IPM Padang Pariaman Masih Rendah
Pariaman--Berdasarkan data tahun 2009, skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Padang Pariaman adalah 71,36 atau peringkat ke-11 se-Sumatra Barat dan peringkat ke-228 tingkat nasional. Ini menggambarkan masih rendahnya tingkat daya saing daerah itu bila dibandingkan dengan daerah lainnya.
Untuk meningkatkan IPM ini, pembangunan kesehatan lima tahun ke depan, diarahkan sesuai visi daerah, 'menjadikan kabupaten Unggul dalam mewujudkan masyarakat yang religius, cerdas dan sejahtera dengan Misi ke-3, 'mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkeperibadian wirausaha', dan ikut merealisasikan tercapainya Millenium Development Goals (MDG’s) tahun 2015, dengan prioritas utama upaya penurunan angka prevalensi gizi buruk dan kurang.
Selanjutnya, penurunan angka kematian ibu, upaya antisipasi pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular yang berkembang di tengah masyarakat, serta upaya peningkatan dan penyehatan lingkungan, khususnya yang terkait dengan air minum dan sanitasi.
Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman, dr. Nuzirwan Senin (23/5) saat apel gabungan dilingkungan pegawai dilingkungan Pemkab setempat menyebutkan, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal (SPM) kabupaten/kota tahun 2010-2015, ditangani juga isu yang terkait dengan pelaksanaan Pencapaian SPM, bidang kesehatan di kabupaten/kota sebagai tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan daerah.
"Selain itu kita juga tengah mengupayakan pencapaian Universal Coverage, dimana tahun 2014 semua masyarakat diupayakan telah mendapat jaminan kesehatan oleh pemerintah. Sebagai informasi, pada tahun ini jumlah masyarakat Padang Pariaman yang telah mendapat jaminan kesehatan adalah, Askes PNS sebanyak 22.038 jiwa, Jamkesmas 118.490 jiwa, Jamkesda 12.065 jiwa," kata dia.
Sekaitan dengan itu, lanjutnya, rekonstruksi sarana kesehatan yang mengalami kerusakan pascagempa bumi 2009 lalu, telah dilakukan proses rehabilitasi dan pembangunan kembali beberapa sarana terkait, dengan sumber pendanaan dari APBD, DAK dan bantuan dari LSM/NGO. Sampai saat ini jumlahnya sebanyak 29 unit, yang terdiri dari 12 unit Puskesmas yang dibantu oleh AUSAID, Mercy Malaysia, ASTRA, Kemitraan XL dan PKPU Pemda Klaten.
Berikutnya, 8 unit Pustu yang dibantu oleh YEU, ASTRA, KPA, PT Bukit Asam dan Asosiasi perantau Minang Singapura, 5 unit Poskesri yang dibantu oleh PNPM, Batavia, BIM, Lobindu, 2 unit Polindes yang dibantu oleh YEU dan ACT, dan 2 unit rumah dinas dokter dan paramedis yang dibantu Mercy Malaysia. (dam)
--------------------------------------------------------------
-Di Padang Pariaman
Baru Empat Parpol yang Menyerahkan Laporan Keuangan 2010
Pariaman--Dari 13 partai politik yang berhasil mendudukkan wakilnya di DPRD Padang Pariaman, hingga saat ini baru empat partai yang telah menyelesaikan laporan penggunaan anggaran bantuan parpol dari pemerintah tahun 2010 lalu. Sementara, 9 partai lagi, telah hampir setengah tahun pula berjalan tahun 2011 ini, belum ada laporannya.
Menurut Ahsin Sulaiman, Kabid Politik Dalam Negeri pada Kesbangpol dan Linmas Padang Pariaman, keempat partai yang telah menyerahkan laporan tersebut, Partai Golkar, PDIP, PPRN dan PKS. "Tiga dari yang empat tersebut telah diaudit langsung, dan dua partai diantaranya termasuk partai yang dianggap bersih dalam laporan dimaksud," kata dia pada Singgalang, Senin (23/5) diruangan kerjanya.
Pelaporan penggunaan anggaran tersebut, lanjut Ahsin Sulaiman, diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008, tentang partai politik. Bahkan dalam undang-undang itu dijelaskan juga, setiap partai yang menerima dana bantuan parpol dari pemerintah, wajib memberikan laporan dari penggunaan dana demikian kepada Pemkab.
"Bila laporan keuangan tahun lalu tidak juga diserahan oleh partai terkait, besar kemungkinan bantuan untuk tahun berikutnya, atau tahun ini tidak bisa dicairkan. Sebab, laporan demikian penting artinya sebagai pertanggungjawaban dana oleh partai bersangkutan," tegas Ahsin Sulaiman.
Ahsin Sulaiman melihat, sebenarnya bantuan pemerintah terhadap partai untuk tahun ini telah bisa dicairkan. Namuan, lantaran masih banyaknya partai, bahkan partai besar sekalipun belum menyerahkan laporan penggunaan anggaran tahun lalu, maka dana tahun ini belum bisa dicairkan.
Pihak Kesbangpol, kata Ahsin Sulaiman, telah menyurati masing-masing parpol yang hingga hari ini belum juga memberikan laporan tersebut. "Kita telah melakukan hal yang terbaik, agar persoalan itu diselesaikan secara cepat, dan tepat sasaran. Kita tidak ingin hal itu akan menjadi bumerang bagi partai terkait, dalam pencairan dana bantuan tahun ini," tegasnya. (dam)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar