Pemkab Padang Pariaman Pastikan 43 Pejabat Walinagari Pemekaran Dilantik
Padang Pariaman--Penantian panjang untuk diakuinya 43 nagari pemekaran di Kabupaten Padang Pariaman oleh Kementerian Dalam Negeri RI terjawab sudah.
Tiga tahun, sejak 28 Februari 2013 Perda Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan 43 Pemerintahan Nagari disahkan, pihak Kementerian Dalam Negeri RI telah memberikan keputusan terang kepada Pemkab Padang Pariaman.
Keputusan tersebut tertuang dalam berita acara rapat koordinasi klarifikasi dan verifikasi terhadap pengusulan kode 43 nagari di Kabupaten Padang Pariaman, yang ditandatangani oleh Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 26 September 2016 lalu.
Sekdakab Padang Pariaman, Jonpriadi didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Nagari, Wirson, menjelaskan bahwa dia bersama Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Padang Pariaman menemui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI pada 26 September 2016, guna mendapatkan kepastian pemberian nomor kode wilayah administrasi pemerintahan nagari.
Pihak Kemendagri menyambut baik kedatangannya dengan langsung menggelar rapat koordinasi yang dipimpin langsung Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa, Nata Irawan, dihadiri Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Aferi Syamsidar serta Kasubdit di lingkungan Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa.
Hasil kesepakatan yang disimpulkan dalam rapat koordinasi yang dituangkan dalam bentuk berita acara, adalah; pembentukan 43 nagari di Padang Pariaman merupakan aspirasi masyarakat yang proses pembentukannya sejak 2009, dan telah ditetapkan berdasarkan Perda No. 1 tahun 2013.
Jonpriadi menyebutkan, pengusulan 43 nagari di Kabupaten Padang Pariaman pemberian kode dilaksanakan pada tahun 2017, setelah Pj. Walinagari dan perangkat serta sarana prasarananya diadakan.
Pemkab Padang Pariaman, katanya lagi, segera melantik penjabat walinagari, mengangkat perangkat desa serta menyediakan fasilitas sarana prasarana kantor walinagari paling lambat akhir Oktober ini.
"Jadi, berdasarkan berita acara tersebut secepatnya kita instruksikan kepada camat yang wilayahnya dimekarkan, untuk segera mengusulkan penjabat walinagari melalui surat Bupati Padang Pariaman nomor 140/136/Pemnag/2016 tanggal 23 September 2016," tambah Sekda Jonpriadi. (501)
-----------------------------------------------------------
Lewat Anggaran Miliaran Rupiah
Puskesmas Ketaping Dibangun dengan Megah
Padang Pariaman--Pembangunan puskesmas Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman terus dikebut. Wabup Suhatri Bur lakukan monitoring bersama Kadiskes Aspinuddin. Diharapkan, berdirinya Puskesmas yang barus tersebut dapat meningkatkan pelayanan dan kenyamanan masyarakat, serta program Padang Pariaman sehat akan berjalan maksimal di nagari itu .
"Dillihat dari gambarnya, bangunan Puskesmas ini sangat megah, dan sesuai pula keinginan masyarakat. Sengaja kita tinjau langsung agar pekerjaannya tepat waktu," kata Suhatri Bur di Nagari Ketaping, Kamis (29/9) lalu.
Dikatakannya, masyarakat sangat berharap bangunan itu cepat selesai, sehingga bisa dinikmati dan akan mudah mendapatakan pelayanan kesehatan dari tenaga medis. Apalagi gedungnya dibangun dengan sangat mewah dan indah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada semua masyarakat yang ingin berobat.
"Kalau bangunannya bagus, pelayanannya juga harus rancak dan mantap. Insya Allah, alat kesehatannya pun kita lengkapi sesuai kebutuhan," ujar mantan Ketua KPU yang juga Ketua DPD PAN Padang Pariaman itu.
Bangunan senilai Rp4,5 miliar itu, kata Suhatri Bur, akan melayani sedikitnya 15 ribu warga. Mulai dari kawasan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan sepanjang pantai Ketaping. "Biasanya masyarakat berobat ke Lubuk Alung atau Pasar Usang. Sebentar lagi Puskesmas Ketaping akan beroperasi," ungkapnya.
Pada kesempatan itu Wabup Suhatri Bur mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat atas pelaksanaan pembangunan Puskesmas itu. Mulai dari pengadaan lahan hingga pelaksanaan pengerjaannya. (501)
-----------------------------------------------------
Maknai Musibah dengan Selalu Introspeksi Diri
Padang Pariaman--Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menyatakan, semua masyarakat daerahnya agar selalu ingat akan kebesaran Allah SWT. Dengan demikian semua masyarakat akan selalu meningkatkan nilai-nilai keimanannya setiap hari.
"Di hari peringatan 30 September 2009, sebagai hari terjadinya musibah gempa besar yang melanda Kabupaten Padang Pariaman, kita meminta semua masyarakat jangan menjauhi Allah SWT, selalau mendekatkan diri dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya," kata Suhatri Bur saat memberikan arahan dalam memperingati tujuh tahun terjadi musibah gempa 2009, di Masjid Jannatus Salam, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Jumat (30/9) lalu
Katanya, dengan tablig akbar dalam memperingati musibah terjadinya gempa tersebut, tentu semua umat di Padang Pariaman ini akan terhindari dari segala musibah. Semua masyarakat diminta untuk jangan lupa berdoa dan meminta ampun kepada Yang Maha Kuasa.
Menurut dia, segala musibah apapun yang terjadi di bumi ini, hanya Tuhan yang maha mengetahui. "Kita sabagai umat hanya bisa berdoa agar selalu setiap saat dlindung. Kemudian masyarakat agar melakukan instrofeksi diri setiap hari, mana-mana saja perkerjaan yang dilaksanakan selama ini," ungkapnya.
Sekarang, ujarnya lagi, telah tujuh tahun berlalu musibah gempa itu. Secara bertahap, semua yang rusak telah pulih kembali. "Mari kita menjaga semua fasilitas umum yang telah dibangun kembali tersebut agar tidak cepat rusak," sebutnya. (501)
-----------------------------------------
Padang Pariaman Masih Punya 1.171 Rumah Tidak Layak Huni
Padang Pariaman--Bupati Ali Mukhni mengatakan, sebanyak 1.171 rumah tidak layak huni di Kabupaten Padang Pariaman butuh peran serta masyarakat, baik yang di ranah maupun yang tinggal di rantau. Dengan keterbatasan anggaran, Pemkab berupaya maksimal dalam memberikan bantuan bedah rumah untuk keluarga miskin.
"Kita mengajak perantau dan donatur untuk turut membantu. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, dalam program bedah rumah ini," kata Bupati Ali Mukhni usai meninjau rumah tidak layak huni di Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Sungai Geringging, baru-baru ini.
Dikatakannya, bahwa Pemkab menganggarkan program bedah rumah setiap tahunnya pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Setiap rumah tidak layak huni diberi bantuan stimulan sebesar Rp10 juta, sesuai mekanisme yang berlaku. Kemudian juga ada bantuan Baznas melalui program Padang Pariaman Makmur yang membantu sebesar Rp12,5 juta sebanyak 40 rumah tidak layak huni setiap tahunnya.
"Pemerintah dan Baznas komit dalam program pengentasan kemiskinan," kata Ali Mukhni yang didampingi Kabag Humas Hendra Aswara. Ke depan, ia berharap pembangunan infrastruktur di daerah pedesaaan dapat diakomodir pada APBD 2017. Seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan fasilitas publik lainnya yang dapat memacu sektor riil untuk pertumbuhan ekonomi. Pembangunan tersebut disinkronkan dengan dana desa yang dilaksanakan oleh masyarakat nagari.
"Contohnya, dana desa untuk pembukaan jalan baru, dana APBD untuk pengaspaslan. Sehingga bisa segera dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat," ujar alumni Harvbard kennedty School di Amerika Serikat itu. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar