Menurutnya, baru kali ini diadakannya Rakor Walinagari dan walikorong dua kecamatan. "Saya mengapresiasi kegiatan ini. Rakor ini baru pertama kali diadakan dan temanya pun sangat tepat, yaitu tentang pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan keuangan nagari," sebut Ali Mukhni.
Ali Mukhni mengatakan, pemberdayaan masyarakat adalah tugas pemerintah mulai dari Presiden sampai walinagari. "Kalau masyarakat makmur dan sejahtera baru pimpinan bisa disebut berhasil memimpin," katanya.
Ia mengingatkan kepada walinagari dan walikorong untuk memjalankan amanah masyarakat dengan baik. Karena amanah bisa dijadikan ladang ibadah. "Jika amanah dijalankan dengan baik, insya Allah setiap langkah dan upaya kita mensejahterakan masyarakat dilindungi dan ditunjuki Allah," kata putra V Koto Kampung Dalam itu.
Dalam usaha mensejahterakan masyarakat dan membangun nagari, bupati dua periode itu kembali mengingatkan untuk selalu melaksanakan gotong royong bersama masyarakat. "Setiap minggu masyarakat dan perangkat nagari melakukan goro, insya Allah nagari kita menjadi bersih, rapi dan semarak," ajak Ali Mukhni.
Bapak SBY, mantan presiden pernah mengatakan, cerita Ali Mukhni, bahwa goro adalah budaya nasional. Di daerah ini, goro itu adalah budaya asli Padang Pariaman. Buktinya, di mana saja perantau Padang Pariaman berada, budaya goro tetap muncul, misalnya goro membantu alek pernikahan seorang anggota perantau yang kekurangan biaya atau goro membangun sarana ibadah.
Dia melihat, goro itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Cukup dua sampai tiga jam sekali seminggu tapi rutin, maka akan menjadi budaya yang menyenangkan dan menggembirakan semua warga. Bupati Ali Mukhni tengah merencanakan membuat kegiatan goro serentak se Padang Pariaman. Kegiatan ini nantinya akan dimasukkan dalam agenda Museum Rekor Indonesia (MURI).
Terkait dengan pengelolan dan penggunaan dana nagari, Ali Mukhni mengatakan, ia tidak ingin satu pun walinagari di Padang Pariaman yang berurusan dengan penegak hukum. "Mungkin saya yang pertama kali mengadakan MOU dengan penegak hukum untuk mengawasi dana nagari," katanya tegas. "Untuk itu kepada walinagari tolong hati-hati menggunakan dana nagari. Kalau ada keraguan segera lakukan konsultasi dengan camat, DPMD, Inspektorat atau Sekda," ungkapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Erman menjelaskan, tujuan diadakannya Rakor ini adalah sebagai upaya percepatan sekaligus evaluasi program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan dana nagari. Harapannya nanti, kegiatan pemberdayaan akan lebih diperbanyak dibanding kegiatan fisik dan pengelolaan keuangan nagari sesuai penggunaannya menurut aturan. (501)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar