Padang Pariaman--Irkhaswandi ditetapkan sebagai Ketua Forum Walinagari Kabupaten Padang Pariaman. Walinagari Gadur, Kecamatan Enam Lingkung ini sebelumnya adalah Wakil Ketua Forum saat ketuanya dijabat Nusirwan Nazar, yang telah habis masa pengabdiannya, dan juga telah selesai pula menjabat sebagai Walinagari Sungai Durian, Kecamatan Patamuan.
"Alhamdulillah, dari pertemuan pengurus yang ada, kami sepakat untuk menaikan status Irkhaswandi dari Wakil Ketua ke Ketua," kata H. Zulhendrayani, Walinagari Koto Baru, Kecamatan Padang Sago pada Singgalang, Minggu (5/3) lalu.
Menurut Zulhendrayani, kepengurusan Forum Walinagari sebagai wadah berhimpun para pengambil keputusan di tingkat paling bawah ini tak boleh kosong. Irkhaswandi nantinya akan melanjutkan perjalanan organisasi ini hingga akhir 2018 atau sampai masa jabatannya habis pula di Nagari Gadur.
Sedangkan posisi Sekretaris tetap dipegang Zainul Abidin, Walinagari Koto Tinggi Kuranji Hilia, Kecamatan Sungai Limau. Namun, Bendahara sekarang dipegang oleh Nurdin B, Walinagari Ulakan.
"Sehabis pembentukan pengurus baru ini, kami telah menghadap Sekdakab Padang Pariaman, Jonpriadi untuk memberitahukan, bahwa inilah adanya Forum Walinagari saat ini, setelah Nusirwan Nazar berakhir jabatannya," kata dia.
Segera gelar Pilwana
Zulhendrayani yang juga Wakil Ketua Forum Walinagari Padang Pariaman itu mendesak Pemkab untuk segera melakukan Pemilihan Walinagari (Pilwana), terutama nagari pemekaran yang baru sebanyak 43, dan nagari yang telah habis masa kepemimpinan walinagarinya.
"Dalam hitungan Forum Walinagari, ada sekitar 70 nagari di daerah ini yang mesti harus melakukan Pilwana. Bahkan, ada yang sudah setahun lebih sebuah nagari dijabat oleh seorang Pejabat Walinagari," ungkapnya.
Kondisi ini, kata Zulhendrayani yang didampingi Irkhaswandi, akan menimbulkan berbagai polemik di tengah masyarakat nagari itu sendiri. "Kami sadar, bahwa anggaran untuk Pilwana serentak tahun ini tidak ada dalam APBD Padang Pariaman. Begitu juga, nomor ID nagari baru yang 43 dari Kementeria Dalam Negeri RI juga belum keluar," ujarnya.
Namun demikian, kata mereka, Pemkab Padang Pariaman harus mengambil tindakan tegas, sekaitan kosongnya kepemimpinan dalam nagari itu sendiri. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar