Lewat Rp600 Juta dari Kementerian PUPR Tiga Titik Jalan Pengerasan Beton di Lubuk Alung Tuntas Bulan Ini

Lubuk Alung--Pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan bagi pemerintah karena merupakan masalah yang harus segera diselesaikan guna meningkatkan perekonomian di kawasan permukiman. Diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar permukiman yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.
Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan arahan terkait lingkup kegiatan padat karya di Direktorat Jenderal Cipta Karya, meliputi seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat yang telah dilaksanakan selama ini, baik di perdesaan maupun perkotaan.
Ketua Pelaksana Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Lubuk Alung Irfan Mulyadi dan Fasilitasi Ririn Permata Sulistia menjelaskan, pembangunan pengerasan beton merupakan salah satu bagian dari program membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia dapat maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
"Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) tahun ini di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman dapat alokasi tiga titik jalan pengerasan beton, dengan anggaran Rp600 juta, dengan kontrak kerja 90 hari dari 2 Juli hingga 29 September ini," kata dia, Selasa (18/9) kemarin.
Menurut Irfan Mulyadi, tiga titik lokasi di Lubuk Alung itu, satu di Korong Kampuang Baru, Nagari Punggung Kasik, panjangnya 345 meter. Selanjutnya di Korong Kabun Baru, Nagari Balah Hilia Lubuk Alung, panjangnya 345 meter. dan terakhir di Korong Kampuang Tangah, Nagari Aia Tajun Lubuk Alung, panjangnya mencapai 330 meter.
Tujuan program yang dibiayai dari pusat itu, katanya, adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. "Pengerjaan juga melibatkan masyarakat, dan Alhamdulillah, sudah mendekati selesai. Boleh dibilang 90 persen," sebutnya.
"Dengan hadirnya jalan pengerasan beton itu, maka meningkat akses masyarakat di kawasan potensial perdesaan pada layanan infrastruktur permukiman yang mendukung pengembangan sosial ekonomi. Adanya upaya harmonisasi rencana pembangunan kawasan dengan rencana pembangunan kecamatan dan kabupaten yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman," sebutnya.
Menariknya, tambah Irfan, adanya kelembagaan masyarakat tingkat kecamatan yang beranggotakan perwakilan dari unsur pemerintahan nagari dan tokoh masyarakat yang mampu melakukan perencanaan dan pengelolaan pembangunan ini. Terselenggaranya musyawarah warga dalam forum kecamatan sebagai wujud demokrasi proses perencanaan, dan terintegrasinya rencana pembangunan infrastruktur kawasan permukiman perdesaan. (501)