"Saya lihat dalam absensi, ada sembilan nama untuk Nagari Anduriang yang akan ikut uji kompetensi," kata Ketua Pilwana Anduriang, Hardi Candra. Padahal, kata dia, nama yang dia ajukan, sesuai keputusan panitia hanya enam orang, yakni, Arman Joni, Syawiruddin, Mukhlis, Dedi Swandi, Misterlis, dan Eli Suarni. Kenapa yang tiga lagi datang, siapa yang menyuruh, apa maksudnya, dan sederet pertanyaan lainnya yang muncul ke permukaan.
Selaku Ketua Pilwana yang diberikan kepercayaan, Candra tak tinggal diam. "Saya temui Kepala DPMD, Erman bersama sejumlah personilnya, membicarakan hal itu sebelum uji kompetensi dilakukan. Atas fasilitasi Asisten I Setdakab Padang Pariaman, Idarussalam, akhirnya yang tiga itu tak bisa ikut uji kompetensi," ujar dia.
Hardi Candra menyebutkan, panitia tidak menggugurkan Balon. Tetapi, aturan main berupa Perbub dan Perda yang mengatur hal demikian. Sesuai yang dilakukan dalam verifikasi panitia, nama Ibrahim Z, Ahmad Basri, dan Dr. Munafri Alwys, setelah diverifikasi ternyata administrasinya tak memenuhi Perbub nomor 23 tahun 2017 bab III, bagian kesatu, pasal 22, poin (d) dan (r).
"Berkas ijazah yang dimasukan Ahmad Basri tidak ada legalisirnya," kata Candra. Sedangkan Balon Ibrahim Z, adanya pencabutan legalisir dari Kemenag, lantaran adanya kekeliruan dalam ijazah, yakni tamat Madrasah Ibtidaiyah 1983, Stanawiyah 1984, dan Aliyah 1986.
Sementara, ujar dia lagi, ijazah setingkat SMP Munafri Alwys tidak pula pakai legalisir. "Kita hanya menjalankan aturan dalam soal tahapan Pilwana tersebut. Jadi, berdasarkan rapat pleno itu, hanya enam balon yang akan diajukan ke panitia kabupaten," ungkapnya.
Baginya, ujar dia lagi, panitia yang telah diberi kewenangan dalam masalah itu harus diberikan keleluasaan, sesuai pula dengan aturan main yang berlaku. Pihaknya berharap, tidak ada intervensi apapun juga dari berbagai pihak yang akan mengubah keputusan panitia.
"Kita telah bekerja secara maksimal, dan sesuai tahapan yang berlaku. Soal ada yang tidak puas, atau merasa digagalkan, adalah problematika dalam pesta demokrasi pemilihan walinagari ini," ungkapnya.
Candra menilai, Pilwana serentak yang akan dikuti 74 nagari di Padang Pariaman pada April mendatang sangat berbeda dengan Pilwana yang sudah-sudah. "Dulu, memang hanya ijazah terakhir yang diminta. Sekarang, harus ijazah sejak SD hingga terakhir, yang lengkap pula dengan legalisirnya," ulas dia.
Memang, tiga nama yang gagal menjadi Balon tersebut tak sembarang orang. Ibrahim Z dan Ahmad Basri merupakan dua tokoh masyarakat Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayutanam yang pernah jadi walinagari. Kurang apa dia. Ibrahim alumni IAIN Imam Bonjol Padang, pernah jadi Caleg Partai NasDem pada Pileg 2014 lalu. Begitu juga Ahmad Basri. Meskipun tak lulus perguruan tinggi, dia pernah mencatat sejarah di nagarinya, selama satu periode alias enam tahun jadi walinagari setelah dipilih masyarakat Anduriang.
Lalu Munafri Alwys. Seorang pensiunan dosen di salah satu perguruan tinggi di Padang, bergelar doktor yang jelas punya kompetensi yang amat luar biasa. Dirasa, dari ratusan Balon walinagari di Padang Pariaman, mungkin dia satu-satu yang bergelar doktor yang ikut dalam pesta demokrasi enam tahun sekali tersebut.
"Bagi kita, siapapun anak nagari yang mencalonkan diri jadi walinagari, adalah hak konstitusinya. Namun, proses aturan yang berlaku harus tegak, dan tak boleh ditabrak begitu saja. Aturan dibuat bukan untuk dilanggar. Tetapi untuk diikuti, agar Pilwana ini berkualitas yang pada akhirnya melahirkan pemimpin yang bagus pula di tengah masyarakat," ungkapnya. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar