Program PISEW 2018 Wilayah Sumbar Dikunjungi Tim Monev Pusat

Agam--Pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan bagi pemerintah karena merupakan masalah yang harus segera diselesaikan guna meningkatkan perekonomian di kawasan permukiman. Diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.
Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan arahan terkait lingkup kegiatan padat karya di Direktorat Jenderal Cipta Karya, meliputi seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat yang telah dilaksanakan selama ini, baik di perdesaan maupun perkotaan.
Ketua Pelaksana Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Masdarmi Sutan Kayo dan Fasilitator Masyarakat (FM) Selpa menjelaskan, pembangunan pengerasan beton merupakan salah satu bagian dari program membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan nagari atau desa dalam kerangka kesatuan. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia dapat maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
"Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) tahun ini Nagari Malalk Utara, Kabupaten Agam dapat alokasi tiga titik jalan pengerasan beton, dengan anggaran Rp600 juta, dengan kontrak kerja 90 hari dari 2 Juli hingga 29 September ini," kata dia, Rabu (26/9) kemarin.
Menurutnya, tiga titik lokasi di Malalak Utara itu, di Jorong Sigiran, Silampaung, dan Campago. Tujuan program yang dibiayai dari pusat itu, katanya, adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. "Pengerjaannya juga melibatkan masyarakat, dan Alhamdulillah, sudah mendekati selesai. Boleh dibilang 97 persen," sebutnya.
"Dengan hadirnya jalan pengerasan beton itu, maka meningkatlah akses masyarakat di kawasan potensial perdesaan pada layanan infrastruktur permukiman yang mendukung pengembangan sosial ekonomi. Adanya upaya harmonisasi rencana pembangunan kawasan dengan rencana pembangunan kecamatan dan kabupaten yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam," sebutnya.
Masdarmi menyebutkan, tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pusat didampingi Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) Suharyanto dan Asisten TAPr Shabri Zain, kerja yang dilakukan selama jadwal cukup memuaskan hasilnya. "Meskipun alam Malalak yang terkenal dengan curah hujan yang cukup tinggi, namun pengerjaan kegiatan cukup maksimal dan bisa selesai sesuai tahapannya," katanya.
Menariknya, tambah Masdarmi, adanya kelembagaan masyarakat tingkat kecamatan yang beranggotakan perwakilan dari unsur pemerintahan nagari dan tokoh masyarakat yang mampu melakukan perencanaan dan pengelolaan pembangunan ini. Terselenggaranya musyawarah warga dalam forum kecamatan sebagai wujud demokrasi proses perencanaan, dan terintegrasinya rencana pembangunan infrastruktur kawasan permukiman perdesaan.
Dia berharap, tahun depan nagarinya bisa kembali dapat alokasi program demikian. "Masih ada wilayah dalam nagari ini yang butuh jalan. Terutama dalam areal pertanian sawah dan ladang, yang sebagian besar saat ini masih jalan tanah. Program ini amat membantu masyarakat. Di samping ada sarana umum, masyarakat juga dapat kerjaan dalam mengelola kegiatan itu," ujar dia.
Kunjungan lapangan tim Monev dari Pusat itu juga dilanjutkan ke Nagari Simarasok, Kecamatan Baso dan Nagari Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, juga dalam Kabupaten Agam. Di masing-masing dua nagari itu juga ada tiga titik pengerasan beton, yang nilainya sama juga dengan yang di Malalak Utara, yakni Rp600 juta untuk tiga titik tersebut. (501)