Masih Banyak BABS dan Jamban Cubluk di Padang Pariaman

LKPJ Bupati Padang Pariaman 2009
Masih Banyak yang Belum Tercapai

Pariaman--Terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, berkualitas kompetensi dan berkesejahteraan lahir dan batin, berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Itulah sekelumit dari visi misi Bupati/Wakil Bupati Padang Pariaman dalam memimpin daerah yang baru terkena musibah yang cukup hebat pada akhir September lalu itu. Visi misi tersebut dituangkan dalam 10 agenda pembangunan daerah 2006-2010.
    Penjabaran dari Visi misi serta target capaiannya, Kamis (12/5) lalu disampaikan langsung bupati Muslim Kasim dihadapan sidang paripurna DPRD setempat yang dipimpin Wakil Ketua dewan, Desril Yani Pasha, S.H dan tiga pimpinan komisi, Reflites, A. Md, Zaiful Leza, S.H dan Pepforil, S.H yang ikut mendampingi Desril, lantaran dua pimpinan dewan, Eri Zulfian dan Yusalman sedang non aktif lantaran ikut maju sebagai calon wakil bupati pada Pilkada 30 Juni nanti.
    Menurut bupati Muslim Kasim, ke 10 agenda pembangunan tersebut, peningkatan SDM, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, sarana prasarana dan lingkungan hidup, penyelenggaraan pemeritahan yang bersih dan baik, peningkatan kehidupan beragama dan penguatan budaya lokal, peningkatan kehidupan sosial politk, peningkatan ekonomi kerakyatan, peningkatan investasi dan penanaman modal daerah.
    Selanjutnya, pengembangan kepariwisataan daerah dan pensuksesan pelaksanaan sembilan kawasan strategis. "Semua agenda pembangunan itu dituangkan dalam 35 prioritas pembangunan yang disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi, dan perlu penanganan yang serius oleh Pemkab. Kemudian isu strategis perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta prioritas kebutuhan masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan," katanya.
    Muslim Kasim melihat target yang ditetapkan Pemkab, tentang pendapatan selama tahun 2009, cukup melebihi dari target tersebut. "Kita mentargetkan pendapatan sebanyak Rp559 miliar lebih. Hasilnya mencapai, Rp580 miliar lebih. Sementara, target belanja selama tahun 2009 mencapai Rp705 miliar lebih, yang capaianya hanya Rp636 miliar.
    Penyapaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) itu, disamping disampaikan langsung Muslim Kasim, juga disampaikan oleh Sekdakab, Yuen Karnova, lantaran wakil bUpati Ali Mukhni sedang tidak berada ditempat alias tidak bisa hadir. "Memang dalam LKPJ tahun ini, apa yang telah ditetapkan itu tidak semuanya tercapai dengan baik. Masih ada yang belum tercapai, lantaran banyak faktor yang menyebabkan hal itu. Namun, pada prinsipnya hasil yang dicapai Pemkab tetap memuaskan, selama setahun belakangan," katanya. (dam)Sosialisasi Akpol
Masuk Polisi Tidak Perlu Uang Banyak dan Calo

Pariaman--Kapolres Padang Pariaman, AKBP. Drs. Eko Nugrohadi, M. Si terus melakukan kampanye sosialisasi tentang pendaftaran bagi siswa SMA yang ingin mengikuti Akademi Kepolisian (Akpol), yang pembukaannya telah dimulai dari awal Mei kemarin hingga nantinya berakhir pada awal Juni tahun ini di Polda Sumatra Barat. Rabu lalu, sebanyak 150 siswa dari bidang studi IPS dan IPA SMA N Batang Anai ikut larut dalam sosialisasi yang diadakan disekolah tersebut.
    Eko Nugrohadi melihat kampanye sosialisasi tersebut sangat penting dilakukan, mengingat selama ini banyak hal-hal yang membuat pesimisnya para siswa untuk ikut ambil bagian dari rekrut anggota polisi tersebut. "Mereka menerima imformasi, bahwa banyaknya uang yang harus dikeluarkan untuk masuk polisi. Padahal itu semua tidak ada sama sekali. Ditambah lagi, persoalan calo yang membuat para orangtua menjadi terkesima dalam masalah tersebut," katanya.
    Menurut Eko Nugrohadi, anggota polisi berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan status sosial orangtuanya. Betapa banyak orang susah, yang anak-anaknya mampu menjadi polisi yang baik. Seperti dari anak tukang cukur, anak guru, anak petani dan lain sebagainya. "Agaknya untuk bisa menembus hal tersebut butuh kepercayaan diri yang tinggi, dari anak, guru disekolah serta orangtua anak itu sendiri," katanya.
    Justru, lanjut Eko Nugrohadi, mereka yang berani memakai uang ketika ikut masuk Akpol itu, banyak yang tidak lulus. Begitu juga mereka yang cenderung memakai tenaga calo juga sangat tidak diperkenankan untuk diterima dengan baik dan benar. "Untuk itulah, kampanye sosialisasi ini terus dilakukan disetiap sekolah SMA yang ada di Padang Pariaman. Kita ingin, para siswa dan guru serta orangtua anak, tahu apa yang sebenarnya yang dibutuhkan ketika sang anak ingin melanjutkan pendidikan dan karir masa depannya tentang kepolisian ini," ungkap Eko Nugrohadi lagi.
    "Cukup banyak para siswa yang mengaku terkejut, ketika mereka menerima materi kampanye sosialisasi Akpol tersebut. Ternyata, apa yang mereka takutkan selama ini tidak terbukti sama sekali. Alhamdulillah, dari rangkaian yang telah dilakukan di sejumlah SMA dalam daerah ini serta yang akan dilakukan, mereka yang ingin betul-betul tampil sebagai polisi yang baik, cukup banyak sekali. Tinggal bagaimana mereka melakukan hal-hal yang terbaik menurut aturan yang sebenarnya," ujarnya. (dam)

PNS Sumringah, Gaji 13 dan 14 Segera Cair

Parit Malintang--Diterbitkanya Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 96/PMK.05/2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian gaji, pensiunan atau tunjangan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), parajurit TNI, anggota Kepolisian, pejabat negara dan penerima pensiun atau tunjangan dan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 97/PMK.05/2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dalam tahun anggaran 2016, menjadi angin segar yang dinanti-nantikan para PNS di Indonesia, tidak terkecuali PNS di lingkungan Pemkab Padang Pariaman.
    Menurut Kabag Keuangan Eli Marni, PP tentang gaji 13 dan THR (14) telah diterima dan ditindaklanjuti dengan membuat amprah gaji oleh bidang Akben, DPPKA Padang Pariaman langsung dilanjutkan dengan pembuatan rekapitulasi gaji, SPP dan SPM oleh bendahara gaji masing-masing SKPD, untuk diajukan kembali ke DPPKA agar diterbitkannya SP2D.
    "Saya sudah memerintahkan bendahara gaji sekretariat daerah untuk menyiapkan administrasi pembayaran kedua gaji tersebut," jelas Eli Marni didampingi bendahara gaji Desi Sandra Dewi dan TKIP Bagian Keuangan Rescy Herrico.
    Menurut Desi, proses administrasi biasanya paling lama memakan waktu dua hari kerja sampai diterbitkanya SP2D. Gaji 13 terdiri atas gaji pokok ditambahkan berbagai tunjangan, sedangkan gaji 14 atau yang disebut THR terdiri gaji pokok masing-masing pegawai berdasarkan golonganya.
    Pada saat ini, terdapat 417 PNS yang gajinya berada di sekretariat daerah, terdiri dari beberapa SKPD, seluruh kecamatan, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Polisi Pamong Praja, Kantor Pustaka dan Arsip, Sekwan dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu serta Badan Penangulang Bencana Daerah.
    Adapun proses pembayaran gaji 13 dan 14 PNS yang gajinya di sekretariat daerah dapat dibayarkan secara tunai di ruangan Bagian Keuangan.
    Sekda Padang Pariaman Jonpriadi berharap, dengan pembayaran gaji 13 dan 14 ini dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan hari Raya Idul Fitri. (501)

Masih Banyak BABS dan Jamban Cubluk di Padang Pariaman

Parit Malintang--Ternyata, di Padang Pariaman, Buang Air besar Sembarangan (BABS) dan Jamban Cubluk (jamban yang masih mencemari air tanah) masih banyak.
    Ini terungkap dari rapat mingguan tim penyusun dokumen RPJMD sektor Sanitasi atau lebih dikenal dengan Strategi Sanitasi Kabupaten Padang Pariaman 2017-2021 di Sekretariat Pokja Sanitasi, Jumat lalu.
    Ditemukan, bahwa masih banyak BABS dan Jamban Cubluk di Padang Pariaman. Hasil analisa tersebut berdasarkan Study EHRA (Environment Health Risk Assessment) yang dilakukan tim.
    Terdata, 26,1 ribu KK masih melakukan BABS, sementara itu dari 70,7 ribu jamban skala rumah tangga, hanya 2,6 ribu jamban sehat permanen/septik. Dengan kata lain, 68,1 ribu jamban skala rumah tangga lainnya masih mencemari air tanah. Bahkan analisa yang dilakukan tim teknis Pokja Sanitasi Padang Pariaman pada program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tersebut menemukan beberapa nagari bahkan memiliki angka yang melebihi data tersebut.
    Sebagai contoh di Kenagarian III Koto Aua Malintang belum ada satupun jamban sehat permanen/septik. Demikian juga di Nagari Aia Tajun Lubuk Alung, BABS-nya mencapai 44% jauh lebih tinggi dari jumlah data BABS kabupaten yang hanya 26,1%.
    Pada rapat kali ini, Pokja Sanitasi hanya sempat melakukan analisa terhadap sub sektor air limbah domestik hasil study EHRA Dinas Kesehatan. Sementara itu, tiga sub sektor lainnya akan dilakukan pada rapat minggu terakhir bulan Juni sebelum memasuki lebaran Idhul Fitri 1437 H.
    Adapun analisis sub sektor itu antara lain; analisis pengelolaan persampahan, analisis pengelolaan drainase dan PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) di setiap nagari.
     Diharapkan, target bulan Juni berupa pemetaan profil Sanitasi Padang Pariaman tahun 2016 bisa dicapai setelah terdapatnya hasil analisis ke-4 sub sektor sanitasi tersebut.
    Rapat minggu ini langsung dipimpin Ketua Tim Penyusun Dokumen Strategi Sanitasi Teguh Widodo yang juga Kabag Ekbang Setdakab Padang Pariaman. (501)