faisal Arifin yang saat ini maju jadi Caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Golkar di Dapil Padang Pariaman dan Kota Pariaman ini, pokok-pokok pikiran anggota dewan itu sepenuhnya berangkat dari apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Baik di pertanian, kelautan, sosial, wisata, pemuda dan olahraga serta kelompok lainnya.
Sesuai harapan masyarakat yang berkembang, tambah Faisal Arifin, pengembangan pariwisata di Padang Pariaman harus terintegarsi. Dari utara ke selatan daerah ini banyak muncul kawasan wisata yang dikelola komunitas. Namun, mereka terkesan jalan surang. Belum ada upaya menyatukan semuanya dalam satu iven, sehingga susah untuk berkembangnya.
"Fungsi pengawasan yang dilakukan anggota DPRD di daerah pemilihannya, adalah mencerminkan dari kemitraan itu sendiri," katanya. Kehadiran pemerintah dan wakil rakyat di tengah masyarakat dalam berbagai momen dan kegiatan tentu sangat bergantung pada keadaan keuangan daerah itu sendiri. Untuk itu, belanja bagi pemerintah tak semuanya jadi aset. (*)