Janji Jadi Pegawai Belum Terlaksana, Sekolah Terancam Ditutup
Lubuk Alung--Guna menindak lanjuti berbagai informasi yang berkembang ditengah masyarakat, terkait dengan penerimaan siswa baru di sejumlah sekolah yang ada di Kecamatan Lubuk Alung, Batang Anai dan Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Padang Pariaman empat anggota DPRD dari berbagai fraksi asal daerah tersebut, Jalius Budhi, S.E, M.M, Reflites, A. Md, Drs. Rosman dan Dirri Uzhzhulam, S. Pd sengaja melakukan reses Kamis (8/7) lalu kesejumlah SMP, SMA dan SMK yang ada di tiga kecamatan dimaksud.
SMA Lubuk Alung, sebagai sekolah rintisan bertaraf internasional akhir-akhir ini mulai menjadi sorotan banyak orang. Mulai dari bergalaunya informasi pembayaran uang pembangunan yang dilakukan sekolah tersebut, hingga tetek bengeknya, maka kunjungan pertama anggota dewan terhormat itu langsung ke sekolah tersebut. Sangat disayangkan kehadiran anggota dewan hanya diterima dua wakil Kepala sekolah, yakni Heldawati, S. Pd dan Zaedawati, S. Pd. Akibatnya, tentu berbagai permasalahan yang dibicarakan, banyak yang tidak terjawab dengan tuntas.
Namun, kata Heldawati dan Zaedawati siswa yang tamat kemarin cukup banyak yang diterima disejumlah perguruan tinggi kenamaan, lewat jalur PMDK, seperti UGM Yogyakarta, Unand, UNP dan sejumlah perguruan tinggi lainnya di nusantara ini. Disamping menghimpun sejumlah masukan dan klarifikasi dengan SMA N I Lubuk Alung, di sekolah itu juga dilakukan pertemuan dengan Kepala SMA N II Lubuk Alung, yang hingga kini sekolahnya belum ada, bahkan legalitasnya pun belum ada, tetapi telah memasuki tahun kedua keberadaannya.
Drs. Nurseman, sang Kepala SMA II Lubuk Alung menyebutkan, bahwa status sekolah yang dipimpinnya itu baru numpang di SMA N I ini. "Pertama kali didirikan, kita numpang di komplek SMP I Lubuk Alung. Untuk mewujudkan legalitas dimaksud, saya telah berkali-kali melayangkan surat permohonan ke Dinas Pendidikan Padang Pariaman dan Sumbar, namun hingga kini persoalan itu belum ada kejelasannya dari pihak terkait dimaksud," katanya.
DPRD minta pada pihak SMA II tersebut untuk bisa melakukan hearing bersama anggota dewan dan Dinas Pendidikan, terkait persoalan yang sangat luar biasa itu. "Walau bagaimanapun yang namanya legalitas sebuah lembaga dari pihak terkait sangat dipelukan, agar siswa tidak bimbang. Apalagi kini ada indikasinya pemindahan siswa SMA YPP Lubuk Alung ke SMA II tersebut, dengan adanya manajemen sekolah itu yang ditangani oleh SMA YPP," kata anggota dewan Rosman yang juga Ketua DPD Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Padang Pariaman ini.
Sementara, pada reses yang dilakukan ke SMP 5 Lubuk Alung pada hari yang sama, lebih berat lagi tantangan yang dihadapi Bhukari, S. Pd sang Kepala sekolah dalam pengembangan sekolah yang terletak di Korong Aie Tajun tersebut. Sekolah yang baru pertama tahun ini menamatkan siswanya itu, selalu dapat ancaman dari yang punya tanah, akibat tidak atau belum terlaksananya janji pemerintah untuk mengangkat yang punya tanah sebagai pegawai PTT. Padahal perjanjian yang ditandatangani bersama, bahwa yang punya tanah akan dijadikan pegawai itu dilakukan saat sekolah akan dibangun diatas tanah yang cukup luas.
Menurut Bhukari, hampir seluruh peralatan sekolah, seperti bangku banyak yang dirusak. Begitu pula gembok-gembok yang mengunci pintu banyak juga yang ditanggalkan. Namun, peralatan tak satupun yang hilang. jadi, indikasinya, ya hanya sekedar merusak. "Belum lama ini ada jatah untuk penambahan lokal, yang telah dilakukan surveinya dan siap untuk dikerjakan, eh tahunnya yang akan bekerja itu tidak bisa bekerja, lantaran dapat kecaman dari yang punya tanah," kata Bhukari.
Memang, saat reses tersebut ada kesan sekolah itu bagaikan sekolah yang sudah lama ditinggalkan. Halamannya yang luas telah mulai ada kubangan kerbau. Rumputnya mulai panjang-panjang. Padahal, siswa baru saja libur, aktivitas sekolah tetap jalan, lantaran adanya penerimaan siswa baru, tapi sekolah bagai sebuah bangunan mati. Begitu juga gerbang masuk ke sekolah sengaja dilubangi jalannya, sehingga tak satupun mobil yang bisa masuk kedalam areal sekolah. Saat belajarpun, kata Bhukari, anak-anak tidak merasa nyaman. Makanya, semua siswa belajar pagi.
Lain persoalan di SMP 5 Lubuk Alung, lain pula dilema yang dihadapi oleh SMP 2 Batang Anai. "Prestasi yang dihasilkan siswa SMP ini cukup membanggakan. baru-baru ini dapat juara III Sumbar untuk bola kaki. Sedemikian besar prestasi yang diterima, tak ada niat oleh Pemkab Padang Pariaman untuk memberikan penghargaan. Padahal, disamping membawa sekolah, anak-anak itu mengharumkan nama daerah, Padang Pariaman yang sangat dia cintai," kata Kepala sekolahnya, B. Rozaldy, S. Pd memaparkan problemnya memimpin sekolah yang terletak di Ketaping itu kepada anggota dewan terhormat.
"Kita senang dan bangga adanya kunjungan langsung yang dilakukan anggota dewan, selaku wakil masyarakat. Sebab, kalau hanya sekedar menerima informasi dari masyarakat, maka yang akan timbul hanya saling kecurigaan diantara kita. Kini, dengan kehadiran langsung serta mendengarkan apa yang mejadi keluhan sekolah selama ini, maka persoalan yang berat bisa jadi ringan," ujarnya.
Kepada anggota dewan asal Dapil IV Padang Pariaman itu, Rozaldy mempertanyakan keberadaan Dewan Pendidikan yang ada di kabupaten, yang hingga kini belum dirasakan manfaatnya dan kontribusinya terhadap dunia pendidikan. "Apa untungnya Dewan Pendidikan. Lembaga itu setiap tahun dianggarkan, tetapi tidak punya kerja yang jelas dan terukur. Malah lembaga itu setiap tahun pergi raun-raun keluar negeri. Sementara, kita di sekolah, yang biaya pendidikan telah dibebaskan, tetapi tidak ada subsidi dari APBD untuk menanggulangi apa yang menjadi keluhan sekolah," kata Rozaldy. (dam)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar