Insentif dan Kualitas Guru PAUD Masih Menjadi Problema

Insentif dan Kualitas Guru PAUD Masih Menjadi Problema

Pariaman--Kurangnya insentif dan Diklat yang diterima oleh guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menjadi problema tersendiri bagi kalangan pendidikan itu sendiri. Untuk Sumatra Barat dikabarkan, kurang dari 25 persen guru PAUD yang mengikuti Diklat, terkait bidang tugasnya dalam memajukan anak-anak bangsa tersebut.
    Direktur PTK PAUD NI Dirjen P2TK Kemendikbud RI, Dr. Nugaan Yuliawardhani, Kamis kemarin melakukan sosialisasi tentang hal itu di BPKB Sumatra Barat di Pariaman. Acara itu diikuti sekitar 30 guru PAUD se-Sumbar, diadakan di aula BPKB tersebut. Dia merasa senang bisa bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan pelaku PAUD dimaksud.
    "Kedepan, kita akan memperbanyak Diklat seperti ini, agar kapasitas dan kualitas guru PAUD semakin bagus dalam membina lembaga yang digelutinya. Apalagi persaingan semakin ketat, dimana akan ada alokasi penambahan lembaga PAUD pada tahun-tahun mendatang, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semamkin membengkak. Nah, ini tentunya kualitas guru PAUD harus ditingkatkan pula," ujar Nugaan Yuliawardhani.
    Menurut dia, seiring dengan peningkatan kapasitas guru PAUD demikian, ada namanya Bansos alias bantuan sosial yang dikhususkan untuk guru PAUD dalam menambah ilmunya. Namun, untuk mendapatkan Bansos tersebut, para guru PAUD harus membuat proposal perencanaan yang nantinya diajukan ke pusat.
    Sementara, Kepala BPKB Sumbar di Pariaman, H. Indra Irwan bersama Koordinator Pamong Belajar BPKB, Bagindo Ruswan Tanjung kepada Singgalang sangat berharap adanya kesinambungan Diklat dikalangan guru PAUD dimaksud. "Paling tidak, ada empat kali dalam setahun Diklat semacam ini digelar. Ini tentunya, sangat bergatung pada anggaran pusat. Dan kita telah ajukan hal itu," katanya.
    Katanya lagi, peserta yang berasal dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumbar. Ada yang mengutus satu orang dan ada pula yang dua peserta dalam sebuah daerah. Hal itu sesuai dengan tingkat perkembangan lembaga PAUD yang ada di daerah terkait.
    "Dengan Diklat ini, tentunya kita mempersiapkan tenaga pendidik PAUD, yang nantinya terjun langsung manakala penambahan lembaga itu didaerah masing-masing. Sebab, dari informasi akan ada tambahan 1.500 lembaga PAUD di seluruh Indonesia, dan jumlah sebanyak itu juga akan dilakukan pula pada tahun 2014 nanti," kata dia. (525)

Tiga Tahun Gempa 2009
Penanganan Bantuan Korban, Padang Pariaman Masih Lamban

Pariaman--Ketua Fraksi Bersatu DPRD Padang Pariaman, Masrizal merasa prihatin terhadap persoalan bantuan bagi korban gempa yang belum juga kunjung selesai. Pasca tiga tahun terjadinya musibah 2009 itu, ternyata masih ada sekitar 4.000 ribu lebih rumah warga yang rusak berat dan sedang yang masih menunggu antrian bantuan, yang dealinenya pun belum jelas juga.
    "Belum lagi rumah masyarakat yang rusak ringan, dimana anggarannya telah dialokasikan dalam APBD Padang Pariaman, namun hingga saat ini belum dibagikan kepada yang berhak menerimanya. "Memang, soal rusak berat dan sedang, ada kekeliruan, dan berkali-kali data dinaikkan ke pusat dari daerah oleh pejabat terkait dalam masalah itu. Artinya, dari seluruh data korban, ada sekian kali yang dinaikkan," ujar politisi PPP Padang Pariaman ini.
    Sepengetahuan Masrizal, soal bantuan rumah untuk yang rusak ringan, itu sudah dua kali dianggarkan dalam APBD. Yakni APBD tahun 2010 dan tahun 2011. Dimana dana yang dalam planingnya sebanyak Rp1 juta/rumat itu diendapkan, sama sekali tak diketahui oleh anggota dewan terhormat.
    Masrizal akan mempertanyakan hal itu dalam rapat-rapat di dewan yang melibatkan eksekutif nantinya. Sebab, persoalan bantuan gempa hampir diterima keluhannya dari berbagai lapisan masyarakat Padang Pariaman, dan hampir terjadi pada semua nagari.
    "Kita tidak ingin pendistribusian bantuan gempa terlalu lama berlarut-larut. Harus ada kebijakan yang tegas, sehingga para korban gempa pun tak lagi nyinyir mempertanyakan masalah itu. Jangan hanya bantuan rumah masyarakat yang selalu jadi keributan. Sedangkan, infrastruktur umum yang butuh dibangun kembali sangat banyak. Ini tentunya menjadi keterlaluan jadinya," ujar Masrizal pada Singgalang, Jumat kemarin di Pariaman.
    Dia minta kepada Pemkab, dalam hal ini BPBD agar mendistribusikan bantuan rusak ringan itu tidak terlalu lama. Dan tidak lagi mempersulit proseduralnya. Agaknya, dalam soal penanganan bencana, Padang Pariaman masih jauh tertinggalnya bila dibandingkan dengan daerah lainnya, yang pernah mengalamai musibah besar di nusantara ini. Hal ini harus dijadikan pelajaran yang sangat berharga, dalam penanganan bencana selanjutnya. "Memang, kita tidak ingin lagi daerah ini dilanda bencana," sebutnya. (525)

Memajukan Kampung Terisolir
Hari Ini Pencanangan BBKT Sumatra Barat di Parit Malintang

Pariaman--Untuk pemantapan kesiapan pencanangan Bulan Bakti Karang Taruna (BBKT), Dinas Sosial Provinsi Sumatra Barat mengundang pengurus Karang Karuna (KT), panitia pelaksana dan pihak terkait mengadiri rapat teknis di aula dinas itu, Kamis (4/10). Rapat yang dipimpin Kepala Bidang Kelembagaan Dinsos, Darma Kesuma dan penanggungjawab BBKT, P. Silaban, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Padang Pariaman, Yujasril Raza dan Ketua KT Sumbar Daralwi.
    Pencanangan BBKT direncanakan, Sabtu (6/10) ini berlokasi di Korong Padang Toboh, Kenagarian Parit Malintang, Padang Pariaman. Kegiatan yang bakal berlangsung selama satu bulan itu bakal dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Padang Pariaman, H. Damsuar Datuak Bandaro Putiah. Pada kesempatan itu, Kabid Kelembagaan, Darma Surya mengungkapkan, untuk kegiatan tersebut Pemprov melalui Dinsos Sumbar memberikan bantuan dana stimulan Rp30 juta untuk bedah rumah, pembukaan jalan baru dan penanaman pohon. "Iven BBKT bisa besar atau kecil tergantung KT itu sendiri," kata dia.
    Ia juga menyampaikan pesan Kadinsos, H. Abdul Gaffar agar semua SKPD Pemprov yang memiliki kegiatan relevan pada Oktober ini diharapkan bisa menempatkan kegiatannya di Parit Malintang. "Kita berharap BBKT ini sukses, terutama membuka wilayah perkampungan dari keterisoliran dan membebaskan masyarakat setempat dari jerat kemiskinan," ungkapnya.
    Kepala Dinsosnaker Padang Pariaman, Yujasril Raza mengemukakan, untuk mendukung kegiatan BBKT, Pemkab Padang Pariaman mengalokasikan anggaran pada Perubahan APBD 2012 ini sebesar Rp72 juta. Disamping itu, ia meminta pengurus KT Padang Pariaman untuk merevisi peruntukan dana hibah 2012 untuk pelaksanaan BBKT. "Hal ini kita lakukan mengingat penetapan BBKT baru dilakukan pertengahan tahun 2012. Karenanya tentu saja tidak masuk dalam pos anggaran tahun ini," katanya.
    Meski dihadang berbagai kendala, pihak Dinsos Sumbar dan Pemkab Padang Pariaman bertekad untuk menyukseskan iven tersebut dan meninggalkan manfaat kepada masyarakat. Bahkan, penanggungjawab kegiatan, P. Silaban yang sebenarnya sudah pensiun sebagai PNS Dinsos Sumbar terhitung 1 Oktober lalu menjelaskan upayanya menyukseskan BBKT. Antara lain dengan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta serta 158 Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).
    Walinagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, H. Syamsuar yang ikut hadir dalam rapat itu memaparkan kondisi lokasi dan kesiapan masyarakatnya menyukseskan acara tersebut. Titik lokasi di Korong Padang Toboh, berjarak sekitar enam kilometer dari kantor walinagari yang terletak di pinggir jalan raya Padang – Bukittinggi, kilometer 40. "Ada dua pilihan yang kami tawarkan, melakukan pencanangan BBKT di titik lokasi atau di aula gedung baru kantor bupati," katanya.
    Pimpinan dan peserta rapat menyepakati tawaran pertama. Untuk itu panitia pelaksana diminta menyiapkan tenda dan perlengkapannya serta mobil yang akan mengantar jemput tamu dan undangan dari pinggir jalan raya. Menurut Syamsuar, masyarakat Parit Malintang sudah mulai melakukan gotong royong, membenahi lokasi serta membentuk rencana badan jalan yang akan dibuka BBKT sepanjang 900 meter, untuk menghubungkan Padang Toboh dengan akses jalan menuju kantor walinagari. Sedangkan kaum ibu siap menyediakan konsumsi makan siang dengan membuka dapur umum.
    Pada bagian lain, Yujasril Raza mengingatkan panitia agar menyiapkan dan telah berada di lokasi sebelum jadwal pencanangan BBKT yang disepakati. Begitu juga kepada undangan seperti utusan KT 19 kabupaten/kota, TKSK dan masyarakat. "Ini perlu saya ingatkan karena Pak Wakil Bupati sangat disiplin," tegasnya. (525)