Baharuddin selaku Ketua panitia Pilwana yang ditetapkan Bamus menemui jalan buntu, dalam memutuskan keikutsertaan Balon Walinagari Syofyan menjadi calon. Sebab, tiga dari lima orang panitia menginginkan Syofyan tak bisa ikut, lantaran ada kesalahan fatal dalam ijazah yang bersangkutan.
Namun, dua panitia lainnya sangat tidak setuju kalau incumbent tersebut digagalkan dalam Pilwana kali ini. "Mundur langkah terbaik, agar komplik berkepanjang ini tak berlanjut. Kita ingin membuat yang baik lewat Pilwana ini, tetapi yang terjadi malah pertikaian," ungkap Baharuddin.
Setelah surat mundur tertanggal 4 Maret diberikan Baharuddin ke Bamus, Senin malamnya Baharuddin menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, lantaran tak bisa melanjutkan amanah yang diberikan.
"Saya diminta masyarakat menjadi panitia. Sekarang, kerja itu hanya setengah jalan saya lakukan. Lantaran mengandung unsur kegaduhan dan polemik, saya mundur. Semoga Pilwana Lurah Ampalu bisa terlaksana sepeninggal saya mundur ini," katanya.
Ketua Bamus Nagari Lurah Ampalu, Akhiardi enggan memberikan komentar, dan tak ingin berpolemik banyak. Tetapi, dia mengaku telah menerima surat mundur Baharuddin, dan dua panitia lainnya; Ali Basir dan Saiful Anwar.
"Ya, mana lantai yang lapuk, itu pula yang kita ganti. Artinya, siapa panitianya yang mundur, itu pula yang kita ganti. Tetapi kita koordinasi dulu dengan pihak terkait," ungkapnya.
Wakil Ketua Bamus, Suryadi menambahkan, pasca mundurnya Ketua panitia, pihaknya telah melakukan rapat bersama seluruh Bamus. "Biasalah. Yang namanya rapat, tentu berbagai masukan berkembang di dalamnya," kata dia, Selasa kemarin.
"Ada yang menginginkan diganti pantia yang mundur, dan ada pula suara yang menginginkan ditundanya Pilwana. Yang jelas, kesimpulannya, Selasa ini kami dari Bamus rapat dengan Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Padang Pariaman," ungkapnya.
Nasruddin Subri, salah seorang tokoh masyarakat Lurah Ampalu minta Pemkab Padang Pariaman mengambil tindakan tegas dengan menunda pelaksanaan Pilwana di nagari ini. "Kondisinya sudah tidak sehat lagi untuk dilanjutkan," kata Apuak, sapaan akrab Nasruddin Subri.
Apa yang disampaikan Apuak sama halnya dengan yang dinginkan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lurah Ampalu, Hasan Basri yang minta Pilwana diundur, masa jabatan Pejabat Walinagari Kasril diperpanjang.
Bagi Apuak, proses Pilwana kali ini memang agak melelahkan. Padahal, Balon yang maju tak sebanyak di nagari lain yang sampai sembilan orang. "Lurah Ampalu hanya tiga orang. Tetapi konfliknya lumayan hebat. Jadi, alangkah baiknya hajatan ini ditunda pada musim Pilwana tahun depan atau kapan lagi diadakan Pemkab Padang Pariaman," ujar dia.
Dia melihat, seharusnya Pilwana adalah ajang mencari tokoh yang mampu, teruji kompetensinya melalui lembaga pendidikan yang dilakukan oleh Balon tersebut, dan mau pula menjadi yang ditinggikan seranting, di dahulukan selangkah di tengah masyarakat nagari.
"Dalam masa penundaan itu, sepertinya Lurah Ampalu harus dipecah dua, supaya bisa masing-masing tokoh yang bersitegang saat ini mengambil sikap yang jelas dan tegas. Masyarakat pun tidak jadi korban," tegasnya.
Pejabat Walinagari Lurah Ampalu, Kasril tak bisa berbuat banyak. "Panitia dan Pejabat Walinagari hanya sifatnya koordinasi. Ya, kalau mundur itu tak bisa pula menjadi tanggungan kita di pemerintahan nagari," kata dia.
Yang jelas, Kasril melihat ini antara Bamus dan panitia Pilwana belum melepaskan kepentingan pribadinya masing-masing. "Bagi Pejabat Walinagari, kalau anggaran Pilwana kurang baru ada jalannya. Tetapi, kalau panitia mundur, itu domainnya Bamus lagi. Sebab, Bamus yang memberikan wewenang penuh kepada panitia," ujar Kasril. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar