Banyak Bantuan Dana yang Direkayasa

Lemkari Padang Pariaman Kurang Diperhatikan
Banyak Bantuan Dana yang Direkayasa

Pariaman--Jelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Kabupaten Agam, agaknya sedikit menimbulkan gejolak internal dikalangan pengurus organisasi yang mengurusi olahraga dimaksud. Seperti dijajaran Lemkari Padang Pariaman, sebagian pengurus dan pelatih merasa kurang diperhatikan oleh Pemkab setempat. Banyak dana yang mengalir ke dalam organisasi tersebut yang tidak tepat pada sasarannya. Akibatnya, mereka yang telah bersusah payah mengurusi para atlit merasa terabaikan.
    Adalah Firman Tanjung, Ketua majelis Sabuk Hitam Lemkari Padang Pariaman, sekaligus pemegang karateka DAN IV, serta satu-satunya wasit nasional asal Padang Pariaman, yang merasakan bantuan yang diberikan Pemkab banyak yang direkayasa oleh pihak-pihak tertentu, sehingga pembinaan atlit tidak berjalan secara maksimal.
    Kepada Singgalang, Minggu (11/4) malam di Lubuk Alung, Firman Tanjung melihat sudah saatnya kepengurusan Lemkari tersebut diperbaharui, agar bibit atlit yang selama ini dibina, bisa dimanfaatkan kembali. "Kita tidak ingin masalah prestasi olahraga ini dicampuri dengan urusan politik, yang pada akhirnya menyebabkan teraniayanya para bibit yang masih haus binaan dari seniornya ini," katanya.
    "Inilah persoalan yang tengah melilit dunia olahraga kita. Jangan heran nantinya, apabila atlit kita yang punya prestasi gemilang akan diambil banyak daerah lainnya. Sebab, mereka merasa tidak terayomi dikampungnya sendiri Padang Pariaman. Agaknya persoalan demikian menjadi bahan pertimbangan oleh Pemkab, dalam melihat arti penting pengembangan potensi olahraga, demi masa depan daerah itu sendiri," harapnya.
    Sementara Sekretaris Umum Lemkari Padang Pariaman, Drs. Ruswan Tanjung yang juga tenaga fungsional UPTD BPKB Sumbar di Pariaman minta kepada Pemkab Padang Pariaman, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga, agar selektif dalam mengeluarkan dana untuk pembinaan olahraga dimaksud. "Kita tidak ingin minyak habis, sambal tak enak. Artinya, biaya untuk pembinaan olahraga cukup besar kita keluarkan, tapi hasilnya nol sama sekali. Ini tidak boleh terjadi. Seharusnya, dana yang dikeluarkan untuk pembinaan dimaksus, harus disesuaikan dengan atlit yang dibina, tepat sasaran, sehingga baik atlit maupun Pemkab itu sendiri merasa nyaman," katanya.
    "Memang kalau persoalan telah menyangkut masalah uang, banyak orang yang merasa memiliki. Namun dibalik itu, kontribusi apa yang telah mereka lakukan terhadap pembinaan atlit semacam di Lemkari, belum kelihatan sama sekali. Ini kan aneh bin ajaib. Ketiak ada bantuan, mereka berebut, merasa punya tanggungjawab untuk menuntaskan masalah tersebut," ujar Ruswan Tanjung lagi. (dam)