28,8 Persen Penduduk Padang Pariaman Belum Memiliki Akses Jamban

28,8 Persen Penduduk Padang Pariaman Belum Memiliki Akses Jamban

Parit Malintang--100 persen air minum yang aman, 0 persen daerah kawasan kumuh dan 100 persen akses sanitasi. Itulah yang dikatakan Sekretaris Daerah Padang Pariaman yang juga Ketua Pokja Sanitasi setempat Jonpriadi, di ruang kerjanya saat memimpin rapat evaluasi monev bulanan periode Mei, Selasa (31/5).
    Katanya dia, Pokja Sanitasi Padang Pariaman serius membangun sektor sanitasi lima tahun ke depan. Ini dibuktikan dengan dimulainya rapat monev bulanan. Dihadiri Ketua Bidang dan Koordinator Sekretariat Pokja Sanitasi Kabag Ekbang Setdakab, Teguh Widodo, beserta tim dari Ekbang, Indra Gandhi, dan Oriza Santiva.
    Kemudian SKPD terkait, antara lain Kepala Kantor Lingkungan Hidup; Buyung Oktorizal selaku Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi, Bappeda untuk Perencanaan yang dihadiri;  Jausman, Nofriyanti, Benny Amadin, Ivo S. Susanto, Ridwan Kurnia. Dari Dinas Kesehatan; dr. Jasneli, dan M. Ikhwan selaku Bidang Penyehatan Komunikasi dan Pemberdayaan dan DPPKA sebagai Bidang Pendanaan dihadiri Ali Mustofa, tenaga ahli city fasilitator PPSP, Teddy Yantaria Riza.
    Keputusan rapat tersebut menyepakati, dilakukan percepatan pemutakhiran buku putih sanitasi Padang Pariaman yang telah disusun pada 2012 yang lalu ke dalam bentuk BAB 2. Pemutakhiran dokumen renstra strategi sanitasikKabupaten (SSK) Padang Pariaman periode 2017-2021. Pada rapat bulanan periode Juni yang diagendakan 15 Juni nanti.
    Data sementara, berdasarkan studi EHRA yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan menyebutkan, masih sekitar 28,8 persen penduduk Padang Pariaman belum memiliki akses jamban atau setara dengan kurang lebih 28.800 KK. 91,5 persen sampah yang belum dikelola atau setara dengan 366.200 orang belum melakukan pengolahan sampah
    Jika volume timbunan sampah per orang 1 liter/hari, maka potensi timbunan sampah yang mesti dikelola pemerintah Padang Pariaman dalam lima tahun kedepan adalah 366.200 liter/hari atau setara dengan 366 m3/hari.
    Dengan permasalahan di atas, dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah daerah untuk mencarikan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Khususnya bagi Pokja Sanitasi Padang Pariaman. Meskipun demikian, Pokja Sanitasi ini sangat membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah. (501)