Kedepan Tidak Ada Lagi Masyarakat Merasa Terpinggirkan

Yobana-Ril, Terbukti Lebih Peduli
Kedepan Tidak Ada Lagi Masyarakat Merasa Terpinggirkan

Padang Pariaman---Calon Bupati Padang Pariaman periode lima tahun mendatang, H. Yobana Samial, S.H sungguh merasa terenyuh melihat kondisi masyarakat Alahan Bakali, Korong Padang Lariang, Kenagarian III Koto Aur Malintang, yang hingga kini belum bisa menikmati aliran listrik. Dalam kunjungannya kekampung itu Rabu, (23/5) lalu, calon bupati yang berpasangan dengan Dasril, S. Pd, M.M itu ingin secepatnya listrik bisa masuk kesana. Sebab, kebutuhan listrik bagi masyarakat sangat penting ketimbang kebutuhan lainnya, seperti air bersih misalnya.
    Menurut Ajo Siri, salah seorang orang tuo dikampung itu, sebanyak 200 kepala keluarga yang ada di Alahan Bakali itu, malam hari terpaksa pakai lampu togok. "Keinginan masyarakat untuk bisa mendapatkan listrik sudah sangat lama. Namun, keinginan demikian hingga kini belum bisa terkabul dengan baik. Disamping itu upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan hal itu belum kelihatan sama sekali," katanya.
    Sebagai masyarakat yang tinggal diperbatasan, kata Ajo Siri, masyarakat pun merasakan betapa minimnya perhatian dari Pemkab Padang Pariaman itu sendiri. "Yang lebih menyusahkan itu adalah persoalan mengurus KTP yang saat ini sangat menyusahkan. Kita ingin persoalan demikian kembali diurus ditingkat bawah, sehingga masyarakat tidak susah," ujar Ajo Siri yang didampingi puluhan warga lainnya.
    Ajo Siri melihat, cukup banyak persoalan krusial yang perlu dituntaskan oleh Bupati Padang Pariaman mendatang. Persoalan tapal batas, yang bagi kebanyakan perkampungan berbatasan langsung dengan Kabupaten Agam ini banyak yang tumpah tindih, seperti persoalan pengurusan administrasi berbagai hal, masyarakat banyak berurusan dengan Agam. Begitu juga aset pariwisata yang belum sepenuhnya dilihat dan dilirik Pemkab Padang Pariaman, yang selanjutnya dikembangkan dengan yang jauh lebih baik lagi.
    Untuk itulah, lanjut Ajo Siri, masyarakat berharap banyak pada pasangan Yobana-Ril, untuk bisa membenahi semua itu. "Berbagai persoalan di IV Koto Aur Malintang, khusus di penghujungnya, Padang Lariang ini harus segera dituntaskan. Masyarakat harus merasakan bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat Padang Pariaman. Kita yakin, tuntasnya persoalan tersebut hanya dari pemimpin yang telah teruji dan punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap sosial kemasyarakatan," kata Ajo Siri lagi.
    "Untuk menentukan batas-batas wilayah itu, masyarakat yang tergabung dengan Padang Pariaman, kita tahu ketika  melihat suku yang mereka pakai, yakni Chaniago Datuak Basa. Itupun yang tahu hanya masyarakat yang telah lama hidup dan tahu banyak tentang pertalian suku yang dia sandang selama ini. Seperti itulah kondisi yang dialami masyarakat Simpang Bawah, Padang Lariang ini. Kedepan, apalagi dengan persoalan kembali ke nagari yang perlu ditata dengan baik, sehingga masyarakat tahu persis sasok jeraminya," kata Ajo Siri.
    Sementara Yobana Samial mencoba melihat langsung persoalan tersebut. "Kita tahu, bahwa kebutuhan terhadap listrik merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Saya ingin gabak jadi hujan, bukan putiak jadi buah. Artinya, ketika kepemimpinan ini berhasil dicapai pada 30 Juni, yang menikmati hasilnya adalah seluruh masyarakat Padang Pariaman, mulai dari Batang Gasan hingga Batang Anai," kata Yobana Samial bersama tim dan pimpinan partai politik pengusung yang ikut saat itu.
    "Kalau hanya 10 tiang untuk bisa listrik menyala di Alahan Bakali tersebut, saya rasa tidak usah kita mengandalkan dana APBD. Insya Allah, setelah melihat langsung bersama petugas dari PLN, kita segera tuntaskan masalah demikian. Kemudian masalah pariwisata yang cukup menjanjikan, juga kita inventarisir yang selanjutnya dikembangkan dengan baik, sehingga mampu mendatangkan banyak orang kekampung ini," katanya.
    Menurut Yobana Samial, persoalan tapal batas adalah persoalan harga diri daerah. Untuk itu, masalah ini harus diperjelas. Baik lokasi maupun hal yang berkaitan dengan administrasi dari berbagai hal. Persoalan izin yang lokasinya masuk Padang Pariaman tidak boleh diurus didaerah lainnya. Persoalan ini harus tuntas setuntas-tuntasnya, sehingga tidak lagi tumpang tindih. Begitu juga, persoalan KTP yang tidak berhubungan dengan daerah tempat tinggalnya, perlu ditata dengan rapi. Harus ada ketegasan dalam masalah ini dari semua pihak terkait, mulai dari pemerintahan nagari hingga Pemkab Padang Pariaman itu sendiri, serta anggota dewan sebagai wakil masyarakat," ujar Yobana Samial yang juga Ketua DPC PPP Padang Pariaman ini.