RSU Parit Malintang
Masih Butuh Pengembangan dan Sejumlah Alat Kesehatan
Padang Pariaman--Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni membuat proposal untuk pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan tahun 2017 kepada Pemerintah Pusat yang ditembuskan ke DPR RI. Proposal yang bernilai Rp100 miliar itu merupakan kebutuhan daerah dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal.
Proposal tersebut, ujarnya, dibuat atas saran dari anggota DPR RI John Kenedy Azis untuk pembangunan sarana fisik bidang kesehatan antara lain pengembangan Rumah Sakit Umum Parit Malintang (RSU) dan pengadaan alat kesehatan.
"Semoga terealisasi pada tahun depan untuk pelayanan kepada masyarakat," kata Bupati Ali Mukhni didampingi Kabag Humas Hendra Aswara di lokasi pembangunan jembatan Campago, Kampung Dalam, Selasa (11/10).
Dikatakannya, bahwa pengembangan RSU Parit Malintang sudah sangat mendesak untuk pembangunan fasilitas rawat inap, ruang operasi dan bangsal serta ditunjang alat kesehatan sebagai sarana dokter spesialis.
"Rumah sakit ini sudah dikunjungi Menteri Kesehatan RI dan beliau menyarankan RSU Parit Malintang sebagai RS Traumatik karena berada di jalan lintas Sumatera," ujar dia.
Orang nomor satu di Padang Pariaman itu juga mengatakan bahwa tahun ini daerahnya juga mendapatkan DAK sebesar Rp61 miliar dari Pemerintah Pusat dengan rincian Rp46 miliar untuk infrastruktur jalan dan Rp15 miliar untuk alat kesehatan. "Saat ini sedang proses tender. Insya Allah, jalan di Padang Pariaman akan semakin mulus," kata peraih Satya Lencana Pembangunan itu.
Selanjutnya, ia memohon dukungan seluruh pihak ranah dan rantau untuk kesejahteraan masyarakat dengan menggaet dana pusat, seperti yang telah dilakukan sebelumnya, yakni pembangunan mega proyek skala nasional BP2IP di Tiram, Man Cendikia di Sintuak Toboh Gadang, asram haji di Batang Anai dan pembangunan lainnya.
Anggota DPRD Padang Pariaman, Kamarsam apresiasi kerja keras Bupati Ali Mukhni untuk menggaet dana pusat guna ditransfer ke daerah ini buat percepatan pembangunan dan pelayanan publik. "Kita tahu, APBD kita sangat terbatas untuk mendanai pembangunan daerah," katanya. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar