Kapolsek Lubuk Alung Perlu Dibuatkan Rumah Dinas
Padang Pariaman--Kapolres Padang Pariaman AKBP Roedy Yoelianto mengatakan, pertemuan dengan masyarakat soal tambang galian C, merupakan tindak-lanjut dari demonstrasi masyarakat untuk menghentikan. Penindakan terhadap penambang ilegal harus memiliki data yang lengkap dalam pemberkasan untuk diajuakn ke pengadilan.
"Dulu sudah kita pasang plang tidak boleh menambang. Tetapi sekarang plangnya sudah hilang. Ke depan, kita berencana membuat rumah dinas Kapolsek di dekat aliran sungai, agar bisa memantau aktifitas penambang 24 jam," kata Kapolres Roedy Yoelianto.
Sementara, Dandim 0308 Pariaman Letkol Inf Persada Alam mengaku telah menugaskan anggotanya, untuk mendata mana izin tambang yang legal, dan mana pula yang ilegal. Ia juga minta masyarakat untuk melaporkan, kalau ada oknumnya yang berbuat, membekingi usaha galian C ilegal, dan segera ditindak-lanjuti.
Walinagari Lubuk Alung Harry Subrata mengatakan, aktifitas tambang ilegas galian C sudah acap kali dilaporkan kepada Camat untuk segera dilakukan penertiban. Hal itu dilakukannya untuk menepis isu negatif, yang dialamatkan kepadanya atau kepada Ketua KAN Lubuk Alung.
"Tambang galian C sudah merusak, bahkan sudah menggunakan alat berat eskavator. Kita sudah laporakan kepada Camat untuk ditindaklanjuti kepada bupati," kata Harry Subrata.
Ketua KAN Lubuk Alung Suharman Datuak Pado Basa berharap, izin tambang yang sudah habis masa berlakunya agar tidak diperpanjang lagi, karena sudah meresahkan. Sedangkan ijin yang masih berlaku, agar dicek di lapangan titik koordinat lokasi yang di izinkan. Pengawasan dari Tim SK4 harus dioptimalkan untuk keamanan dan menjaga kelestarian lingkungan.
"Untuk usul Pak Kapolres tadi, Insya Allah, kami siapkan tanah untuk pembangunan rumah dinas Kapolsek di Bukik Lubuk Alung, dekat Kantor Walinagari," kata Datuak Pado Basa.
Di akhir pertemuan, Pejabat Bupati Rosnini Savitri meminta jajarannya untuk menindaklanjuti sepuluh kesepatan yang telah dilahirkan pada pertemuan dengan seluruh stakeholders, terkait penertiban aktifitas tambang galian C. Tim SK4 yang dibentuk difasilitasi dengan biaya operasional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
"Malu juga saya mendengar alasan, bahwa tidak ada dana untuk melakukan pengawasan tambang galian C. Mohon dimasukkan biaya operasional SK4 pada perubahan anggaran 2016 nanti," kata Rosnini yang juga menantu urang Piaman itu. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar