Target 100-0-100 P2KP Kota di Lubuk Alung Butuh Komitmen Bersama

Target 100-0-100 P2KP Kota di Lubuk Alung Butuh Komitmen Bersama

Lubuk Alung - Perhatian dan peran Pemkab Padang Pariaman dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) sejak perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasinya, baik dalam hal pendanaan maupun monitoring dan evaluasi di lapangan sangat diperlukan.
    Asisten Koordinator Kota (Askorkot) P2KP Padang Pariaman, Maryati menilai perlunya sosialisasi program P2KP yang lebih intens dan menjangkau masyarakat lebih luas, agar masyarakat memahami tujuan dan out put dari program, serta mau berperan aktif dalam pelaksanaannya.
    Mendorong BKM/LKM agar lebih mandiri, dapat menggali sumber potensi pendanaan pihak lain, dan tidak tergantung dengan BLM (APBN dan APBD). "Adanya support pendanaan berupa Biaya Operasional (BOP) dari Pemkab Padang Pariaman untuk mendorong LKM lebih aktif dan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan pencapaian 100-0-100," katanya.
    Melalui P2KP, Maryati ingin mendorong BKM/LKM bekerjasama dengan dinas teknis dalam menyusun perencanaan, sehingga lebih menghasilkan yang lebih teknis dan terukur. Kemudian, mengembalikan peran dan fungsi BKM/LKM sebagai lembaga yang mengeksekusi keputusan dalam kegiatan dana bergulir, Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai manager yang wajib memberikan laporan kepada BKM secara berkala.
    Katanya lagi, agar paran pelaku P2KP dilibatkan dalam rapat-rapat TKPKD, atau rapat pembahasan program yang terkait dengan penanganan kawasan kumuh, maupun sanitasi di tingkat kabupaten, perlu dilakukan pemberian pemahaman secara berkelanjutan melalui proses pemberdayaan, sehingga semua elemen (walinagari, camat, SKPD) punya pemahaman yang sama terhadap mekanisme program.
    "Sebaiknya PJOK, PPK, Satker, Bappeda yang mengelola dan mengkoordinasikan program pemberdayaan termasuk P2KP, tidak sering mengalami mutasi minimal tiga tahun. Sebab, jika sering mutasi akan sangat sulit memberikan pemahaman akan program yang dilaksanakan, baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat Pemkab itu sendiri kepada pejabat yang baru tersebut," ungkapnya.
    Komitment Bupati Padang Pariaman, kata Maryati, untuk merekomendasi usulan kegiatan dari masyarakat yang akan dimitrakan, dengan CSR yang ada di Lubuk Alung, contohnya PLN, Bank Nagari, BRI, BSM, dan PT Sang Hyang Sri, sangat diperlukan. Materi pengembangan kapasitas masyarakat, seharusnya dapat disesuaikan dengan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat, dan hasilnya nanti dapat langsung diterapkan sesuai potensi yang ada. (501)