Berikan Perlindungan Pada Masyarakat Lewat Operasi Ramadniya Singgalang

Wakil Ketua DPRD, Mardison Mahyuddin
Penanganan Korban Gempa Harus Transparan

Pariaman--Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman, Drs. Mardison Mahyuddin, M.M melihat penanganan korban gempa, terutama rumah masyarakat yang mengalami rusak berat dan hancur, yang telah ditetapkan lewat Kelompok masyarakat (Pokmas) nantinya , agaknya perlu dikawal sehingga tidak menimbulkan persoalan baru ditengah masyarakat, ketika saat pembagian uang bantuan tersebut.
    Kepada Singgalang, Kamis (22/4) lalu, Mardison Mahyuddin yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman itu mengaku optimis penanganan korban gempa yang telah dan akan dilakukan Pemko bisa berjalan dengan baik. "Namun demikian, kita harus lakukan hal itu dengan transparan. Pokmas yang dibentuk, sesuai dengan juklak dan juknis yang telah ditetapkan bersama itu tidak boleh diciderai, hingga ketingkat akar rumput, paling bawah. Kepala desa dan kelurahan yang ada, harus mampu mengakomodir seluruh masyarakat dengan baik dan benar," katanya.
    Mardison Mahyuddin sangat tidak ingin persoalan demikian membuat masyarakat korban gempa terlunta-lunta. "Saya sangat setuju dan sependapat dengan statemen yang telah dikeluarkan Walikota Pariaman, Drs. H. Mukhlis Rahman, M.M, tentang tidak adanya pontong-memotong dalam persoalan bantuan gempa nantinya. DPRD siap untuk mengawal hal ini nantinya, hingga ketingkat masyarakat. Kita ingin persoalan demikian, betul-betul tepat sasaran," ujar Mardison.
    "Untuk itu, semua korban gempa yang ada di desa dan kelurahan, harus menjadi perhatian yang serius oleh pemimpin yang bersentuhan langsung dengannya. Jangan sampai dibeda-bedakan dalam penanganan musibah tersebut. Masyarakat korban gempa tidak boleh merasa asing, ketika menerima perlakukan dari kepala desa atau kelurahannya. Semuanya, baik yang ada hubungan sanak famili dengan kepala desa, atapun tidak sama sekali, tidak boleh merasa tidak terakomodir dalam masalah demikian," tegas Mardison.
    Pemko Pariaman, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), lanjut Mardison bersama pemerintah desa nantinya, jangan sampai menjadi sasaran masyarakat korban gempa. Persoalan yang sangat tidak diingini itu, harus diantisipasi sedini mungkin. "Masyarakat harus mendapatkan informasi yang valid, terkait bantuan yang memang diperuntukan bagi masyarakat. Cukup sudah gempa akhir September lalu membuat banyak masyarakat yang menderita. Jangan lagi tambah penderitaan itu dengan persoalan baru saat pendistribusian bantuan demikian," kata Mardison lagi. (dam)

Pemerintah Harus Mampu Membuat Terobosan Baru
Lulusan Perguruan Tinggi Tidak Lagi Terfokus pada CPNS

Pariaman--Persoalan lapangan pekerjaan di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman memang menjadi persoalan yang sangat krusial. Melihat potensi kedua daerah itu, untuk memciptakan lapangan pekerjaan, terutama untuk pencari kerja itu sendiri sangat tidak memungkinkan. Apalagi para pencari kerja baru saja menyelesaikan kuliah atau tamatan SMA. Untuk kedua daerah itu, para pencari kerja seperti demikian sangat tidak tepat untuk diminta menciptakan terobosan baru tentang menciptakan lapangan pekerjaan.       
    HM. Sa'ban, S.E, salah seorang perantau sukses di Tangerang, Banten melihat komentar Pemko Pariaman, yang disampaikan Kabag Humasnya, Jose Rizal, tentang perlunya terobosan baru bagi pencari kerja, lewat sejumlah media massa beberapa waktu lalu, sangat belum patut hal demikian, bagi para pencari kerja yang ada di daerah itu. "Seharusnya, Pemko dan Pemkab Padang Pariaman mampu membuat terobosan baru, bagaiaman anak-anak daerah itu yang begitu banyak dan punya potensi diberbagai pekerjaan, untuk dapat mencarikan solusi terbaik, agar mereka tidak terfokus pada CPNS belaka," kata Sa'ban, Jumat (23/4).
    "Apa mungkin mereka yang baru tamat kuliah atau SMA mampu membuat hal demikian ? Agaknya untuk ranah Piaman, belum saatnya hal itu dilakukan. Kecuali bagi anak yang betul-betul punya modal yang cukup. Sebab, lapangan pekerjaan membutuhkan berbagai kematangan, yang saat ini baru bisa dilakukan oleh mereka yang hidup dan tinggal di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya. Apa yang akan dan tengah diwujudkan Pemko Pariaman, tentang kota perdagangan dan jasa, pemimpin harus membuat kebijakan lain, yang mampu mengakomodir seluruh potensi yang dimilikinya," ujar Sa'ban yang juga Dewan Pembina Gerakan Pemuda Ansor Padang Pariaman itu.
    Itulah, kata Sa'ban, kegiatan pemerintah kita masih banyak yang bersifat serimonial belaka. Membuka kegiatan inilah itulah. Sementara, terobosan lain yang membuat anak-anak Piaman tertampung selain dari CPNS, sama sekali masih jauh dari harapan. "Kedepan hal itu harus menjadi buah pemikiran, bagaiman anak-anak Piaman tidak lagi susah-susah mencari kerja keluar daerah. Kapan perlu, dengan kota perdagangan dan jasa yang tengah kita dengungkan, Pariaman sanggup dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak," ungkapnya.
    "Sungguh persoalan demkikian, sebuah persoalan yang tidak bisa dianggap angin lalu. Butuh pemikiran dari pejabat kita yang kini tengah memimpin dan yang akan memimpin, lewat penentuan tanggal 30 Juni nanti. Bagaimana kepala daerah mampu menempatkan pejabatnya pada posisi yang sangat tepat. Saya melihat, untuk yang sifatnya serimonial, cukup hal itu ditangani dinas tekhnis. Walikota/bupati harus membuat dan menciptakan terobosan baru, agar anak-anak Piaman tidak lagi merasa kurang terayomi oleh pemerintahnya," sebut Sa'ban.
    Misalnya, lanjut Sa'ban, potensi Piaman yang kaya dengan sumber kalautan dan perikanan, terobosan apa kira-kira yang patut ditempatkan dipotensi itu, yang membuat pencari kerja daerah itu bisa terakomodir dengan baik. Lalu untuk lahan pertanian yang cukup terbilang luas dan banyak yang belum tergarap dengan maksimal, apa pula terobosan yang bisa menyelamatkan tenaga tenaga kerja. "Dengan demikian, CPNS tidak lagi menjadi tujuan utama bagi lulusan perguruan tinggi yang ada di kampung itu. Sebagai urang rantau, yang selalu melihat dan mengamati perkembangan kampung halaman Piaman, lewat berbagai media komunikasi, saya sangat berharap banyak hal itu bisa di wujudkan dengan maksimal. Baik di Kota Pariaman maupun Padang Pariaman," harap Sa'ban.
    "Apalagi pascagempa akhir September lalu yang tidak saja menghancurkan ribuan rumah masyarakat, tetapi ikut mengguncang perekonomian masyarakat itu sendiri. Peran strategis demikian, agaknya menjadi skala prioritas bagi Pemko dan Pemkab kedepannya, dalam melihat arti penting mengembangkan potensi yang ada dikampung itu sendiri," ungkapnya. (dam)  

Berikan Perlindungan Pada Masyarakat Lewat Operasi Ramadniya Singgalang

Parit Malintang--Kapolres Padang Pariaman AKBP Roedy Yoelianto mengatakan, Operasi Ramadniya Singgalang 2016 bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam pemeliharaan keamanan guna menjamin stabilitas Kamtibmas yang kondusif pada saat menjalani ibadah puasa dan perayaan Idul Fitri 1437 H.
    Roedy Yoelianto menyampaikan hal itu, Selasa kemarin saat rapat gabungan bersama yang dihadiri berbagai pihak di wilayah hukum Polres setempat. Katanya lagi, operasi itu juga untuk terwujudnya Kamseltibcarlantas yang aman, tertib dan lancar, baik sebelum, pada saat maupun sesudah Idul Fitri.
    "Serta giat arus mudik yang melewati wilayah hukum Polres Padang Pariaman," katanya. Operasi Ramadniya 2016 ini diharapkan nantinya masyarakat merasa terlayani oleh Polri serta dapat menekan terjadinya kasus laka lantas dan tindak pidana lainnya.
    Kapolres menambahkan, dalam Operasi Ramadniya Singgalang 2016 ini, seluruh instransi dan stakekholder yang terkait mengatakan kesiapannya bersama-sama Kepolisian khususnya Polres Padang Pariaman untuk menyukseskan operasi kemanusiaan ini.
    Dalam Operasi tersebut, Polres Padang Pariaman menurunkan 1/3 kekuatan personil yang jumlahnya lebih kurang 250 yang tersebar di lapangan, seperti pos Pam, tim urai macet dan sniper.
    "Khusus sniper disiapkan untuk mengantisipasi aksi-aksi kejahatan jalanan," tegas dia. Tim ini akan banyak bergerak cepat, melumpuhkan pelaku kriminal. Personil Polres Padang Pariaman ditempatkan di delapan pos. Mulai dari Pos Pelayanan Selasar BIM, Pos PAM Simpang Bandara BIM, Pos PAM Simpang Lintas, Pos PAM Pasar Lubuk Alung, Pos PAM Simpang Tiga Sicincin, Pos PAM Malibau Anai, Pos PAM Simpang Empat Pauh Kambar, dan Pos PAM Tiram.     Operasi Ramadniya kali ini merupakan perubahan dari operasi ketupat yang di laksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Operasi ini merupakan kemanusiaan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang melaksanakan lebaran. Maka negara hadir sesuai program Presiden RI "Nawacita".
    Pihak Polres juga sudah mempetakan lokasi rawan laka, rawan macet dan rawan bencana. Di antaranya longsor dan banjir. Dan sudah pula disiapkan jalur-jalur alternatif bila terjadi kemacetan lengkap dengan papan petunjuk yang mencantumkan estimasi jarak dan waktu tempuh.
    Kapolres menghimbau masyarakat, agar tetap tertib lalu lintas, patuhi rambu-rambu yang ada serta petunjuk dan petugas, siapkan kesehatan. Kalau merasa kurang sehat jangan berkendara, jangan bawa barang-barang mewah/perhiasan berlebihan, untuk hindari aksi kejahatan. Pastikan rumah dalam kondisi aman. Sebab, rumah kosong rawan pencurian, waspadai pula kebakaran rumah. (501)