Rapat evaluasi ini dipimpin langsung oleh Bupati Ali Mukhni yang didampingi oleh Wakil Bupati Suhatri Bur, dan Sekda Jonpriadi. Hadir dalam rapat itu para Asisten dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati Ali Mukhni menyampaikan, rapat evaluasi itu bertujuan untuk menuntaskan semua permasalahan yang terjadi pada tahun 2018 lalu. Sekaligus melakukan refleksi, agar pelaksanaan program pembangunan tahun 2019 ini benar-benar bisa maksimal, cepat dan terhindar dari kesalahan-kesalahan.
“Penekanan saya kepada seluruh OPD, persoalan 2018 tentu banyak catatan-catatan yang perlu kita lihat termasuk catatan sejauhmana mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pelayanan pada masyarakat, kedua bagaimana memaksimalkan pelaksanaan managemen pemerintahan dengan penuh inovasi, ketiga apa yang belum di lakukan di tahun 2018,” tegasnya.
Bupati dua periode itu menghimbau semua OPD harua sudah melakukan persiapan maksimal di awal tahun 2019 ini. Agar realisasi program pada tahun 2019 bisa dipercepat dan tepat waktu. "Saya berharap awal Februari sudah mulai pengerjaan fisik. Percepatan pelaksanaan kegiatan tentu akan mendorong perputaran ekonomi di tengah masyarakat," kata dia.
“Kepada para kepala OPD penekanan saya managemen organisasi harus diperbaiki, berdayakan semua jajaran di bawahnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehingga mereka juga betah karena merasa diberi tanggungjawab. Kalau sudah seperti itu roda organisasi pasti berjalan dengan baik,” ujarnya.
Wakil Bupati Suhatri Bur dalam rapat juga menegaskan, penegakan kedisiplinan pegawai di tahun ini harus lebih ditingkatkan, sebab itu menjadi salah satu prasyarat dasar suksesnya pelaksanaan program di 2019. Kemudian komunikasi dan kerjasama lintas OPD dan lembaga lain mesti diperbaiki dan lebih ditingkatkan.
Sekdakab Jonpriadi dalam laporannya menyampaikan realisasi APBD 2018 yaitu, realisasi pendapatan Rp1.389.343.350.438,88 (94,97%) dan rRealisasi belanja Rp1.408.276.982.242,31 (94,98%).
Dari belanja tersebut, 5 OPD yang tertinggi realisasinya adalah; Inspektorat (99,64%), Dinas Peternakan (99,60%), Dinas Kependidukan Capil (99,52%), Satpol PP (99,39%), Dinas Sosial P3A (99,12%).
Sedangkan OPD terendah penyerapan anggarannya adalah; Dinas PUPR (85,78%), Disparpora (92,74%) dan Dinas Kesehatan (93,36%).
Sementara untuk kecamatan yang paling tinggi serapannya adalah; Kecamatan V Koto Timur (99,28%) dan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak (99,28%), diikuti Kecamatan Enam Lingkung (99,11%). Kecamatan yang paling rendah realiaasi belanjanya adalah Kecamatan Sintoga (90,67%). (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar