Selasa, 07 Agustus 2018

DPMPTP Padang Pariaman Ikuti Penilaian Pelayanan Publik Kemenpan RB

Padang Pariaman--Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman bersiap mengikuti penilaian pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Penilaian ini adalah yang keempat kalinya diikuti DPMPTP sejak awal tahun ini. Sebelumnya DPMPTP juga telah mengikuti lomba penilaian pelayanan publik dari Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, BKPM RI dan Pemprov Sumbar.
"Ini penilaian pelayanan publik yang keempat sejak Januari. Insya Allah kita sudah lakukan perisiapan yang difasilitasi Bapak Sekda melalui Bagian Organisasi," kata Kepala DPMPTP, Hendra Aswara usai rapat staf di ruang kerjanya, Pariaman, Selasa (7/8). Jadwal penilaian dilaksanakan dari tanggal 13 hingga 16 Agustus. Ada tiga OPD yang menjadi objek penilaian Kemenpan dan RB, yaitu DPMPTP, Disdukcapil dan RSUD Parit Malintang.
Menurutnya, enam aspek penilaian dan bobot nilainya yaitu, kebijakan pelayanan 30 persen, profesionalisme SDM 18 persen, sarana prasarana 15 persen, sistim informasi 15 persen, komsultasi dan pengaduan 15 persen dan inovasi 7 persen. Saat ini, kata Hendra, ketiga OPD tersebut kompak saling berbagi informasi dan saling memberi masukan. Tujuannya agar mendapat nilai tertinggi sehingga meraih prestasi yang membanggakan nama Kabupaten Padang Pariaman.
Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni menargetkan OPD yang mengikuti lomba itu meraih nilai tetinggi atau nilai A dari Kemenpan. "Kita optimis karena ketiganya ini adalah OPD yang terbaik. Sudah banyak lakukan inovasi untuk memudahkan dan medekatkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Apalagi pada Disdukcapil yang setiap tahun raih penghargaan tingkat provinsi," kata dia.
Dikatakannya, bahwa paradigma pelayanan sudah berubah. Tidak ada lagi istilah jika bisa diperlambat untuk apa dipercepat. Artinya, mindset pelayanan harus berubah juga, aparatur melayani masyarakat sepenuh hati tanpa imbalan apapun. "Di Padang Pariaman, kita telah sepakat, tidak ada istilah pejabat, yang ada pelayan masyarakat," sebut Ali Mukhni, alumnus Harvard Kennedy School di Amerika Serikat itu.
Bagi OPD yang berprestasi, kata Ali Mukhni, diberikan reward seperti sertifikat penghargaan yang diserahkan setiap 17 Agustus dan diprioritaskan dalam penganggaran. (501)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar