Minggu, 17 Maret 2019

Penganggaran OPD Harus Mengutamakan Kesetaraan Gender

Padang Pariaman--Sekretaris Daerah Jonpriadi membuka acara bimbingan teknis untuk seluruh tim penggerak Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam rencana aksi daerah (RANDA) Pengarusutamaan Gender (PUG).
Dalam sambutannya, Jonpriadi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk saling bersinergi dan meningkatkan kualitas anggaran yang responsif gender. Hal ini dirasakan karena sangat pentingnya penyusunan program dan anggaran OPD menggunakan analisis gender dan data terpilah sebagai prasyarat PUG.
“Guna mendorong advokasi kebijakan dan anggaran yang responsif gender, khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan, maka dilaksanakan Pelatihan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) bagi Driver PUG," ujar Jonpriadi di Hotel Axana, Padang, beberapa waktu lalu.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk menguatkan kelembagaan PUG, melatih staf perencanaan dari OPD untuk membuat analisis gender dengan menggunakan tools gender, analysis pathway (GAP), dan Gender Budget Statement (GBS), serta mempelajari dan menganalisis Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Padang Pariaman.
“Sesuai arahan Bapak Bupati, bahwa program pembangunan dan penganggaran harus mengutamakan kesetaraan gender agar terjadi keadilan, terutama dalam menyusun program bagi perempuan dan anak,” ujar mantan Kepala Bappeda itu.
Pada pelatihan ini, hadir pula Yurni, Konsultan PUG, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi narasumber pelatihan. Yurni menyampaikan materi tentang Konsep Gender dan PUG dalam pembangunan nasional.
Rio Alfian dari Bappeda sebagai peserta bimtek menyatakan apresiasi kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) yang telag menghelat bimtek untuk menambah pemahaman para perencana di OPD. “Kami sangat senang dengan adanya kegiatan ini. Walaupun pemahaman tentang PUG sudah lama didengungkan, tetapi dengan pelatihan ini memberikan manfaat khususnya kepada setiap OPD tentang pemahaman gender. Diharapkan, ke depannya penyusunan program dan anggaran sudah bisa responsif gender, termasuk perlu diusulkan agar dibuatkan Peraturan Bupati, agar setiap OPD membuat analisis GAP dan GBS,” ujar Rio.
Hal serupa juga dirasakan oleh salah satu peserta dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Taslim Letter menyebutkan, bahwa bimtek sangat bermanfaat karena mengerti tentang GAP dan GBS. Harapannya, dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran nanti bisa diaplikasikan.
Sementara Kepala DSP3A Hendra Aswara melaporkan, bahwa bimtek diikuti sebanyak 90 Orang yang terdiri dari 24 APIP Inspektorat dan 66 yang berasal dari 33 OPD di lingkup Pemda Padang pariaman. Bimtek berlangsung selama dua hari tanggal 12-13 Maret 2019 di Hotel Axana Padang. Adapun tujuan bimtek untuk menjadikan PUG sebagai pilar dalam penyusunan program dan kegiatan setiap OPD sesuai amanat RPJMN yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat.
“Alhamdulillah, kemaren ita udah tandatangani komitmen dari Bupati hingga OPD, Camat, Walinagari dan elemen masyarakat untuk PUG. Sekarang melalui bimtek, kita implementasi komitmen tersebut,” kata Kadis termuda itu. (501)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar