Anggota Dewan Belum Berpihak Pada Masyarakat

di Padang Pariaman
Anggota Dewan Belum Berpihak Pada Masyarakat

Pariaman--Kurangnya tingkat kehadiran tidak saja melanda anggota DPR RI, tetapi peristiwa demkikian juga merambah kalangan anggota DPRD Padang Pariaman. Banyak orang didaerah itu menilai, anggota dewan terhormat hasil Pileg tahun lalu, lebih banyak melakukan kunjungan kerja keluar daerah, ketimbang melakukan rapat-rapat yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat yang mereka wakili. Buktinya, ketika lembaga itu menggelar rapat paripurna, banyak dari anggota yang bolos dari ruang rapat tersebut.
    Yang lebih ganas itu, ada masyarakat yang menilai bahwa anggota dewan periode sekarang lebih banyak pamer mobil. Sebab, sebanyak 35 anggota dari berbagai partai politik yang menduduki DPRD Padang Pariaman memang punya kendaraan pribadi, yang terbilang wah, bila dibandingkan dengan anggota dewan sebelum ini. Tak heran, setiap kali momen penting di DPRD itu, hampir tidak ada lagi ruangan untuk parkir mobil anggota dewan terhormat dimaksud.
    Disamping itu, setiap kali rapat-rapat yang digelar selalu terjadi kemoloran. Tidak ada kedisiplinan waktu dan ketegasan dari lembaga yang mewakili masyarakat tersebut. Begitu juga kepentingan masyarakat, yang semestinya mereka perjuangan hingga kini belum dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat Padang Pariaman, terutama yang korban gempa terus menangis, merasa tidak adalagi tempat untuk menggantungkan harapannya untuk membangun rumahnya kembali yang telah hancur akibat gempa akhir September tahun lalu. Bantuan gempa yang terjadi 2007 lalu saja masih banyak yang berserak-serak, ditambah lagi bantuan gempa yang terjadi tahun lalu yang memang banyak belum sampai ditangan korban gempa itu.
    Adakah hal itu dibahas oleh anggota dewan terhormat ? Non sen. Menurut Taufik Tanjung, salah seorang pemuda di Lubuk Alung, tidak ada pemikiran dan solusi mengapa begitu lama bantuan gempa datangnya ketangan masyarakat korban. Anggota dewan, selaku wakil masyarakat hanyak banyak memikirkan tentang daerah mana di Indonesia ini yang belum mereka kunjungi.
    Taufik melihat, sudah saatnya gaji anggota dewan itu diukur dari sejauhmana kepentingan masyarakatnya yang dia perjuangan, dan seberapa persen tingkat kehadirannya ketika membahas persoalan daerah. "Seharusnya anggota dewan itu banyak melakukan reses kedaerah pemilihannya sendiri, melihat dan menjemput kepentingan-kepentingan masyarakat yang belum tersentuh oleh pemeritah itu sendiri," kata Taufik Rabu kemarin.
    "Melihat kondisi yang ada, anggota dewan cenderung hanya menerima aspirasi masyarakat yang langsung diantarkan masyarakat itu kekantornya. Itupun, banyak juga dari aspirasi tersebut yang tidak tersalurkan dengan baik dan benar. Buktinya, betapa masyarakat masih merasakan kepentingannya, baik tentang pendidikan, kesehatan mapun yang berhubungan dengan pemaksaan soal tanahnya di sebagian nagari buat kepentingan pemerintah," katanya.
    Anggota dewan, lanjutnya, hanya dekat dengan masyarakat ketika akan musim pemilu. Selesai pemilu jangan harap ada anggota dewan yang hadir, ketika masyarakat melakukan kegiatan. "Sebenarnya, mental anggota dewan seperti demikian sudah saatnya dirubah. Para pimpinan partai politik punya tanggungjawab moral terhadap kadernya yang lari dari tanggungjawab terhadap kinerjanya sebagai wakil masyarakat. Pimpinan partai politik harus memberikan tindakan tegas terhadap anggota dan kadernya yang tidak bekerja, sebagaimana mestinya," tegas Taufik. (dam)