Minggu, 02 Agustus 2020

Atasi Stunting dengan Serius, Padang Pariaman Siapkan Langkah Strategis

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi Kabupaten Padang Pariaman yang berkomitmen dalam aksi kesehatan masyarakat. Ini terlihat dari Puskesmas-Puskesmas di daerah ini aktif dalam melakukan sosialisasi maupun pembinaan kesehatan terhadap masyarakat, program Posyandu yang tetap jalan dan tingginya kepercayaan masyarakat untuk membawa balita mereka ke Posyandu.

Ungkapan ini disampaikan Mismaini Nur, Kasi KesMas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat saat menyajikan materi dalam rapat koordinasi dan sosialisasi aksi konvergensi stunting dalam upaya percepatan penurunan dan penanganan di Kabupaten Padang Pariaman, Kamis lalu. 

Lebih lanjut Mismaini Nur menyampaikan, stunting itu berawal dari seorang ibu hamil yang bermasalah sampai masa 1.000 hari pertama kehidupan. Makanya pencegahan stunting harus dimulai dari memperhatikan serta memenuhi gizi ibu yang sedang hamil dan menjaga keasehatan si bayi sampai dia berusia dua tahun atau 1.000 hari pertama kehidupan. 

Nurhayati Mila, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Padang Pariaman menyampaikan, kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi aksi konvergensi stunting ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti ditetapkannya Padang Pariaman sebagai kabupaten lokus stunting 2021, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang penetapan perluasan kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2021. 

Mila menambahkan, Dinas Kesehatan gerak cepat dengan lebih awal mengadakan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor terkait. "Kita juga mengundang ketua-ketua organisasi terkait, camat lokus stunting, agar kita bisa menyamakan persepsi dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Padang Pariaman serta menyusun upaya strategis lainnya," ungkapnya. 

Senada dengan itu, Yutiardy Rivai, Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman mengungkapkan, tidak ingin keteteran dan terdesak oleh waktu saat menjalankan program ini. "Padang Pariaman ditetapkan sebagai kabupaten lokus stunting memang untuk tahun 2021, namun kita sudah star mulai dari sekarang dan kita sudah siapkan data-data yang lengkap. Karena data sudah ada, daerah lokus stunting juga sudah kita petakan, maka mulai Januari 2021 kita langsung aksi," ungkapnya.

Yutiardy berharap, permasalahan stunting ini bisa diselesaikan bersama-sama dengan istilah keroyok bersama. Upaya akselerasi pencapaian MDGs tidak mungkin hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja, akan tetapi harus bermitra dengan stakehorders yang terkait yang memiliki peran dan tanggungjawab yang sama besar dan pentingnya. Bahkan dukungan penganggaran/pembiayaan dan regulasi dari legislatif pusat dan daerah, konsistensi implementasi di tingkat lokal sangat penting, bahkan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan. Mari berdayakan rumah desa sehat sebagai sekretariat bersama dalam konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa atau nagari.

Rapat Koordinasi dibuka oleh Kepala Bapelitbangda, Ali Amran mewakili Bupati Padang Pariaman. Ia menyampaikan, persoalan stunting ini memang sudah lama dan harus menjadi perhatian serius. 

"Kita harus punya langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Karena dampak dari Stunting ini bukan hanya kesehatan saja, pertumbuhan generasi yang mudah terkena penyakit. Tapi juga berdampak pada tingkat pertumbuhan penduduk yang implikasi kepada kualitas generasi penerus, tidak terbayangkan bagaimana sepuluh tahun yang akan datang, siapa yang akan mengelola bangsa ini jika tidak diatasi dari sekarang," ujar Ali Amran. 

Lalu, katanya lagi, dampak ekonominya negara bisa dirugikan sampai triliunan rupiah pertahunnya. "Makanya kita perlu upaya serius dalam kasus Stunting ini. Di harapkan dalam rapat koordinasi ini akan lahir komitmen yang akan menjadi rekomentasi dalam upaya pencegahan stunting ini kususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Pemkab sangat serius, dan kita akan koordinasikan lebih lanjut dengan bupati terkait penganggaran dan pembiayaan untuk upaya pencegahan dan penanganan stunting ini," tegasnya. (501)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar